Business
Siaga Hadapi Karhutla, Musim Mas Kolaborasi dengan Para Pemangku Kepentingan
” Kami menyadari bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dan sangat dibutuhkan. Itu sebabnya kami, bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya “
Membumi.com
Jakarta (6/9/23) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada akhir bulan Juli 2023 lalu kembali mengingatkan kemungkinan terjadinya lebih banyak kebakaran hutan dan lahan serta gagal panen akibat musim kering.
Data BMKG akhir bulan lalu menunjukkan, ada 206 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia, dengan Provinsi Aceh sebagai penyumbang karhutla terbanyak (53 kejadian), disusul Provinsi Kalimantan Tengah (35 kejadian). Sedangkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga awal Juli 2023, total luasan lahan yang terbakar mencapai 28 ribu hektar.
Data ini sesuai dengan prediksi BMKG yang mengindikasikan bahwa puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada bulan Juli-September 2023 yang ditandai dengan kondisi cuaca buruk, dan adanya fenomena El Niño yang diperkirakan akan terjadi pada Bulan Oktober dan November.
Sejalan dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri yang menekankan peran aktif pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla sudah diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait di wilayah rawan kebakaran, bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta yang berada di wilayah tersebut, diantaranya Musim Mas, dan tentunya masyarakat setempat.
Data BMKG akhir bulan lalu menunjukkan, ada 206 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia
BMKG
Sannusi, SP., M.Si, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau mengatakan, “Dampak karhutla ini sangat luas, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Karena itu, idealnya pengelolaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga melibatkan perusahaan, TNI, Polri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya”
Sebagai salah satu perusahaan minyak sawit terintegrasi terbesar di dunia, Musim Mas sangat menekankan untuk tetap waspada dan siap menghadapi potensi risiko kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah operasionalnya, serta seluruh rantai pasokannya.
Memahami pentingnya mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah, maka Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Musim Mas yang terintegrasi, tidak saja disosialisasikan dan diimplementasikan bagi karyawan dan pekerja yang terlibat dalam operasional perusahaan, namun juga diperluas bagi para pemasok, masyarakat sekitar, hingga petani swadaya.
“Industri kelapa sawit, termasuk Musim Mas, mengambil pelajaran dari insiden kebakaran dan kabut asap besar beberapa tahun kemarin. Kejadian tersebut memotivasi kami untuk mengambil tindakan, dan meningkatkan kontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai program dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” jelas Teuku Kanna Rhamdan, General Manager Corporate Affairs – Musim Mas Group.
Untuk mengantisipasi karhutla, mulai bulan Juni 2023 lalu, Musim Mas kembali melakukan pelatihan dan simulasi rutin yang diikuti oleh regu Pemadam Kebakaran Musim Mas, serta tim Masyarakat Bebas Api (MBA) terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla. Pelatihan ini melibatkan Manggala Agni, TNI, POLRI, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perkebunan.
Tim pemadam kebakaran Musim Mas yang disiapkan dan dilatih ini tidak hanya menanggulangi kebakaran di dalam konsesi, namun juga lokasi di luar konsesi dalam radius 3 (tiga) Km.
Untuk Mengantisipasi, mulai Juni 2023 Musim Mas kembali melakukan Pelatihan dan Simulasi Rutin yang diikuti oleh regu Pemadam Kebakaran Musim Mas, serta tim Masyarakat Bebas Api (MBA)
Bagi masyarakat di sekitar area perkebunan milik perusahaan, Musim Mas telah menerapkan Program Masyarakat Bebas Api (MBA) yang telah merangkul 75 desa dengan cakupan luas lahan lebih dari 450 ribu hektar.
Program ini bermula dari kesadaran akan pentingnya mengubah perilaku masyarakat, atau mencari alternatif perilaku masyarakat untuk mengurangi ketergantungan penggunaan api dan turut melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Dalam program ini, setiap desa peserta yang berhasil menjaga lingkungan mereka bebas dari api selama 1 (satu) tahun, berhak mendapatkan insentif keuangan sebesar Rp 25 juta per desa.
Dana ini dapat digunakan untuk pengadaan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah desa, atau untuk mendukung berbagai proyek masyarakat desa sekitar perusahaan.
“Kami menyadari bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dan sangat dibutuhkan. Itu sebabnya kami, bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, menyelenggarakan program yang melibatkan masyarakat, dengan harapan mereka dapat menjadi agen perubahan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla,” tambah Kanna.
” Kami menyadari bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dan sangat dibutuhkan. Itu sebabnya kami, bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya “
Teuku Kanna Rhamdan.
Syahril, Kepala Desa Talau, Riau mengungkapkan, “Dengan adanya imbauan dari pemerintah, ditambah juga apresiasi dan dukungan dari Musim Mas, kami jadi semangat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan”.
Selain masyarakat, Petani Swadaya kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla, karena mereka mengelola lebih dari 40% lahan perkebunan sawit di Indonesia. Sejak tahun 2015, Musim Mas telah menyelenggarakan program pelatihan untuk Petani Swadaya terkait praktik pertanian yang baik, salah satunya menerapkan praktik tanpa bakar.
Hingga saat ini, lebih dari 41.000 petani telah terlibat dalam program pelatihan ini. Musim Mas juga mendampingi petani untuk bisa mengakses pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), agar mereka dapat menerapkan program peremajaan sawit tanpa praktik pembakaran lahan.
Di samping itu, Musim Mas juga menjadi anggota aktif dari Aliansi Bebas Kebakaran (FFA/Fire-Free Alliance), yaitu sebuah kelompok multi-stakeholder yang terdiri dari perusahaan perkebunan dan kehutanan, termasuk industri kelapa sawit yang peduli dan berkomitmen menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan kabut asap di Indonesia.
Di dalam operasionalnya, Musim Mas menerapkan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran terintegrasi, meliputi analisa dan pengelolaan risiko kebakaran, melakukan pemantauan atas titik-titik panas, dan melakukan penilaian terhadap rantai operasional.
Perusahaan ini mematuhi kebijakan zero-burning yang ketat, disertai dengan kebijakan yang mengurangi risiko kebakaran, seperti kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation).
Untuk deteksi dini serta respons cepat terhadap potensi karhutla, tim Geographic Information System (GIS) internal Musim Mas memanfaatkan teknologi untuk melakukan pemantauan menggunakan data anomali suhu atau titik panas/api aktif dari satelit yang bersinergi dengan seluruh rantai pasok, serta drone dan CCTV.
Ditambah infrastruktur pemadam kebakaran, termasuk sekat bakar dan penampungan air didirikan di dalam perkebunan untuk mencegah penyebaran api dan meminimalkan dampaknya.
Tentang Musim Mas
Musim Mas adalah salah satu perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia yang beroperasi di 13 negara di Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika. Kegiatan operasional utamanya berada di Indonesia, yang mencakup budidaya hingga penyulingan dan manufaktur.
Melalui tenaga kerja global, Musim Mas terus melakukan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan, memastikan kualitas produk, keamanan, dan efisiensi berjalan seiring dengan perkembangan industri.
Sebagai salah satu pemain utama di industri kelapa sawit, Musim Mas beraspirasi untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, mendorong era baru yang berkelanjutan di industri ini dengan inovasi.
Untuk itu, Musim Mas mengambil langkah aktif untuk melampaui standar keberlanjutan yang diakui industri dan akan terus melangkah dalam menanggapi masalah industri kritis dalam upaya untuk berkontribusi pada industri dan dunia yang lebih berkelanjutan.
.
Source : PR Newswire
.
.
.
Business
Dalami Proposal Baru Apple, Kemenperin Pertimbangkan Asas Berkeadilan
Apakah nilai USD100 juta tersebut berkeadilan atau tidak bagi Indonesia ?
Membumi.com
Jakarta – Kementerian Perindustrian menindaklanjuti proposal rencana investasi baru Apple di Indonesia. Rencananya Apple akan berinvestasi sebesar USD100 juta atau sekitar Rp1,58 triliun (kurs Rp15.800) di Indonesia selama dua tahun.
Kementerian Perindustrian kemudian membahas proposal yang diterima pada 19 November 2024 tersebut. “Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Kementerian Perindustrian dalam mengkaji isi proposal yang disampaikan oleh Apple tersebut,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif ketika di Kementerian Perindustrian, Kamis (21/11).
Secara singkat, Jubir Kemenperin memaparkan isi proposal yang disampaikan oleh Apple meliputi rencana investasi selama dua tahun dengan nilai USD100 juta, termasuk di dalamnya Pembangunan development center, Pembangunan Apple Academy di Bali dan Jakarta, serta pembangunan pabrik komponen mesh Airpod Max.
Febri menjelaskan, Kemenperin mempertimbangkan apakah nilai investasi Apple sebesar USD100 juta ini berkeadilan bagi Indonesia jika dibandingkan nilai investasi Apple di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand. “Kami berpendapat bahwa tidak fair juga disebut-sebut menaikkan investasi hingga 10 kali lipat. Seharusnya kita melihat apakah nilai USD100 juta tersebut berkeadilan atau tidak bagi Indonesia, dibandingkan dengan negara tujuan investasi Apple lainnya seperti India, Vietnam, dan Thailand,” tegasnya.
Kemenperin juga menimbang apakah nominal rencana investasi tersebut berkeadilan terhadap investasi para produsen produk handphone, komputer, dan tablet (HKT) lain di Indonesia.
“Seperti yang kita tahu, bukan hanya Apple yang berinvestasi memanfaatkan pasar domestik. Kita sedang menilai apakah nilai tersebut berkeadilan dan sesuai dengan target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan banyak menyerap tenaga kerja. Begitu juga harapan Kemenperin untuk investasi ini,” jelas Jubir Kemenperin.
Ia menambahkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghendaki Apple untuk mulai bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk mengintegrasikannya dengan Global Value Chain (GVC) Apple. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi sektor industri manufaktur di tanah air, termasuk menyerap tenaga kerja pada industri yang masuk dalam GVC Apple.
Febri menekankan bahwa Kemenperin mencatat masih ada komitmen investasi Apple pada proposal periode 2020-2023 sebesar Rp271 Miliar yang belum direalisasikan. Hal tersebut yang membuat Kemenperin belum mengeluarkan sertifikasi TKDN dan izin impor untuk iPhone 16 series. “Sehingga kami berharap Apple menaati regulasi di Indonesia dengan tetap merealisasikan sisa investasi tersebut,” ucapnya.
Selanjutnya, Febri menyampaikan Kemenperin berencana mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, terutama pada skema investasi. Perubahan ini berdasarkan pertimbangan Kemenperin tentang perubahan struktur industri HKT di Indonesia dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.
Source : pressrelease.id
.
.
Business
COP29 : PLN Boyong Lima Kerjasama Strategis untuk Transisi Energi di Tanah Air
Kolaborasi ini akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur energi hijau.
Membumi.com
Baku (18/11/24) – PT PLN (Persero) menjalin lima kerja sama strategis dalam transisi energi di Indonesia dengan lima mitra internasional pada perhelatan Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Azerbaijan. Kerja sama pendanaan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia ini untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi bersih di Indonesia guna mencapai swasembada energi yang berkelanjutan.
Kolaborasi global ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Grant Agreement antara PLN dan lima mitra internasional dalam acara bertajuk “Leading the Charge: Strategic Partnership to Catalyze Decarbonization”. Kelima mitra tersebut yakni United Kingdom Export Finance (UKEF), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Sembcorp Utilities Pte Ltd, Transportasi Gas Indonesia (TGI), dan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP).
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia dalam COP29, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia di COP 29 menandai komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi perubahan iklim. Oleh sebab itu, Ia mengajak seluruh pihak untuk menghadapi tantangan ini dan menangkap peluang yang muncul ke depan.
“Perubahan iklim global menghendaki suatu solusi global. Tak ada negara yang bisa menghadapinya sendiri. Satu-satunya cara untuk terus melangkah maju adalah melalui kolaborasi,” ujar Hashim.
Hashim menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan strategi baru dalam transisi energi melalui penambahan kapasitas pembangkit energi hijau untuk 15 tahun ke depan. Pihaknya akan menambah 75% atau sekitar 75 gigawatt (GW) dari total 100 GW pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Strategi ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menyediakan energi yang bersih dan terjangkau melalui swasembada energi.
“Kami berterima kasih kepada para mitra internasional atas kerja kerasnya dalam membantu kami memerangi perubahan iklim. Presiden Prabowo telah memberikan mandat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden memiliki strategi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8%, salah satunya melalui transisi energi,” ungkapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN berkomitmen penuh menjalankan transisi energi di Indonesia sekaligus mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam proses itu, PLN terus meluaskan jaringan kolaborasi hingga tingkat global guna menyukseskan proyek transisi energi yang berkelanjutan.
Ia merinci, PLN menjalin kerja sama pendanaan hijau dengan beberapa mitra global, salah satunya UKEF, lembaga pendanaan ekspor Pemerintah Inggris. Melalui kerja sama ini, UKEF dan PLN akan mengkaji peluang pembiayaan proyek energi terbarukan di Indonesia, khususnya pada pembangunan jaringan transmisi yang mendukung integrasi sumber energi bersih. Selain itu, kedua pihak juga sepakat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas pegawai PLN dalam pengembangan energi terbarukan.
“Kolaborasi ini akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur energi hijau,” ujar Darmawan.
Selain dengan UKEF, PLN juga menggandeng KfW, development bank asal Jerman untuk pembiayaan proyek transisi energi di Indonesia serta studi keberlanjutan sosial dan lingkungan. Kesepakatan ini mencakup pengembangan proyek energi bersih, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pumped Storage dan transmisi yang menghubungkan ke pembangkit hijau. Dalam kesempatan ini, PLN dan KfW juga menandatangani Grant Agreement untuk pelaksanaan studi Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) proyek pembangkit energi bersih di Indonesia.
“Proyek-proyek ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama pada saat beban puncak. Selain itu, kesepakatan hibah juga ditandatangani untuk mendanai studi dampak lingkungan dan sosial bagi proyek-proyek PLTA ini, memastikan pelaksanaan yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.
Bukan hanya itu, PLN melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) juga melakukan penandatanganan Joint Development Framework Agreement (JDFA) dengan Transportasi Gas Indonesia (TGI) dan mitra asal Singapura, Sembcorp Utilities Pte Ltd untuk pengembangan proyek transportasi hidrogen hijau dari Sumatra ke Singapura. Proyek ini akan mengeksplorasi pemanfaatan infrastruktur jalur pipa milik TGI dan diharapkan dapat meningkatkan perdagangan energi lintas negara serta kapasitas produksi hidrogen hijau di Indonesia.
“Inisiatif ini menunjukkan peran PLN dalam memajukan ekosistem hidrogen regional yang sejalan dengan komitmen strategis kami untuk mendiversifikasi sumber energi hijau dan mengurangi emisi,” tegas Darmawan.
Selain itu, dalam kegiatan ini, PLN bersama GEAPP meluncurkan program “Renewable Energy Access for Last Mile”. Program kolaborasi antara PLN dan GEAPP ini berfokus pada peningkatan akses energi terbarukan dan mendorong dedieselisasi untuk pulau-pulau terpencil di Indonesia.
“Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan akses energi di wilayah-wilayah yang terisolasi, mendukung komitmen Indonesia dalam memastikan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat,” ucap Darmawan.
Darmawan menambahkan, pihaknya akan terus mengeksplorasi potensi kolaborasi dengan berbagai pihak, baik nasional hingga global. Kerja sama yang dilakukan kali ini merupakan salah satu langkah proaktif PLN dalam upaya transisi energi yang berkelanjutan.
“Kami tidak bisa melakukannya (transisi energi) sendiri. Kami percaya, dengan bersatu dan berkolaborasi, apapun tantangannya, kami akan terus bergerak maju, bukan hanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, namun juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan pada saat yang sama, memainkan peran besar dalam komunitas global untuk menyelamatkan bumi,” tutup Darmawan.
Source : pln.co.id
.
.
.
Business
Sebaran Abu Vulkanik Erupsi Gunung Lewotobi Mereda, Layanan Penerbangan Kembali Normal
Evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024
Membumi.com
Flores (18/11/24) – Sejumlah bandara dan penerbangan di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi normal menyusul berkurangnya penyebaran abu vulkanik.
Hingga Senin (18/11), beberapa bandara yang sebelumnya sempat ditutup telah kembali beroperasi, antara lain Bandara Frans Sales Lega Ruteng dan Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Wunopito Lembata, Bandara Gewayantana Larantuka, Bandara Waingapu, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka. Sedangkan bandara yang masih belum beroperasi yakni Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere.
“Aktivitas sejumlah penerbangan di bandara yang telah dibuka juga sudah kembali normal. Di Bandara Komodo Labuan Bajo, misalnya, maskapai penerbangan melayani penumpang dengan normal,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo, di Jakarta, Senin (18/11).
Di samping itu, kondisi pelayaran di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga terpantau aman. Hal ini terlihat dari kondisi gelombang, angin dan arus serta jarak pandang yang aman untuk pelayaran.
Terkait dampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024, dengan jumlah penumpang 5.282 orang dan dilayani 132 kapal. “Saat ini KNP. Chundamani sandar Labuan Bajo untuk standby keadaan kedaruratan,” imbuh Budi.
Adapun untuk angkutan penyeberangan rute Larantuka – Kupang pada kurun 1 – 11 November 2024 telah memberangkatkan 1.538 orang, 74 unit kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda empat dan 33 unit kendaraan roda enam yang dilayani 5 kapal. Lalu rute Kupang-Larantuka pada periode 3-14 November 2024 memberangkatkan 1.798 orang, 96 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan roda empat dan 54 unit kendaraan roda enam, yang dilayani oleh 5 kapal.
Source : pressrelease.id
.
.
-
General10 tahun ago
Post Format: Gallery
-
Entertainment2 tahun agoBaca, Ini Catatan Penting bagi Para Penerus Kesultanan, Masyarakat Adat dan Para Kepala Daerah
-
Notes1 tahun ago
-
Business1 tahun agoClosing Ceremony di Health Summit 2023, Arfan Awaloeddin Ucapkan Terima Kasih
-
Figur2 tahun agoSah, Benny Fernando Pimpin Komnas PA Riau
-
Business3 tahun agoAksi 11/4, Aliansi Mahasiswa Riau Sampaikan 5 Tuntutan Rakyat
-
Entertainment3 tahun agoVarian Delta Dominasi 2 juta Kematian Dunia hanya dalam 166 hari
-
Headlines1 tahun agoDPW Pekat IB Provinsi Riau Dibekukan, Ini Tanggapan Pengurus