Warga minta Pemerintah Pusat Segera Bantu Biaya Pengendalian Banjir Pekanbaru
” Kami berharap agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau perduli dengan kondisi yang sulit ini, sebab persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak ! “
Pekanbaru – Memasuki musim penghujan, hari ini (6/9/23) Kota Pekanbaru kembali digenangi derasnya intensitas hujan, bahkan disejumlah titik tinggi debit air sudah lebih 1 meter. Dari pantauan awak media, mulai dari pagi hari intensitas hujan sedang semakin lebat hingga siang hari.
Daerah Pemukiman padat penduduk sekitar jalan Riau, Simpang Tiga, Kaharudin Nasution mulai meluap hingga mencapai 1 meter. Dari pantauan grup WhatsApp Forum Pekanbaru Bicara juga terlihat sejumlah postingan video warga yang memperlihatkan deras dan tingginya debit air hingga lebih 1 meter ( setinggi dada orang dewasa ).
Dalam konfirmasinya setelah melihat video warga yang berteriak histeris meminta tolong kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, Pj. Walikota Muflihun mengatakan, ” sungai – sungai sudah meluap. Segera turun bersama OPD terkait untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir, ” ungkapnya singkat ba’da zuhur.
” Sungai – sungai sudah meluap. Segera turun bersama OPD terkait untuk mengevakuasi Warga yang terdampak banjir. “
Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun
Zarman Candra yang juga kami konfirmasi berharap agar intensitas hujan segera reda, ” kita do’akan semoga kondisi segera normal sehingga aktifitas masyarakat kembali seperti sedia kala. ” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru sore ba’da ashar.
Ditanya soal ungkapan miring sejumlah warga dibeberapa media sosial, Zarman Chanda mengatakan bahwa saat ini BPBD Pekanbaru bersama Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun dan Forkopimda (TNI POLRI) masih siaga dilapangan, membantu warga, serta mengawasi dan meninjau dilapangan.
Biaya Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru
Sebagaimana data sudah diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution kepada kami pada tahun 2022 yang lalu, yaitu mengenai hasil kajian Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru ditahun 2020 per kecamatan, terungkap Kota Pekanbaru membutuhkan biaya Ratusan Milyar agar persoalan banjir dapat teratasi.
Berikut biaya per Kecamatan yang berhasil kami rangkum :
Bina Widya Rp. 43.821.631.166,67, Kecamatan Bukit Raya Rp. 12.692.368.916,67 – Kecamatan Kulim Rp. 7 .284.799.000,00 – Kecamatan Lima Puluh Rp. 9 .568.386.000,00 – Kecamatan Marpoyan Damai Rp. 21.846.573.733,33 – Kecamatan Payung Sekaki Rp. 53.164.977.750,00 – Kecamatan Pekanbaru Kota Rp. 5 .254.488.000,00 – Kecamatan Rumbai Rp. 163.288.622.083,33 – Kecamatan Rumbai Timur Rp. 94.627.543.500,00 – Kecamatan Sail Rp. 7.577.500.000,00 – Kecamatan Senapelan Rp. 651.202.500,00 – Kecamatan Sukajadi Rp. 697.074.000,00 – Kecamatan Tenayan Raya Rp. 12.566.188.333,33 dan Kecamatan Tuah Madani Rp. 19.066.495.416,67.
Dari pantauan awak media, besarnya biaya penanggulangan banjir tersebut sudah diangsur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ditengah keterbatasan kondisi keuangan pasca berakhirnya kepemimpinan Walikota Pekanbaru sebelumnya Firdaus ST MT yang menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) dan tunda bayar.
” Kami berharap agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau perduli dengan kondisi yang sulit ini, persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak ! “
Warga pekanbaru
” Kami berharap agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau perduli kondisi yang sulit ini, sebab persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak !, ” ungkap salah seorang warga Kota Pekanbaru yang tidak ingin namanya disebut.
Warga tersebut juga meminta agar Pemerintah Kota Pekanbaru beserta jajaran agar mampu melobby Pemerintah pusat untuk membantu persoalan biaya pengendalian banjir Kota Pekanbaru yang sangat besar tersebut, sambil mengungkapkan berita yang dipublish oleh CNBC Indonesia pada (3/8/23) mengenai statement Menteri Keuangan Sri Mulyani soal ” Sisa Belanja APBN 2023 Rp1.836 T, Buat Apa Nih? “
Fitra Riau menilai, situasi ini menunjukkan pula DPRD Riau tidak bekerja dengan baik dalam menjalankan fungsinya (Budgeting). Seharusnya anggaran-anggaran seperti ini harus di tolak jangan sampai lolos dalam APBD 2022. “Kami sangat mendukung jika DPRD bersama Gubernur mengevaluasi membatalkan anggaran tersebut pada momentum perubahan APBD,” Saran Manager Advokasi dan Jaringan FITRA Riau
Dalam rilis tersebut juga disebutkan bahwa FITRA Riau berharap agar Lembaga Vertikal Penerima Hibah tidak lagi membebankan anggaran APBD Riau untuk kegiatan – kegiatan infrastruktur yang bukan prioritas. Mari kita kembalikan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah
Jakarta – Dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan semakin terhubung, batasan geografis bukan lagi halangan bagi pengusaha untuk memperluas jangkauan pasarnya. Namun, tantangan pembayaran lintas negara sering kali menjadi batu sandungan, terutama bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan individu yang ingin mengakses pasar internasional.
Bayarkilat.id hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini, menawarkan solusi pembayaran internasional yang aman, mudah, dan transparan, sehingga membuka peluang bagi pengusaha Indonesia untuk berkembang di pasar global.
Dikelola oleh PT Bayarkilat Apps Indonesia, Bayarkilat.id telah mendapatkan pengesahan resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan SK: AHU-0035252.AH.01.01.Tahun 2024. Keabsahan hukum ini menjadi jaminan bahwa platform tersebut beroperasi dengan standar legalitas yang ketat, memberikan rasa aman bagi para pengguna.
Sebagai anak perusahaan dari PT Swarna Prima Sedaya, Bayarkilat.id tidak hanya menawarkan teknologi canggih, tetapi juga didukung oleh pengalaman dan keahlian yang telah teruji di industri bisnis.
Platform ini menjadi alat penting bagi pengusaha yang ingin menjangkau konsumen di luar negeri, baik untuk produk fisik maupun digital. Bayarkilat.id memungkinkan transaksi yang efisien, memberikan kemudahan akses ke pasar internasional tanpa dibebani oleh proses yang berbelit-belit.
Dengan biaya transaksi yang transparan dan tanpa biaya tersembunyi, platform ini membantu pengusaha mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.
Reza Renaldi Hardiansyah, salah satu pendiri Bayarkilat.id, menekankan pentingnya peran platform ini bagi pelaku UKM dan pengusaha Indonesia yang ingin memperluas sayap bisnis mereka. “Kami melihat potensi besar di kalangan pengusaha lokal untuk bersaing di kancah internasional. Bayarkilat.id hadir untuk menjembatani mereka dengan pasar global, menyediakan layanan pembayaran lintas negara yang cepat dan aman,” ujarnya.
Dalam operasinya, Bayarkilat.id terus mengembangkan fitur-fitur yang relevan untuk kebutuhan pasar yang dinamis. Layanan pelanggan yang responsif dan tersedia 24 jam menjadi salah satu kekuatan utama, memastikan setiap kendala dan pertanyaan pengguna dapat diatasi dengan cepat.
Selain itu, Bayarkilat.id tidak hanya berhenti pada layanan pembayaran. Platform ini berencana untuk terus memperluas jangkauan layanan ke berbagai platform internasional lainnya, memastikan pengusaha Indonesia memiliki alat yang tepat untuk meraih kesuksesan di pasar global.
Bagi pengusaha yang selama ini kesulitan melakukan pembayaran internasional, Bayarkilat.id menjadi solusi yang inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi yang aman dan proses transaksi yang sederhana, platform ini memberi kesempatan kepada pelaku bisnis lokal untuk bersaing dengan perusahaan global tanpa hambatan.
Bayarkilat.id tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga menjadi mitra bisnis yang mendukung pertumbuhan usaha.
Dengan komitmen untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan, Bayarkilat.id siap menjadi pilar penting bagi pengusaha Indonesia yang ingin menjelajahi peluang-peluang baru di pasar internasional. Platform ini menunjukkan bahwa dengan teknologi yang tepat, setiap pengusaha, baik besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan di dunia global yang semakin kompetitif.
Pekanbaru (05/09/24) – Setelah tahun lalu sukses dilaksanakan, kali ini Pekanbaru Drum Marching Championship ke-2 kembali dilaksanakan besok (06/10/24) di Gelanggang Olah Raga Tribuana Pekanbaru.
Dalam keterangan persnya, Fari Suradji selaku penasehat Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Provinsi Riau yang kami temui sambil memantau persiapan gelar acara PDMC ke-2 di GOR Tribuana mengatakan,
” Alhamdulilah kami sangat bangga, anak – anak yang terhimpun dari berbagai sekolah dipekanbaru sangat antusias, adapun acara ini dilaksanakan dalam rangka kaderisasi sebagai atlet drum band yang terhimpun dalam wadah PDBI Provinsi Riau., ” sebut Penasehat PDBI Riau ini.
Lebih lanjut Fari Suradji mengingatkan, bahwa dari Cabang olah raga drum band, atlet dari Riau sudah masuk pernah berkompetisi di level internasional (tahun 2022) yang mana atlet Riau berhasil merebut mendali emas yang diwakili oleh Bahana Cendana Kartika (BCK).
Kak Butet selaku Ketua Drum Marching Ethernity (DME) yang sedang memimpin gladi bersih acara Pekanbaru Drum Marching Championship ke-2 (05/10/24) dalam keterangan persnya sambil terharu mengungkapkan,
” Walaupun acara ini dipersiapkan dengan biaya yang seadanya, alhamdulilah saat ini sudah terdapat beberapa sponsor yang ikut membantu, diantaranya, President University, Adzkia, Kopi Luak, Ichitan Dang Merdu Production dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau, ” sebut Butet.
Lebih lanjut Kak Butet mengungkapkan bahwa dalam event tahunan ini panitia sudah mempersiapkan 16 medali untuk 4 kategori, diantaranya mayoret, gitapati, musik dan general effect yang akan memperebutkan medali emas, perak, perunggu dan silver.
” Saya berharap acara ini bisa merangsang kreativitas generasi muda yang saat ini cenderung malas gerak (mager) akibat kecanduan gadget, dan untuk para orang tua saya harap dapat mengarahkan anak – anaknya untuk berkegiatan yang positif seperti olah raga drum band ini, ” ungkap kak butet yang sudah 33 tahun melatih drum band.
Diakhir keterangan persnya Fari Suradji selaku Dewan Pembina DME berharap, dengan adanya regenerasi di cabor drum band, generasi muda di Provinsi Riau mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk bisa mengukir prestasi diberbagai kejuaraan baik lokal, nasional maupun internasional.
” Kedepan akan ada Sumatera On Stage (SOS) yang rencananya akan digelar akhir tahun 2024 ini, dan kita siap untuk itu ! Insyallah, mohon do’a restu dari semuanya, terima kasih, ” tutup Fari Suradji mengakhiri keterangan persnya.
Jakarta (1/10/24) – Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta menerima kunjungan Greenpeace Indonesia di kantor KPUD Jakarta. Tujuan kunjungan ini antara lain untuk memberikan masukan agar isu krisis dan ketahanan iklim menjadi agenda dalam kampanye Pilkada Jakarta.
“Kunjungan kami kali ini untuk mendiskusikan bagaimana Jakarta akan dibangun di masa mendatang, khususnya bagaimana membangun ketahanan iklim dan pemulihan lingkungan,” ujar Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia. Cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi dan berdampak semakin buruk, tidak terkecuali untuk Jakarta. Menurut data BAPPENAS, kerugian akibat krisis iklim diperkirakan mencapai 544 T sepanjang 2020-2024.
“Cagub dan cawagub yang nantinya akan memimpin DKJ perlu memperhatikan persoalan ini. Greenpeace Indonesia menilai bahwa isu krisis iklim perlu menjadi topik debat yang secara resmi akan diselenggarakan oleh KPUD Jakarta” tambahnya.
Beberapa contoh dampak krisis iklim yang dirasakan warga Jakarta antara lain polusi udara dan penurunan muka air tanah. Kualitas udara di Jakarta kerap berada dalam kategori buruk atau tidak sehat berdasarkan Air Quality Index. Penurunan muka air tanah sebesar rata-rata 5 cm/tahun, diperparah dengan kenaikan muka air laut sebanyak 0,8 cm – 1,2 cm/tahun dan berujung pada tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu.
Selain itu, 14% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut. Menurut riset Greenpeace Indonesia, masyarakat miskin adalah kelompok yang paling terdampak krisis iklim di Jakarta.
Berbicara dampak krisis iklim, bukan hanya bicara bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, namun, juga dampaknya terhadap sektor ekonomi dan kesehatan. Sebagai contoh, nelayan ikan dan kerang yang berkurang jauh pendapatannya, pemukiman yang terus tergerus akibat banjir rob di wilayah utara Jakarta, serta gangguan kesehatan yang disebabkan buruknya kualitas udara.
Penanganan dampak krisis iklim pernah dituangkan pada sejumlah regulasi dan strategi di tingkat DKI Jakarta. Di tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menyusun Jakarta Resilience Strategy, sayangnya hal ini tidak pernah diejawantahkan menjadi regulasi. Lalu ada Peraturan Gubernur 90 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah. Tetapi implementasi dari Peraturan Gubernur ini masih belum terlihat secara nyata.
Pemimpin Jakarta yang akan datang perlu memikirkan strategi penanganan dampak krisis iklim secara komprehensif, terutama di tahun pertama ketika menjabat karena Jakarta tak lagi menjadi ibukota. Kepala Daerah Khusus Jakarta akan mendapatkan sorotan publik terkait tentang bagaimana sebuah kota global dikelola, termasuk dalam penanganan krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang terjadi di dalamnya.
“Maka menjadi penting, isu ini dibawa menjadi salah satu topik debat di debat kandidat yang akan diselenggarakan oleh KPUD Jakarta” ucap Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Perkotaan. “Kita akan memahami dan mengetahui bagaimana komitmen para cagub dan cawagub terhadap isu ketahanan iklim di debat tersebut,” ungkapnya.
Sementara komisioner KPU Daerah Jakarta Astri Megatari menyatakan akan ada tiga debat resmi yang diselenggarakan oleh KPUD Jakarta. Debat pertama bertema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global, debat kedua tentang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, tantangan menurunnya kelas menengah, dan akses pelayanan publik yang inklusif.
Debat ketiga akan mengusung tema lingkungan dan tata kota, dengan pembahasan mencakup isu-isu ketersediaan air bersih, kualitas udara, kemacetan, dan kenaikan muka air laut, serta penanganan limbah dan sampah.
KPUD Jakarta menyambut baik masukan dari Greenpeace Indonesia dan bersepakat bahwa isu ketahanan iklim merupakan isu yang penting secara elektoral, sehingga perlu menjadi isu yang dibicarakan di ruang publik, meskipun bukan termasuk isu yang populer.
KPUD Jakarta juga siap menerima kerjasama dan masukan berupa data konkret yang detail, maupun kerjasama lainnya, sebagai acuan mereka dalam memformulasikan kategori pertanyaan pada debat kandidat nanti.
Penelitian Greenpeace Indonesia, Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan dapat diakses disini