Soal Pidato Nota Keuangan Presiden, Daerah Kembali Tak Dianggap

Membumi.com

Pekanbaru – Lebih lanjut sebelum pemaparan dari Syaed Lukman selaku Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia, Tarmidzi dari FITRA RIAU dan Helmi Burman dari Dewan Kehormatan PWI Pusat. Abdullah dari Komisi III DPRD Provinsi Riau kembali melanjutkan temuannya terkait masalah keuangan daerah dalam Pidato Kenegaraan Presiden menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, kemarin (14/08/26).

“ Kami tunggu sampai jam tengah lima, bagaimana statement Presiden terhadap Transfer ke Daerah (TKD) sampai selesai, ternyata hanya muncul file dalam bentuk Pdf, “ ungkap anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau menyesalkan.

Politisi yang lahir dan dibesarkan di Riau ini juga menjelaskan bahwa saat Menteri Keuangan Srimulyani masih menjabat, dana transfer ke daerah tersebut berkisar antara 900 Triliun, sekitar (4 %) dan menjelang akhir jabatannya diturunkan lagi sekitar 600 Triliun, sehingga daerah kehilangan 300 Triliun.

Baca : Presiden : Desa Jadi Kekuatan Ekonomi, Kopdes Perkuat Kesejahteraan

“ Riau kedapatan dari 4 Triliun menjadi 2,8 Triliun, hilang 1,2 Triliun, kita tunggu semalam, apakah naik lagi ke 900 Triliun. Ternyata penjabaran Presiden hanya bicara soal belanja Nasional dan tidak menyinggung soal keuangan daerah, “ sebut Abdullah menjelaskan.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau ini juga mengungkapkan bahwa tahun 2026 total transfer ke daerah itu sekitar 600 Triliun, terdapat kenaikan 39 Triliun, artinya keuangan daerah tidak akan jauh berbeda antara kondisi tahun 2027 dengan tahun 2026.

“ Kalau begitu apa yang akan kita lakukan ? Kalau PAD tidak digenjot bisa jadi begini begini aja daerah. Akhirnya tahun 2025 kemarin saya berinisiatif mengajukan kepada seluruh fraksi untuk membentuk pansus, namanya Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah, bagaimana mengembalikan APBD ke 11 Triliun ditujuklah saya Ketua, “ ungkapnya.

Baca : Pidato Kenegaraan : Capaian Ekonomi hingga Investasi SDM Jadi Fondasi Indonesia Maju

Dalam Diskusi kebangsaan ke 4 yang ditaja oleh Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia tersebut anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau ini juga mengungkapkan bahwa dirinya juga telah mengundang 172 perusahaan, 12 Perusahaan Migas dan seratus lebih perusahaan kelapa sawit.

“ Ada 147 Pabrik kelapa sawit yang tidak ada kebun dan 145 Pabrik yang punya kebun, kemudian 2 perusahaan kertas, ditambah 12 perusahaan Migas yang ada di Riau, “ ungkap Abdullah bahwa terdapat keterbatasan waktu untuk mengoptimalkan Pansus tersebut.

“ Kenapa Riau rangking 6 Indonesia PDRB nya, tapi bulan 2 kemarin 2026 Kementerian Sosial mengumumkan Riau di rangking 24 kesejahteraan sosialnya. Menyedihkan sekali ! “ ungkap Politisi PKS ini kembali menyesalkan.

Bersambung..

.

.

.