Jakarta (22/1/24) – Debat Calon Wakil Presiden dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa telah terselenggara pada Minggu malam kemarin.
Dalam rilis nya, Greenpeace Indonesia menyesalkan tidak adanya komitmen yang komprehensif, jelas, dan terukur untuk mengatasi krisis iklim. Para Cawapres gagal mengidentifikasi penyebab utama krisis iklim, yaitu alih fungsi lahan dan sektor energi dengan masifnya penggunaan batu bara.
“ Dari debat semalam, kita menyaksikan bahwa ekonomi ekstraktif masih menjadi watak dalam visi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menggaungkan ekonomi ekstraktif lewat isu nikel dan hilirisasi, sedangkan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar dan Cawapres 03 Mahfud MD juga tak tegas menyatakan komitmen mereka untuk keluar dari pola – pola yang sama, ” ucap Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia.
Watak ekonomi ekstraktif pemerintah selama ini telah memicu banyak masalah, mulai dari ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang melahirkan pelbagai konflik agraria ; merampas hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hingga masyarakat pesisir ; merusak hutan dan lahan gambut ; mencemari lingkungan ; membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter besar karena ketergantungan pada industri batu bara ; sekaligus memperparah krisis iklim.
Dalam isu reforma agraria, para cawapres tidak membahas penyelesaian konflik – konflik agraria akibat proyek-proyek strategis nasional (PSN). Cawapres 02 dan 03 misalnya, hanya terbatas membahas rencana sertifikasi dan redistribusi lahan tanpa menyentuh akar masalah.
Data Konsorsium Pembaruan Agraria mengungkap ada 42 konflik agraria akibat PSN pada 2023, melonjak eskalasinya dibanding tahun sebelumnya. Konflik ini meliputi 516.409 hektare lahan dan berdampak terhadap lebih dari 85 ribu keluarga.
Ketiga Cawapres juga berjanji melindungi masyarakat adat dan wilayah adat, termasuk dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Janji semacam ini selalu disampaikan dari pemilu ke pemilu, tetapi keengganan politik dari Presiden terpilih dan partai politik pendukungnya selama ini menggambarkan bahwa mengakui dan melindungi masyarakat adat tak lebih dari sekadar retorika.
Tanpa mencabut Undang – Undang Cipta Kerja dan menghentikan PSN yang merampas wilayah masyarakat adat, janji itu cuma akan jadi omong kosong saja.
Ruang hidup masyarakat adat terus tergerus akibat pembukaan lahan dan deforestasi. Pernyataan Cawapres 01 tentang reforestasi untuk mengatasi deforestasi jelas tak menjawab persoalan.
Kerusakan hutan akibat deforestasi, termasuk seperti yang terjadi di food estate Gunung Mas Kalimantan Tengah, tak bisa serta – merta dibereskan dengan melakukan penanaman kembali.
Pemulihan hutan yang rusak dengan cara reforestasi memang harus dilakukan. Namun, yang paling krusial sebenarnya adalah menghentikan deforestasi.
Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang 2015-2022, angka deforestasi mencapai 3,1 juta hektare. Deforestasi terencana juga mengancam hutan alam Papua yang kini tersisa 34 juta hektare (per 2022).
Sepanjang 1992 – 2019, ada 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan di Tanah Papua yang dibuat Menteri Kehutanan. Total pelepasan kawasan hutan ini seluas 1,5 juta hektare dan 1,1, juta hektare di antaranya masih berupa hutan alam dan gambut. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan gambut juga masih terjadi saban tahunnya.
Pada 2023 saja, angka kebakaran lahan dan hutan mencapai 1,16 juta hektare, tap sayangnya luput dari pembahasan debat Cawapres. Mereka juga tidak menyinggung masyarakat pesisir dan pulau – pulau kecil, yang tempat tinggalnya rentan tenggelam karena kenaikan muka air laut.
“ Perspektif para kandidat dalam isu lingkungan hidup dan sumber daya alam masih bias darat. Memang ada yang menyinggung tentang masyarakat pesisir dan nelayan, tapi mereka tidak menjabarkan bagaimana agenda mitigasi dan adaptasi iklim bersama warga yang tinggal di pesisir dan pulau – pulau kecil yang makin terjepit dampak krisis iklim. “
“ Fakta lainnya, keanekaragaman hayati laut Indonesia juga terancam dengan praktik ekonomi ekstraktif dan tekanan pembangunan berbasis darat. Padahal Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi 30 persen kawasan dan keanekaragaman hayati laut kita pada 2030, ” kata Khalisah Khalid, Ketua Kelompok Kerja Politik Greenpeace Indonesia.
Sementara pernyataan Cawapres 02 yang mengglorifikasi industri nikel dan ambisi hilirisasinya seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo mengabaikan banyaknya persoalan yang terjadi selama ini. Pertambangan nikel telah memicu kerusakan lingkungan, pencemaran akut, dan penggusuran masyarakat adat.
Nikel di Indonesia beroperasi dengan skema perizinan berbasis lahan. Per September 2023, ada 362 izin pertambangan nikel dengan luas 933.727 hektare, sebagian besar berada di timur Indonesia yang kaya biodiversitas.
Di beberapa lokasi telah terjadi pembukaan lahan dan deforestasi di dalam izin konsesi nikel seluas 116.942 hektare, masing-masing terjadi di Pulau Sulawesi 91.129 hektare atau 20 persen dari total deforestasi Pulau Sulawesi, dan di Kepulauan Maluku (Provinsi Maluku Utara dan Maluku) seluas 23.648 hektare atau 8 persen dari deforestasi Kepulauan Maluku.
Eksploitasi nikel yang ugal – ugalan juga telah mencemari laut dan udara. Rencana pembangunan 53 PLTU captive batu bara yang akan menambah beban daya sebesar 14,4 GW sebagian besar di antaranya untuk smelter nikel jelas akan meningkatkan emisi dan pencemaran udara.
Akibat penambangan dan pengolahan nikel, sebanyak 882 ribu ton limbah berbahaya mencemari Pulau Obi. Cadangan nikel Indonesia pun bakal habis dalam 6 – 15 tahun saja, imbas dari masifnya pengembangan smelter.
Pada isu energi, tiga Cawapres tidak menyinggung secara detail rencana percepatan transisi ke energi terbarukan dan mengakhiri penggunaan energi batu bara. Padahal, transisi energi sangat krusial untuk memangkas emisi karbon dan menekan kenaikan suhu Bumi.
Demokratisasi energi yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari proses transisi energi juga luput dari pembahasan.
Potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.643 GW, menurut data Dewan Energi Nasional. Namun pemanfaatannya baru 0,3 persen. Dalam bauran energi nasional, porsi energi terbarukan baru mencapai angka 13,1 persen dari target 23 persen di tahun 2025.
Para kandidat juga tak membahas rencana pensiun dini PLTU batu bara, meski program itu tertuang dalam dokumen visi – misi paslon 01 dan 02. “ Absennya isu batu bara ini patut kita pertanyakan. Apa memang dihindari karena masing – masing paslon juga didukung oligarki batu bara ? ” kata Leonard.
Di sisi lain, malah solusi palsu transisi energi yang banyak diumbar dalam debat Cawapres tadi malam. Misalnya rencana melanjutkan bioenergi, seperti biodiesel, yang disampaikan Cawapres 02.
Pemenuhan biodiesel berpotensi memicu ekspansi industri sawit melalui deforestasi yang mengancam hutan dan landskap gambut alami yang tersisa.
Indonesia sudah harus segera beralih dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau yang bebas dari solusi – solusi palsu. Riset Greenpeace dan CELIOS menemukan bahwa peralihan ekonomi ekstraktif ke ekonomi hijau akan menambah Rp 4.376 triliun ke output ekonomi nasional.
Transisi untuk meninggalkan sektor ekstraktif juga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mampu menyerap 19,4 juta orang.
Salah satu sektor penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 3,9 juta tenaga kerja lewat pengembangan kemandirian ekonomi di level desa.
Sedangkan pada isu perkotaan, Cawapres 02 sempat mempertanyakan penggunaan air mineral dalam kemasan plastik kepada cawapres 01, lalu membandingkan dengan pihaknya yang memilih air mineral dalam kemasan botol kaca.
Praktik menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang kali ( seperti botol kaca untuk air minum ) memang merupakan salah satu solusi dan tindakan yang fokus pada pengurangan sampah dan plastik sekali pakai.
Akan tetapi, pernyataan ini hanya menjadi gimmick dan tak ada penjelasan lebih lanjut dari ketiga kandidat tentang program mereka untuk mengurangi plastik sekali pakai.
Cawapres 03 sempat menyinggung tentang daur ulang. Ini memang bagian dari ekonomi sirkular, tapi bukan prioritas dalam hierarki pengelolaan sampah. Saat ini, tingkat daur ulang di Indonesia hanya 10 persen. Daur ulang tanpa pengurangan produksi kemasan plastik di hulu tak akan menyelesaikan persoalan polusi plastik.
Pun ketika isu ibu kota negara (IKN) Nusantara muncul dalam perdebatan, para Cawapres tidak mengelaborasi lebih lanjut penyelesaian masalah Jakarta pasca – pemindahan ibu kota. Seperti bagaimana pengendalian pencemaran udara, integrasi transportasi publik, serta pengurangan emisi di perkotaan.
“ Kita telah menyaksikan debat Cawapres yang mengangkat isu lingkungan dan krisis iklim. Terlepas dari keputusan untuk memakai atau tidak memakai hak pilih di Pemilu 2024 ini, kami mengajak para pemilih untuk menimbang dengan rasional dan hati-hati. Sebab jika kita salah memilih, masa depan Bumi dan generasi hari ini dan yang akan datang akan terancam. Itulah kenapa kami menggaungkan kampanye #SalahPilihSusahPulih, ” kata Khalisah Khalid.
Rumbai – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menggelar kegiatan puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 dengan mengusung tema ‘6 Years 4000 Reasons’, di kantor pusat PHR di Jakarta dan seluruh wilayah operasi PHR, pada 20 Desember 2024.
Tema yang diusung kali ini menandai tahun ke-6 PHR bersama lebih dari 4.000 perwira yang menjadi ujung tombak dan berkontribusi pada negeri. Merayakan tonggak sejarah sekaligus refleksi diri atas dedikasi, kerja keras, serta sinergi antara setiap elemen di tubuh PHR. Sebuah perjalanan yang penuh tantangan, capaian, dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah.
Pertamina Hulu Rokan adalah tulang punggung produksi migas nasional. Dengan wilayah kerja seluas lebih 70 ribu km2 yang membentang di lima provinsi di Pulau Sumatra, PHR mampu membuktikan kinerja terbaik untuk menopang kebutuhan energi untuk Indonesia.
Menyumbang 36% produksi minyak dari total yang dihasilkan Subholding Upstream (SHU) atau sebesar 202.24 ribu barel minyak per hari (MBOPD). Sementara untuk pencapaian produksi gas sebesar 826.16 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 29% dari total SHU. Angka itu merupakan buah dari kerja keras para pekerja, maupun para inovator-inovator untuk meningkatkan produksi.
Subholding Upstream merupakan subholding Pertamina yang fokus pada eksplorasi dan produksi migas. Kegiatan Subholding Upstream Pertamina dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang bertujuan meningkatkan produksi dan cadangan migas nasional.
Dari sisi internal, PHR bersiap menyambut Integrasi Organisasi Regional 1 Dan WK Rokan (End State) menjadi satu kesatuan. Dengan integrasi yang rencananya secara resmi mulai berlaku pada 2025, maka semakin memperkuat komitmen PHR dalam upaya memenuhi kebutuhan dan ketahanan energi nasional dengan semangat kebersamaan.
“Di hari istimewa ini, dengan semangat kebersamaan sebagai tanda perayaan ulang tahun ke-6 dengan bangga saya sampaikan serangkaian capaian terbaik kita. Masih banyak target dan capaian lain yang siap kita sambut di tahun-tahun mendatang,” ujar Ruby Mulyawan, Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan.
Target-target tersebut membutuhkan komitmen lebih dari 4.000 karyawan dari beragam entitas. Perlu soliditas karena meskipun beragam, PHR memiliki keunikan sumber daya secara individu. Dengan nilai budaya AKHLAK, diharapkan dapat menjaga kinerja dan sinergi untuk mencapai kemajuan.
Hari ulang tahun PHR kali ini juga dirayakan dengan beragam aktivitas sebagai wujud apresiasi perusahaan terhadap kinerja para pekerja sebagai ujung tombak PHR. Ribuan karyawan PHR ikut serta dalam kegiatan Karnaval Fun Fair di seluruh wilayah operasi.
Melalui perayaan HUT ke-6, PHR berkomitmen sebagai perusahaan hulu migas nasional kelas dunia yang senantiasa menjaga lingkungan sekitar dan kebermanfaatan untuk para pemangku kepentingan. Sekaligus, mengajak seluruh pekerja PHR terus bekerja bersama, saling mendukung, dan menjaga integritas serta semangat kolaborasi yang telah terbukti menjadi kunci sukses.
TENTANG PHR WK ROKAN
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018.
Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.
Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Dok. Grab Indonesia / Neneng Goenadi, Country Managing Director, Grab Indonesia (kedua dari kiri) dan Rivana Mezaya, Director of Digital and Sustainability, Grab Indonesia (kedua dari kanan) menyerahkan secara simbolis bantuan modal pengembangan usaha dan renovasi usaha dari program Apresiasi Dana Abadi kepada para penerima dalam acara seremonial GrabScholar & Dana Abadi.
Membumi.com
Jakarta (17/12/24) – Sebagai ungkapan rasa syukur atas loyalitas dan kerja keras para pelaku sektor transportasi dan pelaku UMKM, termasuk Mitra Grab, Grab menutup tahun 2024 dengan menyalurkan 1 Juta Dolar Apresiasi Dana Abadi. Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, lebih dari 33.000 orang telah menerima manfaat dari program Apresiasi Dana Abadi yang diberikan dalam berbagai bentuk, seperti beasiswa GrabScholar, bantuan modal usaha dan renovasi, hingga distribusi voucher sembako.
Neneng Goenadi, Country Managing Director, Grab Indonesia, mengatakan, “Menutup tahun 2024 ini, kami ingin menyampaikan rasa syukur atas kerja keras para pelaku sektor transportasi dan pelaku UMKM, termasuk para Mitra Grab yang telah membantu dan melayani masyarakat Indonesia.
Penyaluran Apresiasi Dana Abadi di penghujung tahun ini diharapkan dapat mendukung pelaku sektor transportasi dan pelaku UMKM dalam membuka lembaran tahun 2025 yang lebih maju dan sejahtera.”
Tahun ini, sebanyak 1.158 pelajar di 267 kota/kabupaten dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi menerima beasiswa GrabScholar. Adapun pendaftaran GrabScholar yang dibuka sejak 10 Juni 2024 – 15 Juli 2024 menerima 37.446 pendaftar, yang mana meningkat 62% dari tahun sebelumnya dengan 23.133 pendaftar.
GrabScholar menjadi salah satu upaya Grab Indonesia untuk dapat terus mendorong akses pendidikan yang merata serta membantu generasi penerus mewujudkan masa depan yang cemerlang.
Ernita Titis Dewi, Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, mengatakan, “Saya mewakili Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih atas peran dan kontribusi Grab dalam meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan dan pelaku UMKM. Kami berharap semoga beasiswa ini dapat dimanfaatkan (oleh penerima) sebaik mungkin supaya (kedepannya) dapat memperbaiki perekonomian keluarga dan berguna bagi Nusa dan Bangsa.”
Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022, Apresiasi Dana Abadi Grab telah menggelontorkan dana sebesar Rp 48 miliar dan menyentuh kehidupan lebih dari 136.000 masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, sejak 2020, Grab juga memberikan lebih dari Rp 1 triliun dalam bentuk pinjaman modal usaha kepada lebih dari 25.000 Mitra Merchant Grab.
Melalui dukungan ini, para pelaku UMKM berhasil membuka total 2,3 juta kesempatan kerja baru selama empat tahun terakhir. Grab berkomitmen mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia agar dapat terus mendorong digitalisasi bisnis dan menciptakan peluang ekonomi yang signifikan.
“Saya engga nyangka bisa terpilih sebagai salah satu dari puluhan ribu penerima Apresiasi Dana Abadi ini. Bantuan dana usaha dari Grab ini membantu banget untuk ngembangin usaha Ikan Bakar saya di Medan. Saya mau pakai uangnya untuk renovasi resto dan buka cabang baru. Semoga bukan hanya makin banyak pelanggan, tapi saya juga bisa buka lapangan kerja buat orang-orang di sekitar saya.” ungkap Ferry Atmaja, penerima manfaat Apresiasi Dana Abadi asal Medan yang menerima bantuan dana usaha Apresiasi Dana Abadi senilai Rp 15 juta.
“Saya bersyukur banget bisa berhasil dapat beasiswa GrabScholar ini. Rasanya seperti mimpi, akhirnya bisa bantu orang tua meringankan beban mereka. Ini jadi motivasi besar saya untuk semakin rajin belajar dan buat orang tua saya bangga. Saya juga semakin optimis untuk bisa masuk perguruan tinggi impian saya nanti,” kata I Made Dharma Putra, penerima beasiswa GrabScholar untuk jenjang pendidikan SMA.
Sebagai orang tua, I Ketut Mardana, yang juga bekerja sebagai Mitra Pengemudi GrabBike, merasa sangat bangga atas pencapaian anaknya. “Astungkara, beasiswa ini membuka jalan untuk anak saya meraih cita-cita yang dia mimpikan. Dana ini benar-benar membantu meringankan biaya pendidikan anak saya. Saya jadi bisa melunasi tunggakan SPP anak saya sebelumnya” ujarnya.
Apresiasi Dana Abadi merupakan bagian dari inisiatif Grab for Good, yaitu program berkelanjutan jangka panjang untuk memberdayakan lebih banyak masyarakat Indonesia dan memberikan lebih banyak pilihan serta kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi.
Tentang Grab
Grab merupakan aplikasi yang beroperasi di seluruh sektor layanan pengantaran, mobilitas, dan keuangan digital. Grab membantu jutaan orang setiap harinya untuk memesan makanan atau barang kebutuhan harian, mengirim paket, memesan tumpangan atau taksi, melakukan pembayaran untuk pembelian online atau mengakses layanan seperti pinjaman dan asuransi, semuanya melalui satu aplikasi.
Memiliki misi untuk pemberdayaan ekonomi bagi semua orang, Grab berkomitmen untuk menjalani misi triple bottom line: untuk secara bersamaan memberikan kinerja keuangan yang berkelanjutan, serta menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif.
Berlin – (12/12/24) Transparency International mengeluarkan serangkaian rekomendasi kebijakan luas yang jika diterapkan, hal tersebut akan memberikan benteng yang efektif terhadap efek koruptif dari uang yang kotor, gelap, dan tidak proporsional dalam agenda politik di seluruh dunia.
Penilaian ahli global menunjukkan bahwa banyak negara tertinggal jauh dalam hal memperkenalkan dan menegakkan undang – undang yang kuat untuk mencegah korupsi dalam keuangan politik.
Lebih dari 60 negara masih mengizinkan sumbangan politik anonim dan banyak yang gagal untuk mengharuskan partai politik melaporkan pendapatan dan pengeluaran kampanye mereka. Celah dan kelemahan tersebut dalam kerangka hukum menciptakan peluang lebih lanjut bagi aktor yang tersembunyi, tidak sah, atau korup untuk menguasai politik demi tujuan mereka sendiri.
Lebih lanjut disebutkan bahwa Posisi kebijakan baru dari Transparency International yaitu “Standar untuk Integritas dalam Keuangan Politik,” menguraikan lebih dari 50 rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti yang bersama-sama mengatasi risiko korupsi utama terkait cara partai politik dan kampanye dibiayai.
Persyaratan untuk standar pembukuan, pelaporan, dan publikasi yang ketat untuk pendapatan dan pengeluaran politik, dengan partai, kampanye, dan kandidat diharuskan menggunakan rekening bank yang transparan dan dapat diakses publik untuk mengelola dana mereka.
Bank diharuskan untuk memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan pada rekening ini kepada badan pengawas, yang harus diperlengkapi dan diberdayakan untuk memantau keuangan politik dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengejar akuntabilitas atas pelanggaran.
Pemerintah harus memperbarui peraturan untuk memberikan transparansi yang lebih besar pada iklan daring, melarang sumbangan anonim, dan membatasi pembayaran asing kepada entitas politik.
Pengawasan terhadap pendanaan publik untuk membantu menyamakan kedudukan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam politik, khususnya perempuan.
Jorge Valladares, Pemimpin Kebijakan Integritas Politik di Transparency International, berkata:
“ Pada tahun 2024, hampir setengah dari populasi dunia memberikan suara dalam pemilihan nasional di lebih dari 70 negara dan Uni Eropa. Namun, sepanjang tahun yang luar biasa bagi demokrasi ini, pendanaan kampanye tetap menjadi area integritas elektoral yang terlemah. “
” Kita telah melihat wajah-wajah korupsi politik yang sayangnya sudah tidak asing lagi, pengaruh perusahaan dan donor yang tidak semestinya, sumbangan yang tidak transparan, situasi bayar untuk-bermain, dan penyalahgunaan sumber daya negara yang merusak integritas persaingan politik, ” sebut Jorge.
Standar-standar tersebut merupakan kontribusi Transparency International untuk membantu membuat politik lebih responsif terhadap kepentingan kekhawatiran pemilih yang sebenarnya.
Ketua Transparency International François Valérian mengungkapkan :
Hampir setiap negara di dunia telah berkomitmen untuk transparansi dalam pendanaan politik dengan bergabung dengan Konvensi PBB melawan Korupsi tahun 2003. Namun penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa komitmen tersebut tidak selalu terwujud dalam tindakan.
” Tidak adanya kerangka kerja terperinci yang diakui secara global untuk mencegah uang kotor masuk ke dalam keuangan politik, pemilihan umum, dan memastikan bahwa kekuasaan politik tidak diperjualbelikan. “
” Oleh karena itu, kami menyerukan kepada Konferensi Negara-negara Pihak pada Konvensi PBB Melawan Korupsi, untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mengadopsi standar transparansi yang jelas dalam keuangan politik, ” ungkap Valérian.
Secara detail akan diungkapkannya pada sesi kesebelas yang dijadwalkan Desember 2025 di Qatar.
Adapun makalah posisi yang diterbitkan tersebut memberikan standar yang harus diperjuangkan semua negara untuk memastikan kemajuan menuju politik yang bebas korupsi dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Selain itu Standar Integritas dalam Keuangan Politik Transparency International didasarkan pada konsultasi ekstensif dengan cabang – cabang nasional gerakan antikorupsi global serta para ahli dari pemerintah, organisasi internasional, pemantau pemilu, masyarakat sipil, media, dan lembaga pemikir.
Sepertiga dari 109 negara yang disurvei dalam Barometer Data Global 2021 tidak mengharuskan entitas politik menerbitkan laporan keuangan.
Hanya 53 negara yang disurvei yang menerbitkan beberapa informasi keuangan politik secara daring. Hanya 39 negara yang melakukannya tepat waktu.
Hanya 55 negara yang memiliki peraturan yang memberikan wewenang kepada badan pengawas atau pejabat untuk memastikan bahwa data keuangan politik dipublikasikan secara akurat dan segera.
Hampir setengah dari 181 negara yang dinilai oleh International IDEA tidak mewajibkan entitas politik untuk menggunakan sistem perbankan guna mengelola dana kampanye, dan tidak ada batasan sumbangan kepada kandidat di 100 negara, serta partai politik di 96 negara.