Dengan adanya gugatannya tersebut membuka ruang advokasi publik kembali
Mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas
“ Demokrasi Indonesia sedang berjalan mundur secara cepat. Langkah mundur itu serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM di Tanah Air. "
Pada prinsipnya putusan Prapid sifatnya menguji prosedur penetapan tersangka Hiariej dan Helmut oleh KPK, apakah sudah sesuai prosedur apa tidak !?
Polri juga telah mengantisipasi pengamanan distribusi logistik untuk daerah 3T
" ini akan menjadi legitimasi praktik penyalahgunaan wewenang pejabat publik "
#SalahPilihSusahPulih, ”
terdapat transaksi janggal dengan nilai total sebesar Rp 51 Triliun yang dilakukan oleh 100 caleg.
pentingnya penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025 – 2045 sebagai titik tolak orkestrasi potensi daerah
mayoritas partai politik peserta pemilu menyampaikan dokumen perbaikan LADK pada hari Jumat, 12 Januari 2024.
