Headlines
Presiden Prabowo Resmikan Gerakan Solidaritas Nasional
“Melalui GSN, kekuasaan menjadi kekuatan baik dan besar bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa,”
Membumi.com
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meresmikan hadirnya Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024). Peresmian GSN ini disaksikan oleh 16 ribu masyarakat Indonesia yang mewakili seluruh golongan masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
Pada kesempatan ini, Ketua Umum GSN, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan Presiden Prabowo kepada GSN dalam menyatukan dan mengoptimalkan kekuatan seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya dalam mendorong Indonesia menjadi bangsa yang maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Rosan mengatakan bahwa Indonesia sedang bersemangat tinggi dan berenergi positif. Hal ini disebabkan oleh pergantian pimpinan nasional dan pemerintah, sehingga ke depan Indonesia bisa lebih berharap dan berkarya. Selain itu, kondisi Indonesia saat ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya.
“Namun, ternyata ketika kita berkaca lebih lama, masih ada perang-perang lokal di dalam negeri yang harus segera kita menangkan. Seperti yang berulang kali diserukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, masih ada perang melawan kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, kesenjangan, dan yang paling utama adalah perang melawan ketidakpedulian terhadap sesama rakyat Indonesia.”
Ia mengungkapkan, hal itulah yang menjadi latar belakang GSN didirikan. “Dari persatuan dan kolaborasi yang begitu solid antara Bapak Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi, kita belajar bukan saja nilai-nilai solidaritas nasional, tapi juga dampaknya yang begitu baik dan besar,” katanya.
“Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkrit bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Baik rakyat Indonesia di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia,” tambah Rosan yang sekaligus adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kabinet Merah Putih.
Rosan kemudian mencontohkan gagasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dalam proses singkat sejak Pilpres 2024, dapat langsung diwujudkan menjadi sebuah kebijakan nyata, sekaligus gebrakan dalam pemerintahan Prabowo – Gibran. Itu adalah gagasan yang tidak lain berangkat dari hasil dialog antara para ahli di dalam Tim Kampanye Nasional (TKN).
Demikian juga gagasan untuk membebaskan jutaan petani dan nelayan dari hutang yang sudah membebani selama bertahun-tahun. “Kita saksikan sendiri bagaimana proses yang dilalui bisa sangat singkat. Dari gagasan, menjadi dialog para ahli, hingga akhirnya dituangkan dalam kebijakan nyata pemerintah yang didukung penuh sumber daya, kelembagaan, dan anggaran yang dibutuhkan,” kata Rosan.
Saat ini sudah didirikan Badan Gizi Nasional dalam waktu tidak sampai satu tahun sejak gagasan Makan Bergizi Gratis diusulkan. Hal ini menginspirasi Presiden Prabowo Subianto untuk melembagakan proses identifikasi dan realisasi gagasan itu sendiri dalam satu paguyuban yang disebut GSN.
“Misi GSN adalah menghasilkan resolusi-resolusi serupa untuk direalisasikan secara nyata oleh pemerintah, dengan dukungan pemerintah, atau melalui sumber daya GSN sendiri. Supaya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dan cepat oleh masyarakat,” terang Rosan Perkasa Roeslani. Singkatnya, tegas Rosan, ada tiga keunikan dan keunggulan GSN yang akan membuat GSN tumbuh dan berkembang pesat, serta berdampak nyata dan positif bagi masyarakat dan negara.
Pertama, GSN disusun sedemikian rupa untuk punya kemampuan dan kekuatan besar untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar dari Putra Putri terbaik bangsa. Selain karen dibina langsung oleh Presiden RI ke 8, juga karena GSN berisi seluruh eleman kekuatan bangsa. “Melalui GSN, kekuasan menjadi kekuatan baik dan besar bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa,” jelas Rosan.
Kedua, kekuatan utama GSN ada pada kekutan gagasan. Karenanya membutuhkan lingkungan yang mengedepankan kebebasan berpikir dan bersuara. “Karena prinsip utama GSN adalah kekuatan gagasan dan jaringan, kami berharap GSN dengan sendirinya menjadi organisasi yang bersifat otonom dalam menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan dan harapan masyarakat,” kata Rosan.
Ketiga, GSN akan tumbuh mengakar dan tersebar. Artinya GSN akan memperjuangkan gagasan yang mengakar kepada kearifan budaya, sejarah dan tradisi lokal yang notabene sangat beragam dan tersebar di seluruh Indonesia.
“Hal ini penting untuk memastikan gagasan dan inisiatif GSN ke depan akan didukung partisipasi masyarakat dan dampaknya berkesinambungan (sustainable),” tambah Rosan.
Perihal alasan pemberian nama Gerakan Solidaritas Nasional, Rosan menjelaskan bahwa Solidaritas Nasional bukan terdiri dari dua kata melainkan satu frase. Solidaritas Nasional bukan sekedar rekonsiliasi setelah pemilu, namun bergerak dan berkarya bersama demi kepentingan indonesia.
“Solidaritas Nasional adalah saling memaafkan segala kesalahan di masa lalu dan permusuhan, demi masa depan bangsa. Kita harus saling menghormati perbedaan, mendukung kepentingan yang beragam, serta mengangkat satu sama lain demi kehormatan, pertumbuhan, dan kemajuan Indonesia,” katanya.
Tentang Gerakan Solidaritas Nasional
Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) merupakan sebuah paguyuban yang bersifat independen namun memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mendukung kepemimpinan nasional, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. GSN hadir sebagai sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebagai bagian dari komitmen kami untuk menciptakan dampak nyata, GSN membuka diri untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai elemen bangsa. Kami berencana untuk melibatkan stakeholders terkait melalui berbagai aktivitas yang bertujuan mendukung keberhasilan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas, GSN yakin bahwa kolaborasi dapat membawa perubahan positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Source : pressrelease.id
.
.
Business
Capai Tujuan Industri 4.0, Kemenperin Inisiasi Jakarta Digital Industrial Parkway
Total investasi di tiga koridor digital di Jakarta tersebut mencapai Rp12 Triliun
Membumi.com
Jakarta – Sebagai kota metropolitan dan pusat bisnis Indonesia, Jakarta didominasi oleh kegiatan jasa, termasuk jasa industri digital. Dari Data Jasa Industri Digital di Kota Jakarta, terlihat setidaknya ada tiga klaster utama lokasi jasa industri digital, yaitu Koridor Simatupang, Koridor Kuningan, dan Koridor Sudirman. Ketiga koridor tersebut merupakan kawasan strategis di Kota Jakarta yang berpotensi besar untuk pengembangan jasa industri digital.
Kementerian Perindustrian mencatat, aktivitas-aktivitas penting yang dilakukan di koridor digital Jakarta meliputi business entrepreneurship, community engagement, innovation and research, education and training, dan aktivitas-aktivitas lainnya.
Dari data Kementerian Perindustrian, total investasi di tiga koridor digital di Jakarta tersebut mencapai Rp12 Triliun, dengan perincian Koridor Sudirman sebesar Rp7,71 Triliun, Koridor Kuningan sebesar Rp3,87 Triliun, dan Koridor Simatupang Rp424 Miliar.
“Untuk mendorong pengembangan klaster jasa industri digital di Kota Jakarta, Kementerian Perindustrian menginisiasi Jakarta Digital Industrial Parkway (JDIP), sebuah konsep pengembangan kawasan khusus yang difokuskan pada pengembangan jasa industri digital,” ujar Plt Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Eko S. A. Cahyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/12).
Plt Dirjen KPAII menyebutkan, adanya JDIP sejalan dengan tujuan peta jalan Making Indonesia 4.0. JDIP diharapkan bisa menjadi katalisator dalam pengembangan ekosistem jasa industri digital di Indonesia, yang pada akhirnya dapat mendorong inovasi di berbagai sektor industri.
Pengembangan JDIP juga bertujuan untuk menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja di bidang jasa industri digital. Selain itu, juga untuk mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru di bidang jasa industri digital, serta meningkatkan daya saing industri nasional.
Untuk mengembangkan JDIP secara optimal, Eko mengatakan bahwa perlu tindak lanjut, seperti pengembangan infrastruktur untuk peningkatan kualitas infrastruktur jasa industri digital seperti transportasi dan energi, pengembangan SDM di bidang jasa industri digital dengan perguruan tinggi dan sekolah vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, juga promosi JDIP sebagai lokasi yang menarik untuk investasi jasa industri digital.
“Selain itu, perlu regulasi yang inovatif untuk mendukung iklim dan pertumbuhan jasa industri digital, juga penguatan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha jasa industri digital dan akademisi,” jelas Eko.
Sebelumnya, pada kegiatan Kaleidoskop Industrial Wrap 2024 & Branding Jakarta Digital Industrial Parkway di CIBIS Park, kawasan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (18/12), Plt. Dirjen KPAII mengenalkan branding JDIP agar semakin dikenal oleh para pelaku industri digital dan stakeholders terkait.
Terdapat 17 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kegiatan jasa industri digital di JDIP yang diantaranya didominasi oleh kegiatan Penerbitan Piranti Lunak (software), Aktivitas Pengembangan Video Game, Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (e-commerce), Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi, Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas Hosting, Portal Web dan/atau Platform Digital, dan Jasa Penyedia Layanan Internet of Things (IoT).
Di parkway Koridor Simatupang yang membentang sejauh sekitar 8 kilometer, dari Perempatan Pasar Minggu hingga Perempatan Pondok Pinang, terdapat 34 perusahaan industri digital dengan terdapat banyak gedung perkantoran dan pusat bisnis.
Koridor Simatupang juga didukung oleh aksesibilitas yang tinggi, serta tersedianya infrastruktur telekomunikasi dan lokasi yang dekat dengan pusat permukiman dan beberapa kampus/universitas. Rencana pengembangan akses transportasi umum di sepanjang Jalan TB Simatupang juga potensial untuk mendukung pertumbuhan JDIP ini.
Sementara itu, Koridor Sudirman berada di antara Bundaran Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan 64 perusahaan, sedangkan Lokasi Koridor Kuningan dimulai dari perempatan Duren Tiga hingga Perempatan Latuharari dan terdapat 89 perusahaan di koridor tersebut.
“JDIP Koridor Simatupang, Koridor Sudirman, juga Koridor Kuningan sangat potensial untuk terus dikembangkan, salah satunya untuk kolaborasi antar kegiatan industri digital yang berdekatan dapat menumbuhkan ekosistem yang baik,” pungkas Eko.
Source : pressrelease.id
.
.
Headlines
HPN 2025 di Riau akan Dihadiri Langsung oleh Presiden Republik Indonesia
Akan berlangsung pada 6 hingga 9 Februari 2025
Membumi.com
Jakarta – Provinsi Riau akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, yang akan berlangsung pada 6 hingga 9 Februari 2025. Acara ini menjadi momentum penting bagi insan pers Indonesia untuk mempererat kolaborasi, memperkuat peran media, dan menjawab tantangan besar di era transformasi digital.
Dalam undangan resmi yang disampaikan oleh Panitia HPN 2025, kegiatan ini akan dihadiri oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia, bersama para pengurusnya.
HPN 2025 dirancang dengan rangkaian agenda yang mencakup seminar, diskusi, dan konvensi nasional, di mana isu-isu strategis seperti peran media dalam pembangunan bangsa, kebebasan pers, dan tantangan etika jurnalistik akan menjadi topik utama.
Acara akan diawali dengan Welcome Dinner, yang dirancang sebagai ajang silaturahmi antara insan pers dengan para pemangku kepentingan.
Rangkaian kegiatan berikutnya akan meliputi seminar dan diskusi yang membahas isu-isu krusial seperti tantangan disrupsi digital dan peluang ekonomi kreatif berbasis media.
Salah satu agenda utama adalah Konvensi Nasional Media Massa, yang diharapkan menjadi forum strategis untuk merumuskan kebijakan dan langkah nyata dalam menghadapi dinamika industri media.
Puncak perayaan HPN 2025 dijadwalkan berlangsung pada 9 Februari 2025, yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Kehadiran Presiden menjadi simbol dukungan penuh pemerintah terhadap pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi.
Panitia HPN 2025 telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk memastikan kenyamanan para peserta.
Setiap PWI provinsi akan mendapatkan akomodasi berupa tiga kamar selama pelaksanaan acara, mulai dari tanggal 6 hingga 10 Februari 2025.
Selain itu, layanan transportasi lokal termasuk penjemputan dari Bandara Sultan Syarif Kasim II menuju lokasi kegiatan juga telah disediakan.
Zulmansyah Sekedang, Penanggung Jawab HPN 2025, menyampaikan bahwa perayaan ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan juga kesempatan untuk memperkuat peran pers dalam membangun bangsa.
“HPN 2025 di Riau menjadi momentum penting untuk merayakan dedikasi insan pers sekaligus merumuskan peran strategis media dalam menjawab tantangan zaman,” ujar Zulmansyah Sekedang, di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
M. Selamet Susanto” Ketua Panitia HPN 2025 menjelaskan, dalam era digital yang penuh tantangan ini, pers menghadapi perubahan besar dalam cara informasi diproduksi, disampaikan, dan diterima oleh publik.
Oleh karena itu, HPN 2025 diharapkan menjadi forum diskusi strategis untuk merumuskan solusi yang relevan, serta mempertegas komitmen pers sebagai pilar demokrasi yang kredibel dan berintegritas.
“Saya berharap, HPN 2025 dapat menjadi inspirasi bagi para insan pers untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” jelas Marthen.
Informasi lebih lanjut mengenai acara ini dapat diperoleh melalui Sekretariat Panitia Pusat HPN 2025.
Panitia mengundang seluruh Ketua PWI Provinsi dan Ketua PWI Kabupaten/Kota untuk hadir bersama pengurusnya, di mana surat undangan pemberitaan awal sudah dikirim melalui pesan WhatsApp.
Informasi dan konfirmasi kehadiran dapat disampaikan melalui kontak panitia, yaitu :
• Aliffia (0882-2017-0952)
• Wachyono (0822-6063-1287)
Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari semua pihak, HPN 2025 diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan pers Indonesia.
Tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan bangsa melalui media yang bertanggung jawab. ***
Source : WAG PWI Riau
.
.
.
.
Headlines
DKPP Jatuhkan Sanksi ” Peringatan Keras ” kepada Ketua dan Anggota KPU RI
Para Teradu terbukti tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu terhadap pemenuhan 30% keterwakilan perempuan
Membumi.com
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada 6 (enam) penyelenggara Pemilu dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Enam penyelenggara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap dan August Mellaz sebagai Teradu II sampai Teradu VII dalam perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024.
Para Teradu terbukti tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 terhadap pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada DCT (Daftar Caleg Tetap) Anggota DPRD sehingga menimbulkan pemungutan suara ulang di dapil 6 (enam) provinsi Gorontalo.
“Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu III Mochammad Afifudin selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu II Idham Holik, Teradu IV Yulianto Sudrajat, Teradu V Betty Epsilon Idroos, Teradu VI Parsadaan Harahap dan Teradu VII August Melaz terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis Heddy lugito.
Selain itu, para Teradu juga terbukti tidak mengubah PKPU 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan mengabaikan putusan MA Nomor 24P/Hum/2023 sebagai bentuk perbaikan administratif sebagaimana putusan Bawaslu RI.
“Teradu II sampai dengan Teradu III telah menunjukkan sikap yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan di bidang politik sebagai mana ketentuan dalam dan Undang-Undang,” kata Ratna Dewi Pettalolo, salah satu Majelis dalam sidang pembacaan putusan ini.
Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan empat perkara yang melibatkan 19 penyelenggara pemilu sebagai Teradu. Sanksi yang dijatuhkan adalah Peringatan Keras (6). Sedangkan 13 Teradu mendapat Rehabilitasi atau dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.
Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis yang didampingi Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo dan Muhammad Tio Aliansyah.
Perkara yang diputus 16 Desember 2024
1. Nomor Perkara : 191-PKE-DKPP/VIII/2024 ; Teradu : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat ( Rehabilitasi)
2. Nomor Perkara : 204-PKE-DKPP/IX/2024 ; Teradu : Ketua KPU dan Bawaslu Kota Bukit Tinggi ( Rehabilitasi)
3. Nomor Perkara : 214-PKE-DKPP/IX/2024 ; Teradu : Ketua dan Anggota KPU RI (Peringatan Keras)
4. Nomor Perkara : 237-PKE-DKPP/IX/2024 ; Teradu : Ketua dan Anggota KPU RI (Rehabilitasi)
Source : DKPP
.
.
.
-
General10 tahun ago
Post Format: Gallery
-
Entertainment2 tahun agoBaca, Ini Catatan Penting bagi Para Penerus Kesultanan, Masyarakat Adat dan Para Kepala Daerah
-
Notes1 tahun ago
-
Business1 tahun agoClosing Ceremony di Health Summit 2023, Arfan Awaloeddin Ucapkan Terima Kasih
-
Figur3 tahun agoSah, Benny Fernando Pimpin Komnas PA Riau
-
Business3 tahun agoAksi 11/4, Aliansi Mahasiswa Riau Sampaikan 5 Tuntutan Rakyat
-
Entertainment4 tahun agoVarian Delta Dominasi 2 juta Kematian Dunia hanya dalam 166 hari
-
Headlines1 tahun agoDPW Pekat IB Provinsi Riau Dibekukan, Ini Tanggapan Pengurus