Connect with us

Entertainment

Pengakuan Agus Rahardjo Menyingkap Dugaan Intervensi dalam Kasus E – KTP

Dugaan tindakan ” Obstruction of Justice ” ini adalah tindakan yang menabrak dan berkontradiksi dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Published

on

Agus Rahardjo Images Ilustrations

Membumi.com

Jakarta (2/12/23) – Dalam rilies yang keluarkan YLBHI terkait pengakuan Agus Rahardjo, Ketua KPK periode 2015-2019 dalam program wawancara Rosi di Kompas TV (1/12/23) yang lalu disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo diduga pernah memerintahkan KPK untuk menghentikan kasus korupsi E-KTP.

Pernyataannya tersebut menyingkap dugaan kuat adanya intervensi Presiden Joko Widodo atas penanganan kasus mega korupsi E-KTP oleh terpidana Ketua mantan DPR RI Setya Novanto beserta berbagai politisi dan pengusaha.

Jika ini benar, maka patut diduga bahwa Presiden Jokowi melakukan penghalang – halangan penegakan hukum (Obstruction Of Justice) terhadap kasus tindak pidana korupsi.

Tindakan Presiden Jokowi yang diduga menghalang – halangi penyidikan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana serius. Sebagaimana pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Obstruction of Justice adalah,

” Tindakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. “

Baca : Sosok Agus Rahardjo Eks Ketua KPK yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

Hal ini diduga merupakan tindakan penghinaan pada pengadilan karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. 

Publik mengetahui bahwa Setya Novanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berhubungan dengan kasus E-KTP yang merugikan negara sebanyak Rp 2 triliun. Maka, seiring dengan terbukanya kasus ini, KPK perlu segera melakukan penyidikan lebih lanjut terkait adanya dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Korupsi E–KTP.

Dugaan tindakan ” Obstruction of Justice ” ini adalah tindakan yang menabrak dan berkontradiksi dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Terlebih jika hal tersebut diduga dilakukan secara langsung oleh Presiden sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan, maka perbuatan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, yaitu,

“ Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan / atau pendapat bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ” 

Baca : Agus Rahardjo Diadukan ke Bareskrim, Jokowi: Saya Belum Tahu

Pengakuan Agus Raharjo ini juga menyingkap dugaan upaya sistematis pelemahan dan penghancuran KPK. Sebagaimana diketahui bahwa pelemahan dan penghancuran KPK secara konsisten diduga telah dilakukan sejak Presiden Jokowi berkuasa, diantaranya,

Pada 2015 terjadi kriminalisasi para pimpinan KPK (Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan puluhan penyidik) namun Presiden mendiamkan, kemudian pada 2017 terjadi penyerangan Novel Baswedan dan Angket KPK oleh DPR yang sangat erat kaitannya dengan Kasus korupsi E-KTP.

Pada 2019 Presiden Jokowi mengangkat Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang diduga bermasalah yang sejak awal dikritik keras oleh masyarakat sipil, mereka adalah: Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H. ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota dan Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua merangkap anggota. 

Sedangkan ketujuh anggota lainnya adalah Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hamdi Moeloek, Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M., Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., Hendardi, S.H., dan Al Araf, S.H., M.T.

Pansel inilah yang akhirnya meloloskan Irjen. Firli Bahuri, Lili Pintauli dan calon-calon Pimpinan KPK yang diduga bermasalah dan diserahkan ke Presiden RI.  

Atas nama-nama tersebut kemudian Presiden Jokowi menyetujui, walaupun publik menolak dan KPK sudah mengingatkan kepada Pansel dan Presiden untuk menyerahkan ke DPR terkait pelanggaran etik berat Firli Bahuri selama menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK agar dikembalikan ke Institusi asalnya. 

Baca : Soal Rekaman Pelemahan KPK, Ini Penjelasan MK

Pada 2019 Presiden Jokowi juga menyetujui Revisi UU KPK dengan mengirimkan Surat dan mengirimkan Menterinya untuk membahas Revisi UU a quo.

Pembahasan Revisi UU KPK yang sangat kilat, tertutup, bahkan tidak melibatkan KPK sebagai pelaksana UU ini. Kemudian diusulkan oleh 6 anggota DPR sebagai UU Usulan DPR pada tanggal 3 September 2019, dan kemudian disepakati di Paripurna pada tanggal 17 September 2019, semuanya hanya dalam waktu 12 hari proses. 

Gelombang Aksi besar penolakan dari segenap elemen masyarakat sipil tidak menggoyahkan Presiden Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan. Setelah disahkan, para tokoh senior anti korupsi bertemu dengan Presiden Jokowi dan diberikan harapan akan ada PERPU, tapi itu harapan itu tidak pernah terwujud.

Pada 2021 terjadi pemberhentian yang diduga illegal kepada 75 lebih Pegawai KPK berintegritas dengan dalih tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan untuk menjadi Aparat Sipil Negara (ASN), tes yang dibuat-buat itu diduga hanya untuk menyingkirkan para pegawai yang Jujur, berani, berintegritas dan terbukti berani mengungkap kejahatan-kejahatan korupsi yang besar tanpa pandang bulu.

Dalam rilies tersebut juga disampaikan bahwa hingga saat ini, Harun Masiku dibiarkan bebas dan tidak juga ditangkap, yang mana diduga akan menyeret nama-nama politisi lain yang lebih besar dari partai politik penguasa. 

Kemudian pada 2022 komisioner KPK Lili Pintauli melanggar etik akibat menerima gratifikasi namun tidak dipecat. Dan pada 2023 terjadi perpanjangan masa jabatan KPK yang seharusnya sudah ada pemilihan melalui putusan MK yang diduga bermasalah, hingga persoalan yang baru – baru ini terjadi, yaitu penetapan tersangka terhadap mantan Ketua KPK Firli Bahuri karena diduga melakukan pemerasan dalam kasus SYL.

Baca : Ternyata Ini Alasan Dewas KPK Tak Lapor Pidana Dugaan Gratifikasi Lili

Terhadap seluruh rangkaian peristiwa pelemahan dan penghancuran KPK tersebut, maka YLBHI berpendapat penting untuk segera dilakukan upaya hukum terhadap Presiden Jokowi dan juga Pemulihan kembali Institusi KPK agar menjadi Independen. 

Atas dasar tersebut YLBHI menuntut agar pengusutan tuntas kasus korupsi E – KTP,  terlebih dengan temuan baru yang diduga melibatkan Presiden Jokowi, agar dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terkait tindak pidana Obstruction Of Justice.

YLBHI juga menuntut kepada MPR / DPR untuk menetapkan Presiden Jokowi yang diduga sudah melakukan perbuatan tercela, diproses melalui DPR kemudian ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

YLBHI juga meminta agar tidak memperpanjang jabatan Pimpinan KPK periode ini, dimana seharusnya sudah ada pemilihan, dan mengembalikan Independensi, Kekuatan, dan posisi KPK, yaitu dengan mengembalikan UU KPK ke UU sebelumnya.

YLBHI juga menuntut agar menetapkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Firli Bahuri bersama dengan pemerintah, seperti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diduga merupakan produk cacat hukum dan harus dibatalkan, serta memandang kecacatan tersebut diduga bersumber dari Kebijakan Pemerintah Jokowi.

Source : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

.

.

Entertainment

Festival Film Alternativa Diboyong inDrive ke Indonesia

Di Indonesia acara ini akan digelar pada akhir November 2024.

Published

on

By

Dok. Indrive

Membumi.com

Jakarta – Alternativa Film Project, inisiatif film nirlaba global yang didirikan oleh perusahaan teknologi internasional inDrive, akan menyelenggarakan edisi kedua dari Alternativa Film Awards yang bersifat nomaden atau berpindah-pindah. Acara ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas dampak sosial dari film-film industri yang sedang berkembang, di Indonesia acara ini akan digelar pada akhir November 2024.

Selain itu, sebagai bagian dari program yang diperluas pada tahun 2024, pada momen tersebut bersamaan juga akan diluncurkannya sebuah festival baru dan ajang penghargaan di Indonesia, yang akan memutarkan semua film terpilih dari para nominator.

Indonesia dipilih menjadi negara selanjutnya yang akan menyelenggarakan Alternativa Film Project setelah kesuksesannya pada edisi perdana di tahun 2023, yang diselenggarakan di Kazakhstan, pada edisi kedua yang akan datang project ini memperluas fokusnya pada pasar Indonesia dan Asia Tenggara.

Ajang penghargaan ini akan dibuka pendaftarannya mulai tanggal 17 Juni 2024 dengan mengajak para sineas film dari seluruh negara Asia untuk mengirimkan karya berupa film panjang, dokumenter, animasi, dan film campuran untuk berkompetisi. Untuk kategori film pendek, akan diterima secara eksklusif dari Asia Tenggara. Kriteria pendaftaran lengkap dapat ditemukan di sini: https://filmfreeway.com/alternativa_film_awards.

Para Pemenang Alternativa Film Project akan dipilih oleh Juri Internasional yang terdiri dari sutradara dan produser film Asia dan wilayah lainnya, serta tokoh masyarakat dan perwakilan dari LSM. Acara ini menghadirkan sistem alternatif untuk memberikan penghargaan kepada para profesional yang memiliki visi untuk menciptakan dampak, dengan membuat mereka lebih terlihat dalam skala global dan memberikan mereka jalan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Inisiatif ini memberikan penghargaan kepada film-film dengan keunggulan artistik yang  juga mengangkat topik-topik sosial dan budaya yang penting, serta memiliki ambisi untuk memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan komunitas lokal.

Para Dewan Juri akan mengumumkan pemenang yang akan mendapatkan hadiah berupa  uang tunai, yang dapat bermanfaat dan digunakan dalam kampanye yang berdampak atau pengembangan lebih lanjut dari keterampilan pembuatan film.

Total hadiah mencapai $100.000, dengan masing-masing pemenang mendapatkan $20.000 yang akan diberikan untuk empat kategori Film panjang, dan $10.000 masing-masing untuk dua pemenang dalam kategori Film pendek.

Festival baru ini menyertai semua judul yang dinominasikan akan berlangsung sepanjang minggu menjelang bulan November 2024 dan menandai evolusi proyek dalam inisiatif film Alternativa, yang juga mencakup edukasi dan penjangkauan pendampingan melalui Alternativa Film Labs.

Ekspansi ini merupakan evolusi alami dari sifat nomaden Alternativa dan dengan setiap edisinya, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan jejak geografis dan dukungan nyata yang berkelanjutan bagi para pembuat film.

Liza Surganova, Project Head Film Alternativa, mengatakan “Alternativa Film Awards berfungsi sebagai alat untuk mendukung pengembangan industri film lokal dengan merayakan para pembuat film dari komunitas yang kurang terwakili, yang memiliki kisah-kisah penting untuk diceritakan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi lanskap budaya dan sosial.

Sinema adalah cara yang ampuh untuk menciptakan perubahan dan ambisi, Alternativa tidak hanya untuk menantang ketidakadilan dalam industri film, tetapi juga untuk membawa kemajuan nyata di dunia – itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk membagikan film-film yang terpilih kepada publik melalui inisiatif Festival kami yang baru.”

“Ketika kami membawa Alternativa ke pasar yang baru setiap tahunnya dan membangun inisiatif yang terus berlanjut dari tahun ke tahun di setiap lokasi kami, kami berharap pendekatan nomaden ini akan memungkinkan kami untuk melibatkan audiens internasional yang lebih luas.

Kami sangat bangga dengan kisah-kisah sukses yang muncul di edisi pertama kami, dan kami tidak sabar untuk mengembangkan pekerjaan kami di seluruh Indonesia dan wilayah yang lebih luas” Liza Surganova menambahkan.

Pada tahun 2023, Alternativa Film Project mendukung sejumlah pembuat film dengan 350 karya yang diterima di 25 negara. Lima film diantaranya adalah “Spotlight”, “Future Voice”, “Alter”, “Nativa”, dan “Shorts” yang menjadi sorotan.

Pemenang penghargaan “Nativa” merupakan sebuah film dokumenter dari Nepal karya Rajan Kathet dan Sunir Pandey yang berjudul “No Winter Holidays” telah menggunakan hadiah uangnya untuk mengorganisir distribusi film tersebut secara teatrikal di Nepal, bersamaan dengan pemutaran film untuk masyarakat di wilayah tersebut, mereka melakukan pengambilan gambar dan pemutaran film untuk penonton yang lebih muda di sekolah dan universitas. Proyek ini menyoroti tema-tema seperti: kemiskinan, peran gender, kesenjangan antara desa dan kota, migrasi murah untuk memasok sumber daya ekonomi, dan isolasi.

Selain itu, Alternativa Film Labs menyelenggarakan tiga program pelatihan untuk para pembuat film dari berbagai usia dan tingkat keahlian, yang dihadiri oleh 37 pembuat film, 12 anak muda, dan 7 tutor dari Eropa dan Amerika Serikat. Dari program ini, lima pemenang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti residensi Pop Up di Eropa dari Tatino Films atau berpartisipasi dalam program EFM Toolbox dan juga mendapatkan hibah perjalanan dari EFM.

Tentang Alternativa Film Project

Alternativa Film Project adalah sebuah sistem inisiatif baru yang bertujuan untuk mendukung dan mempromosikan para pembuat film, serta menemukan suara-suara baru dari industri film yang sedang berkembang namun kurang terlihat. Misi kami adalah untuk membantu para talenta yang karyanya dapat memperkaya dan mengubah persepsi kita tentang dunia menjadi pusat perhatian. Berkomitmen pada misi inDrive untuk menantang ketidakadilan, kami berusaha membangun proyek internasional yang berdampak besar yang akan mengubah status quo di dunia perfilman dengan mendorong perkembangan industri dan komunitas lokal.

Tentang inDrive

inDrive adalah platform mobilitas dan layanan perkotaan global. Aplikasi inDrive telah diunduh lebih dari 200 juta kali, dan merupakan aplikasi mobilitas kedua yang paling banyak diunduh pada tahun 2022 dan 2023. Selain pemesanan kendaraan, inDrive menyediakan daftar layanan perkotaan yang semakin luas, termasuk transportasi antarkota, pengiriman barang, bantuan tugas, dan pengiriman kurir. Pada tahun 2023, inDrive meluncurkan New Ventures, sebuah divisi usaha dan M&A

inDrive beroperasi di 749 kota di 46 negara. Didorong oleh misinya untuk melawan ketidakadilan sosial, perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan dampak positif pada kehidupan satu miliar orang pada tahun 2030. Perusahaan ini mengejar tujuan ini baik melalui bisnis intinya, yang mendukung komunitas lokal melalui model penetapan harga yang adil; dan melalui kerja inVision, anak perusahaan nirlaba. Program pemberdayaan masyarakat inVision membantu memajukan pendidikan, olahraga, seni dan ilmu pengetahuan, kesetaraan gender, dan inisiatif penting lainnya.

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Entertainment

Sejumlah Artefak Kuno Peninggalan Candi Muara Takus Diserah Terimakan ke Museum Sang Nila Utama

Datuk Yose meyakini masih banyak koleksi benda – benda tersebut ada di rumah – rumah penduduk

Published

on

By

Dok. Sambutan Datuk Yose Rizal Zein Kepala Dinas Kebudayaan dalam acara serah terima Artefak Kuno Peninggalan Candi Muara Takus di Dinas Kebudayaan / Museum Sang Nila Utama

Membumi.com

Pekanbaru – Bertempat di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam Acara Serah Terima Hasil Temuan Muara Takus tahun 2013 dari Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimulai pukul 10.28 Wib hingga menjelang zuhur.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Datuk Yose Rizal, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar, Jumhari mewakili BPK RI perwakilan Provinsi Riau, Ketua Umum MKA Lembaga Adat Provinsi Riau Datuk Seri H. Marjohan Yusuf, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.

Ketua Umum Dewan Kesenian Riau Taufik Hidayat (Atan Lasak) dan sejumlah pejabat dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dalam sambutannya perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau mengatakan bahwa, terkait upaya pelestarian JP Candi Muara Takus sudah dilakukan sejak jaman Belanda. Para Arkeolog dan Antropolog yang terlibat terutama dari bangsa eropa, meraka berusaha mengeksplorasi terkait temuan temuan Muara Takus.

” Pada tahun 2013 Balai Arkeologi Medan yang saat ini menjadi Brin melakukan penggalian disekitar kawasan Candi Muara Takus. Penggalian tersebut berhasil menemukan sekitar 10 buah benda yang diduga benda cagar budaya dan setelah melalui musyawarah, dengan masyarakat dan Datuk adat Desa Muara Takus disepakati, bahwa kesepuluh benda tersebut diserahkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat sebelum re organisasi nomenklatur tahun 2003 berada di BPJP Sumbar yang kantornya ada di Batu sangkar. ” ungkapnya. 

Dok. Sejumlah Artefak Kuno Peninggalan Peradaban Candi Muara Takus

Lebih lanjut Jumhari mengatakan bahwa sebelumnya bahwa Riau yang termasuk kedalam wilayah pelestarian BPJP Wilayah IV. Ditahun 2002 sebagaimana terjadi perubahan nomenklatur yang intinya hasil temuan – temuan tersebut akan diserah terimakan ke Provinsi Riau sebelum nantinya Kabupaten Kampar Siap menerima temuan – temuan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya Kabupaten Kampar.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan Datuk Yose Rizal mengatakan, ” ada koleksi – koleksi yang akan kita proyeksikan menjadi Cagar Budaya Nasional. Mengenai Candi Muara Takus ini sejak tahun 2009 Candi Muara Takus sudah masuk kedalam tentatif list usulan UNESCO untuk menjadi World Heritage atau Cagar Budaya Dunia, tapi hingga kini tidak ada perkembangan, hal ini mungkin disebabkan regulasi, sebab tanah Muara Takus itu wilayahnya dikuasai PLN, “ ungkap Datuk Yose.

Lebih lanjut Datuk Yose mengungkapkan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Riau hanya mendapat surat pengelolaan. Yang mana sebelumnya sudah menyurati pihak PLN untuk mendapat mengelola kawasan tersebut, namun disatu sisi kawasan tersebut termasuk kedalam kawasan Bendungan Pembangkit listrik tenaga air PLTA Koto Panjang.

Dok. Pemberian Cenderamata Buku Mengenai Candi Muara Takus

” Dulu sempat ada dugaan, bahwa Candi Muara Takus tersebut akan tenggelam seiring dengan dibangunnya PLTA Koto Panjang namun alhamdulilah hingga saat ini tidak pernah terjadi, dan disekitar candi juga telah terdapat persil – persil tanah dan sebagian areanya juga dimanfaatkan oleh penduduk untuk berkebun, ” ungkapnya.

Mengenai koleksi Cagar Budaya Candi Muara Takus, Datuk Yose juga meyakini masih banyak koleksi benda – benda tersebut yang ada di rumah – rumah penduduk yang disimpan oleh pribadi – pribadi, ” Museum Sang Nila utama juga menyimpan beberapa koleksi dari peninggalan Candi Muara Takus diantaranya batu – batu Candi dengan huruf paku, ” ungkapnya.

” Cuma bagaimana caranya agar masyarakat tersebut menghibahkannya untuk dijadikan Cagar Budaya yang mendukung proses World Heritage itu sendiri. Namun demikian kami berterima kasih kepada BPK BP IV karena membantu memindahkan koleksi ini dari Batu Sangkar ke Riau. Sebab ini sudah lama kami surati, “ sebut Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini.

Selain acara serah terima juga dilaksanakan acara pemberian cenderamata berupa buku mengenai Candi Muara Takus dan sejumlah tokoh kebudayaan yang hadir lintas kabupaten dan provinsi tersebut melihat sejumlah artefak benda – benda bersejarah yang ada di Museum Sang Nila utama.

.

.

Continue Reading

Business

Lounching di Singapura, Play for Dream MR Segera Jangkau Pasar Asia Pasifik

Play for Dream MR benar-benar memadukan dunia digital dan riil

Published

on

By

PRNewsfoto/Play For Dream Technology, Spatial Computing Company

Membumi.com

Singapore (26/06/24) – Play For Dream Technology, perusahaan terkemuka dan penyedia teknologi hiburan berbasiskan informasi spasial (spatial entertainment) asal Shanghai meluncurkan komputer spasial dengan sistem operasi Android Play for Dream MR yang pertama di dunia di Singapura pada (24/06/24).

Lewat langkah strategis ini, Play for Dream mengawali ekspansi internasionalnya sekaligus mendirikan kantor pemasaran Asia Pasifik di Singapura. Peluncuran global yang berlangsung di Singapura ini menarik perhatian media-media ternama di Asia Pasifik, serta investor dan pemangku kepentingan lain.

Sebagai komputer spasial dengan sistem operasi Android yang pertama di dunia, Play for Dream MR adalah perangkat mixed reality (MR) headset yang menjadi standar baru di segmen spatial entertainment. Produk ini meningkatkan pengalaman pengguna dalam beragam skenario, termasuk film berstandar IMAX, delapan efek suara spasial yang dirancang khusus untuk DTS, immersive MR gaming, membuat video dan foto spasial 3D yang memukau, dan lain sebagainya.

Dengan spesifikasi unggulan, arsitektur algoritma canggih yang dikembangkan secara independen, Play for Dream MR benar-benar memadukan dunia digital dan riil, serta menghadirkan hiburan spasial terbaik.

Anda dapat menikmati komputasi spasial berstandar baru dengan Play for Dream MR. Didukung layar 8K Micro-OLED dan solusi resin Pancake optical yang sangat ringan, produk ini menghasilkan 27 juta piksel pada 3.882 PPI dengan 45 PPD di sisi tengah.

Dengan cip Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, Play for Dream MR menawarkan kinerja luar biasa sekaligus hemat energi. Berkat kamera dan rangkaian sensor canggih pada Play for Dream MR, termasuk 11 kamera, tujuh jenis sensor, dan 22 LED inframerah, pengguna bisa melakukan pemantauan secara akurat dan efisien dengan latensi VST warna yang rendah, bahkan hingga 14 ms.

Play For Dream Technology membuat terobosan dalam spatial entertainment dengan berkolaborasi bersama pemimpin industri. Sebagai mitra strategis pertama di dunia bagi IMAX dan DTS di segmen spatial computing dan MR, Play For Dream MR juga menjadi salah satu perangkat pertama yang memakai Snapdragon XR2+ Gen 2.

Kolaborasi dengan sejumlah pemimpin industri seperti IMAX, DTS, Qualcomm, Unity, BOE, turut menjadi jaminan pengalaman pengguna terbaik dan berstandar premium, serta menggabungkan teknologi canggih dengan integrasi yang mudah.

Berdiri pada 2020, Play For Dream adalah perusahaan teknologi yang membuat perangkat spatial computing. Play For Dream mengubah cara setiap orang memperoleh informasi, serta mengembangkan teknologi informasi yang bersifat tiga dimensi.

Source : PR Newswire Asia

.

Continue Reading

Trending