Seorang perempuan memegang payung menunggu dievakuasi tim penyelamat di atas rakit bambu di depan rumahnya yang terendam banjir di Desa Sungai Raya, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi musiman dan pembukaan lahan besar-besaran untuk pertambangan kelapa sawit dan batu bara di Kalimantan Selatan mengakibatkan ketinggian air naik hingga dua meter, menggenangi ratusan rumah dan memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat yang lebih tinggi.
Jakarta (26/06/24) – Industri pertambangan yang digadang sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia ternyata belum mampu menciptakan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di desa sekitar wilayah pertambangan. Hal ini terungkap dalam riset terbaru Greenpeace Indonesia bersama Center of Economics and Law Studies (Celios) yang berjudul Kesejahteraan Semu di Sektor Ekstraktif.
Riset tersebut menemukan bahwa desa-desa yang menjadikan sektor pertambangan sebagai sektor utama perekonomiannya kerap menghadapi tantangan besar untuk mengakses kesejahteraan seperti memiliki pendidikan yang lebih rendah, kesulitan mendapatkan air bersih dan akses ke layanan kesehatan, rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan, hingga mengalami hambatan pengembangan usaha kecil dan mikro. Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa sektor industri ekstraktif, utamanya pertambangan, membawa dampak sosial dan lingkungan yang tak bisa diabaikan.
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, di mana pendekatan kuantitatif menggunakan analisis panel data dan logit. Penelitian ini menggunakan data dari survei Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 dan 2021 yang mencakup total 1.027 desa dari 14 provinsi di Indonesia dan secara khusus menyoroti 200 desa yang memiliki mata pencaharian utama di sektor pertambangan.
Hasil penelitian ini mendukung hipotesa adanya dampak negatif sektor pertambangan terhadap pendidikan di desa yang sektor utamanya adalah sektor pertambangan. Desa-desa dengan sektor utama tambang cenderung memiliki jumlah sekolah formal yang lebih sedikit dibandingkan desa-desa bukan tambang. Data BPS tahun 2021 yang diolah dalam penelitian ini menunjukkan, desa tambang rata-rata memiliki 3.04 unit sekolah formal dari jenjang SD hingga SMA di setiap desa. Jumlah ini hanya setengah dari rata-rata sekolah formal di desa non tambang, yaitu 6.11 unit.
Desa dengan sektor utama tambang pun mempunyai kesulitan yang lebih tinggi terhadap air minum bersih dibanding desa yang mengandalkan sektor selain tambang. Hasil olahan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa desa di dekat wilayah tambang memiliki potensi air dan tanah tercemar limbah yang lebih tinggi dibanding desa lain.
Sementara itu, desa-desa di sekitar wilayah tambang memiliki potensi mengalami bencana alam seperti banjir dan kebakaran lahan yang lebih tinggi dibanding desa yang berada jauh dari tambang. Data Podes yang diolah Greenpeace Indonesia dan Celios menunjukkan 1 dari 2 desa dengan sektor utama tambang mengalami kebanjiran di tahun 2018, sementara hanya 1 dari 4 desa non tambang yang mengalami kebanjiran di tahun tersebut.
Masyarakat yang tinggal di desa sekitar tambang pun lebih sulit mengakses layanan kesehatan. Sebagai ilustrasi, sebanyak 37,19% desa di wilayah tambang di tahun 2018 dalam penelitian ini mengalami kesulitan mengakses rumah sakit terdekat. Angka ini pun meningkat menjadi 41,36% di tahun 2021 lantaran akses infrastruktur yang semakin rusak akibat aktivitas pertambangan di desa dan kawasan desa tersebut. Hal ini membuat pengeluaran kesehatan masyarakat desa dekat tambang lebih besar dibanding masyarakat yang tinggal jauh dari tambang.
Dari sisi ekonomi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah industri kecil dan mikro (IKM) di desa sekitar tambang relatif lebih rendah dibanding desa jauh dari tambang. Dari data BPS yang diolah dalam penelitian ini, desa dekat tambang hanya memiliki 19,66 unit IKM di tahun 2021, sementara desa jauh dari tambang memiliki 35,77 unit IKM. Rendahnya jumlah IKM di desa yang bergantung pada sektor tambang ini disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi pada aktivitas pertambangan dan kurangnya diversifikasi ekonomi.
Nailul Huda, Ekonom Celios, mengatakan: “Tak bisa dipungkiri, sektor pertambangan dan penggalian memang memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Meski begitu, sektor ini pun membawa dampak negatif yang besar pula bagi masyarakat dan lingkungan. Sudah saatnya kita mengadopsi kebijakan ekonomi baru yang mendukung pelestarian alam serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.”
Huda juga mengatakan, momentum pergantian pemerintahan ini bisa digunakan untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi hijau, diantaranya memperbaiki tata kelola sektor pertambangan, mengembangkan sektor-sektor ekonomi alternatif, terutama di desa pertambangan, seperti pertanian modern dan industri kreatif, meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal untuk beradaptasi, termasuk mengembangkan inisiatif pengembangan komunitas (community development).
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak pun menambahkan, pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan mulai menjabat pada Oktober nanti perlu memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau sehingga Indonesia bisa segera beralih dari ekonomi ekstraktif.
“Aktivitas ekonomi ekstraktif memaksa Bumi melampaui batasan yang dimilikinya dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk bisa hidup sejahtera. Untuk itu, perlu ada komitmen politik yang kuat dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengurangi ketergantungan terhadap industri ekstraktif dan beralih ke ekonomi hijau untuk mengatasi krisis lingkungan dan sosial dari industri pertambangan saat ini,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, kami masih belum mendapatkan tanggapan dari Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait persoalan tersebut.
Dok. Grab Indonesia / Neneng Goenadi, Country Managing Director, Grab Indonesia (kedua dari kiri) dan Rivana Mezaya, Director of Digital and Sustainability, Grab Indonesia (kedua dari kanan) menyerahkan secara simbolis bantuan modal pengembangan usaha dan renovasi usaha dari program Apresiasi Dana Abadi kepada para penerima dalam acara seremonial GrabScholar & Dana Abadi.
Membumi.com
Jakarta (17/12/24) – Sebagai ungkapan rasa syukur atas loyalitas dan kerja keras para pelaku sektor transportasi dan pelaku UMKM, termasuk Mitra Grab, Grab menutup tahun 2024 dengan menyalurkan 1 Juta Dolar Apresiasi Dana Abadi. Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, lebih dari 33.000 orang telah menerima manfaat dari program Apresiasi Dana Abadi yang diberikan dalam berbagai bentuk, seperti beasiswa GrabScholar, bantuan modal usaha dan renovasi, hingga distribusi voucher sembako.
Neneng Goenadi, Country Managing Director, Grab Indonesia, mengatakan, “Menutup tahun 2024 ini, kami ingin menyampaikan rasa syukur atas kerja keras para pelaku sektor transportasi dan pelaku UMKM, termasuk para Mitra Grab yang telah membantu dan melayani masyarakat Indonesia.
Penyaluran Apresiasi Dana Abadi di penghujung tahun ini diharapkan dapat mendukung pelaku sektor transportasi dan pelaku UMKM dalam membuka lembaran tahun 2025 yang lebih maju dan sejahtera.”
Tahun ini, sebanyak 1.158 pelajar di 267 kota/kabupaten dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi menerima beasiswa GrabScholar. Adapun pendaftaran GrabScholar yang dibuka sejak 10 Juni 2024 – 15 Juli 2024 menerima 37.446 pendaftar, yang mana meningkat 62% dari tahun sebelumnya dengan 23.133 pendaftar.
GrabScholar menjadi salah satu upaya Grab Indonesia untuk dapat terus mendorong akses pendidikan yang merata serta membantu generasi penerus mewujudkan masa depan yang cemerlang.
Ernita Titis Dewi, Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, mengatakan, “Saya mewakili Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih atas peran dan kontribusi Grab dalam meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan dan pelaku UMKM. Kami berharap semoga beasiswa ini dapat dimanfaatkan (oleh penerima) sebaik mungkin supaya (kedepannya) dapat memperbaiki perekonomian keluarga dan berguna bagi Nusa dan Bangsa.”
Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022, Apresiasi Dana Abadi Grab telah menggelontorkan dana sebesar Rp 48 miliar dan menyentuh kehidupan lebih dari 136.000 masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, sejak 2020, Grab juga memberikan lebih dari Rp 1 triliun dalam bentuk pinjaman modal usaha kepada lebih dari 25.000 Mitra Merchant Grab.
Melalui dukungan ini, para pelaku UMKM berhasil membuka total 2,3 juta kesempatan kerja baru selama empat tahun terakhir. Grab berkomitmen mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia agar dapat terus mendorong digitalisasi bisnis dan menciptakan peluang ekonomi yang signifikan.
“Saya engga nyangka bisa terpilih sebagai salah satu dari puluhan ribu penerima Apresiasi Dana Abadi ini. Bantuan dana usaha dari Grab ini membantu banget untuk ngembangin usaha Ikan Bakar saya di Medan. Saya mau pakai uangnya untuk renovasi resto dan buka cabang baru. Semoga bukan hanya makin banyak pelanggan, tapi saya juga bisa buka lapangan kerja buat orang-orang di sekitar saya.” ungkap Ferry Atmaja, penerima manfaat Apresiasi Dana Abadi asal Medan yang menerima bantuan dana usaha Apresiasi Dana Abadi senilai Rp 15 juta.
“Saya bersyukur banget bisa berhasil dapat beasiswa GrabScholar ini. Rasanya seperti mimpi, akhirnya bisa bantu orang tua meringankan beban mereka. Ini jadi motivasi besar saya untuk semakin rajin belajar dan buat orang tua saya bangga. Saya juga semakin optimis untuk bisa masuk perguruan tinggi impian saya nanti,” kata I Made Dharma Putra, penerima beasiswa GrabScholar untuk jenjang pendidikan SMA.
Sebagai orang tua, I Ketut Mardana, yang juga bekerja sebagai Mitra Pengemudi GrabBike, merasa sangat bangga atas pencapaian anaknya. “Astungkara, beasiswa ini membuka jalan untuk anak saya meraih cita-cita yang dia mimpikan. Dana ini benar-benar membantu meringankan biaya pendidikan anak saya. Saya jadi bisa melunasi tunggakan SPP anak saya sebelumnya” ujarnya.
Apresiasi Dana Abadi merupakan bagian dari inisiatif Grab for Good, yaitu program berkelanjutan jangka panjang untuk memberdayakan lebih banyak masyarakat Indonesia dan memberikan lebih banyak pilihan serta kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi.
Tentang Grab
Grab merupakan aplikasi yang beroperasi di seluruh sektor layanan pengantaran, mobilitas, dan keuangan digital. Grab membantu jutaan orang setiap harinya untuk memesan makanan atau barang kebutuhan harian, mengirim paket, memesan tumpangan atau taksi, melakukan pembayaran untuk pembelian online atau mengakses layanan seperti pinjaman dan asuransi, semuanya melalui satu aplikasi.
Memiliki misi untuk pemberdayaan ekonomi bagi semua orang, Grab berkomitmen untuk menjalani misi triple bottom line: untuk secara bersamaan memberikan kinerja keuangan yang berkelanjutan, serta menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif.
Berlin – (12/12/24) Transparency International mengeluarkan serangkaian rekomendasi kebijakan luas yang jika diterapkan, hal tersebut akan memberikan benteng yang efektif terhadap efek koruptif dari uang yang kotor, gelap, dan tidak proporsional dalam agenda politik di seluruh dunia.
Penilaian ahli global menunjukkan bahwa banyak negara tertinggal jauh dalam hal memperkenalkan dan menegakkan undang – undang yang kuat untuk mencegah korupsi dalam keuangan politik.
Lebih dari 60 negara masih mengizinkan sumbangan politik anonim dan banyak yang gagal untuk mengharuskan partai politik melaporkan pendapatan dan pengeluaran kampanye mereka. Celah dan kelemahan tersebut dalam kerangka hukum menciptakan peluang lebih lanjut bagi aktor yang tersembunyi, tidak sah, atau korup untuk menguasai politik demi tujuan mereka sendiri.
Lebih lanjut disebutkan bahwa Posisi kebijakan baru dari Transparency International yaitu “Standar untuk Integritas dalam Keuangan Politik,” menguraikan lebih dari 50 rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti yang bersama-sama mengatasi risiko korupsi utama terkait cara partai politik dan kampanye dibiayai.
Persyaratan untuk standar pembukuan, pelaporan, dan publikasi yang ketat untuk pendapatan dan pengeluaran politik, dengan partai, kampanye, dan kandidat diharuskan menggunakan rekening bank yang transparan dan dapat diakses publik untuk mengelola dana mereka.
Bank diharuskan untuk memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan pada rekening ini kepada badan pengawas, yang harus diperlengkapi dan diberdayakan untuk memantau keuangan politik dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengejar akuntabilitas atas pelanggaran.
Pemerintah harus memperbarui peraturan untuk memberikan transparansi yang lebih besar pada iklan daring, melarang sumbangan anonim, dan membatasi pembayaran asing kepada entitas politik.
Pengawasan terhadap pendanaan publik untuk membantu menyamakan kedudukan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam politik, khususnya perempuan.
Jorge Valladares, Pemimpin Kebijakan Integritas Politik di Transparency International, berkata:
“ Pada tahun 2024, hampir setengah dari populasi dunia memberikan suara dalam pemilihan nasional di lebih dari 70 negara dan Uni Eropa. Namun, sepanjang tahun yang luar biasa bagi demokrasi ini, pendanaan kampanye tetap menjadi area integritas elektoral yang terlemah. “
” Kita telah melihat wajah-wajah korupsi politik yang sayangnya sudah tidak asing lagi, pengaruh perusahaan dan donor yang tidak semestinya, sumbangan yang tidak transparan, situasi bayar untuk-bermain, dan penyalahgunaan sumber daya negara yang merusak integritas persaingan politik, ” sebut Jorge.
Standar-standar tersebut merupakan kontribusi Transparency International untuk membantu membuat politik lebih responsif terhadap kepentingan kekhawatiran pemilih yang sebenarnya.
Ketua Transparency International François Valérian mengungkapkan :
Hampir setiap negara di dunia telah berkomitmen untuk transparansi dalam pendanaan politik dengan bergabung dengan Konvensi PBB melawan Korupsi tahun 2003. Namun penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa komitmen tersebut tidak selalu terwujud dalam tindakan.
” Tidak adanya kerangka kerja terperinci yang diakui secara global untuk mencegah uang kotor masuk ke dalam keuangan politik, pemilihan umum, dan memastikan bahwa kekuasaan politik tidak diperjualbelikan. “
” Oleh karena itu, kami menyerukan kepada Konferensi Negara-negara Pihak pada Konvensi PBB Melawan Korupsi, untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mengadopsi standar transparansi yang jelas dalam keuangan politik, ” ungkap Valérian.
Secara detail akan diungkapkannya pada sesi kesebelas yang dijadwalkan Desember 2025 di Qatar.
Adapun makalah posisi yang diterbitkan tersebut memberikan standar yang harus diperjuangkan semua negara untuk memastikan kemajuan menuju politik yang bebas korupsi dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Selain itu Standar Integritas dalam Keuangan Politik Transparency International didasarkan pada konsultasi ekstensif dengan cabang – cabang nasional gerakan antikorupsi global serta para ahli dari pemerintah, organisasi internasional, pemantau pemilu, masyarakat sipil, media, dan lembaga pemikir.
Sepertiga dari 109 negara yang disurvei dalam Barometer Data Global 2021 tidak mengharuskan entitas politik menerbitkan laporan keuangan.
Hanya 53 negara yang disurvei yang menerbitkan beberapa informasi keuangan politik secara daring. Hanya 39 negara yang melakukannya tepat waktu.
Hanya 55 negara yang memiliki peraturan yang memberikan wewenang kepada badan pengawas atau pejabat untuk memastikan bahwa data keuangan politik dipublikasikan secara akurat dan segera.
Hampir setengah dari 181 negara yang dinilai oleh International IDEA tidak mewajibkan entitas politik untuk menggunakan sistem perbankan guna mengelola dana kampanye, dan tidak ada batasan sumbangan kepada kandidat di 100 negara, serta partai politik di 96 negara.
Dok. Dirut PLN Darmawan Prasodjo Bersama Chairul Tanjung
Membumi.com
Jakarta – Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo kembali dinobatkan sebagai CEO of The Year untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak 2022. Darmawan terpilih di antara CEO terbaik dari berbagai perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ajang CNBC Indonesia Awards 2024 pada Rabu (11/12/24).
Penghargaan tertinggi dalam kategori CEO ini diraih atas kepiawaiannya memimpin transformasi di tubuh PLN dan menjadi motor penggerak dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Darmawan juga dinilai menjadi sosok inspiratif bagi masa depan energi Indonesia.
Atas kepemimpinan dan navigasi Darmawan Prasodjo, PLN juga dianugerahi Best Company in National Energy Security. Penghargan ini diberikan atas keberhasilan korporasi mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Menteri BUMN, Erick Thohir yang juga meraih penghargaan Game Changer in SOEs Business & Transformation menyatakan bahwa transformasi yang didorong BUMN akan terus berlanjut dan tetap dikelola secara profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pihaknya memastikan BUMN akan menjadi pusat ekonomi kerakyatan.
“Kami di BUMN memastikan pemerataan ekonomi harus disukseskan sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju. Hal ini tentunya sejalan dengan visi Bapak Presiden, Pak Prabowo, yang terus menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Erick.
Pada kesempatan yang sama, Darmawan Prasodjo mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dua penghargaan yang diberikan. Dirinya mengatakan bahwa penghargaan ini menambah energi baru bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan menjalankan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan.
“Penghargaan ini berhasil diraih berkat dukungan pemerintah dalam membangun suatu iklim yang kondusif sehingga kami berhasil untuk tumbuh dan berkembang. Capaian ini juga buah dari kerja keras seluruh insan PLN dalam meningkatkan layanan untuk pelanggan,” ungkap Darmawan.
Darmawan juga bertekad mendukung target Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, sekaligus memprioritaskan pengembangan EBT sebagai masa depan energi dunia.
“Transisi energi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi, tetapi juga menyeimbangkan antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. Kita akan mencapai energi bersih yang terjangkau sekaligus menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% melalui swasembada energi,” kata Darmawan.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, PLN berkomitmen menambah kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan hingga 75 persen dari total sekitar 100 gigawatt (GW) pada tahun 2040.
“Kami telah menyiapkan peta jalan yang konkret dan terus memperluas kolaborasi. Hingga tahun 2040, dari 100 GW kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun, sekitar 75 GW berasal dari energi terbarukan, 5 GW nuklir, dan sisanya gas,” ucap Darmawan.
Darmawan juga menjelaskan bahwa dalam empat tahun terakhir PLN telah melakukan transformasi, mulai dari membangun fondasi inovasi dan efisiensi, digitalisasi proses bisnis secara end to end serta berhasil membangun sistem operasi kelistrikan paling aman dan andal.
“PLN berhasil mengubah cara pandang dari backward looking menjadi forward looking. Memastikan financial sustainabilty yang jauh lebih sehat. Mengubah layanan PLN menjadi sangat responsif, memuaskan, dan berkeadilan. Kami mengubah yang tadinya bureaucratic like process menjadi business like process,” tambahnya.
Tak hanya itu, hasil transformasi juga membuat PLN tetap tangguh, bahkan bertahan selama pandemi Covid-19. Di tengah penjualan yang menurun, PLN justru berhasil meningkatkan pendapatan listrik.
“Di tengah masa sulit Covid, kami pun berhasil membukukan kinerja keuangan terbaik selama tiga tahun berturut-turut sepanjang sejarah PLN,” ujar Darmawan.
Lewat penghargaan ini, Darmawan juga menegaskan komitmen PLN untuk terus mendukung agenda Pemerintah dengan menjadi lokomotif transisi energi di Indonesia. Lebih lanjut, Perseroan juga akan terus berinovasi sekaligus menciptakan peluang baru bagi perekonomian.
“Dulu PLN hanya bertugas menyediakan listrik, tetapi kini tugas PLN adalah menyediakan energi yang bersih dan affordable untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, sekaligus pada saat yang sama juga menjaga kelestarian lingkungan,” pungkas Darmawan.
Ajang penghargaan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung.