Brasilia (6/10/23) – Indonesia akan menjadi tuan rumah edisi ke-9 dari seminar Sustainable Mobility : Bioethanol Talks, yang pertama kali diadakan sejak kontribusi bahan bakar nabati terhadap transisi energi mendapatkan momentum dengan diluncurkannya Aliansi Global untuk Bahan Bakar Nabati dalam kerangka kerja G20.
Acara ini akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober, mempertemukan para ahli dari Brasil, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya untuk mendiskusikan cara-cara dekarbonisasi matriks transportasi dengan menggunakan bahan bakar nabati.
Acara ini dipromosikan oleh Asosiasi Tebu Brasil dan Industri Bioenergi (Unica), Cluster Bioetanol Brazil (APLA), dan Kementerian Luar Negeri Brasil, yang bekerja sama dengan Badan Promosi Perdagangan dan Investasi (ApexBrasil).
“Bioethanol Talks adalah kesempatan unik bagi kami untuk bertukar pengalaman, mendiskusikan keberhasilan dan tantangan, mengubah dan mengadaptasi rute teknologi untuk maju dalam dekarbonisasi dari matriks transportasi, yang bertanggung jawab atas hampir 25% emisi gas rumah kaca,” kata Presiden Unica, Evandro Gussi.
Acara ini akan dibuka oleh Menteri Luar Negeri Brasil, Duta Besar Mauro Vieira. Debat teknis dibagi menjadi empat panel tematik: kebijakan publik; bioetanol di Asia Tenggara; penggunaan bioetanol dan industri otomotif; dan solusi teknologi untuk dekarbonisasi.
Di Indonesia, pencampuran bioetanol dalam bensin merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas energi terbarukan. Pada bulan Juni tahun ini, perusahaan energi negara mengumumkan dimulainya penjualan bensin dengan 5% bioetanol, yang diproduksi dari tebu, di dua kota – Jakarta dan Surabaya (di pulau Jawa).
Pemerintah telah menyatakan niatnya untuk meningkatkan campuran bioetanol dalam bensin secara bertahap. Implementasi mandat pencampuran E10 secara nasional akan membutuhkan sekitar 890 juta liter bioetanol per tahun – negara ini menargetkan untuk memproduksi 1,2 miliar liter bioetanol tebu pada tahun 2030.
“Indonesia memiliki potensi yang produktif untuk meningkatkan industri bahan bakar nabati, dan kami dapat berkontribusi dengan berbagi solusi untuk agroindustri tebu, seperti yang telah dicontohkan melalui kemitraan kami dengan India,” kata Flávio Castellari, Direktur Eksekutif dari APLA.
Castellari menjelaskan bahwa di negara-negara Asia, dan juga di belahan dunia lainnya, terdapat berbagai tantangan untuk memperluas pencampuran bioetanol dalam bensin di tingkat nasional, seperti infrastruktur, biaya, ketersediaan produk, dan masalah regulasi. Semua topik ini akan dibahas di Bioethanol Talks: Indonesia.
Acara ini mempertemukan para ahli dari Brasil untuk menawarkan kerja sama dan mentransfer pengetahuan yang terakumulasi selama lebih dari 40 tahun dalam penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar berskala besar di Brasil.
Sekitar Dunia
Seminar Ethanol Talks dimulai pada tahun 2020 di Asia. Edisi-edisi seminar tersebut telah diadakan di New Delhi (India), Bangkok (Thailand) dan Islamabad (Pakistan). Mereka kemudian berpindah ke Amerika Latin, di mana seminar tersebut diadakan di Argentina, Kosta Rika dan Guatemala.
Acara ini mempertemukan para ahli dari Brasil untuk menawarkan kerja sama dan mentransfer pengetahuan yang terakumulasi selama lebih dari 40 tahun dalam penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar berskala besar di Brasil.
Di India, kemitraan ini berkontribusi pada kemajuan program bioetanol India, yang meningkatkan campuran dari 1,5% di 2014 menjadi 12% saat ini, dengan tujuan mencapai 20% pada tahun 2025.
Saat ini, lebih dari 70 negara di seluruh dunia telah memiliki mandat yang menetapkan tingkat pencampuran bioetanol dalam bensin. Bahan bakar nabati memiliki salah satu jejak carbon terendah yang berpotensi mengurangi jejak tersebut hingga 90% jika dibandingkan dengan bensin.
Di Brasil, sejak mobil berbahan bakar fleksibel diluncurkan pada tahun 2003, penggunaan bioetanol telah mencegah emisi lebih dari 630 juta ton CO2. Selain bioetanol terhidrasi (E100), campuran wajib bioetanol dalam bensin di negara ini adalah 27% dan akan dinaikkan menjadi 30% pada akhir tahun.
Dok. Kegiatan operasi rig PT Pertamina Hulu Rokan di lapangan minyak WK Rokan / PHR
Membumi.com
Rokan Hilir (02/12/24) – Kolaborasi Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan EMP Energi Gandewa, anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk., berhasil mendongkrak produksi minyak di Lapangan Menggala South secara signifikan.
Dua sumur pengembangan terbaru, MESO#16 dan MESO#17, yang mulai berproduksi pada 22 dan 29 November 2024, berhasil mengalirkan minyak hingga 3938 barel per hari.
Jumlah ini menjadikan kenaikan total produksi lapangan sebesar 12 kali lipat dari produksi sebelumnya. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan konsep unitisasi, di mana kedua perusahaan bekerja sama dalam mengelola lapangan yang secara geologis terhubung meski berada di wilayah kerja berbeda.
Kepala SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, mengapresiasi pencapaian ini. Menurutnya, konsep unitisasi yang diterapkan di Lapangan Menggala South merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia.
“Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memaksimalkan potensi cadangan. Kami menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kolaborasi yang baik antara PHR WK Rokan dan EMP Gandewa” jelas Rikky.
Pencapaian ini merupakan hasil dari evaluasi mendalam dan inovasi teknologi yang dilakukan PHR. Dengan memanfaatkan data seismik 3D yang diproses ulang menggunakan teknologi terbaru, tim geosains PHR berhasil mengidentifikasi potensi cadangan minyak yang sebelumnya belum tergarap secara optimal.
Sementara itu, EVP Upstream Business PHR, Andre Wijanarko mengatakan “Keberhasilan ini membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang kuat dan pemanfaatan teknologi yang tepat, kita mampu meningkatkan produksi minyak di lapangan-lapangan yang sudah mature sekalipun.”
Direktur Asset I Energi Mega Persada , Kelik Rudi Suharya menyatakan rasa syukurnya atas keberhasilan kolaborasi ini. “Kami sangat bangga dapat berkontribusi dalam meningkatkan produksi minyak nasional melalui kerja sama dengan PHR,” ujarnya. Kelik berharap hasil pengeboran sumur pertama ini bisa membawa semangat dan menularkan kesuksesan di lapangan-lapangan lainnya, baik di WK Siak maupun WK Rokan.
Lapangan Menggala South pertama kali ditemukan dan mulai berproduksi pada tahun 1973. Lapangan ini merupakan lapangan unitisasi yang terletak pada dua area konsesi milik PT Pertamina Hulu Rokan (Blok Rokan) dan PT Energi Mega Persada Gandewa (Blok Siak).
Selama beberapa dekade, lapangan ini terus dikembangkan hingga tahun 2009. Namun, setelah itu, tidak ada lagi aktivitas pengeboran baru hingga tahun 2024. Melalui kolaborasi PHR dan PT EMP Gandewa serta penerapan teknologi terbaru yang tepat, Lapangan Menggala South kini kembali menunjukkan potensi produksinya yang besar untuk semakin mendongkrak pencapaian produksi minyak Nasional.
Tentang PHR WK ROKAN
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018.
Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.
Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations).
WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Pekanbaru – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kembali membuka peluang magang kerja bagi putra/putri asli Riau lulusan S1, D4, atau D3. Pendaftaran program Magang Kerja PHR Angkatan (batch) ke-6 dibuka pada 2-8 Desember 2024. PHR menerima 80 magang kerja yang akan ditempatkan di Riau (70 orang) dan Jakarta (10 orang).
Corporate Secretary PHR Rudi Arrifianto menjelaskan, program yang berjalan sejak 2022 ini memiliki segudang manfaat bagi para peserta. Khususnya, bagi mereka yang baru lulus dan bersiap mengenal dunia kerja. Selama enam bulan, para peserta akan mendapat kesempatan mengasah keterampilan sehingga meningkatkan daya saing saat berada di dunia kerja nyata.
“Peserta mendapat bekal berharga agar memiliki daya saing tinggi di dunia kerja,” ujar Rudi.
Masih menurut Rudi, program ini terbuka bagi seluruh putra dan putri asal Riau. Bagi mereka yang lolos rangkaian seleksi, akan menjalani program magang di Riau dan Jakarta sesuai dengan formasi pilihan masing-masing peserta. Rudi mengingatkan, agar para calon peserta menyiapkan diri dengan baik karena peserta yang mendaftar cukup banyak.
Program magang kerja PHR sudah berlangsung sejak 2022. Tercatat sudah 500 putra putri Riau mengikuti magang kerja. Setelah menyelesaikan program magang, mereka pun langsung berkompetisi di dunia kerja. Tidak hanya bekerja di PHR, namun ada yang langsung diterima bekerja di berbagai perusahaan lainnya. Ada juga yang melanjutkan studi S2 dan wirausaha.
“Mereka yang lolos seleksi magang memiliki nilai tambah. Pertama menyisihkan ribuan kandidat peserta magang. Kedua, menjalani program magang secara intens dengan para mentor berpengalaman,” jelas Rudi.
Pesertanya juga berasal dari berbagai jurusan. Setidaknya ada 100 jurusan asal peserta magang dari 5 batch yang sudah berjalan. Seperti Teknik, Hukum, Komunikasi, Manajemen, Hubungan Internasional, Kesehatan, Desain, Ekonomi dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Meski demikian, jurusan teknik masih menjadi yang paling dominan dari seluruh peserta magang.
Untuk persyaratan penempatan magang di Provinsi Riau, calon peserta wajib memiliki keterangan lahir atau berdomisili atau asal perguruan tinggi dari Riau. Sementara calon peserta penempatan magang di Jakarta, terbuka untuk umum dan bisa berasal dari perguruan tinggi serta domisili seluruh Indonesia.
Para calon peserta magang dapat berasal dari lulusan S1, D4, dan D3 dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 dan tentunya belum bekerja. Perguruan tinggi asal pun minimal memiliki akreditasi B atau baik sekali. Peserta yang lolos nanti akan ditempatkan di seluruh Wilayah Kerja (WK) Rokan, sesuai Lokasi pilihan magang.
Proses pendaftaran dibuka pada 2-8 Desember 2024, dan mendaftar di laman https://magangphr.id. Tahapan seleksi berlangsung dari 9-27 Desember 2024 meliputi seleksi administrasi, tes TPA (online), wawancara dan finalisasi peserta sebelim akhirnya dijadwalkan medical checkup pada 8-9 Januari 2025.
Peserta magang yang lulus seleksi akan melaksanakan onboarding dan orientasi, sebelum akhirnya pada 20 Februari 2025 program magang Angkatan ke-6 dimulai, ditandai dengan pengiriman peserta magang ke para mentor. Para peserta Magang Kerja PHR akan mendapat benefit uang saku, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan sertifikat.
Jakarta – Kementerian Perindustrian menindaklanjuti proposal rencana investasi baru Apple di Indonesia. Rencananya Apple akan berinvestasi sebesar USD100 juta atau sekitar Rp1,58 triliun (kurs Rp15.800) di Indonesia selama dua tahun.
Kementerian Perindustrian kemudian membahas proposal yang diterima pada 19 November 2024 tersebut. “Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Kementerian Perindustrian dalam mengkaji isi proposal yang disampaikan oleh Apple tersebut,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif ketika di Kementerian Perindustrian, Kamis (21/11).
Secara singkat, Jubir Kemenperin memaparkan isi proposal yang disampaikan oleh Apple meliputi rencana investasi selama dua tahun dengan nilai USD100 juta, termasuk di dalamnya Pembangunan development center, Pembangunan Apple Academy di Bali dan Jakarta, serta pembangunan pabrik komponen mesh Airpod Max.
Febri menjelaskan, Kemenperin mempertimbangkan apakah nilai investasi Apple sebesar USD100 juta ini berkeadilan bagi Indonesia jika dibandingkan nilai investasi Apple di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand. “Kami berpendapat bahwa tidak fair juga disebut-sebut menaikkan investasi hingga 10 kali lipat. Seharusnya kita melihat apakah nilai USD100 juta tersebut berkeadilan atau tidak bagi Indonesia, dibandingkan dengan negara tujuan investasi Apple lainnya seperti India, Vietnam, dan Thailand,” tegasnya.
Kemenperin juga menimbang apakah nominal rencana investasi tersebut berkeadilan terhadap investasi para produsen produk handphone, komputer, dan tablet (HKT) lain di Indonesia.
“Seperti yang kita tahu, bukan hanya Apple yang berinvestasi memanfaatkan pasar domestik. Kita sedang menilai apakah nilai tersebut berkeadilan dan sesuai dengan target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan banyak menyerap tenaga kerja. Begitu juga harapan Kemenperin untuk investasi ini,” jelas Jubir Kemenperin.
Ia menambahkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghendaki Apple untuk mulai bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk mengintegrasikannya dengan Global Value Chain (GVC) Apple. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi sektor industri manufaktur di tanah air, termasuk menyerap tenaga kerja pada industri yang masuk dalam GVC Apple.
Febri menekankan bahwa Kemenperin mencatat masih ada komitmen investasi Apple pada proposal periode 2020-2023 sebesar Rp271 Miliar yang belum direalisasikan. Hal tersebut yang membuat Kemenperin belum mengeluarkan sertifikasi TKDN dan izin impor untuk iPhone 16 series. “Sehingga kami berharap Apple menaati regulasi di Indonesia dengan tetap merealisasikan sisa investasi tersebut,” ucapnya.
Selanjutnya, Febri menyampaikan Kemenperin berencana mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, terutama pada skema investasi. Perubahan ini berdasarkan pertimbangan Kemenperin tentang perubahan struktur industri HKT di Indonesia dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.