Merajalela, Indonesia Butuh Perubahan Strategi Pemberantasan Korupsi (I)
” Sekarang cuma tinggal 2 opsi saja untuk Pemilu 2024, mau dilanjutkan ? apa mau Perubahan ? “ tutup Said mempertanyakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia.
Pekanbaru – Kembali dalam diskusi bersama Said Lukman (18/12/23) membahas persoalan Korupsi Indonesia bersempena Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istora Senayan (12/12/23) yang lalu, dan data press rilies dari Transparency International Indonesia mengenai Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022.
“ Dari relies yang terbit (31/1/2023) mengenai Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022 yang serentak disampaikan di seluruh dunia tersebut menunjukkan, bahwa Indonesia mengalami tantangan serius dalam melawan Korupsi, dengan pemberian skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. “ sebut Said Lukman.
Itu artinya strategi dan program pemberantasan Korupsi Pemerintahan Jokowi tidak efektif, termasuk upaya merevisi UU KPK di tahun 2019 juga dinilainya tidak efektif, sebagaimana Presiden Joko Widodo sendiri menyampaikan dalam acara Hakordia (12/12/23) yang lalu bahwa, Pemerintahannya perlu mengevaluasi ulang secara total.
“ Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri menyebut sudah terlalu banyak pejabat – pejabat kita yang ditangkap dan dipenjarakan, tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia, “ ungkap Said Lukman.
Sebagaimana dikutip dari sambutan Presiden Joko Widodo di Istora Senayan pada (12/12/23) didepan para petinggi Negara dengan mengatakan, “ jangan ditepuk tangani, catatan saya 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 Pimpinan dan anggota DPR dan DPRD 344, “ ungkap mantan Walikota Solo tersebut.
Selain itu juga disampaikan termasuk Ketua DPR dan Ketua DPRD, 38 Menteri dan Kepala Lembaga, 24 Gubernur dan 162 Bupati dan Walikota, 31 Hakim termasuk Hakim Konstitusi, ada 8 Komisioner termasuk KPU, KPPU, dan KY, juga 415 orang dari pihak swasta dan 363 dari birokrat, “ terlalu banyak banyak sekali, “ sebut Presiden Joko Widodo.
“ Apakah Korupsi berhenti ? apakah dengan penjara membuat jera ? ternyata tidak, karena memang Korupsi sekarang ini semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi yuridiksi, serta menggunakan teknologi mutakhir, “ sebut Presiden yang besannya terbukti melanggar kode etik sebagai Ketua MK ini.
Mengomentari hal tersebut Said Lukman merasa lucu sambil mengungkapkan, bahwa strategi pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo bisa dibilang gagal total karena faktanya penjara sudah dipenuhi oleh para maling uang rakyat.
“ Itu baru yang tertangkap basah, belum lagi yang tertangkap kering, “ sebut Said Lukman sambil terkekeh mengingat statement Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila yang awalnya merupakan sekutu Presiden Joko Widodo malah menyarankan agar KPK tersebut dihapuskan, ” ingat Said Lukman.
Walaupun dengan dalih tidak efektif, namun statement Megawati (76) justru merupakan kabar gembira bagi para koruptor waktu itu, untung tak jadi, ” sebut Said Lukman sambil terkekeh mengenang sekutu lama Presiden Joko Widodo tersebut.
Said Lukman juga menyinggung kasus korupsi di level lokal yang menurutnya sudah seperti kanker stadium 4, ” mangkraknya pembangunan gedung PT. BSP itu karena apa ? kenapa proses penyelidikan di Polda Riau begitu lama seolah gelap tak ada kejelasan, ” sebut Said Lukman mempertanyakan.
Diakhir diskusi edisi pertama mengenai persoalan Korupsi di Era Presiden Joko Widodo tersebut, Said Lukman mengingatkan bahwa Bangsa Indonesia harus mempunyai sikap dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan bagi masa depan Indonesia.
” Sekarang cuma tinggal 2 opsi saja untuk Pemilu 2024, mau dilanjutkan ? apa mau Perubahan ? “ tutup Said mempertanyakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia.
Bersambung….
Source : Pidato President Joko Widodo dalam acara Harkodia 2023 dan Press Rilies Transparency International Indonesia mengenai Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022
Fari Suradji (Sekretaris) dan H.EM Surachmat (Ketum) MISURI memberikan keterangan resminya (5/09/24).
Membumi com
Pekanbaru – Bertempat di Saung Mitra Sunda Riau (MISURI) dijalan Kayu Putih 6 jelang MILAD ke 19 tanggal 7 September, H.EM Surachmat selaku Ketua Umum didampingi Fahri Suradji selaku Sekretaris MISURI dalam keterangan resminya mengungkapkan.
” Kami dari Paguyuban Mitra Sunda Riau bersama ini menyatakan dukungan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yaitu saudara Brigadir Jenderal (Purn) H. Edi Natar Nasution dan saudara H. Destrayani Bibra, M,Si dengan sejumlah alasan, ” sebut Ketua Umum MISURI.
Adapun sejumlah alasan kenapa MISURI mendukung paslon PATEN disebutkan diantaranya dinilai Cerdas, Tegas, Humanis, Nasionalis dan Agamis. Kemudian juga dinilai bersih dari Korupsi, dan telah berpengalaman menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur pada masanya.
” Kami juga menilai bahwa pasangan ini sangat menjaga toleransi antar agama dan antar suku. Kami juga menilai bahwa Saudara Edy Natar telah berhasil membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga hubungan antara Paguyuban harmonis, ” sebut Ketum MISURI.
Lebih lanjut H.EM. Surachmat juga menilai bahwa pasangan calon yang berslogan PATEN ini sangat cocok karena saudara Edy Natar berbelakang TNI yang dipadukan dengan Destrayani Bibra yang berlatar belakang birokrat sejati.
Atas dasar tersebut, secara resmi Mitra Sunda Riau (MISURI) yang beranggotakan sekitar 70 ribu orang ini mendukung penuh siap untuk memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Brigadir Jenderal (Purn) H. Edy Natar Nasution dan H. Destrayani Bibra, M,Si yang telah terbukti rekam jejaknya.
” Kami berharap jika kelak pasangan ini kedepannya menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, InsyaAllah dapat menjadikan Kota Pekanbaru Bermartabat, aman, adil makmur, sejahtera, bebas banjir, jalan – jalan mulus dan Kota yang kita cintai ini kembali bersih dan mendapat Piala Adipura, ” harap H.EM Surachmat mengakhiri keterangan persnya.
Teheran – Korps Garda Revolusi Islam di Iran dan Hamas mengumumkan tewasnya Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, dalam sebuah serangan udara di kediamannya di Teheran.
Korps Garda Revolusi Islam di Iran mengumumkan tewasnya Ismail Haniyeh, kepala Biro Politik Hamas, bersama salah satu pengawalnya di Teheran.
Dilansir dari Al Mayadeen Hamas mengonfirmasi tewasnya pemimpin Hamas tersebut dengan menyatakan bahwa kepala biro politik tersebut tewas dalam “serangan udara Zionis yang berbahaya di kediamannya di Teheran.”
Pasukan Garda Revolusi Iran kemudian mengatakan, “Kami sedang mempelajari dimensi kemartiran Ismail Haniyeh, kepala biro politik Hamas dan akan mengumumkan hasil penyelidikannya nanti.”
Agresi Israel menargetkan bangunan tempat tinggal di pinggiran selatan Beirut
Setidaknya satu warga sipil, seorang wanita tewas dan enam puluh delapan lainnya terluka dalam agresi Israel di Haret Hreik, di pinggiran selatan Beirut, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan.
Di antara yang terluka, lima orang dalam kondisi kritis, sementara korban luka lainnya mengalami luka sedang hingga ringan, tambah Kementerian tersebut.
Serangan Israel menargetkan bangunan tempat tinggal di pinggiran selatan Beirut pada selasa malam, menghancurkan sebagian besar bangunan tersebut.
Serangan itu terjadi setelah ancaman terus-menerus oleh pejabat pendudukan Israel tentang agresi besar terhadap Lebanon, sejak sabtu.
Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa serangan itu menargetkan pinggiran selatan Beirut, tempat setidaknya satu ledakan terdengar.
Secara rinci, koresponden kami mengatakan bahwa serangan itu menargetkan bangunan tempat tinggal di Haret Hreik, yang mengakibatkan runtuhnya sebagian besar bangunan.
Israel telah mengancam akan melakukan serangan terhadap Lebanon setelah secara keliru menuduh perlawanan Islam di Lebanon – Hizbullah melancarkan serangan terhadap kota Majdal Shams di Suriah yang diduduki Israel.
Pasca serangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa pimpinan Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) dan koordinator PBB sedang melakukan pembicaraan untuk mencegah perang antara Hizbullah dan Israel.
Pekanbaru (10/7/24) – Bertempat di Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, sekira pukul 11.00 Wib, sejumlah pimpinan Organisasi Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) yang dipimpin oleh Sekretaris IKBR, Mangasa Panjaitan, di damping oleh Ketua Bidang Organisasi, Dr. Martin Purba SH, MH, dan sejumlah pengurus IKBR lainnya, datang bersilaturahmi ke Lembaga Adat Melayu Riau.
Kedatangan pengurus IKBR, disambut secara langsung oleh Ketua Umum MKA, Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf, Ketua Umum DPH, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jami. Selain Ketua Umum MKA dan DPH, ikut hadir Timbalan Ketua Umum MKA, Datuk H. Rustam Effendi dan Datuk Syaukani Al Karim, Sekretaris Umum DPH, Datuk H. Jonaidi Dasa, dan pengurus lainnya. Ikut pula hadir dalam pertemuan tersebut AKBP Sugeng Hariyanto dari Direktorat Intelijen Keamanan Polda Riau.
Dalam penyampaian di depan Ketum MKA LAMR, Sekretaris IKBR menyampaikan bahwa kedatangan pengurus IKBR ke Lembaga Adat Melayu, adalah dalam rangka mempererat silaturahmi antara IKBR yang menjadi payung masyarakat Batak yang berada di Riau, dengan Lembaga Adat melayu.
Penyampaian Sekretaris IKBR, kemudiannya diperkuat oleh Ketua Bidang Organisasi IKBR, Dr. Martin Purba, SH, MH. Dalam keterangannya, Dr. Martin Purba, SH, MH., mengatakan, bahwa selain tujuan utama untuk bersilaturahmi, kedatangan mereka ke LAMR juga untuk menyampaikan penjelasan dan sekaligus berbincang tentang beberapa persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kita datang ke LAMR dalam rangka silaturahmi untuk mempererat hubungan. Selain itu, kami merasa perlu pula untuk menjelaskan tentang adanya berita dan statement dari oknum yang menyebut dirinya dari Jaringan Masyarakat Batak Riau. Terkait berita yang mengatasnamakan masyarakat Batak Riau, maka IKBR secara tegas menyatakan, bahwa itu adalah perbuatan oknum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan IKBR. “
” Bahkan nama tersebut tidak dikenal dalam organisasi IKBR, dan perbuatannya berada di luar pengatahuan IKBR. Dengan penjelasan ini, kami berharap riak – riak kecil yang muncul menjadi selesai, dan suasana kerukunan tetap terjaga di bumi Lancang Kuning,” kata Dr. Martin Purba, SH. MH.
Senada dengan pengurus IKBR, Ketua Umum MKA LAMR, Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf, mengatakan bahwa LAMR sangat menyambut baik silaturahmi yang dilakukan oleh IKBR dan silaturahmi tersebut dipandang sangat penting dalam menjaga persebatian masyarakat Riau.
“Kami dari LAMR dan IKBR telah menyamakan persepsi, bahwa kerukunan harus terjaga dengan baik, karena kita ingin Riau selalu kondusif, terlebih lagi dalam momen menghadapi pilkada yang tak lama lagi aku berlangsung. Persatuan dan kesatuan, berada di atas segalanya,” kata Datuk Seri Raja Marjohan.
Lebih lanjut, Ketua Umum MKA LAMR, mengharapkan agar perbuatan-perbuatan yang berpotensi menciptakan disharmoni antara suku dan hal yang berbau SARA lainnya tidak terjadi lagi.
“Selama ini kerukunan di bumi Lancang Kuning telah terjaga dengan baik, oleh karena itu jangan sampai dirusak oleh kepentingan-kepentingan tertentu. LAMR sangat senang dan dapat memahami penjelasan yang disampaikan oleh IKBR. Kami mengajak kita sama-sama menjaga semangat persatuan dan kerukunan antar sesama masyarakat Riau,” tutup Datuk Seri H.R. Marjohan Yusuf.