Connect with us

Figur

Penilaian Lengkap LAMR Dalam Penganugerahan Gelar ” Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri “

Meneguhkan kesetiaan, menjunjung serta memuliakan Negeri sesuai dengan alur patutnya

Published

on

Prosesi Penyematan Keris kepada Datuk Seri Akmal Abbas, SH., MH

Membumi.com

Pekanbaru – Bertempat di Balairung Tenas Effendi Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) selasa 30/4/24, prosesi pemberian Gelar Adat kepada salah satu anak jati kebanggan Provinsi Riau Akmal Abbas, SH MH yang sudah dipersiapkan jauh – jauh hari, alhamdulillah berjalan sukses.

Sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara, sesuai undangan telah datang dari hulu maupun hilir, yang datang dari jauh dan juga dari dekat, serta yang datang dari laut juga yang datang dari darat, sudah berhimpun pepat pada hari ini selasa 21 Syawal 1445 Hijriah bersamaan dengan 30 April 2024 masehi dalam acara Penganugerahan Gelar Adat dari LAMR kepada Akmal Abbas, SH MH.

Tampak hadir Pj. Gubernur Riau SF Hariyanto, Ketua DPRD Riau, Ketua Umum MKA Datuk Seri Marjohan, Ketua DKA Datuk Seri Wan Abu Bakar, Ketua Umum DPH LAM Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, H. Saleh Djasit SH, Syamsuar MSI, Bupati, Walikota se Riau, Forkopimda Provinsi Riau, Kajari Se Riau, Ketua Umum LAM Kabupaten kota se Riau ataupun yang mewakili. Sultan Pelalawan yang mulia Tengku besar Kamaruddin, yang Dipertuan Agung Kerajaan Kampar kiri Gunung Sahilan, yang mulia Tengku Nizar Ketua Persebatian Kekerabatan Resam Kerajaan Indragiri, yang mulia Raja timbalan Mangku Bumi Mangku Diraja Lembaga Kesultanan, Tengku Toha dan Datuk Malik yang juga merupakan Pewaris dari Kebesaran Kerajaan Sriwijaya serta berbagai komponen masyarakat lainnya.

“ Kita mencatat berbagai puak di Riau memberi gelar dalam berbagai jenis di antaranya adalah Gelar Adat Kehormatan, Gelar dari LAM yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga yang diberikan kepada Tuan Akmal Akbas SH MH ini merupakan Gelar Adat Kehormatan yang melekat pada namanya sepanjang hayat, akan tetapi tidak bisa diwariskan, “ sebut Datuk Seri Taufik Ikram Jamil.

Baca : Ucapan Selamat, Kajati Riau Dapat Kiriman Ratusan Karangan Bunga

Lebih lanjut dalam sambutannya Ds. TIJ mengungkapkan bahwa doa itu ternyata tidak saja positif bagi penerimanya, tetapi juga bagi yang mengucapkannya. Pakar dari berbagai disiplin ilmu misalnya selalu mengatakan penggunaan ucapan positif dapat mengubah suatu fungsi otak bernama lobus patriatalis, kebiasaan menggunakan ucapan yang baik, menjadikan kita berprasangka baik, dan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain sehingga terciptalah kehormatan atau keberpahaman menurut istilah Melayu Riau.

Maka tidak berlebihan pula dikatakan ketika Gelar Adat Ini diucapkan harapan dan doa bukan saja kepada penerima gelar, tetapi kepada kita semua kepada yang mengucapkannya, juga sehingga makin ramai makin bagus, makin lama makin berguna. Inilah yang kemudian disampaikan dalam pantun Melayu lama Yang merah Saga, yang kurik Kundi, Yang indah Bahasa, Yang baik adalah Budi.

Ds. TIJ juga mengungkapkan bahwa Adat dan Budaya Melayu dalam kegiatan ini setidak-tidaknya mengacu pada Undang-Undang Provinsi Riau khususnya pada Undang-Undang Provinsi Riau nomor 19 Tahun 2022, yang menyebutkan karakteristik daerah ini adalah Adat Budaya Melayu Riau yang bertopang pada keragaman pada 12 Kabupaten Kota yang mengacu kepada adat yang diadatkan.

Sebagaimana disambut Panji Payung Adat berangkai dalam tiga warna kebesaran, perpaduan Kedaulatan, masyarakat Adat dengan Monarki, atau Kerajaan, dilatar belakangi 12 bendera Kabupaten Kota, kemudian kita disambut dengan rorak Godang dari Kuantan, bersambung dengan Kompang dan silat yang mekar di Riau pesisir, mengacu kepada adat yang teradatkan.

Belum lagi Burdah, tradisi lisan melalak dari Kampar Timur, Selendang Delima dari Bengkalis dan syair kapal dari Indragiri, yang memperlihatkan kebesaran adat yang teradatkan, yakni kebiasaan-kebiasaan yang menahun. Hubungan manusia dengan flora dan fauna sebagai acuan dalam adat istiadat, terlebih jelas dari bahan-bahan tepuk-tepung tawar melalui berbagai daunnya. Lengkaplah, manakala pemberi tepuk tawar, bukan saja unsur kedaulatan adat dan monarki yang masih hidup dari 26 sistem Kedaulatan Adat yang pernah ada di Riau.

Tak kalah pentingnya, kesemuanya itu juga tak terlepas dari pelestarian dan pewarisan dalam Anugerah Gelar Adat ini. Semua hajat hendak disemat, segala kehendak ingin ditangguk, seperti pepatah orang tua dulu, Sekali dayung duatiga Pulau terlampau. Jadi membicarakan Pengugerahan Gelar Adat menyangkut kawasan yang sangat luas dan waktu yang lama, bahkan dapat diteroka sejak dari 40.000 tahun masehi seiringan dengan ditemukannya peradaban kuno di logas Kuansing 40.000 tahun sebelum masehi, jauh sebelum mi’sing mencatatnya dalam sebuah naskah tahun 683 masehi. Bahwa Penganugerahan Gelar Adat ini yang kita tangkap bukan hanya sekedar serimonialnya, tetapi adalah semangat yang menjiwainya, semangat yang hendak dicapainya.

Datuk Akmal Abbas beserta Datin menuju Balairung Tenas Effendi di Gedung LAMR (30/4/24)

Baca : Pj Gubernur: LAM Riau Simbol Nilai dan Adab Masyarakat

Dalam sambutannnya Timbalan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Syaukani Al Karim membacakan ikhtisar Anugerah Gelar Adat kepada yang terhormat Tuan Akbal Abbas, SH SM menyampaikan alas pikir dan alas Adat Penganugerahan Gelar Adat kepada Bentara Perdana Kepala Kejaksaan tinggi Riau Tuan Akmal Abbas, SH MH.

” Bahwa melalui Al-Quran yang mulia, Allah SWT telah menurunkan serangkaian ulasi tentang bagaimana membalas kebaikan yang telah diberikan orang lain kepada kita, satu dari serangkaian postulasi tentang membalas kebaikan itu telah dituangkan oleh Allah di dalam bejana Surah An-nisa ayat 86, Apabila kamu diberikan penghormatan dengan suatu penghormatan maka balaslah dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang setara, karena sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu, “ sebut Datuk Syaukani Al Karim.

Adat Melayu yang berpegang pada prinsip syarak mengata adat memakai, oleh karenanya titah langit dan postulat syarak, kemudiannya diikat di dalam perintah-perintah adat, disimpai dengan kuat, terjaga dalam buhul-buhul adat yang kukuh dan kawi, sebagaimana yang di intankan dalam Tunjuk Ajar Melayu, apa tanda Melayu beradat, Budi orang ianya ingat, apa tanda Melayu beradat, membalas budi bercepat-cepat.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Timbalan Ketua Umum MKA Lembaga Adat Melayu Riau menyampaikan, bahwa dalam pandangan Lembaga Adat Melayu Riau, Tuan Akmal Abbas, SH MH baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang bentara Perdana di Kejaksaan Tinggi Riau, merupakan seorang makhluk Melayu yang telah menunjukkan kebaikan demi kebaikan di sepanjang hidupnya.

Jati diri dan Kencana Kemelayuannya ditunjukkan dengan memberikan dedikasi dan prestasi pada setiap amanah yang terpikul di pundaknya, baik ketika bertugas sebagai kepala bagian tata usaha Kejati Riau, sebagai Kasipidum Kejari Dumai, Aspidum Kejati Riau, petinggi Kejaksaan di Papua, petinggi Kejaksaan di Aceh, Direktur pelanggaran hak asasi manusia berat pada Jaksa Agung muda tindak pidana khusus di kejaksaan agung, sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Kalimantan sebagai Wakil Kepala Kejaksaan tinggi Riau maupun kini, sebagai bentara perdana atau Kepala Kejaksaan tinggi Riau, keberhasilannya dalam melaksanakan amanah secara cemerlang, tentu secara moral akan memberikan nilai dan meninggikan martabat Kemelayuan, baik yang melekat kepada dirinya, maupun bagi masyarakat Melayu pada umumnya.

” Bukan calang-calang Melayu, Tuan Akmal Abbas, SH MH merupakan satu dari dua anak Jati Melayu Riau yang berhasil menjabat sebagai Kepala Kejaksaan tinggi. Selain bekerja ikhlas, ia juga dalam melaksanakan tugas bersikap tegas, dan hal itu dapat ditelusuri dari bagaimana Tuan Akmal Abbas, SH MH dengan berani memproses hukum dan dan menahan pejabat tinggi aktif dan Tokoh gerakan bersenjata di daerah konflik di Indonesia, ” ungkap Datuk Syaukani.

Baca : Kajati Riau: Insya Allah Saya Jaga & Jalankan

” Bagi Tuan Akmal Abbas dalam keadaan bagaimanapun keadilan harus ditegakkan, karena ia diasuh oleh sebuah kalimat yang muncul 2000 tahun yang lampau yang diucapkan oleh filsuf hukum Californikus, serta ucapan raja Ferdinand dari Hungaria 5 abad yang lampau, yang mengatakan Fiat justitia rilum Fiat Justitia Pariat Mund, Biar Langit Runtuh, Biar bumi Binasa, Keadilan harus ditegakkan, “ ungkap Datuk Syaukani.

Disebutkan juga bahwa sebagai anak Melayu, Tuan Akmal Abbas, SH MH sesuatu yang telah diajarkan dalam tunjuk ajar Melayu, apa tanda Melayu Jati, membela yang benar berani mati, kepada yang adil ia bertahan, kepada yang benar Ia berpedoman, membela keadilan ianya kuat, membela kebenaran tahan dikerat, dedikasi dan prestasi itu juga ditunjukkan ketika Tuan Akmal Abbas, SH MH bertugas di kampung halaman, sejumlah prestasi telah ditorehkannya pula.

” Antara lain saat bertugas di Kejaksaan tinggi Riau pada tahun 2023, menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif terhadap 9 perkara, dan meningkat menjadi 38 perkara pada tahun 2024. Pada tahun 2023 Kejati Riau menyelesaikan 5.729 tindak pidana umum dan mengeksekusi 4.588 terpidana dalam berbagai kasus, dan pada tahun 2024 meningkat dengan menyelesaikan 7016 SPDP dengan 5860 putusan serta 663 eksekusi tiga menyelesaikan perkara Tipikor dan TPPU dan menetapkan 48 terpidana dalam kasus tersebut. “

” Dan tahun 2024 melakukan 47 penyelidikan tindak pidana khusus 57 Penyelidikan dan 65 penuntutan, empat dalam bidang perdata dan Tun Kejaksaan Tinggi Riau menyelesaikan 15 perkara perdata, 15 perkara perdata litigasi dan 384 perdata nonlitigasi, dan pada tahun 2024 dalam perkara perdata dan Tun dilakukan 226 kegiatan pelayanan hukum, dan 20 litigasi dan 21 litigasi dari berbagai kasus dan perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 dan 2024 Kejaksaan tinggi Riau berhasil pula menyelamatkan uang negara sebesar 314 miliar lebih.”

Oleh karena itu tidak mengherankan, dengan dedikasi dan prestasi itu sejumlah penghargaan pun diterimanya, seperti dari bawaslu, ketika bertugas di Papua, penghargaan sebagai sentra Gakumdu Kabupaten Kota terbaik se-Indonesia, pada tahun 2017 menerima Adiyaksa Digital dalam kategori Kajati Humanis tahun 2024, dan sejumlah penghargaan lain yang muncul bagai bunga di sepanjang pengabdiannya sebagai Abdi Negara di Kejaksaan, sebut Datuk Syaukani Al Karim.

Selain berprestasi dalam pekerjaan Akmal Abbas, SH, MH tak sedikit pula menunjukkan perhatiannya terhadap kehidupan masyarakat budaya serta nilai yang tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat melayu kepedulian terhadap Melayu itu ditunjukkan dengan berbagai cara antara lain bagian kesatu sebagai anak Jati Melayu Riau, beliau selalu menyempatkan dirinya untuk membantu masyarakat misalnya dengan terjun langsung membantu warga terdampak bencana, bersama institusi Kejaksaan baik tinggi maupun Negeri memberikan dukungan finansial seperti bahan makanan dan lain sebagainya.

Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengucapkan selamat atas Anugerah Gelar Adat kepada Tuan Akmal Abbas, SH, MH

Baca : Datuk Seri Jaya Perkasa Setia Negeri Hadiri Panabalan Gelar Adat Akmal Abbas di LAMR

Di bawah terajunya, institusi Kejaksaan secara aktif melakukan sosialisasi tentang hukum serta berkomitmen untuk melakukan upaya penegakan hukum yang berhubungan dengan masyarakat secara profesional dengan mengedepankan sikap humanis dan berkeadilan. Bahkan secara pribadi Tuan Akmal Abbas. SH MH ikut memberikan kuliah umum di kampus-kampus dengan konsep penegakan hukum yang humanis dan berintegritas.

Bagian ketiga, sebagai pribadi yang tumbuh dalam kebudayaan melayu Tuan Akmal Abbas SH MH ikut pula mendukung tradisi yang kembang di masyarakat seperti kesenian dan kegiatan budaya lainnya Tuan Akmal Abbas, SH MH selalu dengan ringan memberikan bantuan karena tradisi seni dan budaya sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri dan Kemelayuannya.

Bagian keempat, Tuan Akmal Abbas, SH MH selalu berada pada posisi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan hukum ketika terjadi persoalan yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat tempatan seperti yang beliau lakukan di Bengkalis menyelamatkan rumah dan lahan penduduk yang masuk dalam peta sebuah sebuah perusahaan sawit.

Setiap ada persoalan yang melibatkan kelompok masyarakat tempatan Tuan Akmal Abbas, SH MH turun secara langsung agar proses penyelesaiannya dapat berlangsung secara komprehensif, selain yang dapat kami sebutkan di atas, tentu banyak lagi perkara baik yang sudah dilakukan oleh Tuan Akmal Abbas SH MH.

Sebagai orang Melayu yang beradat, beliau memahami bahwa tidak semua kebaikan patut pula untuk ditampilkan karena dalam perbuatan yang paling penting adalah nilai keikhlasan dan semangat kasih sayang yang ada di dalamnya, sebagaimana yang diungkapkan dalam kearifan Melayu, ” Apa tanda Melayu Budiman tulus ikhlas sesama Insan tolong menolong ummat, mau berkorban hidup dan mati dalam kebajikan. “

Bertolak dari hal-hal di atas, Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau berpandangan bahwa Tuan Akmal Abbas, SH MH telah berjuang secara maksimal dalam memenuhi fungsi sosial fungsi pemanusiaan dan sekaligus fungsi kemelayuannya dengan cara yang bermartabat. Tuan Akmal Abbas, SH MH telah berjuang meletakkan dirinya sebagai bagian dari kemuliaan hidup memegang teguh prinsip dalam semangat Opisium Nobelium, Tuan Akmal Abbas telah berusaha berbuat seperti sepenggal Nazam yang ditulis oleh seorang Nazim, Bagai mawar yang tak henti menebar wangi walau dikepung ribuan duri.

Baca : Pj Gubri: Sudah Tepat dan Tahniah, Hadiri Penganugerahan Gelar Adat Kajati Riau

Lalu setelah membaca naskah-naskah, setelah mendengar petuah menyimak petitum-petitum adat setelah menakzimi hujah yang bersilang hikmah setelah melakukan tapisan-tapisan serta menyauk bening air dari endapannya maka lembaga adat Melayu Riau Provinsi Riau memutuskan untuk mengeluarkan sebuah Amar Adat, yaitu memberikan Gelar Adat Kehormatan kepada tuan Akmal Abas, SH MH. 

Gelar kehormatan adat diberikan kepada tuan Akmal Abbas merupakan sebuah sebuah perjanjian suci yang diikat dalam buhul-buhul kehidupan di sepanjang hayatnya, Tuan Akmal Abbas dengan gelar tersebut dipandang patut untuk menyesuaikan Lenggang dengan langkah ucap dengan perbuatan Madah dengan tingkah sejalan dengan amanah Gelar Kehormatan yang dianugerahkan kepadanya secara maknawi gelar kehormatan adat yang dianugerahkan kepada tuan Akmal Abbas, SH MH memiliki arti seorang pemimpin yang penuh cahaya kemuliaan memiliki gerak-gerik dan perilaku yang baik memiliki kekuatan dan dentuman bagai Lela, serta mampu pula menggunakan kekuatan yang ada pada dirinya sebagai jalan untuk meneguhkan kesetiaan, menjunjung serta memuliakan Negeri sesuai dengan alur patutnya.

Diakhir penyampaiannya Lembaga Adat Melayu Riau mentakzimkan, bahwa setelah menelaah risalah-risalah dan kanun-kanun adat setelah berumah dalam musyawarah setelah membulatkan kata dalam pembuluh setelah runding dapat bersanding setelah musyawarah menanak mufakat maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan Seraya menyerahkan diri kepada Allah SWT, maka kepada tuan Akmal Abbas, SH MH Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau dengan takzim menganugerahkan Gelar Kehormatan Adat, dengan Gelar Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri.

Selengkapnya : Live, Penganugrahan Gelar Adat ” Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri “

.

.

Figur

Pemangku Adat Kuansing Sampaikan Surat Terbuka untuk Prabowo

Limbago Adat Nogori (LAN) Kuansing merupakan wadah para datuk, ninik mamak dan suluh bendang yang berjumlah 1.640 orang.

Published

on

By

Dok. Limbago Adat Nogori (LAN) Kuansing / Dt. Panglimo Dalam Suhardiman Amby

Membumi.com

Taluk Kuantan – Soal kisruh pergantian Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuantan Singingi, hari ini (20/11/24) dihalaman komplek Rumah Godang Kenegerian Taluk Kuantan Pemangku adat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menyampaikan surat terbuka untuk Prabowo Subianto. 

Ada tiga poin yang menjadi penekanan para pemangku adat Kuansing tersebut.

Pertama, mereka mempertanyakan persoalan yang terjadi di Partai Gerindra Kuansing. Sebab, mereka mengaku ikut membesarkan Partai Gerindra di Kuansing.

“Kami merasa ikut membesarkan partai Gerindra, dari empat kursi menjadi sembilan kursi di DPRD Kuansing,” kata Datuk Sirajo yang mewakili Limbago Adat Nogori (LAN) Kuansing.

Baca : Dicopot sebagai Ketua Gerindra Kuansing karena Tidak Patuh? Ini Kata Muhammad Rahul

Kedua, LAN Kuansing mempertanyakan proses pergantian Ketua DPRD Kuansing yang baru seumur jagung.

“Tidak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba Gerindra melakukan pergantian Ketua DPRD,” kata Datuk Sirajo.

Poin ketiga yakni, mempertanyakan penyebab pergantian Ketua DPC Gerindra Kuansing Suhardiman Amby yang merupakan Bupati Kuansing dan juga Ketua Umum LAN Kuansing. 

“Kami mohon perhatian yang sesungguhnya dari Bapak Prabowo Subianto terhadap kondisi Gerindra Kuansing saat ini,” kata datuk Sirajo.

Baca : Suhardiman Amby Ikhlas Dipecat Gerindra, Daripada Berbuat Zalim

Surat terbuka untuk Ketua Gerindra Prabowo Subianto dilakukan para pemangku adat Kuansing yang tergabung dalam LAN. LAN merupakan wadah para datuk, ninik mamak dan suluh bendang yang berjumlah 1.640 orang.

“Mudah-mudahan, Pak Prabowo mendengar dan menjadi perhatian beliau terhadap persoalan Kuansing saat ini,” kata Datuk Sirajo.***

Source : Dt. Wery 

.

.

Continue Reading

Figur

MA Tolak Kasasi Suku Awyu, Perjuangan Selamatkan Hutan Papua Kian Berat

Pada (22/04/24) masyarakat adat Awyu mendapat petisi dukungan sebanyak 253.823 tanda tangan dari publik

Published

on

By

Dok. GI / Jurnasyanto Sukarno / Papuan Indigenous people from the Awyu and Moi Sigin are accompanied by activist and communities as they return to the Supreme Court (MA) building.

Membumi.com

Jakarta (1/11/24) – Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu, Hendrikus Woro, dan Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi masyarakat adat Awyu dalam upaya mempertahankan hutan adatnya dari ekspansi korporasi sawit di Boven Digoel, Papua Selatan. Putusan ini menambah deretan kabar buruk bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang berjuang di meja hijau melawan ancaman perusakan lingkungan hidup. 

“Saya merasa kecewa dan sakit hati karena saya sendiri sudah tidak ada jalan keluar lain yang saya harapkan untuk bisa melindungi dan menyelamatkan tanah dan manusia di wilayah tanah adat saya. Saya merasa lelah dan sedih karena selama saya berjuang tidak ada dukungan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kepada siapa saya harus berharap dan saya harus berjalan ke mana lagi?” kata Hendrikus Woro. 

Hendrikus Woro mengajukan kasasi ke MA karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dan PTTUN Manado menolak gugatan serta bandingnya. Gugatan yang diajukan Hendrikus Woro tersebut menyangkut izin kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL).

Perusahaan sawit ini mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta, dan berada di hutan adat marga Woro—bagian dari suku Awyu.

Dalam dokumen putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 458 K/TUN/LH/2024 itu, diketahui bahwa putusan tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada 18 September lalu. Dari dokumen putusan lengkap yang baru bisa diakses pada 1 November 2024. Satu dari tiga hakim yang mengadili perkara ini, Yodi Martono Wahyunadi, mengeluarkan pendapat berbeda (dissenting opinion)

Salah satu poin penting dissenting opinion tersebut menyangkut tenggat waktu gugatan 90 hari–yang sebelumnya menjadi dalih PTUN Makassar untuk menolak permohonan banding Hendrikus Woro. Dalam pertimbangannya, hakim Yodi merujuk Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, bahwa perhitungan yang dimaksud hanya hari kerja. Perhitungan tenggat waktu juga mesti mencakup hari libur lokal Provinsi Papua.

Namun, karena mempertimbangkan keadilan substantif ketimbang keadilan formal, hakim Yodi berpendapat pengadilan perlu mengesampingkan ketentuan tenggat waktu itu dengan melakukan invalidasi praktikal. 

“Dari pertimbangan dissenting opinion menyangkut tenggat waktu tersebut, kami menilai Mahkamah Agung inkonsisten dalam menerapkan aturan yang mereka buat. Padahal Peraturan Mahkamah Agung adalah petunjuk yang digunakan peradilan internal,” kata Tigor Hutapea, anggota Tim Advokasi Selamatkan Hutan Adat Papua.

“Putusan MA ini tidak berarti objek gugatan sudah benar karena dua hakim tidak memeriksa substansinya. Namun satu majelis hakim dalam dissenting opinion menyatakan bahwa penerbitan amdal terbukti belum mengakomodasi kerugian di wilayah kehidupan masyarakat adat, yang dikelola dan dimanfaatkan turun-temurun.”

Hakim Yodi Martono berpendapat bahwa objek gugatan–surat izin lingkungan hidup untuk PT IAL–bertentangan dengan berbagai asas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga harus dibatalkan. Namun, hakim Yodi kalah dalam pemungutan suara.

“Ini menjadi kabar duka kesekian bagi masyarakat Awyu karena pemerintah dan hukum belum berpihak kepada masyarakat adat. Perjuangan menyelamatkan hutan adat Papua akan lebih berat apalagi dengan pemerintahan hari ini yang berambisi membabat hutan di Papua Selatan untuk food estate. Hutan Papua adalah rumah bagi keanekaragaman hayati. Saat banyak orang di dunia sedang membahas bagaimana menyelamatkan keanekaragaman hayati global dari kepunahan, seperti yang berlangsung di COP16 CBD Kolombia saat ini, kita justru mendapat berita buruk makin terancamnya keanekaragaman hayati dan masyarakat adat di Tanah Papua,” kata Sekar Banjaran Aji, anggota Tim Advokasi Selamatkan Hutan Adat Papua.

Selain kasasi perkara PT IAL ini, sejumlah masyarakat adat Awyu juga tengah mengajukan kasasi atas gugatan PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya, dua perusahaan sawit yang juga sudah dan akan berekspansi di Boven Digoel, atas keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Putusan MA atas kasus PT IAL ini bisa jadi akan menentukan nasib hutan hujan seluas 65.415 hektare di konsesi PT KCP dan PT MJR. 

Sebelumnya, saat menunggu kasus PT IAL diadili oleh MA, masyarakat adat Awyu mendapat petisi dukungan sebanyak 253.823 tanda tangan dari publik yang diserahkan langsung ke MA pada 22 Juli lalu. Saat itu publik Indonesia di media sosial ramai-ramai membahas perjuangan suku Awyu, yang puncaknya muncul tagar #AllEyesOnPapua. Sayangnya, dukungan publik untuk perjuangan itu tak cukup mengetuk pintu hati para hakim.

“Masyarakat adat Awyu tetap berhak atas hutan adat mereka–yang telah ada bersama mereka secara turun-temurun sejak pertama mereka menempati wilayah adat. Pada prinsipnya kepemilikan izin oleh perusahaan tidak menghilangkan hak masyarakat adat atas tanah, sebab jelas ada pemilik hak adat yang belum melepaskan haknya. Kami berharap dan meminta publik dapat terus mendukung perjuangan suku Awyu dan masyarakat adat di seluruh Tanah Papua yang berjuang mempertahankan tanah dan hutan adat. Ini adalah bagian dari agenda penegakan hukum pelindungan hak-hak masyarakat adat, yang telah dijamin dalam aturan lokal, nasional, dan internasional, sekaligus perjuangan melindungi Bumi dari pemanasan global. Masyarakat adat adalah penjaga alam tanpa pamrih dan Papua bukan tanah kosong!” kata Emanuel Gobay, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua.

Source : Greenpeace Indonesia

.

Continue Reading

Figur

Presiden Prabowo Akan Luncurkan Gerakan Solidaritas Nasional

Peluncuran Gerakan Solidaritas Nasional akan dilangsungkan pada 2 November 2024

Published

on

By

Dok. X Presiden Prabowo Subianto " Hari Buruh Nasional " 1 Mei 2023

Membumi.com

Jakarta – Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Rosan Roeslani sore ini (29/10/24) mengundang media dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam acara DEKLARASI GSN pada tanggal 2 November di Indonesia Arena.

Menurutnya Presiden Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina akan meresmikan peluncuran GSN ke masyarakat di hadapan lebih dari 15 ribu orang perwakilan seluruh golongan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Presiden Prabowo segera setelah pelantikan dan penataran para anggota kabinet Merah Putih yang digelar selama empat hari sampai Minggu kemarin di Magelang, Jawa Tengah, guna membangun semangat perjuangan, persatuan, dan solidaritas nasional.

Melalui GSN, Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina bersama Rosan Perkasa Roeslani sebagai Ketua Umum GSN bermaksud untuk menyatukan semua kekuatan, gagasan, dan sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan maju dengan lebih cepat.

Rosan membandingkan peran strategis GSN dengan kebebasan pers dalam alam demokrasi modern. “Kebebasan pers yang dilindungi oleh negara awalnya lahir sebagai anti tesis dan kemudian sebagai pelengkap terhadap konsep demokrasi Trias Politika. Itulah sebabnya media disebut Pilar keempat demokrasi. Demikian juga GSN kami harap bisa menjadi Pilar Kelima atau sintesis dari empat pilar demokrasi yang sudah ada. Dimana gagasan-gagasan besar bisa segera dimatangkan, diperjuangkan dan akhirnya diwujudkan dengan dukungan penuh dari negara dan partisipasi penuh dari masyarakat,” ujar Ketua Umum GSN Rosan Roeslani di acara Konferensi Pers GSN, Plataran Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Oleh karena itulah, menurut Rosan, kolaborasi sejak awal antara GSN dan media massa adalah syarat mutlak untuk mensukseskan dan menyebarkan tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan seluruh elemen bangsa.

 “Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkrit bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Baik rakyat Indonesia di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia,” tambah Rosan yang sekaligus adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kabinet Merah Putih.

Rosan kemudian mencontohkan gagasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dalam proses singkat sejak Pilpres 2024, dapat langsung diwujudkan menjadi sebuah kebijakan nyata, sekaligus gebrakan dalam pemerintahan Prabowo – Gibran. Itu adalah gagasan yang tidak lain berangkat dari hasil dialog antara para ahli di dalam Tim Kampanye Nasional (TKN). Demikian juga gagasan untuk membebaskan jutaan petani dan nelayan dari hutang yang sudah membebani selama bertahun-tahun.

“Kita saksikan sendiri bagaimana proses yang dilalui bisa sangat singkat. Dari gagasan, menjadi dialog para ahli, hingga akhirnya dituangkan dalam kebijakan nyata pemerintah yang didukung penuh sumber daya, kelembagaan, dan anggaran yang dibutuhkan,” tambah Rosan.

Saat ini sudah didirikan Badan Gizi Nasional dalam waktu tidak sampai satu tahun sejak gagasan Makan Bergizi Gratis diusulkan. Hal ini menginspirasi Presiden Prabowo Subianto untuk melembagakan proses identifikasi dan realisasi gagasan itu sendiri dalam satu paguyuban yang disebut GSN.

“Misi GSN adalah menghasilkan resolusi-resolusi serupa untuk direalisasikan secara nyata oleh pemerintah, dengan dukungan pemerintah, atau melalui sumber daya GSN sendiri. Supaya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dan cepat oleh masyarakat,” terang Rosan Perkasa Roeslani. Singkatnya, tegas Rosan, ada tiga keunikan dan keunggulan GSN yang akan membuat GSN tumbuh dan berkembang pesat, serta berdampak nyata dan positif bagi masyarakat dan negara.

Pertama, GSN disusun sedemikian rupa untuk punya kemampuan dan kekuatan besar untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar dari Putra Putri terbaik bangsa. Selain karen dibina langsung oleh Presiden RI ke 8, juga karena GSN berisi seluruh eleman kekuatan bangsa.

 “Melalui GSN, kekuasan menjadi kekuatan baik dan besar bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa,” jelas Rosan. Kedua, kekuatan utama GSN ada pada kekuatan gagasan. Karenanya membutuhkan lingkungan yang mengedepankan kebebasan berpikir dan bersuara.

 “Karena prinsip utama GSN adalah kekuatan gagasan dan jaringan, kami berharap GSN dengan sendirinya menjadi organisasi yang bersifat otonom dalam menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan dan harapan masyarakat,” kata Rosan.

Ketiga, GSN akan tumbuh mengakar dan tersebar. Artinya GSN akan memperjuangkan gagasan yang mengakar kepada kearifan budaya, sejarah dan tradisi lokal yang notabene sangat beragam dan tersebar di seluruh Indonesia.

“Hal ini penting untuk memastikan gagasan dan inisiatif GSN ke depan akan didukung partisipasi masyarakat dan dampaknya berkesinambungan (sustainable),” tambah Rosan

Ditanya mengenai kenapa dinamakan Gerakan Solidaritas Nasional, Sekretaris Jenderal (Sekjen) GSN Bobby Gafur Umar menjelaskan bahwa Gerakan Solidaritas Nasional bukan terdiri dari tiga kata melainkan dua frase yaitu Gerakan dan Solidaritas Nasional yang merupakan sikap dan kesadaran untuk mengesampingkan perasaan dan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.

 “Artinya GSN bukan sekedar memperjuangkan kerukunan dan persatuan, melainkan menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu tujuan dan kesadaran yang sama yaitu: mendahulukan kepentingan orang lain dan orang banyak demi keutuhan dan kemajuan bangsa. GSN adalah gerakan untuk menyebarkan Solidaritas Nasional sebagai nilai dan budaya khas Indonesia ke depan,” kata Bobby menjelaskan.

Melanjutkan penjelasan tersebut, Sekjen GSN Bobby Gafur Umar mengajak peran aktif media massa untuk bersama-sama menyukseskan peluncuran GSN, agar dapat menjadi wadah bersama bagi seluruh elemen masyarakat dalam memberikan yang terbaik untuk negeri.

“Peluncuran Gerakan Solidaritas Nasional akan dilangsungkan pada 2 November 2024 di Indonesia Arena dengan perkiraan jumlah massa yang akan hadir mencapai lebih dari 15 ribu peserta,” jelas Bobby Gafur Umar.

Tentang Gerakan Solidaritas Nasional

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) merupakan sebuah paguyuban yang bersifat independen namun memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mendukung kepemimpinan nasional, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. GSN hadir sebagai sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk menciptakan dampak nyata, GSN membuka diri untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai elemen bangsa. Kami berencana untuk melibatkan stakeholders terkait melalui berbagai aktivitas yang bertujuan mendukung keberhasilan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas, GSN yakin bahwa kolaborasi dapat membawa perubahan positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Trending