Federal Mencegah Terjadinya Disintegrasi Bangsa

.

Kalau Super El Nino disebut – sebut memicu kering kerontang kemudian membuahkan hasil kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi saat ini di Kalimantan maupun di Riau, mustinya bukan menjadi alasan untuk mengaburkan fakta atas lalainya upaya pencegahan baik oleh pemerintah hingga para korporasi pemegang konsesi yang membentang sejauh mata memandang.

Sebagaimana telah disampaikan oleh para aktivis lingkungan bahwa audit kepatuhan bagi korporasi ini terakhir kali dilakukan secara masif, serius dan dipublikasi pada tahun 2014 oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) di masa Pemerintahan SBY.

Jika hari ini jumlah penderita Infeksi saluran pernafasan di rumah sakit naik, anak – anak tidak dapat bersekolah, akifitas penerbangan terganggu hingga warga negara jiran tetangga juga terganggu, maka itu semua bermuara akibat keserakahan sentralistik mendominasi seluruh kewenangan, kata orang kampung saya nafsu besar tenaga kurang.

Contoh keserakahan lainnya, gejolak masyarakat pada Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh, hingga belasan kantor Pemerintahan di Papua dibakar massa, semua itu disebabkan oleh keserakahan sistem yang sentralistik yang mengeksploitasi potensi dan sumberdaya alam secara tidak berkeadilan.

Baca : Akibat Keserakahan, Aceh dan Papua Kembali Bergejolak

Jadi wajar jika rakyat Aceh dan rakyat Papua menuntut untuk memisahkan diri dari NKRI, termasuk Riau yang sebelumnya juga tak tahan berada bawah kendali pusat. Sebab setelah 81 tahun Indonesia merdeka, dari infrastruktur hingga SDM faktanya masih jauh tertinggal, biaya hidup serba mahal. Sementara sumberdaya alamnya terus disedot hingga menyisakan kerusakan ekologis bahkan menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit.

Maka jalan tengah menyelamatkan disintegrasi bangsa ini cuma satu, yaitu membagi kekuasaan antara pusat dan daerah dengan cara mengganti sistem sentralistik menjadi sistem federal sebagaimana disampaikan oleh Sultan Tidore Husain Alting Sjah, Sultan Ternate Hidayatullah Sjah yang mendukung wacana penerapan sistem negara federal di Indonesia.

Sistem ini dinilai lebih menjamin keadilan fiskal bagi daerah kaya Sumber Daya Alam (SDA) seperti Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Papua yang selama ini mengeluhkan ketimpangan bagi hasil dari Pusat yang menyisakan dampak kerusakan ekologis. Selain itu, sistem federal merupakan bentuk pemerintahan yang lebih manusiawi karena membuat daerah tidak perlu lagi bergantung atau “mengemis” ke pusat demi mendapatkan haknya.

Baca : Sebut Ironi DBH Malut, Rampai Nusantara Dukung Wacana Sistem Federal

Faktanya pusat juga tidak mampu mengelola negara sebesar Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan sejarah juga mencatat bahwa Indonesia tegak berdiri diatas pengorbanan dan kesepakatan para pendiri bangsa, bukan atas pengorbanan Oligarki dan juga bukan atas jasa segelintir oknum yang hari ini menjadi penikmat sistem sentralistik.

Atas dasar itu saya selaku Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia mengajak para aktivis, akademisi, tokoh daerah, sultan dan raja – raja nusantara untuk dapat melakukan rembuk nasional guna mengakhiri sistim sentralistik menuju sistem negara federal yang lebih berkeadilan. 

Termasuk wakil rakyat yang telah diberikan amanah baik didaerah maupun yang bertugas di Senayan, mau dari partai apapun harus mampu dan berani menyikapi persoalan ini demi tercapainya cita – cita konstitusi. Jangan diam apalagi mengabaikannya karena takut dikriminalisasi.

Kita, generasi yang hidup hari ini juga punya hak menentukan nasib anak bangsa agar Indonesia kembali ke arah jalan yang benar menuju cita – cita konstitusi yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Penulis : Syaed Lukman, Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia

.

.

.