Transparency International Indonesia (TI Indonesia) pada Senin (26/2) mendiseminasikan kajian kritis terbarunya atas kebijakan hilirisasi pertambangan yang dicanangkan pemerintah Indonesia.
TI Indonesia mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan, khususnya nikel sangat perlu untuk dievaluasi karena terindikasi mengingkari prinsip keadilan sosial-ekologis serta marak dengan praktik korupsi dalam aspek tata kelolanya.
Realita ini bertolak belakang dengan imaji kesejahteraan yang dicita-citakan pemerintah lewat jargon hilirisasi yang terpotret oleh tim peneliti TII ketika melakukan riset lapangan terkait dengan awasan pertambangan nikel di kawasan Halmahera Timur dan dan Halmahera Tengah.
Peneliti TI Indonesia Gita Ayu Atikah mengungkapkan bahwa riset ini merupakan upaya untuk mengkroscek implementasi kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan di tingkat tapak (desa), terutama komoditas nikel yang saat ini menjadi komoditas ekspor utama Indonesia di pasar global.
“ Riset ini ditujukan untuk melihat gap dari implementasi kebijakan hilirisasi di pertambangan nikel, seperti apa realitas yang dihadapi masyarakat lokal yang hidup di kawasan lingkar tambang nikel, baik di Halmahera Timur dan Tengah.
Apakah nilai manfaat dari sumberdaya nikel yang terkandung di tanah leluhurnya dapat mereka nikmati atau justru mereka tersingkirkan akibat praktik-praktik koruptif yang hanya menguntungkan segelintir orang,” papar Gita Ayu dalam diskusi yang berlangsung di bilangan Cikini.
Indonesia dikenal sebagai salah satu kawasan dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Saat ini, tercatat bahwa cadangan nikel yang telah dieksplorasi di Indonesia mencapai 5,2 miliar ton, dengan mayoritas berasal dari wilayah Sulawesi dan Gugus Kepulauan Halmahera.
Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan hilirisasi untuk nikel, ekspor nikel Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Posisi strategis Halmahera dalam rantai pasok industri nikel di Indonesia menjadi titik tolak mengapa riset ini penting.
Tak dapat dipungkiri sektor pertambangan yang bernilai ekonomi tinggi berimplikasi terhadap tingginya praktik korupsi. Keterlibatan aktor di level nasional dan lokal mengindikasikan kuatnya pengaruh kekuasaan dalam terhadap kebijakan pertambangan.
Potensi korupsi di sektor pertambangan ini yang kemudian menjadi concern dalam advokasi TI Indonesia salah satunya melalui riset studi kasus di tingkat tapak (desa). Danang Widoyoko, Sekjen TI Indonesia mengkritisi gagalnya upaya pemerintah mencegah kasus korupsi di sektor pertambangan.
“ Upaya pemerintah dalam mencegah praktik korupsi dalam perizinan di sektor tambang terbukti gagal, yang terjadi justru penyempitan terhadap ruang akuntabilitas dan memperlemah aspek-aspek integritas,” ungkap Danang Widoyoko, Sekjen TI Indonesia dalam pembukaannya.
Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pada kenyataannya memberikan privilege dan “ kenyamanan ” dalam investasi tambang, khususnya nikel. Bahkan untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan, sejumlah pejabat penting di tingkat pusat maupun daerah terlibat aktif dalam menyokong aktivitas bisnis pertambangan nikel.
TI Indonesia mengidentifikasi 5 (lima) lingkar aktor yang saling berkelindan didalam gurita dan relasi kuasa elit politik dan oligarki nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, sebagai berikut; (1) Aktor di Lingkaran Istana; (2) Aktor di level Menteri-Menteri; (3) Aktor Lingkaran Mantan Jendral Hingga Mantan Wakil Presiden; (4) Aktor Lingkaran Konglomerat dan Politisi; dan (5) Aktor Dari Pejabat Daerah.
Pandangan pesimis terhadap implementasi kebijakan hilirisasi pertambangan juga diungkapkan oleh Eko Cahyono, salah satu peneliti yang dikirim oleh TII untuk melihat secara langsung kondisi industri pertambangan nikel di Kawasan Halmahera Timur dan Tengah menyatakan bahwa alih-alih menjadi solusi energi terbarukan, tambang nikel di kawasan tersebut justru merampas ruang hidup komunitas masyarakat lokal dengan modus isu-isu lingkungan dan konservasi (green grabbing).
Selain itu beragam dampak negatif mulai bermunculan semenjak industri tambang nikel berkembang secara masif di kawasan ini, dari mulai krisis sosial-ekologis, konflik agraria, hingga pelanggaran HAM.
“ Masifnya ekspansi pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah telah membuka babak baru perubahan kehidupan politik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat di kawasan ini. Perubahan ini telah berdampak pada daur hidup masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, terjadi perubahan cara pikir, cara tindak, dan perilaku politik-ekonomi massal di kawasan terdampak ekspansi Nikel, terlebih di desa-desa lingkar tambang di Halteng dan Haltim,” ungkap Eko Cahyono yang dalam paparannya Senin (26/2).
Desa Sagea di Halmahera Tengah merupakan salah satu desa lingkar tambang nikel yang ditinjau langsung oleh tim peneliti TII. Di desa tersebut terdapat sebuah aliran sungai yang dulunya jernih kini berubah menjadi kecoklatan dan berlumpur.
Hamparan lahan pertanian yang dulunya menjadi sumber pangan masyarakat adat kini gagal panen, tertimbun lumpur luapan banjir dampak dari aktivitas pertambangan nikel.
Masyarakat adat dipaksa menyingkir dari ruang hidupnya seiring dengan ekspansi pertambangan nikel di kawasan ini. Politik energi baru dan terbarukan melalui kebijakan ekspansi pertambangan nikel terpotret nyata menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan manusia.
Secara sosial, pencemaran dan kerusakan lingkungan telah menambah beban bagi perempuan di sektor domestik maupun publik. Seorang ibu rumah tangga di Desa Sagea mengatakan, “ Saya melawan, bukan hanya karena sumber air bersih di desa kami yang sangat vital buat masak dan kehidupan harian, kini mulai tercemar. Juga bukan hanya karena Sungai Segea sebagai sumber ikan kami juga tercemar.
Lebih dari itu, ini sikap saya untuk memastikan nasib anak cucu saya kedepan bagaimana ? Maka, saya melawan terus sekuat tenaga, dengan resiko apapun, itu untuk menjaga alam dan isinya bagi masa depan anak cucu kelak. ”
Bagi masyarakat adat, ekspansi pertambangan nikel telah menghancurkan warisan komunitas adat mereka. Mereka kini dikepung oleh puluhan korporasi nikel. Komunitas adat semakin kehilangan ruang hidup yang mereka jaga turun temurun. Kondisi yang hampir sama juga ditemukan oleh tim peneliti TII di Halmahera Timur.
Penyerobotan tanah ulayat melahirkan konflik dengan perusahaan nikel. Pemberian izin kepada perusahaan nikel ditenggarai sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam masyarakat adat, Suku Tobelo Dalam.
Mereka dipaksa menyerahkan tanahnya dengan menggunakan aturan yang hanya menguntungkan korporasi. Ketika masyarakat melawan, berbagai intimidasi dilakukan dengan menggunakan kekuatan apparat yang mengarah pada praktek etnogenosida. Komunitas suku ini pun kini semakin terpinggirkan baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya.
Narasi ethnografis yang dimunculkan dalam riset ini ditujukan untuk menggambarkan kepada pembaca tentang dampak yang diterima masyarakat lokal di lingkar tambang akibat praktik korupsi dan perampasan ruang hidup atas nama cita-cita semu kebijakan hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia.
Selain menganalisa gap implementasi kebijakan hilirisasi pertambangan nikel riset ini juga menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengoreksi paradigma politik kebijakan hilirisasi SDA agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan pinsip – prinsip anti korupsi dan penegakan HAM.
Jakarta – Memasuki periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo pastikan kesiapan sarana dan prasarana terminal penumpang dan roro. Sebanyak 63 terminal penumpang dan roro yang dikelola perseroan di seluruh wilayah Indonesia dipastikan siap melayani para penumpang.
“Sejumlah fasilitas yang dipastikan siap di antaranya ruang tunggu penumpang, toilet, ruang laktasi, ruang kesehatan, musala, autogate, information center, counter check-in hingga petugas operasional dilengkapi dengan CCTV dan area dermaga untuk sandar kapal penumpang guna memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang,” ujar Group Head Sekretariat Perusahaan, Ardhy Wahyu Basuki.
Pelindo juga bersinergi dengan stakeholder kepelabuhanan dalam hal Posko Angkutan Nataru 2024/2025. Pelindo bersama-sama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) dan Instansi Pemerintahan di sekitar pelabuhan lainnya melakukan pemantauan dan pengendalian arus penumpang, termasuk dalam pemeriksaan persyaratan perjalanan penumpang dan pemberian sarana informasi kepada penumpang.
Selain itu, Pelindo telah melakukan renovasi berat dan ringan pada beberapa terminal penumpang seperti Makassar, Selat Panjang, Gunung Sitoli, Sei Kolak Kijang – Tg Pinang, Biak, Bitung, Bima, Samarinda dan Waingapu sehingga dapat melayani penumpang dengan lebih baik ditunjang dengan fasilitas yang lebih banyak.
General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin mengatakan sejumlah perbaikan dan penataan fasilitas telah dilakukan di Terminal Penumpang Makassar. Penambahan ruang tunggu 180,71 m2 pada terminal 1 lantai 1, renovasi toilet dan musala serta pembuatan Ruang Tunggu Sementara (RTS) seluas 385 m2 pada terminal 2 lantai 1 untuk penumpang transit yang kapalnya tidak terkoneksi dengan kapal lanjutan.
Menindaklanjuti arahan Kementerian BUMN dalam menjamin para penumpang tetap nyaman, aman dan lancar selama periode Nataru 2024/2025, Pelindo menyediakan fasilitas-fasilitas tambahan jika terjadi lonjakan jumlah penumpang seperti tenda dan kursi untuk ruang tunggu tambahan dilengkapi dengan toilet portable, penambahan counter check-in, peningkatan pemeriksaan barang bawaan penumpang hingga penambahan petugas keamanan.
“Sesuai dengan tema angkutan Nataru 2024/2025 Liburan Seru Nataru, Pelindo berkomitmen memberikan layanan terbaiknya selama periode tersebut. Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak termasuk para stakeholder kepelabuhanan terus dijalin demi keamanan dan kenyamanan pengguna jasa,” pungkas Ardhy.
Jakarta – National Energy Services Reunited (NESR), perusahaan global penyedia jasa minyak dan gas (migas) di lebih dari 16 negara, telah menerapkan Aplikasi Lingkungan dan Dekarbonisasi NERS (NEDA) di sistem Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon, khususnya untuk Enhance Recovery Oil (CO2-EOR). Peluncuran NEDA memperkuat kepemimpinan NESR di industri jasa migas, sekaligus mempertegas komitmen dekarbonisasi yang mendukung target nol emisi karbon (net zero) Indonesia.
Selama dua tahun, NESR telah menjadi mitra teknologi tepercaya Pertamina, memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif energi. Salah satu keberhasilannya mencakup penyelesaian dua proyek di lapangan Jatibarang dan Sukowati, termasuk implementasi CO2-EOR. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan kemampuan teknis dan dedikasi NESR dalam mendukung Pertamina meraih target dekarbonisasi.
Dengan memanfaatkan teknologi injeksi CO2, proyek ini meningkatkan perolehan minyak sekaligus mengurangi emisi karbon, sejalan dengan praktik energi berkelanjutan global dan visi masa depan yang rendah karbon.
Melanjutkan keberhasilan sistem “huff and puff” di ladang minyak Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, NESR meraih pencapaian yang signifikan dengan menerapkan teknologi NEDA dalam sistem CO2-EOR. Kini, upaya ini telah berkembang menjadi penerapan skala yang lebih besar dilapangan Sukowati.
Melalui anak perusahaannya di Indonesia, PT NPS Energy Indonesia, NESR mengintegrasikan teknologi canggih dengan keahlian tenaga kerja lokal untuk mengoptimalkan proses produksi energi.
Integrasi NEDA ke dalam sistem CO2-EOR merupakan tonggak penting dalam mendukung target dekarbonisasi global dengan memanfaatkan CO2 untuk meningkatkan perolehan minyak. Inovasi ini mencerminkan komitmen ganda NESR terhadap solusi mutakhir dan memberdayakan tim lokal bertalenta melalui inisiatif pengembangan strategis.
Pande Gede Herry Susanta, Presiden Direktur PT NPS Energy Indonesia, mengatakan, “Sebagai pelopor dalam penerapan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di Indonesia sejak tahun 2022, NESR bangga berada di garis terdepan dalam upaya ini, yang selaras dengan program net-zero pemerintah.
Melalui kolaborasi yang kuat dengan para ahli dan tim profesional lokal yang bertalenta, kami berkomitmen untuk memberikan teknologi tepat guna untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek CCUS. Melalui pendekatan langkah-langkah berikut yang disebut sebagai: Step #1-study, Step #2 huff-n-puff, Step #3 Interwell, Step #4 Pilot, Step#5 Full Scale, sehingga akan mengurangi resiko proyek dengan cara menyediakan informasi kritis yang memastikan keberhasilan proyek ini.
Hasil yang positif pada proyek CO2-EOR di ladang minyak Sukowati menunjukkan kesuksesan implemensi pada ketiga langkah awal (Study, Huff-n-puff, Interwell). Ini merupakan pencapaian yang signifikan untuk NESR dan sebuah janji untuk mewariskan teknologi ramah lingkungan untuk generasi berikutnya. Pendekatan inovasi yang memberikan dua keuntungan pada energi sektor, yaitu meningkatkan potensi produksi minyak sekaligus mengurangi karbon emisi.
Proyek ini dilaksanakan dengan menerapkan beberapa teknologi kunci menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti Data Acquisition and Real Time Analyzer (DARATM) yang merupakan teknologi buatan Indonesia. Teknologi ini bekerja secara real-time melalui satelit, memungkinkan monitor dan kontrol proses injeksi CO2 yang lebih presisi, aman, dan fleksibel.
Peralatan dan metode yang disesuaikan untuk setiap proyek unik mencakup pompa CO2 bertekanan tinggi, indirect automated heaters (INDAHTM), tangki ISO, virtual-pipelineTM untuk penyimpanan dan transportasi CO2, serta teknologi khusus lainnya, sehingga memastikan operasi yang efisien dilingkungan lokal dan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik dari setiap ladang minyak,” jelas Pande.
Upaya NEDA memperkuat inisiatif ESG dari NESR
Pada Februari 2021, di sela-sela berlangsungnya agenda Future Investment Initiative di Riyadh, Arab Saudi, NESR memperkenalkan segmen ESG Impact untuk mengatasi tantangan perubahan iklim yang kritis, termasuk konservasi air, perlindungan akuifer atau lapisan air tanah, dan pengurangan metana.
NESR, yang telah menjadi pemain utama di kawasan MENA (Middle East and North Africa), memperluas jangkauannya ke Asia, dengan fokus khusus pada Indonesia. Langkah ini mencerminkan komitmen NESR untuk berkontribusi pada pasar energi, global, termasuk mendukung transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Indonesia sebagai negara dengan potensi besar di sektor energi, khususnya energi terbarukan seperti geothermal dan teknologi pengolahan air, menjadi target strategis bagi NESR. Kolaborasi yang melibatkan teknologi canggih dan solusi yang mendukung dekarbonisasi akan menjadi pusat perhatian dalam ekspansi ini. NESR mendorong pemanfaatan platform teknologi terbukanya untuk mempercepat penerapan upaya dekarbonisasi yang mutakhir, guna memastikan proses produksi migas yang lebih berkelanjutan.
Lebih lanjut, NESR meluncurkan NEDA pada Februari 2024 untuk menyederhanakan solusi lingkungannya yang terus berkembang. Dengan mengedepankan keahlian riset, teknik, dan manajemen proyeknya, NESR berkomitmen mengembangkan teknologi dekarbonisasi baru. Memahami potensi industri minyak dan gas sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi global, NESR pun memperkenalkan NEDA ke Indonesia.
“Sejak tahun 2022, implementasi CO2-EOR kami telah melampaui batas-batas teoritis dan memberikan hasil yang terukur. Dengan peralatan mutakhir, teknologi canggih, dukungan ahli, dan sekarang NEDA, kami tetap fokus mempelopori penggunaan injeksi CO2 sebagai tahap pertama dalam adaptasi CCUS, membuka jalan untuk aplikasi manajemen karbon yang lebih luas. Upaya ini menyoroti peran kami dalam mentransformasi sektor energi sekaligus memperkuat komitmen kami terhadap inovasi dan kolaborasi dalam mendukung target dekarbonisasi di Indonesia,” pungkas Pande.
Tentang NESR
Didirikan pada tahun 2017, National Energy Services Reunited Corp (NESR) adalah salah satu penyedia layanan ladang minyak terbesar di dunia. Dengan lebih dari 5.000 karyawan yang mewakili lebih dari 60 kewarganegaraan di 16 negara, NESR membantu klien mengoptimalkan reservoir mereka melalui layanan seperti rekahan hidrolik, penyemenan, pipa melingkar, penyaringan, perampungan, stimulasi, pemompaan, dan layanan nitrogen.
Melalui PT NPS Energy Indonesia, NESR juga menawarkan layanan pengeboran dan evaluasi, termasuk pengeboran terarah, peralatan downhole, peralatan penangkapan ikan, layanan pengujian, wireline, slickline, cairan pengeboran, dan layanan rig untuk meningkatkan akses reservoir.
Jakarta – Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan memerlukan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan untuk terbangunnya konektivitas sektor maritim. Karena itu TelkomGroup melalui anak perusahaannya PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) terus berupaya mendukung hal tersebut dengan melakukan percepatan transformasi digital di sektor maritim.
Salah satunya dengan mengembangkan PINISI, sistem manajemen kapal pintar yang terintegrasi dan bertujuan mendukung digitalisasi operasi kapal secara menyeluruh, memanfaatkan kapasitas Satelit Merah Putih 2, berteknologi High Throughput Satellite (HTS) pertama milik TelkomGroup dan dikelola Telkomsat yang diluncurkan dari Pusat Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat di Tanjung Canaveral, Florida pada 21 Februari 2024 lalu.
Melalui satelit berkapasitas 32 Gbps tersebut, PINISI digerakkan sebagai solusi dalam mengelola kawasan perairan dan menjawab kebutuhan pasar sektor maritim nasional serta memperkokoh posisi Indonesia di era ekonomi digital global. PINISI memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) yang merupakan sistem manajemen kapal pintar untuk mendukung digitalisasi operasional kapal secara keseluruhan.
Terdapat sejumlah teknologi IoT yang disematkan di PINISI, di antaranya sensor canggih pada Coriolis Flow Meter yang mampu mendeteksi aliran pada tabung, kemudian mengubahnya menjadi data aliran. Data tersebut dikirimkan secara langsung ke Cloud sehingga operator kapal dapat memperoleh analisis mendalam terkait kinerja mesin dan efisiensi konsumsi bahan bakar kapal yang sedang beroperasi di lautan.
Ada pula sensor pengukur RPM yang dapat mengumpulkan data pergerakan dan kecepatan angular, yang berguna untuk menganalisis kecepatan mesin dan konsumsi bahan bakar melalui Fuel Monitoring System (FMS). Sehingga dapat mengidentifikasi ketidak efisienan atau tanda awal kerusakan mesin. Berbekal informasi tersebut, memungkinkan pihak-pihak terkait termasuk pemilik kapal untuk melakukan tindakan perbaikan yang lebih cepat.
Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, menegaskan bahwa inovasi PINISI adalah bagian dari komitmen Telkomsat untuk mendukung transformasi digital sektor maritim Indonesia.
“Kami menyadari pentingnya solusi digital yang dapat diandalkan dalam sektor maritim. PINISI hadir untuk memberikan data yang akurat, realtime, dan komprehensif bagi manajemen kapal. Kami percaya bahwa inovasi ini akan membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia,” ujar Lukman.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Telkomsat, Anggoro Kurnianto Widiawan optimis dengan produk PINISI yang diluncurkan pada 4 November 2024 lalu tersebut. “Kami semakin optimistis dapat menghadirkan solusi digital terdepan bagi industri maritim Indonesia. Satelit HTS Telkomsat memberikan jangkauan dan keandalan yang memungkinkan PINISI beroperasi secara optimal di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional dalam setiap kondisi,” jelas Anggoro.
Solusi PINISI ini diharapkan dapat mempercepat proses transformasi digital di sektor maritim, sekaligus memberikan dorongan besar bagi bisnis-bisnis yang bergerak di sektor ini.
Telkomsat merupakan anak usaha TelkomGroup yang dibentuk pada 3 Mei 2018 dengan nama PT Telkom Satelit Indonesia. Sejak 17 September 2018 menerima pengalihan proyek Satelit Merah Putih dari PT Telkom, Tbk sekaligus menandai dimulainya pengelolaan bisnis satelit secara terintegrasi oleh TelkomGroup.
Telkomsat telah memberikan layanan untuk kebutuhan pelaku UMKM; badan usaha; pemerintahan; maritim; penerbangan; serta industri minyak, gas, dan pertambangan.