Headlines
Tegas ! Forum Dosen Peduli Demokrasi UR, Tolak Politik Dinasti dan Oligarki
Semangat para pemimpin politik lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek ketimbang kepentingan rakyat
Membumi.com
Pekanbaru – Bertempat dipanggung Open Space Kampus Universitas Riau (UR) hari ni (22/8/24) puluhan dosen yang tergabung dalam Forum Dosen Universitas Riau (UR) Peduli Demokrasi dengan tegas menolak Politik Dinasti dan Oligarki.
Aksi ini merupakan respon terhadap langkah DPR yang sedang membahas RUU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (RUU Pilkada) yang dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap hukum.
Dalam keterangan persnya disampaikan bahwa himbawan moral ini bertujuan untuk mengingatkan kepada anggota Yudikatif dan Legislatif agar mentaati hukum dan menjunjung tinggi konstitusi, kata Hengki Firmanda selaku anggota Presideum kepada membumi.com.
” Himbauan moral ini disampaikan sebagai bentuk reaksi terhadap situasi demokrasi di Indonesia yang belakangan semakin mengkhawatirkan, ” ujar Hengki.
Baca : Pimpinan Baleg Dilempari Botol saat Temui Massa Aksi di Depan Gedung DPR
Adapun 5 point Himbauan Moral yang dibacakan Dr. Elmustian Rahman sebagai salah satu Presideum yaitu :
1. Mari menjunjung tinggi Konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Taat pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk ketaatan hukum.
3. Menolak segala macam bentuk politik dinasti dan oligarki di Indonesia.
4.mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan individu, keluarga dan kelompok.
5. Berperan aktif menjaga marwah demokrasi Indonesia.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa Himbauan Moral itu dilatar belakangi oleh memanasnya hubungan lembaga Yudikatif, Mahkamah Konstitusi dan Legislatif..
” Aksi ini sebagai bentuk dukungan moral kepada mahkamah konstitusi. Semoga yang kita sampaikan ini didengar oleh lembaga Yudikatif dan Legislatif, ” ujar Hengki menutup keterangan persnya.
Baca : Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Tetap Pakai Putusan MK!
Penyataan Sikap Guru Besar UGM
Dari rilies yang diterima awak redaksi sebagaimana sejumlah Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menerbitkan pernyataan sikap bersama per pukul 16.00 Wib, Rabu (22/08/24) dengan judul ” Mengembalikan Demokrasi Kedaulatan Rakyat “
Dalam rilies tersebut disampaikan bahwa ketegangan yang terjadi diantara para elit politik antara lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif pasca terbitnya Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 ditanggapi secara reaktif oleh Badan Legislatif DPR.
Hal tersebut memperlihatkan semangat para pemimpin politik lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek dan diri-sendiri ketimbang kepentingan rakyat dan warga Indonesia. Adapun menyikapi situasi darurat tersebut para Guru Besar Universitas Gadjah Mada menyatakan 7 sikap. simak selengkapnya dibawah ini.
Hingga berita ini diterbitkan dukungan dari berbagai elemen koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa diberbagai daerah terus bertambah, dan sejumlah peserta aksi Indonesia Darurat Demokrasi masa berhasil masuk kedalam gedung DPR MPR.
Source : Hengki F
.
.
.