Transparency International Indonesia (TI Indonesia) pada Senin (26/2) mendiseminasikan kajian kritis terbarunya atas kebijakan hilirisasi pertambangan yang dicanangkan pemerintah Indonesia.
TI Indonesia mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan, khususnya nikel sangat perlu untuk dievaluasi karena terindikasi mengingkari prinsip keadilan sosial-ekologis serta marak dengan praktik korupsi dalam aspek tata kelolanya.
Realita ini bertolak belakang dengan imaji kesejahteraan yang dicita-citakan pemerintah lewat jargon hilirisasi yang terpotret oleh tim peneliti TII ketika melakukan riset lapangan terkait dengan awasan pertambangan nikel di kawasan Halmahera Timur dan dan Halmahera Tengah.
Peneliti TI Indonesia Gita Ayu Atikah mengungkapkan bahwa riset ini merupakan upaya untuk mengkroscek implementasi kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan di tingkat tapak (desa), terutama komoditas nikel yang saat ini menjadi komoditas ekspor utama Indonesia di pasar global.
“ Riset ini ditujukan untuk melihat gap dari implementasi kebijakan hilirisasi di pertambangan nikel, seperti apa realitas yang dihadapi masyarakat lokal yang hidup di kawasan lingkar tambang nikel, baik di Halmahera Timur dan Tengah.
Apakah nilai manfaat dari sumberdaya nikel yang terkandung di tanah leluhurnya dapat mereka nikmati atau justru mereka tersingkirkan akibat praktik-praktik koruptif yang hanya menguntungkan segelintir orang,” papar Gita Ayu dalam diskusi yang berlangsung di bilangan Cikini.
SS YouTube Halmahera Utara / Ekologis Pulau Labengki terancam rusak
Indonesia dikenal sebagai salah satu kawasan dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Saat ini, tercatat bahwa cadangan nikel yang telah dieksplorasi di Indonesia mencapai 5,2 miliar ton, dengan mayoritas berasal dari wilayah Sulawesi dan Gugus Kepulauan Halmahera.
Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan hilirisasi untuk nikel, ekspor nikel Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Posisi strategis Halmahera dalam rantai pasok industri nikel di Indonesia menjadi titik tolak mengapa riset ini penting.
Tak dapat dipungkiri sektor pertambangan yang bernilai ekonomi tinggi berimplikasi terhadap tingginya praktik korupsi. Keterlibatan aktor di level nasional dan lokal mengindikasikan kuatnya pengaruh kekuasaan dalam terhadap kebijakan pertambangan.
Potensi korupsi di sektor pertambangan ini yang kemudian menjadi concern dalam advokasi TI Indonesia salah satunya melalui riset studi kasus di tingkat tapak (desa). Danang Widoyoko, Sekjen TI Indonesia mengkritisi gagalnya upaya pemerintah mencegah kasus korupsi di sektor pertambangan.
“ Upaya pemerintah dalam mencegah praktik korupsi dalam perizinan di sektor tambang terbukti gagal, yang terjadi justru penyempitan terhadap ruang akuntabilitas dan memperlemah aspek-aspek integritas,” ungkap Danang Widoyoko, Sekjen TI Indonesia dalam pembukaannya.
Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pada kenyataannya memberikan privilege dan “ kenyamanan ” dalam investasi tambang, khususnya nikel. Bahkan untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan, sejumlah pejabat penting di tingkat pusat maupun daerah terlibat aktif dalam menyokong aktivitas bisnis pertambangan nikel.
TI Indonesia mengidentifikasi 5 (lima) lingkar aktor yang saling berkelindan didalam gurita dan relasi kuasa elit politik dan oligarki nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, sebagai berikut; (1) Aktor di Lingkaran Istana; (2) Aktor di level Menteri-Menteri; (3) Aktor Lingkaran Mantan Jendral Hingga Mantan Wakil Presiden; (4) Aktor Lingkaran Konglomerat dan Politisi; dan (5) Aktor Dari Pejabat Daerah.
Pandangan pesimis terhadap implementasi kebijakan hilirisasi pertambangan juga diungkapkan oleh Eko Cahyono, salah satu peneliti yang dikirim oleh TII untuk melihat secara langsung kondisi industri pertambangan nikel di Kawasan Halmahera Timur dan Tengah menyatakan bahwa alih-alih menjadi solusi energi terbarukan, tambang nikel di kawasan tersebut justru merampas ruang hidup komunitas masyarakat lokal dengan modus isu-isu lingkungan dan konservasi (green grabbing).
Selain itu beragam dampak negatif mulai bermunculan semenjak industri tambang nikel berkembang secara masif di kawasan ini, dari mulai krisis sosial-ekologis, konflik agraria, hingga pelanggaran HAM.
“ Masifnya ekspansi pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah telah membuka babak baru perubahan kehidupan politik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat di kawasan ini. Perubahan ini telah berdampak pada daur hidup masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, terjadi perubahan cara pikir, cara tindak, dan perilaku politik-ekonomi massal di kawasan terdampak ekspansi Nikel, terlebih di desa-desa lingkar tambang di Halteng dan Haltim,” ungkap Eko Cahyono yang dalam paparannya Senin (26/2).
Desa Sagea di Halmahera Tengah merupakan salah satu desa lingkar tambang nikel yang ditinjau langsung oleh tim peneliti TII. Di desa tersebut terdapat sebuah aliran sungai yang dulunya jernih kini berubah menjadi kecoklatan dan berlumpur.
Hamparan lahan pertanian yang dulunya menjadi sumber pangan masyarakat adat kini gagal panen, tertimbun lumpur luapan banjir dampak dari aktivitas pertambangan nikel.
Masyarakat adat dipaksa menyingkir dari ruang hidupnya seiring dengan ekspansi pertambangan nikel di kawasan ini. Politik energi baru dan terbarukan melalui kebijakan ekspansi pertambangan nikel terpotret nyata menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan manusia.
Secara sosial, pencemaran dan kerusakan lingkungan telah menambah beban bagi perempuan di sektor domestik maupun publik. Seorang ibu rumah tangga di Desa Sagea mengatakan, “ Saya melawan, bukan hanya karena sumber air bersih di desa kami yang sangat vital buat masak dan kehidupan harian, kini mulai tercemar. Juga bukan hanya karena Sungai Segea sebagai sumber ikan kami juga tercemar.
Lebih dari itu, ini sikap saya untuk memastikan nasib anak cucu saya kedepan bagaimana ? Maka, saya melawan terus sekuat tenaga, dengan resiko apapun, itu untuk menjaga alam dan isinya bagi masa depan anak cucu kelak. ”
Bagi masyarakat adat, ekspansi pertambangan nikel telah menghancurkan warisan komunitas adat mereka. Mereka kini dikepung oleh puluhan korporasi nikel. Komunitas adat semakin kehilangan ruang hidup yang mereka jaga turun temurun. Kondisi yang hampir sama juga ditemukan oleh tim peneliti TII di Halmahera Timur.
Penyerobotan tanah ulayat melahirkan konflik dengan perusahaan nikel. Pemberian izin kepada perusahaan nikel ditenggarai sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam masyarakat adat, Suku Tobelo Dalam.
Mereka dipaksa menyerahkan tanahnya dengan menggunakan aturan yang hanya menguntungkan korporasi. Ketika masyarakat melawan, berbagai intimidasi dilakukan dengan menggunakan kekuatan apparat yang mengarah pada praktek etnogenosida. Komunitas suku ini pun kini semakin terpinggirkan baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya.
Narasi ethnografis yang dimunculkan dalam riset ini ditujukan untuk menggambarkan kepada pembaca tentang dampak yang diterima masyarakat lokal di lingkar tambang akibat praktik korupsi dan perampasan ruang hidup atas nama cita-cita semu kebijakan hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia.
Selain menganalisa gap implementasi kebijakan hilirisasi pertambangan nikel riset ini juga menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengoreksi paradigma politik kebijakan hilirisasi SDA agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan pinsip – prinsip anti korupsi dan penegakan HAM.
Dok. Foto bersama sejumlah perwakilan pengurus baru DPP dan DPC Mitra Sunda Riau, Alam Mayang (7/09/24)
Membumi.com
Pekanbaru – Sesuai rencana, hari ini (7/09/24) Paguyuban Mitra Sunda Riau (MISURI) menggelar acara Milad ke 19 di Taman Rekreasi Alam Mayang, Pekanbaru yang dikemas dengan berbagai acara budaya Sunda, dan ikrar penyerahan SK Pengurus baru DPP dan DPC Mitra Sunda Riau.
Acara tersebut dibuka dengan mengarak Calon Walikota Pekanbaru Brigjend TNI (Pur) Edy Nasution yang didampingi oleh Calon Wakil Walikota Pekanbaru H Destrayani Bibra bersama Datuk Wan Abu Bakar dengan menggunakan tunggangan Singa yang merupakan simbol dalam budaya Sunda hingga ketempat acara.
Dalam acara Milad Misuri yang dihadiri sesepuh, pupuhu dan ribuan pengurus DPP dan DPC Se Provinsi Riau tersebut, selain calon Walikota Brigjend (purn) Edy Natar Nasution dan calon Wakil Walikota Dastrani Bibra, juga dihadiri oleh mantan Bupati Kampar 2 periode Jefri Noer, calon Wakil Bupati Kampar Aldo, Tokoh Masyarakat Riau Wan Abu Bakar, Ketua Tim Relawan Bang Edy, A.Z. Fachri Yasin dan sejumlah tokoh Riau lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPP Masuri H.EM Surachmat mengungkapkan pepatah melayu, di mana bumi dipijak di situ langit di junjung.
Menurutnya, meskipun orang Sunda, tetapi kita sudah menjadi orang Riau. “Kita walaupun orang Sunda tapi sekarang sudah menjadi orang Riau, jadi kita harus mengabdi di Bumi Melayu ini,” ujar Ketum Misuri.
Tokoh masyarakat Riau yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Riau pada masanya Datuk Wan Abu Bakar dalam sambutannya juga mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke 19 MISURI.
” Semoga MISURI makin jaya, makin solid dan makin bisa berbuat untuk kemajuan Provinsi Riau yang akan datang.Saya yakin Paguyuban ini dapat menjadi contoh bagi paguyuban – paguyuban lain di Provinsi Riau ini, ” sebut Datuk Wan Abu Bakar.
Mantan Dandrem 301 Wirabima yang juga menjabat sebagai Ketua Penasehat DPP MISURI dalam sambutannya yang diiringi dengan pantun menyampaikan, bahwa MISURI bukan organisasi baru bagi dirinya.
” Semenjak saya menginjakkan kaki setelah 40 tahun saya meninggalkan Riau, saya kembali menjadi Komandan Korem, Eyang Surachmat beserta rombongan hadir membawa seperangkat Kehormatan (Kujang) bagi saya, ” kenang Edy Natar.
Foto : Calon Walikota Pekanbaru Brigjend TNI (Pur) Edy Nasution diarak dengan menggunakan tunggangan Singa Pasundan
Calon Walikota Pekanbaru yang membawa tagline PATEN ini juga mengungkapkan, bahwa setelah hidup puluhan tahun di negeri Pasundan, dirinya juga telah mengenal lama dan menjadi bagian dari MISURI.
” Oleh sebab itu, selaku Ketua Penasehat, saya mengucapkan selamat hari jadi MISURI ke 19, dan kepada masyarakat Sunda yang ada di Riau, dan dapat meningkatkan peran aktifnya dalam pembangunan Riau ke depannya, terkhusus di Kota Bertuah.
Sebagaimana informasi yang kami dapatkan, selain diusung oleh Partai Nasdem, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru ini juga mendapat dukungan dari PPP, Partai Buruh dan PBB.
Diakhir liputan menjelang adzan zuhur, ribuan pengurus DPP dan DPC Paguyuban Mitra Sunda Riau (MISURI) melaksanakan pengucapan Ikrar dan penyerahan SK sebagai pengurus baru yang dipimpin oleh H.EM Surachmat didampingi Sekretaris Fari Suradji dan pengurus inti lainnya.
Fari Suradji (Sekretaris) dan H.EM Surachmat (Ketum) MISURI memberikan keterangan resminya (5/09/24).
Membumi com
Pekanbaru – Bertempat di Saung Mitra Sunda Riau (MISURI) dijalan Kayu Putih 6 jelang MILAD ke 19 tanggal 7 September, H.EM Surachmat selaku Ketua Umum didampingi Fahri Suradji selaku Sekretaris MISURI dalam keterangan resminya mengungkapkan.
” Kami dari Paguyuban Mitra Sunda Riau bersama ini menyatakan dukungan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yaitu saudara Brigadir Jenderal (Purn) H. Edi Natar Nasution dan saudara H. Destrayani Bibra, M,Si dengan sejumlah alasan, ” sebut Ketua Umum MISURI.
Adapun sejumlah alasan kenapa MISURI mendukung paslon PATEN disebutkan diantaranya dinilai Cerdas, Tegas, Humanis, Nasionalis dan Agamis. Kemudian juga dinilai bersih dari Korupsi, dan telah berpengalaman menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur pada masanya.
” Kami juga menilai bahwa pasangan ini sangat menjaga toleransi antar agama dan antar suku. Kami juga menilai bahwa Saudara Edy Natar telah berhasil membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga hubungan antara Paguyuban harmonis, ” sebut Ketum MISURI.
Lebih lanjut H.EM. Surachmat juga menilai bahwa pasangan calon yang berslogan PATEN ini sangat cocok karena saudara Edy Natar berbelakang TNI yang dipadukan dengan Destrayani Bibra yang berlatar belakang birokrat sejati.
Atas dasar tersebut, secara resmi Mitra Sunda Riau (MISURI) yang beranggotakan sekitar 70 ribu orang ini mendukung penuh siap untuk memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Brigadir Jenderal (Purn) H. Edy Natar Nasution dan H. Destrayani Bibra, M,Si yang telah terbukti rekam jejaknya.
” Kami berharap jika kelak pasangan ini kedepannya menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, InsyaAllah dapat menjadikan Kota Pekanbaru Bermartabat, aman, adil makmur, sejahtera, bebas banjir, jalan – jalan mulus dan Kota yang kita cintai ini kembali bersih dan mendapat Piala Adipura, ” harap H.EM Surachmat mengakhiri keterangan persnya.
Jakarta – Kecerdasan Buatan (AI) tengah mendorong transformasi dalam operasional dan strategi bisnis perusahaan, termasuk pada departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resources (HR). Organisasi yang inovatif menyadari potensi besar AI dalam memperbaiki model bisnis, dinamika proses kerja, serta pengalaman pelanggan dan karyawan.
Pada mulanya, departemen HR bersifat administratif dan berfokus pada pencatatan dan tugas-tugas klerikal seperti mengelola file tenaga kerja, mengatur gaji karyawan, serta memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasi peraturan ketenagakerjaan. Meskipun departemen HR berperan penting dalam mengelola operasional para tenaga kerja, kontribusi strategisnya terhadap pertumbuhan bisnis dan inovasi sering kali terlupakan.
Teknologi telah mendorong efisiensi dan memungkinkan departemen HR untuk melakukan tugas-tugas yang ada lebih cepat dan hemat biaya lewat kontribusi yang lebih strategis, seperti mempercepat proses perekrutan dengan mencocokkan keterampilan karyawan dengan jabatan, memprediksi kesuksesan masa depan, dan memperkirakan waktu untuk mengisi lowongan pekerjaan.
Kemampuan ini bisa mengubah departemen HR dari fungsi administratif menjadi mitra strategis yang dapat mengatasi berbagai tantangan bisnis, seperti yang IBM rasakan ketika menjadi “Client Zero.”
“Kecerdasan Buatan (AI) bukan hanya sekedar tentang otomatisasi pekerjaan, namun juga untuk meningkatkan kemampuan manusia dan mendorong fungsi strategis perusahaan. Di IBM, kami berkomitmen untuk membantu perusahaan menyusun ulang peran departemen HR dengan cara mengintegrasikan AI untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan karier para karyawan.
Pengalaman kami sendiri menunjukkan bahwa AI dapat membantu departemen HR menjadi mitra strategis yang handal, meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya secara signifikan. IBM akan terus memanfaatkan AI secara bertanggung jawab untuk menciptakan peluang baru, mengurangi bias, dan memastikan tempat kerja yang inklusif dan transparan di mana teknologi dan talenta manusia dapat berkembang bersamaan.” kata Roy Kosasih, Presiden Direktur, IBM Indonesia.
Dengan menjadi “Client Zero,” IBM berhasil merealisasi potensi transformasi AI dalam HR. Integrasi AI generatif dan otomatisasi telah berhasil memangkas biaya operasional HR hingga 40% dan menangani 94% permintaan karyawan melalui asisten digital perusahaan AskHR. Secara keseluruhan, investasi IBM pada AI telah menghasilkan peningkatan produktivitas senilai USD 1,6 miliar
Peran inovatif Kecerdasan Buatan (AI) dalam departemen HR dapat memberikan perubahan positif seperti:
Menciptakan Fungsi Penting dalam HR
AI dapat menciptakan fungsi penting dalam departemen HR, seperti contohnya, “Talent Scientist” yang bisa menggabungkan peran sourcing, psikologi industri-organisasi, dan AI dalam menganalisis data, mengidentifikasi kandidat terbaik, dan memprediksi keberhasilan.
Peran ini merupakan gabungan dari the science of data dengan proses tradisional dari departemen HR untuk mencapai hasil perekrutan yang dapat diprediksi. Selain itu, ada juga “Talent Influencers,” yang berperan mengembangkan sektor digital dan platform media sosial untuk menarik kandidat terbaik. Para perekrut ini memiliki reputasi yang kuat dan keahlian di bidang mereka, sehingga sangat efektif dalam menarik kandidat.
Menurut Studi Global tahunan yang dilakukan terhadap 3.000 CEO di lebih dari 30 negara dan 26 industri, di wilayah ASEAN, 47% CEO yang disurvei mengatakan bahwa mereka sedang dalam tahap mengadopsi peran AI generatif yang belum ada tahun lalu
Mengoptimalkan Waktu Profesional HR
Dengan mengotomatisasi tugas-tugas repetitif seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin, chatbot AI menjadikan tenaga HR lebih efisien dan efektif dalam memberikan dukungan kepada karyawan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan HR untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam pengembangan organisasi, serta membuka peluang karier baru di bidang pengembangan AI.
Menjamin Tidak ada Bias
AI dapat memastikan adanya pengurangan bias jika proses implementasi dan desainnya dilakukan secara benar. Sebagai contoh, aplikasi AI dalam bidang rekrutmen kandidat berpotensi dapat mengubah pola pikir kandidat terkait dengan cara merekomendasikan peran-peran dasar tanpa menyentuh faktor demografi seperti gender dan etnis.
Membangun Aplikasi Kecerdasan Buatan yang efektif dan tanpa bias memerlukan kolaborasi antara ahli konten dan tim machine learning. Keberagaman dalam pola pikir merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa solusi AI dapat terhindar dari potensi bias.
Seiring dengan sistem AI yang semakin terintegrasi dalam operasional sehari-hari, tata kelola yang proaktif merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan pengambilan keputusan yang beretika, bertanggung jawab, transparan, dan rasional.
AI dapat mentransformasi departemen HR dengan memberikan peluang baru meskipun juga akan membawa tantangan yang besar. Untuk organisasi bisnis, kunci pemanfaatan AI merupakan mengimbangi kekuatan dan potensi pengawasan yang diperlukan agar proses eksekusi dapat dipercaya.
Kombinasi dari AI dan pemahaman strategis dapat membuka peluang bisnis baru serta meningkatkan kontribusi departemen HR dalam sebuah keunggulan kompetitif sebuah organisasi.
Tentang IBM
IBM adalah penyedia terkemuka solusi hybrid cloud global dan kecerdasan buatan (AI), serta keahlian konsultasi. Kami membantu klien di lebih dari 175 negara untuk memanfaatkan insight dari data mereka, menyederhanakan proses bisnis, mengurangi biaya, dan memperoleh keunggulan kompetitif di industri mereka.
Ribuan pemerintah dan entitas korporat di bidang infrastruktur penting seperti layanan keuangan, telekomunikasi, dan perawatan kesehatan bergantung pada platform cloud hibrid IBM dan Red Hat OpenShift untuk melakukan transformasi digital mereka dengan cepat, efisien, dan aman.
Inovasi terobosan IBM dalam AI, quantum computing, solusi cloud yang spesifik untuk industri, dan konsultasi memberikan opsi yang terbuka dan fleksibel bagi klien kami. Semua ini didukung oleh komitmen IBM yang jangka panjang terhadap kepercayaan, transparansi, tanggung jawab, inklusivitas, dan pelayanan.