Connect with us

Headlines

Elit Politik dalam Pusaran Oligarki Nikel : Korupsi dan Dampaknya bagi Halmahera

TI Indonesia identifikasi 5 (lima) lingkar aktor dalam gurita relasi kuasa elit politik dan oligarki nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur

Published

on

SS YouTube Biro Setneg / Pabrik Pengolahan Nikel Kab. Konawe

Membumi.com

Transparency International Indonesia (TI Indonesia) pada Senin (26/2) mendiseminasikan kajian kritis terbarunya atas kebijakan hilirisasi pertambangan yang dicanangkan pemerintah Indonesia. 

TI Indonesia mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan, khususnya nikel sangat perlu untuk dievaluasi karena terindikasi mengingkari prinsip keadilan sosial-ekologis serta marak dengan praktik korupsi dalam aspek tata kelolanya.

Realita ini bertolak belakang dengan imaji kesejahteraan yang dicita-citakan pemerintah lewat jargon hilirisasi yang terpotret oleh tim peneliti TII ketika melakukan riset lapangan terkait dengan awasan pertambangan nikel di kawasan Halmahera Timur dan dan Halmahera Tengah.

Peneliti TI Indonesia Gita Ayu Atikah mengungkapkan bahwa riset ini merupakan upaya untuk mengkroscek implementasi kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan di tingkat tapak (desa), terutama komoditas nikel yang saat ini menjadi komoditas ekspor utama Indonesia di pasar global.

“ Riset ini ditujukan untuk melihat gap dari implementasi kebijakan hilirisasi di pertambangan nikel, seperti apa realitas yang dihadapi masyarakat lokal yang hidup di kawasan lingkar tambang nikel, baik di Halmahera Timur dan Tengah. 

Apakah nilai manfaat dari sumberdaya nikel yang terkandung di tanah leluhurnya dapat mereka nikmati atau justru mereka tersingkirkan akibat praktik-praktik koruptif yang hanya menguntungkan segelintir orang,” papar Gita Ayu dalam diskusi yang berlangsung di bilangan Cikini.

Baca : Lingkungan Perlu Jadi Fokus Utama dalam Pengembangan Produksi Nikel

SS YouTube Halmahera Utara / Ekologis Pulau Labengki terancam rusak

Indonesia dikenal sebagai salah satu kawasan dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Saat ini, tercatat bahwa cadangan nikel yang telah dieksplorasi di Indonesia mencapai 5,2 miliar ton, dengan mayoritas berasal dari wilayah Sulawesi dan Gugus Kepulauan Halmahera. 

Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan hilirisasi untuk nikel, ekspor nikel Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Posisi strategis Halmahera dalam rantai pasok industri nikel di Indonesia menjadi titik tolak mengapa riset ini penting.

Tak dapat dipungkiri sektor pertambangan yang bernilai ekonomi tinggi berimplikasi terhadap tingginya praktik korupsi. Keterlibatan aktor di level nasional dan lokal mengindikasikan kuatnya pengaruh kekuasaan dalam terhadap kebijakan pertambangan.

Potensi korupsi di sektor pertambangan ini yang kemudian menjadi concern dalam advokasi TI Indonesia salah satunya melalui riset studi kasus di tingkat tapak (desa). Danang Widoyoko, Sekjen TI Indonesia mengkritisi gagalnya upaya pemerintah mencegah kasus korupsi di sektor pertambangan.

“ Upaya pemerintah dalam mencegah praktik korupsi dalam perizinan di sektor tambang terbukti gagal, yang terjadi justru penyempitan terhadap ruang akuntabilitas dan memperlemah aspek-aspek integritas,” ungkap Danang Widoyoko, Sekjen TI Indonesia dalam pembukaannya.

Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pada kenyataannya memberikan privilege dan “ kenyamanan ” dalam investasi tambang, khususnya nikel. Bahkan untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan, sejumlah pejabat penting di tingkat pusat maupun daerah terlibat aktif dalam menyokong aktivitas bisnis pertambangan nikel.

Baca : Ekonom Faisal Basri Sebut Keuntungan Hilirisasi Nikel Lebih Banyak ke China

TI Indonesia mengidentifikasi 5 (lima) lingkar aktor yang saling berkelindan didalam gurita dan relasi kuasa elit politik dan oligarki nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, sebagai berikut; (1) Aktor di Lingkaran Istana; (2) Aktor di level Menteri-Menteri; (3) Aktor Lingkaran Mantan Jendral Hingga Mantan Wakil Presiden; (4) Aktor Lingkaran Konglomerat dan Politisi; dan (5) Aktor Dari Pejabat Daerah.

Pandangan pesimis terhadap implementasi kebijakan hilirisasi pertambangan juga diungkapkan oleh Eko Cahyono, salah satu peneliti yang dikirim oleh TII untuk melihat secara langsung kondisi industri pertambangan nikel di Kawasan Halmahera Timur dan Tengah menyatakan bahwa alih-alih menjadi solusi energi terbarukan, tambang nikel di kawasan tersebut justru merampas ruang hidup komunitas masyarakat lokal dengan modus isu-isu lingkungan dan konservasi (green grabbing).

Selain itu beragam dampak negatif mulai bermunculan semenjak industri tambang nikel berkembang secara masif di kawasan ini, dari mulai krisis sosial-ekologis, konflik agraria, hingga pelanggaran HAM.

“ Masifnya ekspansi pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah telah membuka babak baru perubahan kehidupan politik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat di kawasan ini. Perubahan ini telah berdampak pada daur hidup masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, terjadi perubahan cara pikir, cara tindak, dan perilaku politik-ekonomi massal di kawasan terdampak ekspansi Nikel, terlebih di desa-desa lingkar tambang di Halteng dan Haltim,” ungkap Eko Cahyono yang dalam paparannya Senin (26/2).

Baca : Studi: Jika Tidak Diatur, Industri Nikel Bisa Memicu Ribuan Kematian

Desa Sagea di Halmahera Tengah merupakan salah satu desa lingkar tambang nikel yang ditinjau langsung oleh tim peneliti TII. Di desa tersebut terdapat sebuah aliran sungai yang dulunya jernih kini berubah menjadi kecoklatan dan berlumpur.

Hamparan lahan pertanian yang dulunya menjadi sumber pangan masyarakat adat kini gagal panen, tertimbun lumpur luapan banjir dampak dari aktivitas pertambangan nikel. 

Masyarakat adat dipaksa menyingkir dari ruang hidupnya seiring dengan ekspansi pertambangan nikel di kawasan ini. Politik energi baru dan terbarukan melalui kebijakan ekspansi pertambangan nikel terpotret nyata menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan manusia.

Secara sosial, pencemaran dan kerusakan lingkungan telah menambah beban bagi perempuan di sektor domestik maupun publik. Seorang ibu rumah tangga di Desa Sagea mengatakan, “ Saya melawan, bukan hanya karena sumber air bersih di desa kami yang sangat vital buat masak dan kehidupan harian, kini mulai tercemar. Juga bukan hanya karena Sungai Segea sebagai sumber ikan kami juga tercemar.

Lebih dari itu, ini sikap saya untuk memastikan nasib anak cucu saya kedepan bagaimana ? Maka, saya melawan terus sekuat tenaga, dengan resiko apapun, itu untuk menjaga alam dan isinya bagi masa depan anak cucu kelak. ”

Bagi masyarakat adat, ekspansi pertambangan nikel telah menghancurkan warisan komunitas adat mereka. Mereka kini dikepung oleh puluhan korporasi nikel. Komunitas adat semakin kehilangan ruang hidup yang mereka jaga turun temurun. Kondisi yang hampir sama juga ditemukan oleh tim peneliti TII di Halmahera Timur.

Baca : Hilirisasi Nikel RI Dianggap Sudah Cukup, Ini yang Harus Dilanjutkan..

Penyerobotan tanah ulayat melahirkan konflik dengan perusahaan nikel. Pemberian izin kepada perusahaan nikel ditenggarai sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam masyarakat adat, Suku Tobelo Dalam.

Mereka dipaksa menyerahkan tanahnya dengan menggunakan aturan yang hanya menguntungkan korporasi. Ketika masyarakat melawan, berbagai intimidasi dilakukan dengan menggunakan kekuatan apparat yang mengarah pada praktek etnogenosida. Komunitas suku ini pun kini semakin terpinggirkan baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya.

Narasi ethnografis yang dimunculkan dalam riset ini ditujukan untuk menggambarkan kepada pembaca tentang dampak yang diterima masyarakat lokal di lingkar tambang akibat praktik korupsi dan perampasan ruang hidup atas nama cita-cita semu kebijakan hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia.

Selain menganalisa gap implementasi kebijakan hilirisasi pertambangan nikel riset ini juga menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengoreksi paradigma politik kebijakan hilirisasi SDA agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan pinsip – prinsip anti korupsi dan penegakan HAM.

Source : TI Indonesia

.

.

.

.

Headlines

Mahkamah Internasional : Pendudukan Israel Melanggar Hukum Internasional (I)

Israel juga berkewajiban melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan

Published

on

By

The Hague, International Court Of Justice (ICJ) / WAFA Images

Membumi.com

Den Haag (19/7/24) – Mahkamah Internasional akhirnya memberikan pendapatnya sehubungan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari praktik pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional dalam siaran persnya menyimpulkan bahwa, kehadiran berkelanjutan Israel di wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan Israel mempunyai kewajiban untuk mengakhiri kehadiran melanggar hukumnya di wilayah Palestina secepat mungkin.

Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua aktivitas pemukiman baru, dan mengevakuasi semua pemukim dari wilayah Palestina. Israel juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan pada semua orang atau badan hukum yang bersangkutan di wilayah Palestina.

Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa semua Negara mempunyai kewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul akibat kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina, termasuk tidak memberikan bantuan dalam menjaga situasi yang diciptakan terus-menerus atas kehadiran Israel di wilayah Palestina.

Mahkamah Internasional juga meminta agar organisasi-organisasi internasional berkewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul dari kehadiran Israel yang melanggar hukum diwilayah Palestina sebagai hal yang sah, dan meminta PBB termasuk Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan modalitas yang tepat serta tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengakhiri secepat mungkin kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina.

Terkait pertanyaan yang diajukan Majelis Umum PBB mengenai kapasitas Mahkamah Internasional dalam memberikan pendapat atau tidak dalam kasus tersebut, ICJ menyimpulkan bahwa pihaknya mempunyai Yurisdiksi dalam membahas dan memberikan pendapat dalam kasus tersebut.

Secara khusus, Mahkamah Internasional juga telah mengkaji mengenai pendudukan yang berkepanjangan, kebijakan pemukiman Israel diwilayah Palestina sejak tahun 1967, dan penerapan legislasi serta kebijakan dan tindakan yang dilakukan Israel serta kewajibannya berdasarkan hukum humaniter Internasional.

Hingga berita ini diterbitkan, dukungan dari sejumlah negara kepada Mahkamah Internasional mulai mengalir 

Bersambung…

Source : Siaran Pers Mahkamah Internasional (19/7/24)

.

.

Continue Reading

Headlines

Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis, Menghapus Profesionalisme TNI

Pengalaman historis Orde Baru : tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengacaukan profesionalisme militer sendiri

Published

on

By

Dok. FB TNI AD

Membumi.com

Jakarta (11/7/24) – Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mengusulkan untuk menghapus larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”). 

Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru  serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI. Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun.

Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan merupakan kebanggaan penuh bagi seorang prajurit. Karena itu prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis. 

Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara.

Rencana menghapuskan larangan bisnis dalam UU TNI bukan hanya akan berdampak pada lemahnya profesionalisme militer tetapi juga akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara karena bertambahnya tugas yang jauh dari dimensi pertahanan dan keamanan.

Militer diberikan anggaran yang besar triliunan rupiah untuk belanja alat utama sistem (Alutsista) seperti pesawat tempur, tank, kapal selam, kapal perang, helikopter dan sebagainya yang sepenuhnya ditujukkan untuk menyiapkan kapabilitas mereka untuk berperang bukan kemudian untuk berbisnis dan berpolitik.

Sekian banyak anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk belanja Alutsista sepenuhnya ditujukan agar tentara profesional dalam bidangnya menjaga pertahanan negara bukan untuk berbisnis dan berpolitik. Karena itu rencana revisi usulan mencabut larangan berbisnis dalam UU TNI  adalah sesuatu yang berbahaya dalam pembangunan profesionalisme militer itu sendiri.

Selain itu, politik hukum dimasukkannya Pasal larangan berbisnis dalam batang tubuh  UU TNI adalah karena pengalaman historis masa Orde Baru, dimana tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengganggu–bahkan mengacaukan– profesionalisme militer sendiri masa itu.

Dampak lainnya, bahkan hingga mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil. Karena itu ketika reformasi 1998 bergulir, militer dikembalikan ke fungsi aslinya untuk pertahanan negara. Oleh karena itu DPR  dan Pemerintah harus segera menghentikan pembahasan  revisi UU TNI yang kontroversial ini karena hanya  akan memundurkan jalanya reformasi tubuh TNI.

Salah satu permasalahan profesionalisme TNI adalah mengenai bisnis keamanan di perusahaan milik swasta dan negara serta pengamanan proyek-proyek pemerintah. Penghapusan Pasal tersebut dapat melegalkan dugaan Praktik Bisnis Keamanan yang selama ini terjadi, khususnya di sektor sumber daya alam. Sebut saja pengamanan PT. Freeport Indonesia di Papua, Pengamanan PT. Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara, Pengamanan PT. Inexco Jaya Makmur di Sumatera Barat (2018), Pengamanan PT. Duta Palma, Kalimantan Barat (2024).

Termasuk keterlibatan dalam perampasan tanah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) oleh PTPN II di Sumatera Utara (2020), Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Wadas (2021), PSN Smelter Nikel CNI Group, Sulawesi Tenggara (2022), PSN Rempang Eco City, Batam (2023), hingga PSN Bendungan Lau Simeme, Sumatera Utara (2024).

Contoh lainya adalah dalam temuan Penelitian Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya (2021)” ditemukan adanya hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penambahan prajurit TNI di Intan Jaya dengan pengamanan perusahan-perusahaan di sana. 

Praktik pengamanan ini menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil akan meletakan Prajurit TNI berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang sedang bersengketa dengan perusahaan, tidak jarangan praktik pengamanan menimbulkan kekerasan. 

Sudah sepatutnya, yang dilakukan negara bukanlah merevisi UU TNI dengan mencabut larangan berbisnis bagi prajurit TNI, tetapi memastikan kesejahteraan prajurit terjamin dengan dukungan anggaran negara bukan dengan memberikan ruang Prajurit TNI untuk berbisnis.

Praktik ini terbukti menyebabkan profesionalisme prajurit menjadi rusak seperti era Orde Baru. Selain itu, militer harus jelas alokasi anggaran pertahanannya untuk memastikan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan 

(Imparsial, KontraS, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, Forum de Facto, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, AlDP)

Source : YLBHI

.

Continue Reading

Business

Potensi Ekonomi Digital di Forum Internasional SIJORI

Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan

Published

on

By

Dok. PT Telkom

Membumi.com

Batam – Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, NeutraDC sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) serta NeutraDC-Nxera Batam turut berpartisipasi aktif dalam perhelatan forum internasional, Batam Interconnect World 2024, yang digelar di Marriot Batam Harbour Bay pada Senin (15/7) sebagai rangkaian event SIJORI Week.

Forum panel diskusi ini dihadiri oleh lebih dari 200 pelaku industri telekomunikasi, teknologi, dan lembaga pemerintahan. Dalam forum panel diskusi ini, NeutraDC bersama induk perusahaan, Telkom Indonesia, berbagi pandangan mengenai potensi Batam dalam perkembangan ekosistem digital untuk kawasan Singapura, Johor (Malaysia), dan Kepulauan Riau atau SIJORI.

Beberapa panelis dari TelkomGroup diantaranya, Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono; CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F.; CEO NeutraDC-Nxera Batam, Indrama YM Purba; COO NeutraDC-Nxera Batam, Kavin Wong; dan CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba turut berbagi strategi dan business update terkait ekosistem data center yang dikelola TelkomGroup.

Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono yang hadir menjadi keynote speaker dalam topik “Data Center & Connectivity Strategy Across Singapore and Indonesia”, menyampaikan bahwa data center memiliki peran yang besar dalam transformasi digital.

“Kami melihat adanya peluang besar dari strategi pembangunan data center khususnya di wilayah Batam sebagai penyedia layanan ekosistem digital. Lebih lanjut, NeutraDC juga didukung dengan kapabilitas connectivity yang besar, sehingga mampu menghubungkan fasilitas data center di wilayah SIJORI dan global, ” jelas Bogi.

Dalam acara tersebut, turut hadir CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F., yang menjadi panelis dalam diskusi mengenai “DC Operators in Batam – Challenges, Opportunities and Innovative Technologies”. Andrew memaparkan bahwa sebagai bentuk komitmen dalam penerapan teknologi hijau dan solusi berkelanjutan,  NeutraDC – Nxera Batam saat ini sedang membangun data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam.

Ada pun proses pembangunan data center tersebut dirancang dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy). “Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan. Melalui inovasi teknologi penyedia data center, dapat menjadikan Batam sebagai hub data center yang unggul di kawasan ini, ” ungkap Andreuw.

Lebih lanjut, CEO NeutraDC Nxera Batam, Indrama YM Purba turut menyampaikan langkah bisnis sebagai penyedia data center berkelanjutan. Menurutnya, efisiensi penggunaan energi merupakan strategi dalam menyediakan infrastruktur data center untuk menuju renewable energy.

“Kita mendorong penggunaan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan data center dan meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan. Misalnya, dengan menghadirkan bangunan data center yang mengusung konsep ramah lingkungan berstandar internasional,” ungkap Indrama dalam diskusi panel “Working Towards a Sustainable Future – Energy Consumption and Digital Infrastructure”.

Pembangunan data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy) menunjukkan kesiapan yang signifikan untuk mendukung pengembangan pusat data yang berpotensi mengubah lanskap data center di kawasan SIJORI.

Dengan adanya Hyperscale Data Center NeutraDC-Nxera Batam yang disiapkan memiliki total kapasitas lebih dari 50 MW, menjadikan Batam siap menjadi pusat inovasi dengan infrastruktur yang mendukung teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI).

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Trending