Kategori: Headlines

Membumi.com

Jakarta – Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan serangkaian pertemuan Komite Ekonomi, Sosial dan Politik PBB yang dimulai dengan Pertemuan ICESCR ke-75 pada tanggal 20 Februari 2024 dan Sidang ICCPR ke-140 pada tanggal 11 Maret 2024.

Dalam press rilesnya, Jaringan Masyarakat Sipil menyadari bahwa kedua komite telah berupaya untuk menyoroti beberapa hal penting catatan dan pelanggaran HAM yang diangkat oleh masyarakat sipil dalam laporan bayangan.

“ Namun, sebagai Organisasi Masyarakat Sipil, kami kecewa dengan tanggapan Pemerintah Indonesia dalam kedua pertemuan tersebut, dan kami menentang semua tindakan mempertahankan diri yang dikatakan Pemerintah Indonesia di hadapan semua komite, masyarakat internasional, pembela HAM, dan semua pihak yang terdampak. “

Lebih lanjut Jaringan Masyarakat Sipil mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Proyek Strategis Nasional (PSN) mereka dalam laporan bayangan pertemuan ICCPR, pemerintah Indonesia sekali lagi membuktikan ketidakmampuannya menangani pelanggaran HAM.

Baca : TII : Satu Dekade Jokowi Terbukti Gagal Memimpin Pemberantasan Korupsi

“ Berdasarkan kaitannya dengan PSN, komite menyoroti beberapa hal penting. Dalam kasus korupsi dimana Pemerintah Indonesia tidak mau mengakui upaya pelemahan KPK sebagai satu-satunya basis dari seluruh kasus korupsi di Indonesia. “

Kasus korupsi di PSN juga telah disampaikan kepada komite dalam briefing di ICESCR.

Dalam isu Hak untuk hidup bagi penghidupan bagi petani dan masyarakat pedesaan, pemerintah gagal mengatasi persoalan nyata hak hidup bagi masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan, yaitu penggusuran lahan, kriminalisasi, dan penangkapan sewenang-wenang.

“ Misalnya saja dalam kasus Bandara Internasional Yogyakarta dimana 20.000 petani dan keluarganya terabaikan dalam rantai perekonomian akibat isu perampasan lahan. “ ungkap Jaringan Masyarakat Sipil.

Terkait persoalan pencemaran, pemerintah juga tidak menunjukkan terbatasnya akses air dan sanitasi di PSN Bromo Tengger. Terlebih lagi, pemerintah tidak memberikan perhatian pada isu polusi udara yang terjadi beberapa bulan terakhir di Jakarta yang disebabkan oleh pabrik-pabrik besar di sekitar kota.

Baca : Jelang Satu Dekade Jokowi, Persoalan HAM Stagnan Tanpa Kemajuan (II)

Jaringan Masyarakat Sipil juga menyinggung permasalahan penggunaan kekerasan yang berlebihan dan pembunuhan di luar proses hukum, pemerintah menyatakan bahwa mereka kini tidak menerapkan impunitas terhadap para eksekutor.

“ Kami sangat menyadari bahwa situasi ini tidak akan terjadi sama sekali. Kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang banyak terjadi pada kasus PSN seperti Proyek Eco-City Rempang dan Nagari Air Bangis. Saat ini warga rempang yang mengalami kriminalisasi dalam proses persidangan dan putusan akan keluar dalam waktu dekat, “ sebut Jaringan Masyarakat Sipil

Setelah melakukan audiensi mengenai Indonesia pada Pertemuan ICESCR ke-75 pada tanggal 20 Februari 2024, Komite ecosoc (ICESCR) telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Rekomendasi ini didasarkan pada beberapa isu utama yang menjadi perhatian komite.

Terkait isu perlindungan pembela HAM, Komite ICESCR merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengapresiasi segala bentuk dan upaya pembela HAM dalam melakukan advokasi dan revisi pasal karet UU ITE.

Pada isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Komite ICESCR memberikan rekomendasi mengenai strategi bisnis nasional yang harus mengutamakan etnis, masyarakat adat, dan komunitas yang terkena dampak langsung pembangunan.

Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan perusahaan telah memenuhi uji Hak Asasi Manusia secara menyeluruh, lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup yang mungkin timbul akibat pembangunan atau usaha yang sedang berlangsung, dan membuat rencana aksi untuk masyarakat dan komunitas yang terkena dampak.

Baca : Simak 6 Rekomendasi KontraS Untuk Pemilu 2024

Soal Hak Masyarakat Adat, Komite ICESCR merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi RUU Masyarakat Adat yang tertunda sepuluh tahun. Selain itu, pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat menjamin hak kepemilikan wilayah bagi masyarakat adat.

Terkait isu penggusuran paksa, Komite ICESCR merekomendasikan pemberian jaminan dan transparansi kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak pembangunan serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggusuran paksa, khususnya dalam pembangunan PSN.

Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia sangat prihatin dengan sikap defensif yang dilakukan pemerintah Indonesia.

“ Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan karena pemerintah gagal memperlihatkan situasi sesungguhnya di negara ini. Pemerintah Indonesia gagal memberikan keterwakilan yang nyata dan menimbulkan kerugian bagi komunitas, korban, dan masyarakat sipil yang mencari keadilan di tingkat internasional. “

Atas dasar tersebut Jaringan Masyarakat Sipil menyatakan Sikapnya sebagai berikut :

1. Kami menentang semua pendekatan defensif, pragmatis, dan politis yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada pertemuan internasional tingkat tinggi.

2. Kami dengan tegas mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengakui permasalahan mendasar pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

3. Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengkaji rekomendasi yang diberikan oleh komite dan mendesak pemerintah untuk memenuhi komitmennya terhadap non-diskriminatif dan kedaulatan rakyat.

Jakarta, 14 Maret 2024.

Organisasi yang menyatakan sikap:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Trend Asia, Agrarian Reform Movement Alliance (AGRA), Sajogyo Institute (SAINS), Forum Asia, Bentala Rakyat Heritage Foundation (PUSAKA)

Source : YLBHI

.

.

Membumi.com

Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan silahturahmi pengurus PWI Pusat ke kantor Kementerian PPPA di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Rabu (20/3).

Dikatakan, kunjungan tersebut adalah simbol kekuatan dan kolaborasi mengingat pers mempunyai peran besar dalam mempromosikan PPPA kepada masyarakat  dan pemangku kepentingan lainnya. Wartawan, tambahnya, bisa mengedukasi mengenai kesetaraan gender di daerah-daerah dan mengatasi diskriminasi dalam masyarakat.

“ Pertemuan ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah kongkrit. Harus ada kolaborasi antara Kementerian PPPA, Dewan Pers dan PWI Pusat. Kita perlu duduk bersama, segera. Salah satunya membicarakan isu perlindungan wartawati secara hukum, ” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat menerima pengurus PWI Pusat di ruang kerjanya.

Turut hadir bersama Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, antara lain Wasekjen PWI Pusat Raja Pane, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan PWI Pusat Rita Sri Hastuti, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Henny Murniati dan Ketua Bidang Kesra dan Kemitraan Muhammad Sarwani.

Baca : Menteri PPPA Ajak Semua Pihak Perjuangkan Hak Perempuan

Sementara Menteri PPPA Bintang Puspayoga didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Rini Handayani, SE.MM, Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, Asisten Deputi Pemenuhan Hak  Sipil, Informasi, dan  Partisipasi Anak Rr. Endah Sri Rejeki, S.E, M. IDEA, Ph.D dan Kepala Biro Hukum dan Humas Iche Margareth Robin, SH, MH.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga tampak antusias saat mendengarkan program kerja PWI Pusat yang disampaikan ketua umumnya Hendry C Bangun, apalagi ketika menyinggung soal implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Saat menjadi Wakil Ketua Dewan Pers, beberapa tahun lalu, Hendry Bangun adalah salah seorang yang membidani Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. 

Saat ini, ujar Hendry Bangun, masih perlu dilakukan sosialisasi mengenai PPRA agar wartawan memiliki empati serta menjalankan Kode Etik Jurnalistik dengan baik saat meliput kasus anak.

Baca : Menteri PPPA : Sinergi Organisasi Perempuan, Perjuangkan Kesetaraan Gender

Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga mengapresiasi kebijakan PWI Pusat. Karena untuk pertama kali menetapkan adanya bidang pemberdayaan perempuan dalam organisasi PWI Pusat.

Kementerian PPPA-PWI Pusat sepakat untuk terus memperjuangkan penghapusan stigma, pelecehan bahwa perempuan lemah, tidak berhak menjadi pemimpin dan sebagainya. 

Bahkan, ujar Menteri PPPA, nelayan perempuan masih kesulitan mendapatkan Kartu Nelayan. “ Di Papua Barat, nelayan perempuan juga ke laut. Mencari ikan. Sama dengan laki-laki, ” tambahnya.

Saat sedang asyik berdiskusi, Menteri PPPA tiba-tiba mengajukan pertanyaan, ” Apakah mungkin PWI bisa membantu Kementerian PPPA dalam mengatasi masalah diskriminasi terhadap perempuan ? ”

Menteri Bintang Puspayoga bercerita beberapa waktu lalu, dia mengunjungi sebuah pabrik di kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Dia mengaku sangat terkesan dengan kebijakan manajemen pabrik itu karena tidak saja menyediakan Ruang Aman untuk Perempuan di lingkungan kerjanya, tapi juga memberikan upah di atas UMR kepada pekerja perempuan. 

Baca : Menteri PPPA: Penting Melibatkan Perempuan untuk Kesetaraan Gender

Alasannya, perempuan lebih teliti dibandingkan pekerja laki-laki sehingga kinerjanya juga lebih baik. “ Apakah hal-hal positif itu bisa diberitakan lebih banyak di media? Agar diskriminasi terhadap pekerja perempuan bisa diatasi ? ”

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun langsung menjawab sangat bisa karena PWI tidak saja bekerja untuk urusannya sendiri, tapi juga aktif memberikan solusi atas persoalan-persoalan bangsa, di antaranya dengan membantu melakukan sosialisasi terhadap isu-isu penting PPPA. ***

Source : PWI Pusat

.

.

.