Connect with us

Business

Tanpa Pendanaan Memadai, Mengatasi Perubahan Iklim Global Hanyalah sebuah Wacana

Menkeu mengatakan bahwa dengan kredit karbon sebesar 1,3 gigaton CO2 atau setara Rp3.000 triliun (USD 190 miliar), Indonesia berpeluang menjadi supplier utama kredit karbon di dunia.

Published

on

Images : Srimulyani hadir dalam COP28UAE Meeting Dubai 2023

Membumi.com

Dubai (5/12/23) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengikuti rangkaian Pertemuan Tahunan Conference of the Parties (COP) 28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab pada 3-4 Desember.

Menkeu memulai pertemuan khusus dengan Executive Director of Green Climate Fund (GCF), Mafalda Duarte. Pada kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan komitmen Indonesia yang semakin kuat terkait pendanaan iklim serta mengajukan keinginan Indonesia menjadi salah satu Board Member di GCF untuk periode 2024-2027.

Dengan menjadi Board Member GCF, kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di Asia dan Pasifik diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pendanaan GCF yang semakin inovatif dan solutif, sehingga dapat menjembatani distribusi dana yang adil dan terjangkau, serta mampu memperkuat kolaborasi internasional guna memastikan bahwa pendanaan global dapat menutup celah pendanaan  dalam mencapai target Paris Agreement.

Agenda dilanjutkan dengan menyampaikan pidato kunci pada Dialogue on: Crowding in Investment to Accelerate Indonesia’s Energy Transition dan menyaksikan penandatanganan Framework Agreement (Perjanjian Kerangka Kerja) untuk persiapan pelaksanaan Energy Transition Mechanism (ETM) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU) Cirebon-1 yang akan dihentikan lebih dini masa operasionalnya.

Perlunya menerjemahkan Aksi Pendanaan Iklim Global menjadi Aksi Nyata dan tidak hanya menjadi Retorika semata.

Sri Mulyani Indrawati

Selanjutnya, Menkeu berpartisipasi pada High Level Ministerial Dialogue (HLMD) on New Collective Quantified Goals (NCQG). Pada kesempatan ini, Menkeu mengingatkan perlunya pemenuhan komitmen USD100 billion dari negara maju dan menegaskan perlunya sumber pendananaan baru bagi pemenuhan Paris Agreement.

Komitmen baru pendanaan dalam kerangka NCQG hendaknya berdasarkan pada kebutuhan masing-masing negara berkembang (country driven) dan tidak menghilangkan kewajiban negara maju atas komitmen sebelumnya. Pada tahun 2022, The Independent High-Level Expert Group on Climate Finance bahkan memperkirakan kebutuhan pendanaan iklim untuk negara berkembang (kecuali China) mencapai USD1 triliun per tahun.

Menkeu juga menggarisbawahi bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya berhak untuk tumbuh dan melanjutkan agenda pembangunan ekonominya, namun secara simultan akan tetap berusaha keras untuk mewujudkan berbagai target perubahan iklim termasuk transisi energi melalui dukungan pembiayaan transisi global.

Indonesia berusaha untuk menjadi led by example mengenai upaya transisi energi melalui mekanisme pembiayaan campuran antara publik dan swasta yaitu Energy Transition Mechanism (ETM) platform untuk mempercepat phase down PLTU batu bara dan transisi menuju energi terbarukan.

Dalam agenda COP28 Presidensi UAE, secara khusus Menkeu menyampaikan intervensi dalam Finance Ministers High-Level Round Table: Scaling up Climate Finance. Agenda ini didedikasikan untuk membuka dialog para pembuat kebijakan untuk meningkatkan pendanaan iklim global, termasuk memenuhi kebutuhan transisi.

Menkeu menyampaikan perlunya menunjukkan komitmen kolektif semua pihak dalam membuka sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk aksi perubahan iklim yang transformatif. Tindakan yang dilakukan saat ini mencerminkan betapa pentingnya krisis iklim yang kita hadapi bersama.

“ Mengatasi masalah iklim bukanlah hal yang mudah, perlu pertimbangan yang cermat dan yang paling penting, pendanaan yang besar. Agenda iklim tanpa pendanaan yang memadai hanyalah Sebuah Wacana, Mimpi Belaka,’’

Sri Mulyani Indrawati


Sebagai panelis dalam COP28 Presidency and GFANZ Official Event: High-Level Roundtable on Voluntary Carbon Markets (VCMs) – Unlocking High Integrity Carbon Markets, Menkeu mengatakan bahwa dengan kredit karbon sebesar 1,3 gigaton CO2 atau setara Rp3.000 triliun (USD 190 miliar), Indonesia berpeluang menjadi supplier utama kredit karbon di dunia.

Menjalankan led by example, Indonesia meluncurkan perdagangan karbon dalam negeri melalui bursa pada Oktober 2023 lalu, dengan nilai perdagangan sekitar Rp29,45 miliar atau USD 1,85 juta. Pada kesempatan yang sama, Presiden Bank Dunia Ajay Banga memaparkan roadmap untuk high integrity carbon market dimana pada tahun depan, 15 negara akan menghasilkan 24 juta karbon kredit yang diklam memiliki integritas tinggi karena memiliki aspek integritas lingkungan dan integritas sosial yang tinggi.

Selanjutnya, US Special Envoy for Climate John Kerry menyampaikan upaya utama untuk membangun high integrity carbon market dilakukan melalui pengembangan kerangka Energy Transition Accelerator (ETA) yang diluncurkan pada 4 Desember 2023. ETA ditujukan untuk mengkatalisasi pendanaan swasta untuk mendukung strategi transisi energi yang adil di negara berkembang. ETA diproyeksikan dapat memobilisasi USD 72 miliar hingga USD 207 miliar bagi pendanaan transisi pada 2035.

Agenda terakhir dan paling utama pada COP28 UNFCCC ini adalah Ministerial Meeting the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi). Bersama Wakil Perdana Menteri dan Menkeu Belanda Sigrid Kaag, Menkeu memfokuskan pertemuan kali ini pada peran Menteri Keuangan dalam mobilisasi pendanaan publik dan swasta, serta berbagi pengalaman mengenai dampak positif berbagai kebijakan yang diimplementasikan negara-negara anggota dalam meningkatkan pendanaan untuk iklim.

Pada pertemuan tersebut, Menkeu berbagi pengalaman Indonesia terkait Just Energy Transition Partnership (JETP) dan ETM country platform, serta menggarisbawahi kebutuhan akan pendanaan sektor swasta. Ia juga terus menyoroti mekanisme global (interoperability) yang mendukung upaya transisi, termasuk keberhasilan Indonesia sebagai Chairman ASEAN dengan telah mengembangkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF).

Dalam diskusi yang cukup hangat, negara-negara anggota berkesempatan mengungkapkan pengalamannya terkait pembiayaan transisi dan iklim baik melalui green bond/sukuk, regulasi keuangan berkelanjutan, carbon pricing, maupun pengembangan concessional finance.

Menkeu juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan para pemangku kepentingan baik negara maupun lembaga internasional. Pada hari pertama, Menkeu melakukan pertemuan secara bilateral dengan Direktur Eksekutif GCF Mafalda Duarte, Menteri Keuangan Belanda Sigrid Kaag, dan Managing Director Citi Group Julie Monaco. Selanjutnya, pada hari kedua, setelah acara Coalition Breakfast Meeting, Menkeu melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Uni Emirat Arab Mohamed bin Hadi Al Hussaini.

COP28 di Dubai secara khusus mengangkat empat tema yaitu Fast-track Energy Transition, Fixing Climate Finance, Focus on Nature, People, Lives & Livelihoods, dan Inclusivity. Hal ini menunjukkan bahwa isu transisi energi menjadi isu yang semakin strategis bagi pencapaian target suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius menuju Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission).

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting dalam isu transisi energi sangat mendorong isu pembiayaan transisi (transition finance) sebagai upaya global untuk mendorong proses transisi energi.

Indonesia membutuhkan total USD281 miliar untuk mencapai target persetujuan Paris 2030, dimana 87 persennya (USD245 miliar) bagi sektor energi. Lebih jauh, kebutuhan investasi menuju net zero emission tahun 2060 atau lebih awal, membutuhkan USD580 miliar bagi proses transisi energi di sub sektor ketenagalistrikan hingga tahun 2050. COP28 ini seakan menegaskan kembali peran strategis Kemenkeu dalam upaya pencapaian target transisi dan net zero emission.

Sumber : Deni Surjantoro, Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu

Business

Sebaran Abu Vulkanik Erupsi Gunung Lewotobi Mereda, Layanan Penerbangan Kembali Normal

Evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024

Published

on

By

Dok. Antara Foto / Aditya PP

Membumi.com

Flores (18/11/24) – Sejumlah bandara dan penerbangan di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi normal menyusul berkurangnya penyebaran abu vulkanik.

Hingga Senin (18/11), beberapa bandara yang sebelumnya sempat ditutup telah kembali beroperasi, antara lain Bandara Frans Sales Lega Ruteng dan Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Wunopito Lembata, Bandara Gewayantana Larantuka, Bandara Waingapu, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka. Sedangkan bandara yang masih belum beroperasi yakni Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere.

“Aktivitas sejumlah penerbangan di bandara yang telah dibuka juga sudah kembali normal. Di Bandara Komodo Labuan Bajo, misalnya, maskapai penerbangan melayani penumpang dengan normal,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo, di Jakarta, Senin (18/11).

Di samping itu, kondisi pelayaran di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga terpantau aman. Hal ini terlihat dari kondisi gelombang, angin dan arus serta jarak pandang yang aman untuk pelayaran.

Terkait dampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024, dengan jumlah penumpang 5.282 orang dan dilayani 132 kapal. “Saat ini KNP. Chundamani sandar Labuan Bajo untuk standby keadaan kedaruratan,” imbuh Budi.

Adapun untuk angkutan penyeberangan rute Larantuka – Kupang pada kurun 1 – 11 November 2024 telah memberangkatkan 1.538 orang, 74 unit kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda empat dan 33 unit kendaraan roda enam yang dilayani 5 kapal. Lalu rute Kupang-Larantuka pada periode 3-14 November 2024 memberangkatkan 1.798 orang, 96 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan roda empat dan 54 unit kendaraan roda enam, yang dilayani oleh 5 kapal.

Source : pressrelease.id

.

.

Continue Reading

Business

Planet Carbon Siap Dukung Indonesia Capai Net Zero Emission

Proyek biochar menawarkan nilai ekonomi yang tinggi melalui Carbon Credit yang dihasilkan

Published

on

By

Dok. Ilustrasi menanam pohon.

Membumi.com

Jakarta (12/11/24) – Dunia saat ini menghadapi ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission, dengan target global pada tahun 2050, sementara Indonesia menetapkan tahun 2060 sebagai batas waktu untuk mencapai target tersebut.

Namun, kenyataannya, upaya global untuk mencapai net zero emission yang telah dicanangkan sejak Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris tahun 2015, belum membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan pada tahun 2023, planet Bumi memecahkan rekor emisi karbon dan gas rumah kaca tertinggi yaitu sebanyak 45.1 milyar ton (40.9 milyar metrik ton)  hingga beragam laporan menyebutkan bahwa tahun tersebut adalah “tahun terpanas dalam sejarah manusia”.

Dalam menghadapi tantangan iklim ini, konsep “Avoidance” seperti contoh diantaranya adalah adaptasi energi terbarukan, penggunaan kendaraan Listrik ataupun  praktik pertanian berkelanjutan telah diupayakan secara serius. Namun, diperlukan langkah yang lebih cepat dan efektif untuk mengurangi jejak karbon secara drastis, salah satunya melalui teknologi “Carbon Removal.”

Baca : Biochar: Sumber Pendapatan Baru Yang Ramah Lingkungan

Dalam konteks inilah, PT. Planet Karbon Teknologi (Planet Carbon), sebuah perusahaan rintisan teknologi hijau (green-tech start up), hadir di Indonesia. Perusahaan ini  berfokus pada penerapan teknologi Carbon Removal dengan mengkonversi limbah organik (biomassa) menjadi biochar. Produk ini terbukti tidak hanya meningkatkan kesehatan lahan pertanian dan perkebunan tetapi juga mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca secara signifikan.

Kiagus Andre Zailani , Co-Founder sekaligus Managing Director Planet Carbon, menyatakan, “Kami hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap planet bumi  dan lingkungan hidup, sekaligus ingin mendukung para pelaku industri khususnya sektor Perkebunan dan pertanian dalam memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Proyek biochar kami juga menawarkan nilai ekonomi yang tinggi melalui Carbon Credit yang dihasilkan.”

Berbagai jurnal ilmiah baik nasional dan internasional telah mempublikasikan bahwa biochar sangat efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketika digunakan pada lahan pertanian atau perkebunan, karbon yang terserap di biochar dapat bertahan di dalam tanah selama ratusan hingga ribuan tahun, sehingga tidak menguap kembali ke atmosfer.

Baca : Kunjungi Pabrik Biochar, Hashim Djojohadikusumo: Dunia Butuh Biochar

Sebagai perusahaan rintisan yang baru, Planet Carbon berkomitmen untuk membantu mempercepat upaya pengurangan karbon di Indonesia, di mana saat ini belum banyak perusahaan sejenis yang beroperasi di tanah air. Salah satu keunggulan layanannya adalah pada teknologi yang di usung dengan dukungan tim ilmuwan baik dari dalam dan luar negeri.

Teknologi dan sistem operasional yang di usung Perusahaan ini memungkinkan produk biochar yang dihasilkan bukanlah biochar yang standar, namun tailor-made, sehingga pada penerapannya dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan produktivitas tanaman.

Andre menambahkan sekaligus menutup dengan harapan agar kehadiran Planet Carbon dapat turut mendukung pelaku industri untuk mencapai kesuksesan bisnis, sekaligus memastikan praktik usaha yang berkelanjutan bagi planet kita, serta tentunya mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi krisis iklim sebagai bagian dari komunitas global.

Source : pressrelease.id

.

.

Continue Reading

Business

Pertamina Energy Terminal Terapkan Aturan TKDN & Serap Tenaga Lokal

Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.

Published

on

By

Dok. PT Pertamina International Shipping (PIS)

Membumi.com

Jakarta – PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak perusahaan dari PT Pertamina International Shipping (PIS), mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan berkomitmen menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi.

PET menerapkan aturan ketat dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam penerapan TKDN,  sebagaimana ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.

“Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Direktur Utama PET Bayu Prostiyono.

Bayu optimistis komitmen serapan TKDN di PET akan terus sesuai regulasi, dan PET menunjuk lembaga independen terpercaya untuk mengukur serapan TKDN yang berjalan dengan hasil objektif dan akurat.

Proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur, lanjut Bayu,  menjadi salah satu contoh nyata penerapan TKDN. “Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak.”

Dia menambahkan, proyek tersebut juga melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.

Guna memastikan, serapan TKDN sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.

“Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat,” tambah Bayu.

Sebagai bagian dari objek vital nasional, pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.

“PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional. Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan” tutup Bayu.

Source : pressrelease.id

.

.

Continue Reading

Trending