Connect with us

Headlines

Greenpeace dan Celios Dorong Prabowo-Gibran Beralih ke Ekonomi Hijau

Data dari survei Potensi Desa (Podes) BPS th 2018 dan 2021 yang mencakup total 1.027 desa dari 14 Provinsi di Indonesia

Published

on

Seorang perempuan memegang payung menunggu dievakuasi tim penyelamat di atas rakit bambu di depan rumahnya yang terendam banjir di Desa Sungai Raya, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi musiman dan pembukaan lahan besar-besaran untuk pertambangan kelapa sawit dan batu bara di Kalimantan Selatan mengakibatkan ketinggian air naik hingga dua meter, menggenangi ratusan rumah dan memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat yang lebih tinggi.

Membumi.com

Jakarta (26/06/24) – Industri pertambangan yang digadang sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia ternyata belum mampu menciptakan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di desa sekitar wilayah pertambangan. Hal ini terungkap dalam riset terbaru Greenpeace Indonesia bersama Center of Economics and Law Studies (Celios) yang berjudul Kesejahteraan Semu di Sektor Ekstraktif. 

Riset tersebut menemukan bahwa desa-desa yang menjadikan sektor pertambangan sebagai sektor utama perekonomiannya kerap menghadapi tantangan besar untuk mengakses kesejahteraan seperti memiliki pendidikan yang lebih rendah, kesulitan mendapatkan air bersih dan akses ke layanan kesehatan, rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan, hingga mengalami hambatan pengembangan usaha kecil dan mikro. Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa sektor industri ekstraktif, utamanya pertambangan, membawa dampak sosial dan lingkungan yang tak bisa diabaikan.

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, di mana pendekatan kuantitatif menggunakan analisis panel data dan logit. Penelitian ini menggunakan data dari survei Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 dan 2021 yang mencakup total 1.027 desa dari 14 provinsi di Indonesia dan secara khusus menyoroti 200 desa yang memiliki mata pencaharian utama di sektor pertambangan. 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesa adanya dampak negatif sektor pertambangan terhadap pendidikan di desa yang sektor utamanya adalah sektor pertambangan. Desa-desa dengan sektor utama tambang cenderung memiliki jumlah sekolah formal yang lebih sedikit dibandingkan desa-desa bukan tambang. Data BPS tahun 2021 yang diolah dalam penelitian ini menunjukkan, desa tambang rata-rata memiliki 3.04 unit sekolah formal dari jenjang SD hingga SMA di setiap desa. Jumlah ini hanya setengah dari rata-rata sekolah formal di desa non tambang, yaitu 6.11 unit. 

Desa dengan sektor utama tambang pun mempunyai kesulitan yang lebih tinggi terhadap air minum bersih dibanding desa yang mengandalkan sektor selain tambang. Hasil olahan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa desa di dekat wilayah tambang memiliki potensi air dan tanah tercemar limbah yang lebih tinggi dibanding desa lain. 

Sementara itu, desa-desa di sekitar wilayah tambang memiliki potensi mengalami bencana alam seperti banjir dan kebakaran lahan yang lebih tinggi dibanding desa yang berada jauh dari tambang. Data Podes yang diolah Greenpeace Indonesia dan Celios menunjukkan 1 dari 2 desa dengan sektor utama tambang mengalami kebanjiran di tahun 2018, sementara hanya 1 dari 4 desa non tambang yang mengalami kebanjiran di tahun tersebut. 

Masyarakat yang tinggal di desa sekitar tambang pun lebih sulit mengakses layanan kesehatan. Sebagai ilustrasi, sebanyak 37,19% desa di wilayah tambang di tahun 2018 dalam penelitian ini mengalami kesulitan mengakses rumah sakit terdekat. Angka ini pun meningkat menjadi 41,36% di tahun 2021 lantaran akses infrastruktur yang semakin rusak akibat aktivitas pertambangan di desa dan kawasan desa tersebut. Hal ini membuat pengeluaran kesehatan masyarakat desa dekat tambang lebih besar dibanding masyarakat yang tinggal jauh dari tambang. 

Dari sisi ekonomi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah industri kecil dan mikro (IKM) di desa sekitar tambang relatif lebih rendah dibanding desa jauh dari tambang. Dari data BPS yang diolah dalam penelitian ini, desa dekat tambang hanya memiliki 19,66 unit IKM di tahun 2021, sementara desa jauh dari tambang memiliki 35,77 unit IKM. Rendahnya jumlah IKM di desa yang bergantung pada sektor tambang ini disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi pada aktivitas pertambangan dan kurangnya diversifikasi ekonomi. 

Nailul Huda, Ekonom Celios, mengatakan: “Tak bisa dipungkiri, sektor pertambangan dan penggalian memang memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Meski begitu, sektor ini pun membawa dampak negatif yang besar pula bagi masyarakat dan lingkungan. Sudah saatnya kita mengadopsi kebijakan ekonomi baru yang mendukung pelestarian alam serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Huda juga mengatakan, momentum pergantian pemerintahan ini bisa digunakan untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi hijau, diantaranya memperbaiki tata kelola sektor pertambangan, mengembangkan sektor-sektor ekonomi alternatif, terutama di desa pertambangan, seperti pertanian modern dan industri kreatif, meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal untuk beradaptasi, termasuk mengembangkan inisiatif pengembangan komunitas (community development). 

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak pun menambahkan, pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan mulai menjabat pada Oktober nanti perlu memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau sehingga Indonesia bisa segera beralih dari ekonomi ekstraktif. 

“Aktivitas ekonomi ekstraktif memaksa Bumi melampaui batasan yang dimilikinya dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk bisa hidup sejahtera. Untuk itu, perlu ada komitmen politik yang kuat dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengurangi ketergantungan terhadap industri ekstraktif dan beralih ke ekonomi hijau untuk mengatasi krisis lingkungan dan sosial dari industri pertambangan saat ini,” tutupnya. 

Hingga berita ini diterbitkan, kami masih belum mendapatkan tanggapan dari Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait persoalan tersebut.

Source : greenpeace indonesia

.

Headlines

Mahkamah Internasional : Pendudukan Israel Melanggar Hukum Internasional (I)

Israel juga berkewajiban melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan

Published

on

By

The Hague, International Court Of Justice (ICJ) / WAFA Images

Membumi.com

Den Haag (19/7/24) – Mahkamah Internasional akhirnya memberikan pendapatnya sehubungan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari praktik pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional dalam siaran persnya menyimpulkan bahwa, kehadiran berkelanjutan Israel di wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan Israel mempunyai kewajiban untuk mengakhiri kehadiran melanggar hukumnya di wilayah Palestina secepat mungkin.

Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua aktivitas pemukiman baru, dan mengevakuasi semua pemukim dari wilayah Palestina. Israel juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan pada semua orang atau badan hukum yang bersangkutan di wilayah Palestina.

Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa semua Negara mempunyai kewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul akibat kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina, termasuk tidak memberikan bantuan dalam menjaga situasi yang diciptakan terus-menerus atas kehadiran Israel di wilayah Palestina.

Mahkamah Internasional juga meminta agar organisasi-organisasi internasional berkewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul dari kehadiran Israel yang melanggar hukum diwilayah Palestina sebagai hal yang sah, dan meminta PBB termasuk Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan modalitas yang tepat serta tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengakhiri secepat mungkin kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina.

Terkait pertanyaan yang diajukan Majelis Umum PBB mengenai kapasitas Mahkamah Internasional dalam memberikan pendapat atau tidak dalam kasus tersebut, ICJ menyimpulkan bahwa pihaknya mempunyai Yurisdiksi dalam membahas dan memberikan pendapat dalam kasus tersebut.

Secara khusus, Mahkamah Internasional juga telah mengkaji mengenai pendudukan yang berkepanjangan, kebijakan pemukiman Israel diwilayah Palestina sejak tahun 1967, dan penerapan legislasi serta kebijakan dan tindakan yang dilakukan Israel serta kewajibannya berdasarkan hukum humaniter Internasional.

Hingga berita ini diterbitkan, dukungan dari sejumlah negara kepada Mahkamah Internasional mulai mengalir 

Bersambung…

Source : Siaran Pers Mahkamah Internasional (19/7/24)

.

.

Continue Reading

Headlines

Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis, Menghapus Profesionalisme TNI

Pengalaman historis Orde Baru : tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengacaukan profesionalisme militer sendiri

Published

on

By

Dok. FB TNI AD

Membumi.com

Jakarta (11/7/24) – Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mengusulkan untuk menghapus larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”). 

Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru  serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI. Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun.

Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan merupakan kebanggaan penuh bagi seorang prajurit. Karena itu prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis. 

Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara.

Rencana menghapuskan larangan bisnis dalam UU TNI bukan hanya akan berdampak pada lemahnya profesionalisme militer tetapi juga akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara karena bertambahnya tugas yang jauh dari dimensi pertahanan dan keamanan.

Militer diberikan anggaran yang besar triliunan rupiah untuk belanja alat utama sistem (Alutsista) seperti pesawat tempur, tank, kapal selam, kapal perang, helikopter dan sebagainya yang sepenuhnya ditujukkan untuk menyiapkan kapabilitas mereka untuk berperang bukan kemudian untuk berbisnis dan berpolitik.

Sekian banyak anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk belanja Alutsista sepenuhnya ditujukan agar tentara profesional dalam bidangnya menjaga pertahanan negara bukan untuk berbisnis dan berpolitik. Karena itu rencana revisi usulan mencabut larangan berbisnis dalam UU TNI  adalah sesuatu yang berbahaya dalam pembangunan profesionalisme militer itu sendiri.

Selain itu, politik hukum dimasukkannya Pasal larangan berbisnis dalam batang tubuh  UU TNI adalah karena pengalaman historis masa Orde Baru, dimana tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengganggu–bahkan mengacaukan– profesionalisme militer sendiri masa itu.

Dampak lainnya, bahkan hingga mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil. Karena itu ketika reformasi 1998 bergulir, militer dikembalikan ke fungsi aslinya untuk pertahanan negara. Oleh karena itu DPR  dan Pemerintah harus segera menghentikan pembahasan  revisi UU TNI yang kontroversial ini karena hanya  akan memundurkan jalanya reformasi tubuh TNI.

Salah satu permasalahan profesionalisme TNI adalah mengenai bisnis keamanan di perusahaan milik swasta dan negara serta pengamanan proyek-proyek pemerintah. Penghapusan Pasal tersebut dapat melegalkan dugaan Praktik Bisnis Keamanan yang selama ini terjadi, khususnya di sektor sumber daya alam. Sebut saja pengamanan PT. Freeport Indonesia di Papua, Pengamanan PT. Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara, Pengamanan PT. Inexco Jaya Makmur di Sumatera Barat (2018), Pengamanan PT. Duta Palma, Kalimantan Barat (2024).

Termasuk keterlibatan dalam perampasan tanah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) oleh PTPN II di Sumatera Utara (2020), Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Wadas (2021), PSN Smelter Nikel CNI Group, Sulawesi Tenggara (2022), PSN Rempang Eco City, Batam (2023), hingga PSN Bendungan Lau Simeme, Sumatera Utara (2024).

Contoh lainya adalah dalam temuan Penelitian Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya (2021)” ditemukan adanya hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penambahan prajurit TNI di Intan Jaya dengan pengamanan perusahan-perusahaan di sana. 

Praktik pengamanan ini menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil akan meletakan Prajurit TNI berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang sedang bersengketa dengan perusahaan, tidak jarangan praktik pengamanan menimbulkan kekerasan. 

Sudah sepatutnya, yang dilakukan negara bukanlah merevisi UU TNI dengan mencabut larangan berbisnis bagi prajurit TNI, tetapi memastikan kesejahteraan prajurit terjamin dengan dukungan anggaran negara bukan dengan memberikan ruang Prajurit TNI untuk berbisnis.

Praktik ini terbukti menyebabkan profesionalisme prajurit menjadi rusak seperti era Orde Baru. Selain itu, militer harus jelas alokasi anggaran pertahanannya untuk memastikan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan 

(Imparsial, KontraS, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, Forum de Facto, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, AlDP)

Source : YLBHI

.

Continue Reading

Business

Potensi Ekonomi Digital di Forum Internasional SIJORI

Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan

Published

on

By

Dok. PT Telkom

Membumi.com

Batam – Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, NeutraDC sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) serta NeutraDC-Nxera Batam turut berpartisipasi aktif dalam perhelatan forum internasional, Batam Interconnect World 2024, yang digelar di Marriot Batam Harbour Bay pada Senin (15/7) sebagai rangkaian event SIJORI Week.

Forum panel diskusi ini dihadiri oleh lebih dari 200 pelaku industri telekomunikasi, teknologi, dan lembaga pemerintahan. Dalam forum panel diskusi ini, NeutraDC bersama induk perusahaan, Telkom Indonesia, berbagi pandangan mengenai potensi Batam dalam perkembangan ekosistem digital untuk kawasan Singapura, Johor (Malaysia), dan Kepulauan Riau atau SIJORI.

Beberapa panelis dari TelkomGroup diantaranya, Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono; CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F.; CEO NeutraDC-Nxera Batam, Indrama YM Purba; COO NeutraDC-Nxera Batam, Kavin Wong; dan CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba turut berbagi strategi dan business update terkait ekosistem data center yang dikelola TelkomGroup.

Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono yang hadir menjadi keynote speaker dalam topik “Data Center & Connectivity Strategy Across Singapore and Indonesia”, menyampaikan bahwa data center memiliki peran yang besar dalam transformasi digital.

“Kami melihat adanya peluang besar dari strategi pembangunan data center khususnya di wilayah Batam sebagai penyedia layanan ekosistem digital. Lebih lanjut, NeutraDC juga didukung dengan kapabilitas connectivity yang besar, sehingga mampu menghubungkan fasilitas data center di wilayah SIJORI dan global, ” jelas Bogi.

Dalam acara tersebut, turut hadir CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F., yang menjadi panelis dalam diskusi mengenai “DC Operators in Batam – Challenges, Opportunities and Innovative Technologies”. Andrew memaparkan bahwa sebagai bentuk komitmen dalam penerapan teknologi hijau dan solusi berkelanjutan,  NeutraDC – Nxera Batam saat ini sedang membangun data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam.

Ada pun proses pembangunan data center tersebut dirancang dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy). “Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan. Melalui inovasi teknologi penyedia data center, dapat menjadikan Batam sebagai hub data center yang unggul di kawasan ini, ” ungkap Andreuw.

Lebih lanjut, CEO NeutraDC Nxera Batam, Indrama YM Purba turut menyampaikan langkah bisnis sebagai penyedia data center berkelanjutan. Menurutnya, efisiensi penggunaan energi merupakan strategi dalam menyediakan infrastruktur data center untuk menuju renewable energy.

“Kita mendorong penggunaan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan data center dan meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan. Misalnya, dengan menghadirkan bangunan data center yang mengusung konsep ramah lingkungan berstandar internasional,” ungkap Indrama dalam diskusi panel “Working Towards a Sustainable Future – Energy Consumption and Digital Infrastructure”.

Pembangunan data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy) menunjukkan kesiapan yang signifikan untuk mendukung pengembangan pusat data yang berpotensi mengubah lanskap data center di kawasan SIJORI.

Dengan adanya Hyperscale Data Center NeutraDC-Nxera Batam yang disiapkan memiliki total kapasitas lebih dari 50 MW, menjadikan Batam siap menjadi pusat inovasi dengan infrastruktur yang mendukung teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI).

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Trending