Menteri BUMN Didesak Segera Copot Pimpinan PT. Sucofindo

Membumi.com 

Pekanbaru – Menjawab persoalan ketidakhadiran seorangpun perwakilan dari PT. Sucofindo dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas hak – hak ketenagakerjaan lokal diwilayah kerja Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang diinisiasi oleh DPRD Riau pada (20/08/26). Mantan Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution dalam keterangan persnya (22/08/26) mengungkapkan kekecawaan yang mendalam.

” Ketidakhadiran satupun perwakilan PT. Sucofindo dengan dalih semua personil sedang dinas luar bukan sekedar kelalaian administratif, itu adalah bentuk ketidakpedulian koorporasi yang sangat arogan dan telah melecehkan institusi Perwakilan Rakyat Daerah, ” ungkap mantan Dandrem 031/WB mulai naik pitam.

” Kearoganan BUMN adalah penghinaan bagi Wakil Rakyat dan masyarakat Melayu Riau. Rimba sekampung kayunya rimbun, tempat bersarang merbah berkicau. Adat Melayu bersendikan santun, jangan dicabar marwahnya Riau, ” ungkapnya dalam sebuah bait pantun.

Lebih lanjut mantan Gubri ini menjelaskan bahwa sebagai bagian dari masyarakat Melayu Riau, sekaligus mantan prajurit yang pernah diberi amanah memimpin teritorial selaku Danrem 031/WB, dirinya merasa terpanggil untuk menyampaikan kebenaran dan menyatakan tidak boleh tinggal diam melihat Institusi negara dilecehkan.

” Ketidakhadiran satupun perwakilan PT. Sucofindo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Provinsi Riau pada Kamis 21 Agustus 2026, bukan sekedar urusan teknis kedinasan. Ini adalah demonstrasi keangkuhan nyata, ” ungkapnya menambahkan.

Baca : Sucofindo Mangkir dari RDP DPRD Riau, Parisman: Tidak Menghargai Kami sebagai Masyarakat Riau

Mantan Gubernur Riau Ini juga mengungkapkan bahwa kejadian tersebut sebagai bentuk arogansi birokrasi korporasi yang secara terang-terangan telah melukai marwah dan harga diri masyarakat Riau. Sebab DPRD Riau bukanlah sekedar gedung tua, lembaga itu merupakan representasi sah dari suara, hak dan kedaulatan seluruh rakyat Riau.

” Ketika sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meraup keuntungan dari perut bumi Lancang Kuning, mengabaikan undangan resmi para Wakil Rakyat, mereka seolah sedang memposisikan diri berada di atas hukum dan kearifan lokal. Maka alasan yang mereka sodorkan itu merupakan alasan yang sangat dangkal, tidak profesional, dan mengada-ada, “ tambah pitam.
 
” Apakah dimata pimpinan PT. Sucofindo lembaga tertinggi perwakilan rakyat di Provinsi Riau ini begitu kerdil, begitu tidak bernilai, sehingga bisa dikesampingkan dengan sebuah memo dinas luar ? Begitu hebat dan eksklusifkah korporasi ini ? ” ujar mantan Dandrem ini mempertanyakan.

Mantan Gubernur Riau Ini juga menjelaskan bahwa agenda RDP yang diinisiasi bersama dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau tersebut mengemban agenda yang sangat krusial yaitu menyangkut hajat hidup, keselamatan dan hak-hak dasar tenaga kerja lokal, khususnya para petugas pemadam kebakaran di lingkungan operasional PHR.

” PT. Sucofindo datang ke Riau sebagai kontraktor yang menjemput rezeki dari tanah kami. Sungguh sebuah ironi memuakkan jika saat diminta pertanggungjawaban atas hak-hak anak tempatan, mereka justru bersembunyi di balik dalih perjalanan dinas. Sikap jumawa ini harus menjadi catatan merah dan perhatian serius bagi Kementerian BUMN. Saya meminta dengan tegas kepada Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi total dan menyeluruh, ” ujarnya menegaskan.

Baca : DPRD Riau Sesalkan Ketidakhadiran PT. Sucofindo Saat Pembahasan Keluhan Pekerja

Diakhir keterangan persnya mantan Dandrem ini juga mengungkapkan, jika pimpinan PT. Sucofindo di wilayah Riau tidak memiliki kepekaan sosial, tidak mampu menghormati kearifan lokal, dan gagal membangun komunikasi yang setara dengan daerah maka, Menteri BUMN harus segera mencopot pimpinannya.

” Saya juga patut menduga, apakah tindakan meremehkan ini sengaja dipelihara, karena mereka mengira masyarakat Melayu Riau itu lemah dan bisa terus diabaikan ? Selama ini masyarakat adat Melayu selalu mengedepankan kesantunan, kelembutan, dan prinsip mengalah demi menjaga harmoni bangsa. Namun, ingat ! Jangan sekali-kali menyalahartikan kelembutan kami sebagai sebuah kelemahan, kepasrahan atau bahkan ketakutan, ” ujarnya bersungut sungut.

Selain itu ia juga mengingatkan untuk tidak membuat masyarakat Riau marah dan jangan dimain-mainkan. Sebab jika harga diri dan kehormatan diinjak-injak oleh keangkuhan korporasi, maka masyarakat Riau juga bisa meradang dan berdiri tegak menuntut keadilan, sama seperti daerah-daerah perjuangan lainnya di Nusantara, ” ujarnya sambil menjelaskan bahwa Riau terbuka bagi siapa saja yang ingin berinvestasi dan membangun kemitraan namun dengan satu syarat mutlak. 

” Hormati tanah ini, hormati Institusinya, dan patuhi lembaga perwakilannya, dan segera tunjukkan itikad baik. Meminta maaf secara terbuka kepada DPRD dan rakyat Riau, serta menyelesaikan kewajiban tanpa kepalsuan, ‘ Pucuk rebung tumbuh di Paya. Patah sebatang di tengah kuala. Jangan disangka Melayu tak berdaya. Kalau diusik amarahnya, bisa-bisa darahnya naik ke kepala, “ sebut kordinator GMKR Riau menutup keterangan persnya.

.

.

.

.