Connect with us

Headlines

Resolusi ke DK PBB Tidak Bisa Diubah, AS Ancam Gunakan Hak Veto

Pada (18/2/24) Aljazair mengumumkan telah menyerahkan rancangan resolusi yang “ tidak dapat diubah ” kepada DK PBB

Published

on

UNRWA Images On X " There are no word "

Membumi.com

Ramallah (18/2/24) – Amerika Serikat pada minggu (18/2/24) mengumumkan bahwa rancangan resolusi Aljazair untuk gencatan senjata di Gaza “ tidak akan diadopsi ” jika dilakukan pemungutan suara di hadapan Dewan Keamanan PBB. Formulir tersebut, mengisyaratkan bahwa mereka akan mengeluarkan “ veto ” terhadap resolusi tersebut.

Aljazair meminta agar Dewan Keamanan (DK) melakukan pemungutan suara pada selasa (20/2/24) mengenai naskah tersebut dalam bentuk yang sekarang.

Sementara AS mengancam akan menggunakan hak vetonya, seperti yang terjadi pada pemungutan suara sebelumnya pada pertengahan Oktober dan awal Desember, meskipun tekanan yang diberikan oleh masyarakat internasional semakin meningkat dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Gaza.

Aljazair pada minggu (18/2/24) mengumumkan bahwa mereka telah menyerahkan rancangan resolusi yang “tidak dapat diubah” kepada Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza.

Baca : Kompleks Medis Nasser Jadi Sasaran, Menkes Serukan Dukungan Internasional

Televisi pemerintah memberitakan bahwa, “Aljazair telah mencantumkan versi terbaru rancangan resolusi Dewan Keamanan yang tidak dapat diubah dengan warna biru (tidak dapat diubah) terkait dengan situasi di Palestina, khususnya di Gaza.”

Rancangan resolusi tersebut menolak pemindahan paksa penduduk sipil Palestina, dan menyerukan diakhirinya pelanggaran hukum internasional.

Sementara itu pada (17/2/24) Israel melancarkan kampanye terpadu yang bertujuan menghancurkan Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, sebut Kepala Badan PBB itu dalam wawancara persnya.

Philippe Lazzarini mengatakan seruan pengunduran dirinya adalah bagian dari upaya pemerintah Israel ke arah tersebut.

“ Saat ini kita sedang menghadapi kampanye yang diperluas dan terpadu oleh Israel yang bertujuan untuk menghancurkan UNRWA, ” katanya kepada kelompok surat kabar Swiss, Tamedia.

“Ini adalah tujuan politik jangka panjang karena diyakini bahwa jika lembaga bantuan tersebut dihapuskan, status pengungsi Palestina akan teratasi untuk selamanya dan dengan itu, hak untuk kembali, ada tujuan politik yang jauh lebih besar di balik hal ini.

“ Lihat saja sejumlah tindakan yang diambil Israel terhadap UNRWA, ” Badan Bantuan Utama di Jalur Gaza, katanya.

Baca : AS Ancam Veto Usulan Resolusi Baru untuk Gencatan Senjata Gaza di DK PBB

Dia mengutip langkah-langkah di parlemen Israel yang bertujuan untuk menghapuskan pembebasan PPN dari Badan tersebut dan perintah bagi kontraktor di pelabuhan Ashdod Israel untuk “ berhenti menangani pengiriman makanan tertentu untuk UNRWA. ” tambahnya yang juga mengatakan, “ dan semua tuntutan ini datang dari pemerintah. ”

Lebih lanjut, Lazzarini mengatakan lebih dari 150 instalasi UNRWA telah diserang sejak agresi Israel di Gaza dimulai.

Dia menekankan bahwa Israel adalah satu-satunya pihak yang menyerukan agar dia mengundurkan diri dan “ tidak ada alasan ” untuk memenuhi permintaan satu negara anggota PBB agar dia mengundurkan diri, “ terutama karena pengunduran diri saya tidak akan memperbaiki situasi di UNRWA. ”

“ Kritik tersebut tidak ditujukan kepada saya secara pribadi, namun kepada organisasi secara keseluruhan. Seruan pengunduran diri adalah bagian dari kampanye untuk menghancurkan UNRWA,” katanya.

Semenjak 7 Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 28.775 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Source : Palestinian News & Information Agency-WAFA

.

.

.

Figur

Said Lukman : ” Putusan MK Icak – Icak, Tah Buayo Tah Katak “

” Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. “

Published

on

By

Said Lukman Images

Membumi.com

Pekanbaru – Menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024. Said Lukman dalam keterangan persnya mengatakan.

Amar putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menolak seluruh permohonan Paslon 01 pada senin (22/4/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat adalah dalil pembenaran tidak dapat diterima akal sehat sebut Lukman.

“ Sebagaimana dikutip situs Mahkamah Konstitusi RI bahwa dalih atas enam klaster sebagaimana dikelompokkan MK tersebut adalah keputusan yang liar. Putusan MK itu seperti tidak berdosa, tidak ada beban dan tidak punya rasa malu atau bersalah, “ sebut Lukman.

” mengenai memasukkan unsur pemerintah lebih dari tiga orang ihwal pengangkatan tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) oleh Presiden, jelas melanggar Pasal 22 ayat (3), namun ajaibnya MK menyatakan hal tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum, ” tambah Aktivis Islam ini.

Baca : Sentimen Negatif Dominasi Medsos Usai Putusan MK Terkait Pilpres 2024

Dalil pembenaran MK yang tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi karena sebagian dari besar fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung Anies-Muhaimin mustinya mengajukan keberatan sejak awal.

Kemudian mengenai Bawaslu yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Capres nomor 02 yang didalilkan kurang bukti materil menurut Lukman MK hanya mencari dalih pembenaran. 

Apalagi soal fakta adanya intervensi dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan ketidaknetralan KPU dalam memverifikasi dan menetapkan pasangan calon yang menguntungkan Capres nomor urut 02. Mustinya MK membatalkan atau mendiskualifikasi Capres 02, ini malah disebut tidak beralasan, rusak – rusak ! ” sebut Lukman sambil mengucap.

” Dah jelas Paman Budak tu keno sanksi etik, bahkan tecampak dari kursi Ketua MK, malah dalam putusan ini, MK mendalilkan bahwa tindakan KPU yang langsung menerapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 adalah tidak melanggar hukum, ” sebut Lukman.

Baca : MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi

Diakhir keterangan persnya, Said Lukman mengingatkan kembali sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Daud, tentang tiga jenis hakim.

Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku zalim dalam berhukum maka ia berada di neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di neraka.” Nah

.

.

Continue Reading

Business

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Komitmen dan wujud kecintaan PIS untuk menjaga kelestarian bumi demi generasi masa depan.

Published

on

By

Dok. PT Pertamina International Shipping (PIS)

Membumi.com

Jakarta – PT Pertamina International Shipping (PIS) menunjukkan komitmennya untuk mendorong dekarbonisasi di sektor industri maritim sekaligus wujud kecintaan PIS untuk menjaga kelestarian bumi demi generasi masa depan.

Corporate Secretary PIS Muh. Aryomekka Firdaus memaparkan, PIS terus meningkatkan upaya dekarbonisasi dalam menjalankan operasional bisnis maupun kegiatan penunjang lainnya. “Upaya ini terbukti berhasil, di mana tercatat data dekarbonisasi PIS terus menunjukkan progress signifikan di setiap tahunnya,” ujar Aryomekka, Selasa (23/4).

Tahun 2023,  PIS sukses mencatat penurunan angka emisi karbon sebanyak 25.445 ton setara CO2 (CO2e). Angka ini bahkan melewati hingga 54% target penurunan emisi PIS yaitu di kisaran 11.659 ton setara CO2.

“Emisi karbon di tahun 2023 ini juga berhasil ditekan sangat signifikan jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 yang berada di 6.866 ton setara CO2, atau naik hingga 270%,” tambah Aryomekka.

Keberhasilan ini, kata Aryo, dilakukan dengan melakukan 9 langkah utama yang terbagi dengan 3 kategori yakni, upaya menekan emisi CO2 dengan Greenhouse Gases (GHG) atau pencegahan efek rumah kaca, Non Greenhouse Gases untuk emisi non karbon, dan penekanan emisi melalui pelestarian ekosistem atau Nature and Ecosystem Based Solutions (NEBS) .

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan efek rumah kaca atau GHG antara lain; pemanfaatan biofuel untuk kapal-kapal PIS di mana 50% kapal yang dioperasikan sudah memanfaatkan Bio Fuel, pengoperasian kapal-kapal berteknologi dual fuel seperti Very Large Gas Carrier (VLGC) yang lebih ramah lingkungan, instalasi peralatan energy saving device  di kapal-kapal, pemasangan solar panel, efisiensi operasional, serta upaya lainnya yang sesuai dan memenuhi sertifikasi Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) dan Carbon Intensity Indicator (CII).

Sementara, untuk upaya Non GHG langkah yang telah dilakukan antara lain adalah pemasangan ballast water treatment system di lebih 70% kapal PIS untuk mencegah transfer dan penyeberan spesies akuatik yang invasif ke perairan tujuan, serta pemasangan scrubber untuk menyaring gas buang kapal.

“Aksi mencintai lingkungan lainnya yakni PIS juga telah menanam 6.523 pohon mangrove, tidak hanya di wilayah operasional dan terminal PIS, tetapi juga area lainnya sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BerSEAnergi untuk Laut,” katanya.

Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi di bulan April ini, PIS terus mendorong armadanya untuk mengadopsi teknologi baru dan operasional ramah lingkungan yang dapat menekan emisi dan meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, perusahaan juga aktif melakukan peremajaan armada, memastikan tanker-tanker baru memenuhi regulasi skala global sekaligus menjaga lingkungan.

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Headlines

LAMR Terima Kunjungan PKDN Sespimti Polri

PMDN Sespimti Polri melaksanakan tugas belajar dan penelitian kebijakan strategis

Published

on

By

Dok. Kunjungan PKDN Sespimti Polri di LAMR (23/4/24)

Membumi.com

Pekanbaru – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, menerima kunjungan peserta Praktik Dalam Negeri  Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Republik Indonesia (PMDN Sespimti Polri),  Selasa petang (23/4). 

” Pertemuan ini dengan penuh persahabatan, diisi juga dengan saling tukar informasi dan harapan kepada para calon bintang tersebut, ” sebut Datuk Fadhli selaku Sekretaris DPH LAMR.

Hadir Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat  (MKA) Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.  Selain itu terlihat juga  pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang lain seperti Datuk H. Rustam Efendi, Datuk H. Tarlaili, dan Datuk M. Fadhli. 

Dari PMDN Sespimti Polri,  hadir Kombes Pol Dr. H Juli Agung P, SH SIK M.Hum, Kombes Pol Teddy Ristiawan, SH, S.IK, Kombes Pol Anang Djunaedi, S.IK MH,  dan olonel Pom Anang Sanjaya SH M.Hum. Mereka sudah berada di Pekanbaru sejak Senin. 

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Dr. H Juli Agung P, SH SIK M.Hum menyampaikan, bahwa mereka hadir di Pekanbaru untuk melaksanakan tugas belajar dan penelitian kebijakan strategis guna mencapai tujuan organisasi dalam mengelola kegiatan kepolisian. 

PMDN Sespimti Polri berikan cendermamata ke pengurus LAMR

” Adapun maksud khusus kedatangan dari pihak PMDN Sespimti Polri tersebut guna penguatan cooling system di Polda Riau, dalam rangka mendukung Pengamanan Pemilu 2024 agar terwujud stabilitas keamanan dalam negeri, ” sebut Datuk Fadhli menambahkan.

Intinya mereka menyimpulkan, bahwa Riau amat kondusif. Hal tersebut antara lain tercapai berkat dorongan masyarakat secara luas yang memang diusahakan oleh berbagai pihak, termasuk LAMR. 

Datuk-datuk LAMR juga menyampaikan rasa gembira karena dikunjungi calon petinggi Polri itu. Mereka juga menilai tema yang diusung dalam kunjungan tersebut sangat tepat yakni strategi Polri menjaga stabilitas kamtibmas dalam Pesta Demokrasi 2024  menuju Indonesia emas.

Tak lupa pula disampaikan pihak LAMR terkait persoalan bahwa Riau masih rawan narkoba. Selain itu, persoalan sengketa lahan termasuk tanah ulayat, masih sangat besar.

Source : Sekretariat DPH LAMR

.

.

Continue Reading

Trending