Jakarta (16/08/24) – Pidato kenegaraan hari ini merupakan pidato terakhir Presiden Joko Widodo di masa jabatan 2019-2024. Dalam pidatonya kali ini ada sejumlah topik yang menjadi sorotan Greenpeace Indonesia yaitu ekonomi, kesehatan, pengelolaan SDA dan transisi energi, serta pengesahan undang-undang problematik seperti UU Cipta Kerja.
Dari pidato yang disampaikan, Greenpeace menilai bahwa paradigma pembangunan ekonomi berbasis pertumbuhan masih sangat ditonjolkan, dengan berbagai klaim keberhasilan, tanpa menyebutkan dampak-dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang juga dihasilkan.
Selama 10 tahun menjalankan pemerintahan, Jokowi mengabaikan Nawacita yang menjadi janji politiknya.
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang terjaga di angka 5%, serta penurunan kemiskinan ekstrem. Faktanya, dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi (2014-2024), rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,2%. Pencapaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata per kuartal era awal reformasi (2000) hingga 2014 yakni 5,34%.
Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 10 tahun pemerintahan Jokowi bahkan hampir selalu meleset dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut pengamatan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, meskipun perekonomian Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan masa kepemimpinan Presiden Megawati, PDB tumbuh relatif lebih rendah dibandingkan masa pemerintahan Presiden SBY pada kedua periode tersebut.
Rata-rata pertumbuhan PDB pada periode pertama Presiden Jokowi adalah sekitar 5,03% (yoy) dan 5,18% (yoy) pada periode kedua (tidak termasuk periode Covid-19.
Selain itu badai PHK merajalela. Total ada 100.000 pekerja terkena badai PHK di 6 bulan pertama 2024. Angka kemiskinan ekstrem memang menurun, tetapi masih jauh dari target ambisius pemerintah yakni 0% pada 2024. Angka kelas menengah merosot berdasarkan data BPS.
Menengok data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah oleh Bank Mandiri dalam Daily Economic and Market (Juli 2024), proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia pada 2023 tinggal 17,44 persen. Jumlah ini anjlok dari proporsi pada 2019 yang mencapai 21,45 persen.
Sementara di sektor kesehatan, klaim Presiden Jokowi terhadap upaya penurunan angka stunting di Indonesia masih jauh dari target. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5 persen, hanya turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6 persen.
Padahal, target penurunan stunting di 2024 adalah 14 persen. Angka stunting di Tanah Papua yang seluruhnya jauh di atas angka nasional adalah fakta yang ironis, di tengah keberlimpahan kekayaan alamnya.
Hal lain yang masuk ke dalam sorotan Greenpeace adalah pengelolaan sumber daya alam melalui hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ekonomi di industri nikel, tembaga dan lain-lain, masa depan ekonomi hijau dan transisi energi yang berkeadilan.
Proyek hilirisasi menyisakan banyak masalah antara lain kerusakan lingkungan, kemiskinan masyarakat lokal, serta kerugian negara. Hilirisasi nikel di Morowali dan Halmahera Tengah memang berimplikasi pada pertumbuhan PDRB daerah, tetapi pertumbuhannya tidak berkelanjutan serta memiliki dampak kesehatan yang signifikan bagi masyarakat sekitar.
Operasi industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara hanya menghasilkan PDB positif sebesar USD4 miliar (Rp62,8 triliun) sampai tahun ke-5 atau selama tahap konstruksi, kemudian menurun setelah dampak lingkungan hidup dan kesehatan mulai memperlihatkan efek negatifnya terhadap total output perekonomian.
Implikasi industri pengolahan nikel terhadap sektor pertanian dan perikanan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara cenderung negatif dalam skenario Business as Usual (BAU). Industri nikel dapat menghasilkan kerugian nilai tambah ekonomi lebih dari USD387,10 juta (Rp6 triliun) dalam 15 tahun bagi sektor pertanian dan perikanan.
Skenario beroperasinya industri nikel saat ini dapat menyebabkan petani dan nelayan kehilangan pendapatan sebesar USD234,84 juta (Rp3,64 triliun) dalam 15 tahun ke depan.
Transisi energi yang ingin diwujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, tetapi masih banyak proyek-proyek strategis transisi energi yang melanggar aspek keadilan, baik terhadap masyarakat sekitar maupun lingkungan hidup. Contoh: Hilirisasi Nikel (IMIP, IWIP, PSN Galang-Rempang, dan sebagainya.(AEER, 2023)
Potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.643 GW, menurut data Dewan Energi Nasional. Namun pemanfaatannya baru 0,3 persen. Dalam bauran energi nasional, porsi energi terbarukan baru mencapai angka 13,1 persen dari target 23 persen di tahun 2025. (Greenpeace 2024).
Sebelumnya, Pemerintah melalui KESDM menetapkan target bauran energi terbarukan nasional mencapai 23% pada 2025 dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), tetapi target tersebut malah akan diturunkan menjadi 17-19% melalui pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Hal ini akan diakomodasi melalui revisi Peraturan Pemerintah tentang KEN.
Indonesia sudah harus segera beralih dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau yang bebas dari solusi-solusi palsu. Riset Greenpeace dan CELIOS menemukan bahwa peralihan ekonomi ekstraktif ke ekonomi hijau akan menambah Rp 4.376 triliun ke output ekonomi nasional.
Transisi untuk meninggalkan sektor ekstraktif juga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas serta menyerap 19,4 juta orang. Salah satu sektor penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 3,9 juta tenaga kerja lewat pengembangan kemandirian ekonomi di level desa.
Klaim Presiden tentang UU Cipta Kerja, undang-undang problematik yang banyak memangkas peraturan perundangan pelibatan publik serta perlindungan lingkungan dengan dalih menciptakan lapangan pekerjaan dan mendatangkan investasi.
Studi CELIOS menyimpulkan salah satu poin yang sangat krusial dalam UU Cipta Kerja di bidang energi dan lingkungan, yakni kebijakan royalti hilirisasi batubara sebesar 0% dalam UU Cipta Kerja.
Berdasarkan perhitungan CELIOS apabila insentif ini diberlakukan dapat memicu terjadinya kerugian bagi negara yang cukup besar. Dengan asumsi total produksi batubara sebesar 666,6 juta ton per tahun, potensi kehilangan royalti ditaksir mencapai Rp33,8 triliun per tahunnya. Jika kebijakan berlaku dalam 20 tahun kedepan, maka diperkirakan negara alami kerugian hingga Rp676,4 triliun. Potensi kerugian tersebut setara dengan membangun 305.632 sekolah dan 4.039 rumah sakit.
Lebih dari itu, alih-alih mensejahterakan pekerja, UU Cipta Kerja yang cenderung berpihak pada investor ini justru menciptakan sebuah dampak baru, yaitu pemburukan signifikan kondisi pekerja formal dan informal di Indonesia Kendati realisasi investasi di Indonesia meningkat, namun penyerapan tenaga kerja tidak terjadi secara signifikan di lapangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,2 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2024. Situasi pada lapangan kerja formal telah berubah selama 15 tahun terakhir, menyebabkan Gen-Z semakin sulit mencari kerja.
Terdapat beberapa hal krusial yang luput dari pembahasan dalam pidato Presiden Jokowi, antara lain tentang komitmen iklim dan isu lingkungan hidup. Hanya disinggung soal ketahanan menghadapi perubahan iklim.
Faktanya, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Anomali iklim dan musim berimbas pada munculnya banyak kejadian cuaca ekstrem yang membahayakan. Sepanjang tahun 2023 terjadi 4.938 bencana alam di Indonesia. Ada tiga bencana yang paling mematikan di Indonesia, yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1.802 kejadian, banjir 1.168 kejadian, serta cuaca ekstrem 1.155 kejadian. BNPB menyebutkan 90% kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, yang artinya berkaitan dengan perubahan cuaca dan iklim.
Salah satu yang paling dirasakan adalah cuaca panas ekstrem di sejumlah kota di Indonesia pada September 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu harian bahkan mencapai 38 derajat celsius. Tidak hanya itu, dalam efek jangka panjang krisis iklim juga berimbas kepada ketahanan pangan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga krisis kemanusiaan.
Kemudian isu agraria dan masyarakat adat, data KPA menyebutkan terdapat 2.710 Konflik Agraria Selama 9 Tahun Pemerintahan Jokowi. Konflik agraria di Indonesia tahun 2023 telah menyebabkan 241 letusan konflik, yang merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 KK.
Sebanyak 110 letusan konflik telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah, sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agraria. Angka ini berada pada urutan teratas dari enam negara Asia lainnya, yakni India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal. (KPA 2024)Padahal di 2014, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan melindungi dan memajukan masyarakat adat lewat Nawacita. Pakaian adatnya (Betawi) dipakai, RUU Masyarakat Adatnya dilupakan.
Merosotnya praktik demokrasi dan perlindungan HAM. Selama kepemimpinan Jokowi, pelanggaran HAM meningkat dan kualitas demokrasi menurun drastis , serta penghancuran sistematis pilar-pilar demokrasi seperti MK. 12 kasus pelanggaran HAM yang dikategorikan berat, masih belum menemukan titik terang dan upaya penyelesaiannya kurang melibatkan kerabat dari korban sehingga minim perspektif korban.
Satya Bumi dan Protection International mencatat kekerasan terhadap Pembela HAM dan Lingkungan Hidup atau aktivis di Indonesia sepanjang Januari-Desember 2023 terus mengalami peningkatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Intensitas serangannya bervariasi dari mulai kriminalisasi, somasi, peretasan, hingga yang paling berat yaitu pembunuhan.
Dok. Kegiatan operasi rig PT Pertamina Hulu Rokan di lapangan minyak WK Rokan / PHR
Membumi.com
Rokan Hilir (02/12/24) – Kolaborasi Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan EMP Energi Gandewa, anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk., berhasil mendongkrak produksi minyak di Lapangan Menggala South secara signifikan.
Dua sumur pengembangan terbaru, MESO#16 dan MESO#17, yang mulai berproduksi pada 22 dan 29 November 2024, berhasil mengalirkan minyak hingga 3938 barel per hari.
Jumlah ini menjadikan kenaikan total produksi lapangan sebesar 12 kali lipat dari produksi sebelumnya. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan konsep unitisasi, di mana kedua perusahaan bekerja sama dalam mengelola lapangan yang secara geologis terhubung meski berada di wilayah kerja berbeda.
Kepala SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, mengapresiasi pencapaian ini. Menurutnya, konsep unitisasi yang diterapkan di Lapangan Menggala South merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia.
“Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memaksimalkan potensi cadangan. Kami menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kolaborasi yang baik antara PHR WK Rokan dan EMP Gandewa” jelas Rikky.
Pencapaian ini merupakan hasil dari evaluasi mendalam dan inovasi teknologi yang dilakukan PHR. Dengan memanfaatkan data seismik 3D yang diproses ulang menggunakan teknologi terbaru, tim geosains PHR berhasil mengidentifikasi potensi cadangan minyak yang sebelumnya belum tergarap secara optimal.
Sementara itu, EVP Upstream Business PHR, Andre Wijanarko mengatakan “Keberhasilan ini membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang kuat dan pemanfaatan teknologi yang tepat, kita mampu meningkatkan produksi minyak di lapangan-lapangan yang sudah mature sekalipun.”
Direktur Asset I Energi Mega Persada , Kelik Rudi Suharya menyatakan rasa syukurnya atas keberhasilan kolaborasi ini. “Kami sangat bangga dapat berkontribusi dalam meningkatkan produksi minyak nasional melalui kerja sama dengan PHR,” ujarnya. Kelik berharap hasil pengeboran sumur pertama ini bisa membawa semangat dan menularkan kesuksesan di lapangan-lapangan lainnya, baik di WK Siak maupun WK Rokan.
Lapangan Menggala South pertama kali ditemukan dan mulai berproduksi pada tahun 1973. Lapangan ini merupakan lapangan unitisasi yang terletak pada dua area konsesi milik PT Pertamina Hulu Rokan (Blok Rokan) dan PT Energi Mega Persada Gandewa (Blok Siak).
Selama beberapa dekade, lapangan ini terus dikembangkan hingga tahun 2009. Namun, setelah itu, tidak ada lagi aktivitas pengeboran baru hingga tahun 2024. Melalui kolaborasi PHR dan PT EMP Gandewa serta penerapan teknologi terbaru yang tepat, Lapangan Menggala South kini kembali menunjukkan potensi produksinya yang besar untuk semakin mendongkrak pencapaian produksi minyak Nasional.
Tentang PHR WK ROKAN
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018.
Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.
Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations).
WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Pekanbaru – Fenomena rendahnya partisipasi pemilih menjadi topik hangat yang ramai dibahas berbagai element masyarakat saat ini, sebagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada (29/11/24) mengungkapkan, bahwa partisipasi pemilih dalam pilkada 2024 terbilang rendah dengan presentase rata – rata nasional hanya 68,16 persen.
Terkait hal tersebut tokoh masyarakat Riau, Said Lukman dalam keterangan persnya angkat bicara, ” faktanya, dari 582 calon Kepala Daerah 155 diantaranya terafiliasi politik dinasti, dan sedikitnya 138 kandidat diduga terkait dengan kasus korupsi yang meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor yang namanya disebut – sebut dalam berita, ” ungkapnya.
Lebih lanjut Said Lukman mengingatkan, bahwa rekam jejak sangatlah mempengaruhi elektabilitas para kandidat, dimana elit partai politik cenderung tidak menganggap dosa – dosa masa lalu kandidat yang diusung menjadi kontestan dianggap tidak berpengaruh banyak pada partisipasi publik, namun fakta bicara sebaliknya.
” Menariknya, isu sayembara berhadiah untuk menangkap para pemain politik uang sangat ampuh menekan pola permainan kotor politik uang dilapangan. Harusnya sayembara itu upayanya Penyelenggara Pemilu, ini malah elit kandidat yang punya inisiatif, ” tambah Said Lukman sambil terkekeh mengingat para penerima manfaat yang mustinya bisa didiskualifikasi untuk memberi efek jera.
Selain itu pada (26/11/24) ICW juga merilis, bahwa sepanjang 2004 – 2024, sedikitnya 196 Kepala Daerah telah dicokok oleh Komisi Anti Rasuah, yang beritanya kemudian menjadi bulan – bulanan para penikmat kopi yang menorehkan luka diingatan publik. Persoalan inilah yang membuat masyarakat lebih selektif dalam menilai dan memilih para kandidat, termasuk memilih untuk golput, ” sebut Said Lukman.
” Yang lebih parahnya lagi, dari 581 aduan per november 2024, sebanyak 56 penyelenggara pemilu sudah dipecat DKPP, belum lagi kita bicara soal fenomena partai coklat. Krisis integritas ini yang sangat menyakiti hati masyarakat, apalagi jika PPATK dan KPK bekerja profesional, berkolaborasi mengusut aliran uang kotor dan menindak para pelaku politik uang, saya yakin faktanya akan lebih seru lagi, ” sebut Said Lukman.
Diakhir keterangan persnya Said Lukman kembali mengingatkan semua yang menginginkan hasil diagnosa yang tepat soal penyebab turunnya partisipasi publik dalam pilkada 2024, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari fakta kotor dibalik Pilkada itu sendiri, soal rekam jejak kandidat dan buruknya integritas penyelenggaraan pemilu.
” Pemerintah dan penyelenggara pemilu jangan terlalu pede menyimpulkan arah kebijakan seperti tagline ” Pilkada Damai, Lawan Hoax “ yang justru dibanyak daerah sosialisasi antisipasi persoalan tersebut dinilai tidaklah tepat sasaran. Sebab itu musti ada sebuah terobosan, agar rakyat ikut menjadi bagian dari pesta demokrasi dalam menentukan pemimpinnya. Nah.
Pekanbaru – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kembali membuka peluang magang kerja bagi putra/putri asli Riau lulusan S1, D4, atau D3. Pendaftaran program Magang Kerja PHR Angkatan (batch) ke-6 dibuka pada 2-8 Desember 2024. PHR menerima 80 magang kerja yang akan ditempatkan di Riau (70 orang) dan Jakarta (10 orang).
Corporate Secretary PHR Rudi Arrifianto menjelaskan, program yang berjalan sejak 2022 ini memiliki segudang manfaat bagi para peserta. Khususnya, bagi mereka yang baru lulus dan bersiap mengenal dunia kerja. Selama enam bulan, para peserta akan mendapat kesempatan mengasah keterampilan sehingga meningkatkan daya saing saat berada di dunia kerja nyata.
“Peserta mendapat bekal berharga agar memiliki daya saing tinggi di dunia kerja,” ujar Rudi.
Masih menurut Rudi, program ini terbuka bagi seluruh putra dan putri asal Riau. Bagi mereka yang lolos rangkaian seleksi, akan menjalani program magang di Riau dan Jakarta sesuai dengan formasi pilihan masing-masing peserta. Rudi mengingatkan, agar para calon peserta menyiapkan diri dengan baik karena peserta yang mendaftar cukup banyak.
Program magang kerja PHR sudah berlangsung sejak 2022. Tercatat sudah 500 putra putri Riau mengikuti magang kerja. Setelah menyelesaikan program magang, mereka pun langsung berkompetisi di dunia kerja. Tidak hanya bekerja di PHR, namun ada yang langsung diterima bekerja di berbagai perusahaan lainnya. Ada juga yang melanjutkan studi S2 dan wirausaha.
“Mereka yang lolos seleksi magang memiliki nilai tambah. Pertama menyisihkan ribuan kandidat peserta magang. Kedua, menjalani program magang secara intens dengan para mentor berpengalaman,” jelas Rudi.
Pesertanya juga berasal dari berbagai jurusan. Setidaknya ada 100 jurusan asal peserta magang dari 5 batch yang sudah berjalan. Seperti Teknik, Hukum, Komunikasi, Manajemen, Hubungan Internasional, Kesehatan, Desain, Ekonomi dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Meski demikian, jurusan teknik masih menjadi yang paling dominan dari seluruh peserta magang.
Untuk persyaratan penempatan magang di Provinsi Riau, calon peserta wajib memiliki keterangan lahir atau berdomisili atau asal perguruan tinggi dari Riau. Sementara calon peserta penempatan magang di Jakarta, terbuka untuk umum dan bisa berasal dari perguruan tinggi serta domisili seluruh Indonesia.
Para calon peserta magang dapat berasal dari lulusan S1, D4, dan D3 dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 dan tentunya belum bekerja. Perguruan tinggi asal pun minimal memiliki akreditasi B atau baik sekali. Peserta yang lolos nanti akan ditempatkan di seluruh Wilayah Kerja (WK) Rokan, sesuai Lokasi pilihan magang.
Proses pendaftaran dibuka pada 2-8 Desember 2024, dan mendaftar di laman https://magangphr.id. Tahapan seleksi berlangsung dari 9-27 Desember 2024 meliputi seleksi administrasi, tes TPA (online), wawancara dan finalisasi peserta sebelim akhirnya dijadwalkan medical checkup pada 8-9 Januari 2025.
Peserta magang yang lulus seleksi akan melaksanakan onboarding dan orientasi, sebelum akhirnya pada 20 Februari 2025 program magang Angkatan ke-6 dimulai, ditandai dengan pengiriman peserta magang ke para mentor. Para peserta Magang Kerja PHR akan mendapat benefit uang saku, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan sertifikat.