Connect with us

Headlines

Ekspor Pasir Laut Menambah Dosa Ekologis Rezim Jokowi di Penghujung Jabatan

24 aksi protes masyarakat terhadap aktivitas penambangan laut selama 10 tahun terakhir.

Published

on

Dok. GI / Koalisi Save Spermonde menggelar aksi dengan membawa Monster Oligarki raksasa ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, Sulawesi Selatan

Membumi.com

Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo resmi membuka kembali keran ekspor pasir laut seluas-luasnya setelah 20 tahun dilarang, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 yang diteken Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Aturan ini semakin menambah daftar panjang kebijakan pemerintahan Jokowi yang jauh dari semangat pelindungan lingkungan dan lebih mementingkan kepentingan oligarki dan pengusaha.

Greenpeace Indonesia menolak keras keputusan pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut tersebut karena hanya akan merusak ekosistem laut dan pesisir, serta mengancam kehidupan nelayan serta masyarakat pesisir.

“Sejak tahun lalu ketika Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023 mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang membolehkan pengisapan pasir laut ataupun sedimennya di luar wilayah pertambangan, sudah banyak kritik yang disampaikan oleh masyarakat, nelayan, akademisi hingga peneliti. “

” Sudah kami prediksi dari awal bahwasanya rezim Jokowi tidak akan peduli dengan kritik dan tidak akan berpihak pada lingkungan,” kata Afdillah.

Baca : Sah! RI Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Aturannya Berlaku Bulan Ini

Keputusan membuka kembali ekspor pasir laut diteken oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) lewat dua peraturan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor; dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. 

Menurut Afdillah, Permendag tersebut memperlihatkan wujud asli Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 (PP 26/2023) tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pemerintah mengklaim PP 26/2023 dibuat untuk memulihkan ekosistem laut yang terdampak oleh sedimentasi.

“Dari awal kami sudah curiga bahwasannya peraturan ini adalah upaya tipu-tipu pemerintah untuk menyelubungi upaya mereka mengekspor pasir ke luar negeri,” kata dia.

Penambangan pasir laut dapat merusak ekosistem laut, menghancurkan habitat keanekaragaman hayati, serta memperparah abrasi pantai dan banjir rob. Hal ini terlihat dari kasus penambangan pasir di Kepulauan Spermonde, lepas pantai Makassar pada 2020, di mana kapal dredging asal Belanda, Queen of the Netherlands, melakukan pengerukan pasir laut yang merusak wilayah tangkapan nelayan.

Pengerukan pasir laut berisiko merubah struktur dasar laut, yang akan mempengaruhi pola arus laut dan memperbesar gelombang. Selain dampak lingkungan, penambangan pasir laut juga mengancam keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.

PP 26/2023 berpotensi memicu konflik antara masyarakat terdampak dengan perusahaan tambang, seperti yang terjadi dalam 24 aksi protes masyarakat terhadap aktivitas penambangan laut selama 10 tahun terakhir.

Baca : Aksi Penolakan Nelayan dan Sengkarut Tambang Pasir Laut di Makassar

“Penambangan pasir dapat merusak wilayah tangkap nelayan, menurunkan produktivitas, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kelangkaan pangan,” kata Afdillah.

Afdillah mengkritik PP 26/2023 sebagai bentuk greenwashing atau pembungkusan kebijakan yang merusak dengan label pemulihan lingkungan. Meskipun tujuannya diungkapkan sebagai pemulihan ekosistem laut, nyatanya sebagian besar isi regulasi justru lebih banyak mengatur mekanisme perizinan dan penambangan pasir dari pada pemulihan lingkungan.

“Sampai hari ini kita belum melihat bagaimana wujud upaya pemulihan lingkungan yang digadang-gadang sebagai tujuan utama dari peraturan tersebut, justru kita disuguhi oleh aturan-aturan yang malah melancarkan proses usaha ekspor pasirnya, bukan pemulihan lingkungannya,” jelasnya.

Lebih lanjut dalam rilies Greenpeace Indonesia Afdillah menegaskan, bajwa regulasi tersebut bukan solusi bagi pemulihan lingkungan, melainkan langkah mundur yang hanya menguntungkan segelintir elite dan berisiko memperburuk krisis ekologis serta ketidakadilan sosial. 

Pemerintah harus segera mencabut peraturan ini dan fokus melindungi lautan kita, serta berhenti mengeksploitasi lautan kita secara serampangan seperti yang terjadi selama ini. 

Source : greenpeace indonesia

.

Business

Bayarkilat.id Buka Akses Pasar Global bagi Pengusaha Indonesia

Hadir untuk menjembatani mereka dengan pasar global, menyediakan layanan pembayaran lintas negara yang cepat dan aman

Published

on

By

Dok. Ilustrasi design Bayarkilat.id

Membumi.com

Jakarta – Dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan semakin terhubung, batasan geografis bukan lagi halangan bagi pengusaha untuk memperluas jangkauan pasarnya. Namun, tantangan pembayaran lintas negara sering kali menjadi batu sandungan, terutama bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan individu yang ingin mengakses pasar internasional.

Bayarkilat.id hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini, menawarkan solusi pembayaran internasional yang aman, mudah, dan transparan, sehingga membuka peluang bagi pengusaha Indonesia untuk berkembang di pasar global.

Dikelola oleh PT Bayarkilat Apps Indonesia, Bayarkilat.id telah mendapatkan pengesahan resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan SK: AHU-0035252.AH.01.01.Tahun 2024. Keabsahan hukum ini menjadi jaminan bahwa platform tersebut beroperasi dengan standar legalitas yang ketat, memberikan rasa aman bagi para pengguna.

Sebagai anak perusahaan dari PT Swarna Prima Sedaya, Bayarkilat.id tidak hanya menawarkan teknologi canggih, tetapi juga didukung oleh pengalaman dan keahlian yang telah teruji di industri bisnis.

Platform ini menjadi alat penting bagi pengusaha yang ingin menjangkau konsumen di luar negeri, baik untuk produk fisik maupun digital. Bayarkilat.id memungkinkan transaksi yang efisien, memberikan kemudahan akses ke pasar internasional tanpa dibebani oleh proses yang berbelit-belit.

Dengan biaya transaksi yang transparan dan tanpa biaya tersembunyi, platform ini membantu pengusaha mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Reza Renaldi Hardiansyah, salah satu pendiri Bayarkilat.id, menekankan pentingnya peran platform ini bagi pelaku UKM dan pengusaha Indonesia yang ingin memperluas sayap bisnis mereka. “Kami melihat potensi besar di kalangan pengusaha lokal untuk bersaing di kancah internasional. Bayarkilat.id hadir untuk menjembatani mereka dengan pasar global, menyediakan layanan pembayaran lintas negara yang cepat dan aman,” ujarnya.

Dalam operasinya, Bayarkilat.id terus mengembangkan fitur-fitur yang relevan untuk kebutuhan pasar yang dinamis. Layanan pelanggan yang responsif dan tersedia 24 jam menjadi salah satu kekuatan utama, memastikan setiap kendala dan pertanyaan pengguna dapat diatasi dengan cepat.

Selain itu, Bayarkilat.id tidak hanya berhenti pada layanan pembayaran. Platform ini berencana untuk terus memperluas jangkauan layanan ke berbagai platform internasional lainnya, memastikan pengusaha Indonesia memiliki alat yang tepat untuk meraih kesuksesan di pasar global.

Bagi pengusaha yang selama ini kesulitan melakukan pembayaran internasional, Bayarkilat.id menjadi solusi yang inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi yang aman dan proses transaksi yang sederhana, platform ini memberi kesempatan kepada pelaku bisnis lokal untuk bersaing dengan perusahaan global tanpa hambatan.

Bayarkilat.id tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga menjadi mitra bisnis yang mendukung pertumbuhan usaha.

Dengan komitmen untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan, Bayarkilat.id siap menjadi pilar penting bagi pengusaha Indonesia yang ingin menjelajahi peluang-peluang baru di pasar internasional. Platform ini menunjukkan bahwa dengan teknologi yang tepat, setiap pengusaha, baik besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan di dunia global yang semakin kompetitif.

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Entertainment

Siapkan Bibit Emas, Pekanbaru Drum Marching Championship 2 Digelar Besok

Gelanggang Olah Raga Tribuana Pekanbaru (06/10/24)

Published

on

By

Dok. Flyer Pekanbaru Drum Marching Championship 2

Membumi.com

Pekanbaru (05/09/24) – Setelah tahun lalu sukses dilaksanakan, kali ini Pekanbaru Drum Marching Championship ke-2 kembali dilaksanakan besok (06/10/24) di Gelanggang Olah Raga Tribuana Pekanbaru.

Dalam keterangan persnya, Fari Suradji selaku penasehat Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Provinsi Riau yang kami temui sambil memantau persiapan gelar acara PDMC ke-2 di GOR Tribuana mengatakan,

” Alhamdulilah kami sangat bangga, anak – anak yang terhimpun dari berbagai sekolah dipekanbaru sangat antusias, adapun acara ini dilaksanakan dalam rangka kaderisasi sebagai atlet drum band yang terhimpun dalam wadah PDBI Provinsi Riau., ” sebut Penasehat PDBI Riau ini.

Lebih lanjut Fari Suradji mengingatkan, bahwa dari Cabang olah raga drum band, atlet dari Riau sudah masuk pernah berkompetisi di level internasional (tahun 2022) yang mana atlet Riau berhasil merebut mendali emas yang diwakili oleh Bahana Cendana Kartika (BCK).

Baca : Empat negara ikut Indonesia Drum Corps International di Tangerang

Kak Butet selaku Ketua Drum Marching Ethernity (DME) yang sedang memimpin gladi bersih acara Pekanbaru Drum Marching Championship ke-2 (05/10/24) dalam keterangan persnya sambil terharu mengungkapkan, 

” Walaupun acara ini dipersiapkan dengan biaya yang seadanya, alhamdulilah saat ini sudah terdapat beberapa sponsor yang ikut membantu, diantaranya, President University, Adzkia, Kopi Luak, Ichitan Dang Merdu Production dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau, ” sebut Butet.

Lebih lanjut Kak Butet mengungkapkan bahwa dalam event tahunan ini panitia sudah mempersiapkan 16 medali untuk 4 kategori, diantaranya mayoret, gitapati, musik dan general effect yang akan memperebutkan medali emas, perak, perunggu dan silver.

” Saya berharap acara ini bisa merangsang kreativitas generasi muda yang saat ini cenderung malas gerak (mager) akibat kecanduan gadget, dan untuk para orang tua saya harap dapat mengarahkan anak – anaknya untuk berkegiatan yang positif seperti olah raga drum band ini, ” ungkap kak butet yang sudah 33 tahun melatih drum band. 

Baca : PON 2024 diharapkan bikin cabang olahraga drum band semakin maju

Diakhir keterangan persnya Fari Suradji selaku Dewan Pembina DME berharap, dengan adanya regenerasi di cabor drum band, generasi muda di Provinsi Riau mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk bisa mengukir prestasi diberbagai kejuaraan baik lokal, nasional maupun internasional.

” Kedepan akan ada Sumatera On Stage (SOS) yang rencananya akan digelar akhir tahun 2024 ini, dan kita siap untuk itu ! Insyallah, mohon do’a restu dari semuanya, terima kasih, ” tutup Fari Suradji mengakhiri keterangan persnya.

.

.

.

Continue Reading

Headlines

Isu Ketahanan Iklim Kota Penting Harus Dibahas dalam Agenda Pilkada Jakarta

Diskusi Calon Gubernur DKI terkait ketahanan iklim dan pemulihan lingkungan

Published

on

By

Dok. Telkom_Landmark_Tower Jakarta Indonesia

Membumi.com

Jakarta (1/10/24) – Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta menerima kunjungan Greenpeace Indonesia di kantor KPUD Jakarta.  Tujuan kunjungan ini antara lain untuk memberikan masukan agar isu krisis dan ketahanan iklim menjadi agenda dalam kampanye Pilkada Jakarta. 

“Kunjungan kami kali ini untuk mendiskusikan bagaimana Jakarta akan dibangun di masa mendatang, khususnya bagaimana membangun ketahanan iklim dan pemulihan lingkungan,” ujar Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia. Cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi dan berdampak semakin buruk, tidak terkecuali untuk Jakarta.  Menurut data BAPPENAS, kerugian akibat krisis iklim diperkirakan mencapai 544 T sepanjang 2020-2024.  

“Cagub dan cawagub yang nantinya akan memimpin DKJ perlu memperhatikan persoalan ini. Greenpeace Indonesia menilai bahwa isu krisis iklim perlu menjadi topik debat yang secara resmi akan diselenggarakan oleh KPUD Jakarta” tambahnya. 

Beberapa contoh dampak krisis iklim yang dirasakan warga Jakarta antara lain polusi udara dan  penurunan muka air tanah. Kualitas udara di Jakarta kerap berada dalam kategori buruk atau tidak sehat berdasarkan Air Quality Index. Penurunan muka air tanah sebesar rata-rata 5 cm/tahun, diperparah dengan kenaikan muka air laut sebanyak 0,8 cm – 1,2 cm/tahun dan  berujung pada tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu.

Selain itu,  14% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut. Menurut riset Greenpeace Indonesia, masyarakat miskin adalah kelompok yang paling terdampak krisis iklim di Jakarta.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menyerahkan hasil Riset “Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan” kepada Ketua KUPD Jakarta Wahyu Dinata pada Selasa, 1 Oktober 2024

Berbicara dampak krisis iklim, bukan hanya bicara bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, namun, juga dampaknya terhadap  sektor ekonomi dan kesehatan. Sebagai contoh, nelayan ikan dan kerang yang berkurang jauh pendapatannya, pemukiman yang terus tergerus akibat banjir rob di wilayah utara Jakarta, serta gangguan kesehatan yang disebabkan buruknya kualitas udara. 

Penanganan dampak krisis iklim pernah dituangkan pada sejumlah regulasi dan strategi di tingkat DKI Jakarta. Di tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menyusun Jakarta Resilience Strategy, sayangnya hal ini tidak pernah diejawantahkan menjadi regulasi. Lalu ada Peraturan Gubernur 90 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah. Tetapi implementasi dari Peraturan Gubernur ini masih belum terlihat secara nyata.

Pemimpin Jakarta yang akan datang perlu memikirkan strategi penanganan dampak krisis iklim secara komprehensif, terutama di tahun pertama ketika menjabat karena Jakarta tak lagi menjadi ibukota. Kepala Daerah Khusus Jakarta akan mendapatkan sorotan publik terkait tentang bagaimana sebuah kota global dikelola, termasuk dalam penanganan krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang terjadi di dalamnya. 

“Maka menjadi penting, isu ini dibawa menjadi salah satu topik debat di debat kandidat yang akan diselenggarakan oleh KPUD Jakarta” ucap Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Perkotaan. “Kita akan memahami dan mengetahui bagaimana komitmen para cagub dan cawagub terhadap isu ketahanan iklim di debat tersebut,” ungkapnya. 

Sementara komisioner KPU Daerah Jakarta Astri Megatari menyatakan akan ada tiga debat resmi yang diselenggarakan oleh KPUD Jakarta. Debat pertama bertema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global, debat kedua tentang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, tantangan menurunnya kelas menengah, dan akses pelayanan publik yang inklusif.

Debat ketiga akan mengusung tema lingkungan dan tata kota, dengan pembahasan mencakup isu-isu ketersediaan air bersih, kualitas udara, kemacetan, dan kenaikan muka air laut, serta penanganan limbah dan sampah. 

KPUD Jakarta menyambut baik masukan dari Greenpeace Indonesia dan bersepakat bahwa isu ketahanan iklim merupakan isu yang penting secara elektoral, sehingga perlu menjadi isu yang dibicarakan di ruang publik, meskipun bukan termasuk isu yang populer.

KPUD Jakarta juga siap menerima kerjasama dan masukan berupa data konkret yang detail, maupun kerjasama lainnya, sebagai acuan mereka dalam memformulasikan kategori pertanyaan pada debat kandidat nanti. 

Penelitian Greenpeace Indonesia, Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan dapat diakses disini

Source : Greenpeace Indonesia

.

Continue Reading

Trending