Connect with us

Headlines

Jelang Satu Dekade Jokowi, Persoalan HAM Stagnan Tanpa Kemajuan (II)

Tercatat 73 konflik akibat PSN selama Pemerintahan Jokowi dari tahun 2015-2023

Published

on

Images : Ilustrasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Membumi.com

Jakarta (31/12/23) – Sebagaimana dalam edisi pertama sudah disampaikan, bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk hal yang paling buruk selama kepemimpinan Jokowi. Dalam edisi kedua ini akan kami ungkapkan mengenai Janji yang Tidak pernah Ditunaikan pada Masyarakat Adat dan 7 rekomendasi bagi Kepemimpinan Nasional yang baru, sesuai rilies yang disampaikan (10/12/23) yang lalu.

Penurunan skor pada hak atas tanah sebesar -1,5 dibanding Indeks HAM 2019 dan -0,3 dibanding pada Indeks HAM 2022 menjadi implikasi dari masih menjalarnya konflik agraria. Dihimpun berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2015-2021 mencapai 2.498 kasus, melampaui jauh dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berjumlah 1.770 kasus.

KPA juga mencatat 73 konflik akibat PSN selama pemerintahan Jokowi dari tahun 2015-2023. Pengaturan dalam UU No. 21/2023 tentang Perubahan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) mengenai pemberian Izin Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun bagi investor di lokasi IKN hanya menjadi pelayan investor dan semakin memperkeruh konflik yang akan terjadi.

Baca : Sederet Dampak Pemberian HGU Selama 190 Tahun untuk Investor IKN

HGU selama 190 tahun bagi investor IKN hanya menjadi Pelayan Investor dan semakin Memperkeruh Konflik yang akan terjadi

Selain itu, praktik ketersediaan ragam kanal uji tuntas baik HAM dan Lingkungan oleh negara kepada perusahaan yang masih bersifat voluntary dan tidak konsisten, menjadikan akuntabilitas dan analisis kepatuhan oleh bisnis sulit termonitoring dengan baik.

Percepatan investasi menuntut tanggung jawab penyediaan kebijakan negara yang lebih serius dan bersifat mandatoris untuk pelaporan uji tuntas HAM dan Lingkungan yang mengikat praktik bisnis di Indonesia.

Alih-alih memenuhi 9 janji Presiden Jokowi terhadap masyarakat adat, eskalasi konflik di atas wilayah adat semakin terjadi. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat masih ada 23,17 juta hektar atau sekitar 86,1% wilayah adat yang saat ini masih belum mendapat pengakuan oleh pemerintah daerah.

Regulasi melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 justru akan menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) di atas tanah ulayat. Pemberian HPL di atas tanah ulayat berpotensi menyebabkan hilangnya hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang telah dimiliki, dikuasai dan dikelola secara turun-temurun, sekaligus menabrak esensi perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat yang telah diatur di dalam konstitusi.

Catatan tahunan AMAN pada tahun 2022 menyebutkan bahwa sebanyak 2.400 hektar wilayah adat telah dirampas untuk Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Produksi, dan Kemitraan).

Baca : 8,5 Juta Hektar Tanah Adat di Indonesia Dirampas, 672 Warga Dikriminalisasi

AMAN mencatat bahwa selama sepanjang 2018-2022, setidaknya ada 301 kasus yang merampas 8,5 juta hektar wilayah masyarakat adat (Raden Aryo Wicaksono, 2023).

Perampasan Wilayah Adat juga semakin terang terjadi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digencarkan Presiden Jokowi.

Dari 161 PSN yang sudah terealisasi hingga September 2023, banyak diantaranya justru dengan merampas wilayah adat. Belum selesainya permasalahan IKN yang dibangun di seluruh wilayah Komunitas Masyarakat Adat Balik Sepaku, pemerintah kembali merampas wilayah adat demi kepentingan PSN Rempang Eco-City di Pulau Rempang Batam pada September 2023.

Konflik perampasan wilayah adat lainnya akibat PSN di antaranya proyek Food Estate di Papua Barat dan Kalimantan Tengah, pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo, hingga proyek Geothermal di Manggarai.

Baca : Proyek Food Estate Banyak Gagalnya, Jokowi Malah Ingin Lanjutkan ke Merauke

7 Rekomendasi bagi Kepemimpinan Nasional Baru

1. Presiden Jokowi mengakselerasi adopsi instrumen HAM internasional melalui ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture dan pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

2. Mengambil tindakan segera untuk mencetak legacy di bidang HAM, di antaranya melalui penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum terrealisasi dan menimbulkan pelanggaran HAM, akselerasi penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penuntasan kejahatan pembunuhan atas Munir Said Thalib.

3. Kepemimpinan nasional baru menjadikan HAM sebagai basis penyusunan perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis pada disiplin hak asasi manusia.

4. Kepemimpinan nasional baru memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

5. Kepemimpinan nasional baru memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan memastikan semua entitas warga negara memperoleh jaminan pemajuan kesejahteraan tanpa diskriminasi.

6. Kepemimpinan nasional baru mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (inclusive governance) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme, guna mewujudkan inclusive society yang memiliki ketahanan atau resiliensi dari virus intoleransi dan radikalisme.

7. Kepemimpinan nasional baru mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Sistem Pendidikan Nasional serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi dan kebijakan yang kontra-produktif pada pemajuan HAM seperti UU Cipta Kerja dan UU Perubahan Kedua UU ITE.

Source : SETARA Institute for Democracy and Peace & International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

.

.

Headlines

UNICEF : Hampir 3.000 Anak Kurang Gizi Berisiko “Meninggal ” di Depan Mata

Gambaran mengerikan terus muncul di Gaza

Published

on

By

Ilustration / WAFA Images

Membumi.com

Amman (11/06/24) – Hampir 3.000 anak tidak lagi mendapatkan pengobatan karena kekurangan gizi akut tingkat sedang dan berat di Gaza selatan, sehingga menempatkan mereka pada risiko kematian karena kekerasan yang mengerikan dan pengungsian terus berdampak pada akses terhadap fasilitas kesehatan dan layanan bagi keluarga yang putus asa.

Jumlah ini, berdasarkan laporan dari mitra nutrisi UNICEF, setara dengan sekitar tiga perempat dari 3.800 anak yang diperkirakan menerima perawatan untuk menyelamatkan nyawa di wilayah selatan menjelang meningkatnya konflik di Rafah.

Risiko anak-anak yang lebih rentan jatuh sakit akibat kekurangan gizi juga menjadi perhatian. Meskipun ada sedikit perbaikan dalam pengiriman bantuan pangan ke wilayah utara, akses kemanusiaan di wilayah selatan telah menurun drastis. Hasil awal dari pemeriksaan malnutrisi baru-baru ini di wilayah tengah dan selatan Gaza menunjukkan bahwa kasus malnutrisi sedang dan berat telah meningkat sejak minggu kedua bulan Mei, ketika pengiriman bantuan dan akses kemanusiaan dibatasi secara signifikan akibat meningkatnya serangan di Rafah.

“Gambaran mengerikan terus muncul di Gaza mengenai anak-anak yang meninggal di depan mata keluarga mereka karena kekurangan makanan, pasokan nutrisi, dan hancurnya layanan kesehatan,” kata Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Adele Khodr.

“Jika pengobatan terhadap 3.000 anak-anak ini tidak dapat segera dilanjutkan, mereka berada dalam risiko serius dan segera menjadi sakit kritis, mengalami komplikasi yang mengancam jiwa, dan bergabung dengan daftar anak laki-laki dan perempuan yang terbunuh oleh tindakan tidak masuk akal dan buatan manusia ini. perampasan.”

Risiko meningkatnya kasus gizi buruk terjadi bersamaan dengan menurunnya layanan pengobatan gizi buruk. Saat ini, hanya dua dari tiga pusat stabilisasi di Jalur Gaza yang merawat anak-anak penderita gizi buruk yang berfungsi. Sementara itu, rencana pembukaan pusat-pusat baru telah tertunda karena operasi militer yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Merawat anak yang menderita malnutrisi akut biasanya memerlukan perawatan tanpa gangguan selama enam hingga delapan minggu dan memerlukan makanan terapeutik khusus, air bersih, dan dukungan medis lainnya.

Anak-anak yang kekurangan gizi mempunyai risiko tinggi tertular penyakit dan masalah kesehatan lainnya karena terbatasnya akses terhadap air bersih, meluapnya limbah, kerusakan infrastruktur, dan kurangnya peralatan kebersihan. Produksi air di Jalur Gaza kini kurang dari seperempat produksi sebelum meningkatnya permusuhan pada bulan Oktober.

“Peringatan kami mengenai meningkatnya kematian anak-anak akibat kombinasi malnutrisi, dehidrasi, dan penyakit yang dapat dicegah seharusnya mendorong tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa anak-anak, namun kehancuran ini terus berlanjut,” kata Khodr. “Dengan hancurnya rumah sakit, pengobatan terhenti dan persediaan terbatas, kita bersiap menghadapi lebih banyak penderitaan dan kematian anak-anak.”

Sejak Oktober 2023, UNICEF telah menjangkau puluhan ribu perempuan dan anak-anak dengan layanan pencegahan dan pengobatan malnutrisi, termasuk penggunaan Makanan Terapi Siap Pakai, Formula Bayi Siap Pakai, dan biskuit preventif berenergi tinggi serta suplemen mikronutrien untuk anak-anak. ibu hamil mengandung zat besi dan nutrisi penting lainnya.

“UNICEF mempunyai lebih banyak pasokan nutrisi yang siap tiba di Jalur Gaza, jika akses memungkinkan,” kata Khodr. “Badan-badan PBB mencari jaminan bahwa operasi kemanusiaan dapat mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan dengan aman kepada anak-anak dan keluarga mereka tanpa gangguan. Kita memerlukan kondisi operasi yang lebih baik di lapangan, dengan lebih banyak keselamatan dan lebih sedikit pembatasan. Namun pada akhirnya, gencatan senjata adalah hal yang paling dibutuhkan anak-anak.”

Source : UNICEF

.

.

Continue Reading

Business

PLN Berhasil Kumpulkan Sampah 302 Ton Lewat Program Green Employee Involvement

Diikuti oleh lebih dari 16 ribu orang membersihkan 3 waduk, 29 sungai, 34 pantai, dan 2 hutan kota yang tersebar di se Indonesia.

Published

on

By

Dok. PLN

Membumi.com

Jakarta (9/6/24) – PT PLN (Persero) berhasil mengumpulkan 302 ton sampah melalui aksi bersih lingkungan pada program Green Employee Involvement dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Jumlah sampah tersebut mampu mencegah emisi sebesar 150 ton CO2 karena sampah yang dikumpulkan diolah menjadi barang bernilai guna.

Program Green Employee Involvement yang diinisiasi oleh PLN ini diikuti oleh lebih dari 16 ribu orang dengan membersihkan 3 waduk, 29 sungai, 34 pantai, dan 2 hutan kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Pencegahan Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tulus Laksono mengapresiasi langkah PLN ikut berkontribusi nyata kepada lingkungan melalui aksi bersih lingkungan dan olah sampah serentak. Tulus menilai pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pelestarian lingkungan sebagai upaya penyelesaian krisis iklim yang menjadi tantangan saat ini.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada PLN. Ini merupakan aksi nyata bagi lingkungan. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup ini, penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan berkeadilan adalah tema yang ditetapkan oleh Menteri LHK. Karena memang ke depan krisis iklim ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap cuaca,” ujar Tulus.

Penjabat Gubernur Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin yang mengikuti aksi bersih pantai Blue Marlin menyampaikan apresiasi atas kegiatan peduli lingkungan yang digelar oleh PLN tersebut. Dirinya menilai, aksi ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan juga lingkungan ini.

“Terima kasih kepada PLN yang telah menggandeng seluruh stakeholder untuk menggelar aksi bersih pantai ini. Aksi ini menjadi momen penting untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran secara konsisten dalam memperbaiki lingkungan”, terang Mohammad.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN secara nyata terus membuktikan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan. Pegawainya terjun langsung bersama masyarakat membersihkan lingkungan melalui program Green Employee Involvement.

“Ratusan ton sampah sudah terkumpul pada kegiatan yang bertepatan dengan momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami, di PLN ingin memberikan langkah nyata terjun ke masyarakat dan berkolaborasi dalam transisi energi melalui penanganan sampah. Program ini juga wujud implementasi prinsip Enviromental, Social and Governance (ESG),” ucap Darmawan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menjelaskan, lebih dari 16 ribu peserta yang mengikuti kegiatan ini antara lain pegawai PLN, komunitas, stakeholders, dan kolaborator pengolah sampah.

“Sampah yang terkumpul lalu kami pilah. Dari situ sampah tersebut bakal diolah menjadi barang berdaya guna bekerja sama dengan kolaborator, sehingga ini benar-benar menjadi zero waste,” ujarnya.

Sampah anorganik dibuat menjadi furniture, kerajinan, paving block, ecobrick dan batako. Sedangkan, sampah organik diolah menjadi pupuk dan pakan ternak.

Kegiatan ini sejalan dengan nilai Creating Shared Value (CSV) yang dilakukan PLN dalam memberikan dampak nyata khususnya pada perekonomian dan lingkungan sosial masyarakat. Melalui kegiatan ini masyarakat tidak hanya dapat berpartisipasi menjaga lingkungan, tetapi juga dapat merasakan manfaat ekonomis.

“Olahan tersebut bakal lebih bermanfaat bagi ekonomi bagi masyarakat, dan tentu saja menambah nilai yang awalnya sampah kemudian kita olah menjadi nilai yang lebih produktif sehingga masyarakat di sekitar kita pun turut merasakan dampak ekonomi sirkular,” tutupnya.

Source : pln.co.id

.

Continue Reading

Business

CEO Rosneft Bicara Soal Tantangan dalam Transisi Energi & Industri Energi Global

Eropa menghadapi kenyataan baru dimana masyarakat Eropa menjadi lebih miskin

Published

on

By

Dok. Rosneft

St. Petersburg – CEO Rosneft, Igor Sechin, dalam kesempatan pada acara St. Petersburg International Economic Forum 2024 (SPIEF 2024) berbagi analisisnya mengenai tantangan yang dunia hadapi dalam mencapai transisi energi. Ia pun menyoroti kompleksitas strategi transisi energi global. Dalam kesempatan tersebut pula Igor Sechin mengajak komunitas internasional untuk mengevaluasi kembali strategi transisi energi yang tersedia saat ini.

“Transisi energi harus seimbang dan terfokus untuk memenuhi kepentingan mayoritas yang akan menjamin pertumbuhan konsumsi energi di tahun-tahun mendatang,” ujar Igor Sechin. Menurutnya untuk mencapai hal tersebut, para pengambil keputusan perlu untuk memastikan kecukupan, keterjangkauan, dan keandalan sumber energi.

Faktanya, konsumen saat ini tidak hanya peduli dengan emisi, tetapi juga tentang keamanan pasokan energi dari sumber-sumber baru, serta keandalan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi baru. Sayangnya, strategi transisi hijau yang ada saat ini tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Lebih lanjut CEO perusahaan minyak terkemuka Rusia itu mengatakan bahwa kendaraan listrik, walaupun dianggap sebagai salah satu strategi terbaik inisiatif transisi energi, tidak dapat dipungkiri bahwa kendaraan listrik bukanlah obat mujarab untuk semua tantangan lingkungan. Permintaan untuk kendaraan listrik melambat di seluruh dunia, meskipun pemerintah berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia, telah melakukan banyak upaya yang untuk mendukung industri ini. Ini dikarenakan banyak orang lebih memilih menunggu model mobil listrik yang lebih murah. Ini membuat pasar bergerak lambat.

Dalam kasus Indonesia, P\penjualan mobil listrik memang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu. Mengutip pemberitaan detikOto pada Desember 2023, hingga November 2023, penjualan mobil listrik tercatat sebanyak 13 ribu unit. Sebagai perbandingan, di tahun sebelumnya, penjualan mobil listrik hanya mencapai 10 ribu unit.

Meski demikian, jumlah kendaraan listrik ini masih relatif kecil dibandingkan dengan total penjualan kendaraan yang mencapai 900 ribu unit hingga November 2023. “Saat ini, jumlah penggunanya masih sedikit. Target pemerintah adalah memiliki dua juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik pada tahun 2030, yang akan mencapai 10 persen dari populasi,” sebut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Investasi (Marves), Rachmat Kaimuddin dalam YouTube Kemenko Marves.

Mengenai peran Rosneft dan Rusia dalam transisi energi dan industri energi global, Igor Sechin menyoroti potensi pengembangan energi dan usaha dalam memperkuat posisi negara beruang merah di pasar energi global. “Di tengah ketidakpastian global, Rusia tetap bertahan menjadi salah satu yang terdepan di sektor energi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, negara
 
terus mengeksplorasi dan mengembangkan potensi energi untuk memperkuat posisinya di pasar global. Baru-baru ini, negara juga mengarahkan ekspor energi ke berbagai pasar yang mengalami perkembangan pesat di Asia-Pasifik. Reorientasi ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan di kawasan tersebut,” ucapnya. Saat ini, kawasan Asia Pasifik menyumbang lebih dari 80% ekspor minyak Rusia.

Saat menyampai pidato pembuka di Panel Energi SPIEF 2024, CEO Rosneft Igor Sechin juga menggarisbawahi bahwa, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Eropa menghadapi kenyataan baru dimana masyarakat Eropa menjadi lebih miskin.

Menurut Sechin, meskipun subsidi dari pemerintah tersedia, harga beli gas memaksa rumah tangga Eropa untuk mengurangi konsumsi gas dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, Eropa memenuhi target pengurangan emisinya dengan secara langsung mengurangi konsumsi energi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kelanjutan dari kebijakan tersebut pada akhirnya dapat menghancurkan industri Eropa. Seperti yang kita semua tahu, konsumsi energi paling rendah adalah di pemakaman.

Dalam pidatonya, Igor Sechin juga menyebut “transisi hijau” sebagai bentuk kolonialisme baru terhadap negara-negara berkembang. Kekurangan energi secara keseluruhan yang diakibatkan oleh transisi energi dan berbagai sanksi langsung serta persaingan yang tidak sehat telah membuat pasar energi menjadi tidak seimbang, kata kepala Rosneft itu dengan mengutip contoh pembatasan yang diberlakukan oleh AS terhadap Venezuela, Iran, dan Rusia.

Igor Sechin menambahkan bahwa sanksi-sanksi ini telah mempengaruhi total hampir 18 juta barel produksi minyak per hari dan membantu AS merebut pangsa pasar yang signifikan. Akibatnya, sumber daya energi telah berubah menjadi komoditas ekspor utama AS.

Dalam forum tersebut, Rosneft juga menandatangani perjanjian kerja sama teknologi dengan ITMO National Research University tentang pengembangan bersama teknologi kompetitif dan penelitian ilmiah di bidang infokimia, pemodelan digital, penerapan metode informatika untuk memecahkan masalah kimia, elektrokimia dan robotisasi untuk kebutuhan industri minyak dan gas; kesepakatan kerja sama strategis di bidang teknologi informasi dengan 1C LLC; kesepakatan pengembangan kerja sama di bidang pariwisata motor dengan Kementerian Kewirausahaan, Perdagangan dan Pariwisata Wilayah Voronezh, Federasi Rusia; dan kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan dengan perusahaan minyak negara CUPET (Republik Kuba).

Tentang St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)

SPIEF merupakan forum internasional yang berfokus pada ekonomi dan bisnis. Forum tahunan ini telah diselenggarakan sejak tahun 1997 di kota St. Petersburg, Rusia. Selama 24 tahun terakhir, SPIEF ini telah menjadi platform global terkemuka bagi para anggota komunitas bisnis
 
untuk bertemu dan mendiskusikan isu-isu ekonomi utama yang dihadapi Rusia, pasar negara berkembang, dan dunia secara keseluruhan.

Dengan tema utama “Pembentukan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Landasan Dunia Multipolar,” SPIEF ke-27 diselenggarakan pada tanggal 5-8 Juni 2024.

Tentang Rosneft

Rosneft adalah perusahaan minyak terkemuka Rusia dan salah satu perusahaan pertambangan publik terbesar di dunia. Rosneft terlibat dalam pencarian dan eksplorasi cadangan hidrokarbon, memproduksi minyak, gas, dan kondensat gas, penyulingan minyak dan petrokimia, serta menjual produk-produk ini baik di Rusia maupun di pasar internasional

Rosneft berfokus untuk mendorong kemajuan dalam industri minyak dan gas, ilmu pengetahuan, dan teknologi, mengimplementasikan proyek-proyeknya secara efektif, dan mengembangkan potensi sumber daya dengan tetap mematuhi standar keamanan lingkungan. Perusahaan ini memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan inovasi untuk mencapai pengurangan jejak karbon dan ekonomi sirkular, yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang.

Source : pressrelease.id

.

.

Continue Reading

Trending