Connect with us

Figur

Menyoal Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (I)

” Ditahun 2022 Fitra Riau menerbitkan rilies mengenai 127 Milyar anggaran Pemprov Riau yang digunakan untuk instansi vertikal, “

Published

on

Images : Said Lukman

Membumi.com

Pekanbaru – Kembali dalam diskusi bersama Said Lukman (30/12/23), kali ini mengupas persoalan keterbukaan informasi publik yang menjadi tantangan integritas Penyelenggara Negara menuju perubahan Indonesia yang lebih baik.

Walaupun Komisi Informasi Pusat (KIP) mencatat skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada 2023 meningkat 0,97 poin dibandingkan skor pada 2022, dan Riau termasuk kedalam Provinsi dengan peringkat 5 besar, namun sejumlah fakta persoalan keterbukaan informasi publik masih menjadi PR yang harus diselesaikan.

Dalam diskusi sederhana ini umumnya terdapat 2 isu kasus sengketa informasi yang paling sering mencuat, diantaranya soal informasi anggaran yang menjadi salah satu informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat. 

Baca : Komisi Informasi: Pemohon informasi publik dilindungi undang-undang

” Contoh informasi soal detail pelaksanaan berbagai program pembangunan, yang pada umumnya di laksanakan oleh eksekutif yang diawasi oleh legislatif dan yudikatif. Namun Informasi yang sampai keruang publik biasanya dikemas ulang secara umum saja, ” sebut Said Lukman.

Caleg DPRD Provinsi Riau ini juga mengungkapkan bahwa persoalan keterbukaan informasi publik sangat erat kaitannya dengan informasi kebijakan publik sebut Said Lukman memberikan contoh.

” Ditahun 2022 forum transparansi untuk anggaran (Fitra) Riau menerbitkan rilies mengenai 127 Milyar anggaran Pemprov Riau yang digunakan untuk instansi vertikal, “ ungkap Said Lukman.

” Kebijakan Gubernur ini bisa lolos dari pengawasan legislasi di DPRD provinsi, ditengah persoalan kekurangan anggaran seperti perbaikan infrastruktur jalan, pembiayaan disektor pendidikan, banjir yang berdampak langsung ke masyarakat banyak, ” ungkapnya.

Informasi seperti ini penting untuk diketahui dengan melibatkan partisipasi publik, agar masyarakat dapat melakukan pengawasan penggunaan anggaran oleh pemerintah untuk digunakan sebesar – besarnya bagi kepentingan masyarakat sesuai peruntukannya.

Baca : 2022 Pemprov Riau Hamburkan Rp. 127 M Untuk Infrastruktur Bukan Prioritas dan Kewenangannya

Caleg DPRD dari Partai Ummat ini melihat bahwa dibeberapa sektor forum uji publik terhadap sebuah kebijakan sudah mulai diterapkan, namun sektor sektor penting masih terkesan gelap dan terkuak setelah kebijakan itu jalan kemudian ditentang masyarakat sebutnya menambahkan.

” Disektor penegakkan hukum kita juga melihat fenomena gelap kurangnya tranparansi informasi publik, contoh beberapa kasus proses penegakkan hukum yang kami nilai lamban dan cenderung tidak jelas, “ sebut Said.

” Di level lokal, kasus dugaan tindak pidana korupsi mangkraknya pembangunan gedung PT BSP dijalan jenderal Sudirman yang menjadi pemandangan keseharian warga Pekanbaru ini udah berbulan – bulan tak ada informasi yang jelas, ” sebut tokoh masyarakat Siak ini.

Dalam diskusi soal transparansi dan keterbukaan informasi bersama Said Lukman ini disimpulkan, sebenarnya aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan mustinya tidak perlu didesak dahulu oleh masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan informasi proses penegakan hukum.

Baca : Mengungkap Skandal Mangkraknya Pembangunan Gedung PT. BSP (I)

Tokoh masyarakat Siak ini juga menyentil beberapa penyelenggara pelayanan publik yang masih belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Sehingga berpotensi manjadi upaya untuk menghalangi atau membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik.

” Sebentar lagi 2024 Bos, dimana saluran informasi udah banyak, ada banyak platform media sosial, ada banyak media massa tinggal diterbitkan rilies atau dibuat call centre ditiap direktorat apa sih susahnya ? tidak sulit dan tidak berbiaya mahal kalau ada kemauan, ” sebut Caleg DPRD Riau dari Partai Ummat menutup diskusinya.

Bersambung…

.

.

Figur

Dinawati : Perempuan Harus Bantu Perempuan, Supaya Ada Keterwakilan di Parlemen

Kenapa ? karena Undang – Undang memberikan prioritas kepada perempuan untuk duduk di Parlemen

Published

on

By

Images : Hj. Dinawati, S.Ag, MM

Membumi.com

Pekanbaru (10/2/24) – Bertempat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam agenda terakhir Kampanye Pemilu 2024. Bertempat di rumah Hj. Dinawati, S.Ag, MM melakukan silaturahmi dengan warga dan tetangga RT III RW I.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Tokoh masyarakat Simpang Tiga diantaranya Pak Mualimin, Bu Yayuk selaku RT III, Ketua Persatuan Sosial Kematian RT III RW I, Sapta Kartajaya, Ketua Mesjid Al Ikhlas H. Jumbadi, Ketua Mushola Ar Rahman H. Abdul Gofar, Majelis Taklim setempat, Bawaslu Kelurahan Simpang Tiga, Polsek Bukit Raya, Ustad Joko, Bu Murni, Pengurus PPP Ranting Bukit Raya, Pengurus NU Provinsi Riau dan sekitar 100 orang warga setempat.

Dalam kesempatan yang juga dihadiri oleh Habib Ahmad, BSA selaku Ketua Jatman Riau yang juga Suriyah NU Riau, dan Faturahman selaku Bendahara NU Riau. Calon Legislatif DPR RI Hj. Dinawati, S.Ag, MM dalam sambutannya menyampaikan,

” Alhamdulillah seizin Allah saya sudah berhasil berjalan ke 7 Kabupaten Kota menyapa masyarakat di jaringan saya. Ini semua modalnya adalah keberanian, karena sebelumnya saya sudah mempunyai modal dasar, yang mana pada tahun 2004 saya telah dipilih oleh masyarakat Riau sebanyak 140.000 suara. Kalau saat ini saya harus mencari 70.000 suara baru bisa jadi, ” ungkap Aktivis Perempuan dan UMKM ini.

Baca : Hj. Dinawati Dipastikan Maju Kesenayan Pileg 2024 tahun ini

Maka saya berharap kepada yang hadir pada hari ini tersentuh hatinya, tergerak hatinya hingga tanggal 14 tetap istiqomah memilih Dinawati. Memang ini pekerjaan berat 7 Kabupaten Kota itu yang kami jalani disetiap Kecamatan, bahkan ke beberapa Desa seperti di Kabupaten Bengkalis. Didaerah kelahiran saya ini tentunya sebagai Ketua PW Muslimat NU Provinsi Riau disana hingga ke tingkat ranting atau kelurahan, yang mana warga meminta untuk tetap hadir ditengah tengah masyarakat di pedesaan.

” Tentunya ini menjadi modal besar buat saya menjadi Caleg DPR RI, jadi untuk merawat hati saya semangat selalu saya katakan, yang musti diperjuangkan untuk perempuan itu harusnya perempuan itu sendiri, perempuan itu sendiri yang membantu. Kenapa ? karena undang – undang memberikan prioritas kepada perempuan untuk duduk di Parlemen, hanya saja rintangan itu terlalu besar, ” ungkap Dinawati.

Lebih lanjut Hj. Dinawati berseloroh sambil memberikan sebuah contoh seorang aktivis yang mempunyai pandangan politik yang bagus, akan tetapi tidak diberikan izin oleh suaminya, maka dirinya bersyukur mendapatkan suami yang mendukung karir politiknya dari tahun 2004, yang mana di waktu itu dirinya masih berumur 32 tahun.

” Semangatnya adalah, perempuan harus bantu perempuan, supaya ada keterwakilan di parlemen, baik itu di Kota, Provinsi maupun di Pusat, ” sebut Hj. Dinawati.

Images : Hj. Dinawati, S.Ag, MM dan Suami bersama Habib Ahmad, BSA selaku Ketua Jatman Riau yang juga Suriyah NU Riau, dan Faturahman selaku Bendahara NU Riau.

Baca : Lantik Pengurus, Ini Harapan Ketua PW Muslimat NU Provinsi Riau

Dinawati juga mengungkapkan perbedaan kewenangan antara DPD RI dan DPR RI. Oleh karena itu dirinya berharap banyak kepada warga terutama di simpang tiga di RW I RT III ini mempercayakan hak suara DPR RI kepada dirinya.

Diakhir kampanyenya Hj. Dinawati kembali menjelaskan warna ke lima kertas surat suara yang akan dicoblos pada tanggal 14 Februari, hingga surat suara DPR RI yang berwarna kuning dengan partai PPP disudut bawah berlambang Ka’bah agar warga mencoblos Hj. Dinawati nomor 3, ” Do’akan semoga saya mendapatkan suara terbanyak, ” sebut Hj. Dinawati mantap.

.

.

Continue Reading

Figur

Gugatan Almas Membuka Pintu Mengungkap ” Skandal Mahkamah Keluarga “

Dengan adanya gugatannya tersebut membuka ruang advokasi publik kembali

Published

on

By

Images : Prof. H. Denny Indrayana S.H., LL.M., Ph.D.

Membumi.com

Banjarmasin (4/2/24) – Menjawab pemberitaan mengenai gugatan senilai 500 milyar dari Almas Tsaqibbiru. Dalam press conference nya Denny Indrayana mengungkap sejumlah fakta terkait kasus tersebut didepan sejumlah awak media.

” Ada lima point yang ingin saya sampaikan, jadi pada kamis 1 februari saya mendapatkan tembusan gugatan relaas atau panggilan sidang (6/2/24), meskipun sebenarnya saya sudah mendapatkan bocoran, yang menginfokan bahwa, memang saya akan digugat oleh Almas. Jadi saya sudah tahu lebih kurang 2 – 3 minggu sebelum gugatan itu disampaikan kepada saya,  ” ungkap Denny.

Disebutkannya, bahwa terdapat gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Almas kepada dirinya sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Banjar Baru Kalimantan Selatan, dengan kerugian immateril sampai setengah triliun atau 500 milyar rupiah. 

” Ini menarik karena pada saat yang sama Almas juga menggugat Gibran Rakabuming Raka, menarik karena gugatan wanprestasi, berarti ada prestasi yang tidak dipenuhi oleh Gibran. Pertanyaannya, apa perjanjian antara keduanya, hingga salah satu dianggap tidak melaksanakan janjinya. Ini yang perlu di cek nantinya, karena wanprestasi itu artinya ingkar janji, ” ungkap Denny Indrayana.

Baca : Putusan MK Bisa Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, Ini Dalilnya

Lebih lanjut Denny Indrayana mengatakan bahwa Almas adalah putra dari Boyamin Saiman Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan juga pemohon Putusan 90, putusan Paman Anwar Usman untuk Gibran yang menjadi pintu masuk, kalau Ferry Absari mengatakan ” karpet terbang ” bagi Gibran menjadi calon Wakil Presiden.

” Yang kedua adalah, gugatan ini harus dibaca bukan sebagai hak hukum semata, terlalu normatif. Bagi saya gugatan ini adalah modus pembungkaman. Jadi sekarang itu di Republik ini banyak sekali model pembungkaman, kriminalisasi, dan berbagai macam bentuk intimidasi, ” sebut Denny Indrayana.

” Karena tuntutan 500 milyar nya itu menunjukkan ada intimidasi finansial. Kelihatannya Almas salah mengidentifikasi, sehingga menggugat dugaan perbuatan melawan hukum saya 500 milyar dan menggugat wanprestasi Gibran 10 juta, mungkin dipengetahuan Almas Haji Denny Indrayana lebih Sugeh dari Gibran, ” sebut Denny Indrayana bercanda.

Pakar hukum ini juga mengatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk Intimidasi yang bertujuan membungkam dengan menggunakan instrumen hukum sebagai pintu masuknya, dan baginya hal tersebut tidak mempunyai dasar, karena jika menggugat sesuatu harus ada dasar penghitungan kerugiannya.

Baca : Gugat Gibran Buntut Putusan MK, Almas Tuntut Ganti Rugi Rp 10 Juta

” Yang ketiga, ini gugatan yang belunder sebenarnya, secara lebih lengkap tentu akan saya sampaikan dalam jawaban. Yang di soal oleh Almas itukan diskusi yang dilakukan dengan radio Trijaya dimana saya sebagai salah satu narasumber. Saya mengatakan putusan 90 Skandal Mahkamah Keluarga itu ” terindikasi ” merupakan kejahatan terencana dan terorganisir, “ sebut Profesor Hukum Tata Negara ini.

Denny Indrayana juga menyebutkan bahwa dirinya juga mendapat pukulan dari rezim yang zalim dan otoriter dengan diperkarakan secara hukum termasuk laporan ke pihak kepolisian. Untuk itu Denny menjelaskan maksud dari kata ” indikasi ” yang di permasalahkan.

” Ada kedekatan antara ayah Almas Boyamin Saiman dengan Presiden Jokowi, dan sudah menjadi berita dimana – mana. Nah inikan ” clue ” untuk diinvestigasi. Dari kacamata hukum itu artinya bukti petunjuk. Bukti itukan ada bukti surat, ada bukti saksi, ada bukti ahli, ada bukti petunjuk, ” sebut Denny Indrayana.

Kemudian ia juga mengungkapkan, bahwa ada relasi yang dikatakan dekat antara Boyamin Saiman ayah Almas dengan Presiden Jokowi terkait Perkara 90 dengan Gibran Rakabuming Raka, sebut Denny Indrayana sambil mengatakan bahwa ada banyak indikasi lainnya.

Baca : Profil Boyamin Saiman, Orangtua Almas

Lebih lanjut Denny mengungkapkan bahwa Putusan MKMK itu bukan hanya bicara adanya tindak pidana berat yang dilakukan oleh paman Anwar Usman, akan tetapi putusan MKMK juga mengatakan bahwa ada intervensi, sebutnya didepan sejumlah awak media.

” Prof. Jimly dalam suatu Podcast gak mau menyebut ” saya tidak bisa bicara, ” kenapa ? karena sebenarnya itu mengindikasikan bukan hanya adanya pelanggaran etik berat ” indikasi tindak pidana ” yang MKMK tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, tapi seorang hukum yuris dan teman – teman media dengan mudah mencium bahwa ini ada intervensi yang kalau dilihat dari kacamata hukum itu tindak pidana. ” sebut alumni Universitas Gajah Mada ini.

” Kemudian putusan 90 itu sendiri, baca disenting opinionnya Prof. Arif Hidayat, dengan gamblang mengatakan ini aneh bin ajaib (kira – kira gitulah), ada perkara yang sudah kabur dimasukkan lagi. Keempat investigasi teman – teman media, banyaklah teman – teman tempo yang sering dikutip, atau bocor alus yang sering dikutip, yang mengatakan bertemu dengan Boyamin. Yang kelima, pandangan beberapa ahli, pakar yang nanti akan saya sebut, jadi aneh kalau kemudian hanya Denny Indrayana yang digugat, ” ujar Denny Indrayana.

Diakhir keterangan persnya, Almuni University of Melbourne ini mengungkapkan terima kasih kepada Almas, bahwa dengan adanya gugatannya tersebut membuka ruang advokasi publik kembali, karena sebelumnya dianggap sudah final and bindding.

Mantan Staf Khusus Presiden SBY ini juga berpesan jangan sampai mahasiswa hukumnya berpikir seperti Almas yang bisa menghadirkan putusan 90, jangan sampai mahasiswa hukum keliru mengidentifikasi cara melakukan gugatan seperti Almas untuk dijadikan sebagai rujukan. 

Selengkapnya Simak IG Dennyindrayana99

.

.

Continue Reading

Figur

Soal Putusan Prapid Hiariej, Ini Pesan Bagus JW Buat KPK

Pada prinsipnya putusan Prapid sifatnya menguji prosedur penetapan tersangka Hiariej dan Helmut oleh KPK, apakah sudah sesuai prosedur apa tidak !?

Published

on

By

Images : Direktur Indonesia Law Inforcement, Bagus JW

Membumi.com

Jakarta – Gerah dengan berbagai pemberitaan pasca putusan pra pradilan Pengadilan Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan Edward Omar Syarif Hiariej yang sebelumnya di tetapkan tersangka oleh KPK. Terkait hal tersebut Direktur Investigasi Indonesia Law Enforcement ( ILE ) Bagus JW dalam keterangan persnya angkat bicara.

” Jika dilihat kondisinya, ada dua persepsi terkait konstruksi hukum yang terbangun dalam kasus ini, yang pertama pihak Eddy Hiariej ( mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ) yang merasa senang pasca dikabulkannya permohonan Prapid atas dalil KUHAP soal status tersangka, ” sebut Bagus.

Lebih lanjut Direktur ILE ini juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya putusan Prapid tersebut sifatnya menguji prosedur penetapan tersangka Hiariej dan Helmut oleh KPK, apakah sudah sesuai prosedur apa tidak.

” Wajar jika pihak KPK merasa ada yang ganjil, karena sebagai lembaga anti rasuah yang diberikan kewenangan melakukan penindakan kasus korupsi termasuk gratifikasi, dibenturkan dengan dalil KUHAP soal proses penetapan tersangka di Prapid, dan malah dikabulkan oleh PN Jaksel, ” ungkap Bagus.

Baca : KPK Kekeuh Eddy Hiariej Tetap Tersangka, Proses Perkara Dilanjutkan

Lebih lanjut dalam keterangan persnya, Bagus JW mengingatkan, bahwa integritas para penegak hukum disini di uji, karena sebelumnya pihak Helmut Hermawan telah terlebih dahulu melaporkan Hiariej kepada Ketua Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Hiariej.

” Anehnya, pihak IPW justru melaporkan kasus tersebut ke KPK, hingga Hiariej dan Helmut diproses dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang dikategorikan gratifikasi. Padahal dari awal rekonstruksi kasus persoalan ini adalah tindak pidana pemerasan yang mustinya diproses di Kepolisian, ” ungkap Direktur ILE menjelaskan.

Bagus JW juga menyampaikan bahwa pihaknya dari awal sudah mencermati perkembangan kasus ini, dan sebagai bagian dari penggiat hukum, pihaknya tentu akan memberikan kontribusi positif terhadap hukum di Indonesia.

” Dari informasi yang saya dapat, bahwa pihak Helmut juga mengajukan Prapid. Mustinya dengan dikabulkannya Prapid Hiariej yang menggunakan dalil KUHAP tersebut, otomatis Helmut juga terbebas dari status tersangkanya, “ sebut Bagus mengingatkan.

Baca : Lapor Dugaan Pemerasan Wamenkumham, Helmut Hermawan Malah Ditetapkan Tersangka

Dalam keterangan persnya Direktur ILE ini juga mengungkapkan, bahwa KPK mustinya dari awal profesional dalam mencermati, mengumpulkan keterangan, melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut, sehingga dalam prosesnya tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

” KPK mustinya tidak menutup mata atas bukti – bukti peristiwa yang terjadi ditahun 2022, sebagaimana telah disampaikan pihak Helmut terhadap dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Hiariej terhadap kasus yang menimpa Dirut PT. Citra Lampia Mandiri itu, ” sebut Bagus JW. 

” Berbeda pendapat itu biasa, namun sebagai lembaga yang menjadi parameter penegakkan hukum di Indonesia, KPK harus dijalankan oleh orang – orang yang profesional, sehingga hasilnya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, ” sebut Direktur ILE menutup keterangan persnya.

.

.

Continue Reading

Trending