Akibat Keserakahan, Aceh dan Papua Kembali Bergejolak

Membumi.com

Pekanbaru – Lebih lanjut Syaed Lukman mengungkapkan berbagai gesekan persoalan yang sering terjadi diwilayah hutan adat dan tanah ulayat di Provinsi Riau yang semuanya itu bermuara dari pembuat keputusan yang berada di Jakarta.

“ Kami pernah menghitung soal sawit yang 3,8 juta hektar itu, namun semua itu setelah dibagi dengan kementerian keuangan dan lain sebagainya, akhirnya tinggal tidak seberapa lagi, bahkan untuk membenahi jalan rusak pun tidak cukup akibat truk bekingan aparat yang melebihi kapasitas, “ ungkap Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia menjelaskan.

Bicara soal mempersiapkan warisan untuk anak cucu kita, tokoh masyarakat Riau ini justru kembali menyatakan bahwa untuk diri kita sendiri, yaitu generasi yang masih hidup saat ini faktanya masih banyak yang belum mampu membiayai kehidupannya ditengah berbagai beban yang mustinya ditanggung oleh negara.

Baca : Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh Berakhir Ricuh

“ Apalagi kondisi anak cucu kita kedepan, listrik untuk disekolah sekolah pinggiran, masih banyak yang belum mampu bahkan untuk menyalakan komputer sekalipun, lantas bagaimana kondisi anak – anak kita dimasa depan ? “ tanya Syaed Lukman.

Terpisah Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia ini mengungkapkan walaupun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2027 sebesar 5,5 %

Namun kenaikan tersebut tidak sebanding dengan potensi dan sumberdaya alam yang dihasilkan oleh sejumlah daerah penghasil yang selama ini lebih memendam penderitaan sebut Syaed Lukman sambil mengungkapkan bahwa Aceh dan Papua kembali bergejolak salah satunya akibat persoalan ketidakadilan fiskal.

Baca : Total 11 Kantor Pemkab Puncak Papua Tengah Dibakar Massa, 3 Dirusak

“ Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh, pada sabtu kemarin, bergejolak ! belasan kantor Pemerintahan di Papua dibakar massa, semua itu disebabkan oleh keserakahan sistem yang sentralistik yang eksploitasi potensi dan sumberdaya alam yang tidak berkeadilan, “ ungkap Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia menjelaskan.

.

.

.