Tanpa Pendanaan Memadai, Mengatasi Perubahan Iklim Global Hanyalah sebuah Wacana
Menkeu mengatakan bahwa dengan kredit karbon sebesar 1,3 gigaton CO2 atau setara Rp3.000 triliun (USD 190 miliar), Indonesia berpeluang menjadi supplier utama kredit karbon di dunia.
Dubai (5/12/23) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengikuti rangkaian Pertemuan Tahunan Conference of the Parties (COP) 28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab pada 3-4 Desember.
Menkeu memulai pertemuan khusus dengan Executive Director of Green Climate Fund (GCF), Mafalda Duarte. Pada kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan komitmen Indonesia yang semakin kuat terkait pendanaan iklim serta mengajukan keinginan Indonesia menjadi salah satu Board Member di GCF untuk periode 2024-2027.
Dengan menjadi Board Member GCF, kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di Asia dan Pasifik diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pendanaan GCF yang semakin inovatif dan solutif, sehingga dapat menjembatani distribusi dana yang adil dan terjangkau, serta mampu memperkuat kolaborasi internasional guna memastikan bahwa pendanaan global dapat menutup celah pendanaan dalam mencapai target Paris Agreement.
Agenda dilanjutkan dengan menyampaikan pidato kunci pada Dialogue on: Crowding in Investment to Accelerate Indonesia’s Energy Transition dan menyaksikan penandatanganan Framework Agreement (Perjanjian Kerangka Kerja) untuk persiapan pelaksanaan Energy Transition Mechanism (ETM) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU) Cirebon-1 yang akan dihentikan lebih dini masa operasionalnya.
Perlunya menerjemahkan Aksi Pendanaan Iklim Global menjadi Aksi Nyata dan tidak hanya menjadi Retorika semata.
Sri Mulyani Indrawati
Selanjutnya, Menkeu berpartisipasi pada High Level Ministerial Dialogue (HLMD) on New Collective Quantified Goals (NCQG). Pada kesempatan ini, Menkeu mengingatkan perlunya pemenuhan komitmen USD100 billion dari negara maju dan menegaskan perlunya sumber pendananaan baru bagi pemenuhan Paris Agreement.
Komitmen baru pendanaan dalam kerangka NCQG hendaknya berdasarkan pada kebutuhan masing-masing negara berkembang (country driven) dan tidak menghilangkan kewajiban negara maju atas komitmen sebelumnya. Pada tahun 2022, The Independent High-Level Expert Group on Climate Finance bahkan memperkirakan kebutuhan pendanaan iklim untuk negara berkembang (kecuali China) mencapai USD1 triliun per tahun.
Menkeu juga menggarisbawahi bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya berhak untuk tumbuh dan melanjutkan agenda pembangunan ekonominya, namun secara simultan akan tetap berusaha keras untuk mewujudkan berbagai target perubahan iklim termasuk transisi energi melalui dukungan pembiayaan transisi global.
Indonesia berusaha untuk menjadi led by example mengenai upaya transisi energi melalui mekanisme pembiayaan campuran antara publik dan swasta yaitu Energy Transition Mechanism (ETM) platform untuk mempercepat phase down PLTU batu bara dan transisi menuju energi terbarukan.
Dalam agenda COP28 Presidensi UAE, secara khusus Menkeu menyampaikan intervensi dalam Finance Ministers High-Level Round Table: Scaling up Climate Finance. Agenda ini didedikasikan untuk membuka dialog para pembuat kebijakan untuk meningkatkan pendanaan iklim global, termasuk memenuhi kebutuhan transisi.
Menkeu menyampaikan perlunya menunjukkan komitmen kolektif semua pihak dalam membuka sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk aksi perubahan iklim yang transformatif. Tindakan yang dilakukan saat ini mencerminkan betapa pentingnya krisis iklim yang kita hadapi bersama.
“ Mengatasi masalah iklim bukanlah hal yang mudah, perlu pertimbangan yang cermat dan yang paling penting, pendanaan yang besar. Agenda iklim tanpa pendanaan yang memadai hanyalah Sebuah Wacana, Mimpi Belaka,’’
Sri Mulyani Indrawati
Sebagai panelis dalam COP28 Presidency and GFANZ Official Event:High-Level Roundtable on Voluntary Carbon Markets (VCMs) – Unlocking High Integrity Carbon Markets, Menkeu mengatakan bahwa dengan kredit karbon sebesar 1,3 gigaton CO2 atau setara Rp3.000 triliun (USD 190 miliar), Indonesia berpeluang menjadi supplier utama kredit karbon di dunia.
Menjalankan led by example, Indonesia meluncurkan perdagangan karbon dalam negeri melalui bursa pada Oktober 2023 lalu, dengan nilai perdagangan sekitar Rp29,45 miliar atau USD 1,85 juta. Pada kesempatan yang sama, Presiden Bank Dunia Ajay Banga memaparkan roadmap untuk high integrity carbon market dimana pada tahun depan, 15 negara akan menghasilkan 24 juta karbon kredit yang diklam memiliki integritas tinggi karena memiliki aspek integritas lingkungan dan integritas sosial yang tinggi.
Selanjutnya, US Special Envoy for Climate John Kerry menyampaikan upaya utama untuk membangun high integrity carbon market dilakukan melalui pengembangan kerangka Energy Transition Accelerator (ETA) yang diluncurkan pada 4 Desember 2023. ETA ditujukan untuk mengkatalisasi pendanaan swasta untuk mendukung strategi transisi energi yang adil di negara berkembang. ETA diproyeksikan dapat memobilisasi USD 72 miliar hingga USD 207 miliar bagi pendanaan transisi pada 2035.
Agenda terakhir dan paling utama pada COP28 UNFCCC ini adalah Ministerial Meeting the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi). Bersama Wakil Perdana Menteri dan Menkeu Belanda Sigrid Kaag, Menkeu memfokuskan pertemuan kali ini pada peran Menteri Keuangan dalam mobilisasi pendanaan publik dan swasta, serta berbagi pengalaman mengenai dampak positif berbagai kebijakan yang diimplementasikan negara-negara anggota dalam meningkatkan pendanaan untuk iklim.
Pada pertemuan tersebut, Menkeu berbagi pengalaman Indonesia terkait Just Energy Transition Partnership (JETP) dan ETM country platform, serta menggarisbawahi kebutuhan akan pendanaan sektor swasta. Ia juga terus menyoroti mekanisme global (interoperability) yang mendukung upaya transisi, termasuk keberhasilan Indonesia sebagai Chairman ASEAN dengan telah mengembangkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF).
Dalam diskusi yang cukup hangat, negara-negara anggota berkesempatan mengungkapkan pengalamannya terkait pembiayaan transisi dan iklim baik melalui green bond/sukuk, regulasi keuangan berkelanjutan, carbon pricing, maupun pengembangan concessional finance.
Menkeu juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan para pemangku kepentingan baik negara maupun lembaga internasional. Pada hari pertama, Menkeu melakukan pertemuan secara bilateral dengan Direktur Eksekutif GCF Mafalda Duarte, Menteri Keuangan Belanda Sigrid Kaag, dan Managing Director Citi Group Julie Monaco. Selanjutnya, pada hari kedua, setelah acara Coalition Breakfast Meeting, Menkeu melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Uni Emirat Arab Mohamed bin Hadi Al Hussaini.
COP28 di Dubai secara khusus mengangkat empat tema yaitu Fast-track Energy Transition, Fixing Climate Finance, Focus on Nature, People, Lives & Livelihoods, dan Inclusivity. Hal ini menunjukkan bahwa isu transisi energi menjadi isu yang semakin strategis bagi pencapaian target suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius menuju Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission).
Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting dalam isu transisi energi sangat mendorong isu pembiayaan transisi (transition finance) sebagai upaya global untuk mendorong proses transisi energi.
Indonesia membutuhkan total USD281 miliar untuk mencapai target persetujuan Paris 2030, dimana 87 persennya (USD245 miliar) bagi sektor energi. Lebih jauh, kebutuhan investasi menuju net zero emission tahun 2060 atau lebih awal, membutuhkan USD580 miliar bagi proses transisi energi di sub sektor ketenagalistrikan hingga tahun 2050. COP28 ini seakan menegaskan kembali peran strategis Kemenkeu dalam upaya pencapaian target transisi dan net zero emission.
Sumber : Deni Surjantoro, Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu
Jakarta – Kecerdasan Buatan (AI) tengah mendorong transformasi dalam operasional dan strategi bisnis perusahaan, termasuk pada departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resources (HR). Organisasi yang inovatif menyadari potensi besar AI dalam memperbaiki model bisnis, dinamika proses kerja, serta pengalaman pelanggan dan karyawan.
Pada mulanya, departemen HR bersifat administratif dan berfokus pada pencatatan dan tugas-tugas klerikal seperti mengelola file tenaga kerja, mengatur gaji karyawan, serta memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasi peraturan ketenagakerjaan. Meskipun departemen HR berperan penting dalam mengelola operasional para tenaga kerja, kontribusi strategisnya terhadap pertumbuhan bisnis dan inovasi sering kali terlupakan.
Teknologi telah mendorong efisiensi dan memungkinkan departemen HR untuk melakukan tugas-tugas yang ada lebih cepat dan hemat biaya lewat kontribusi yang lebih strategis, seperti mempercepat proses perekrutan dengan mencocokkan keterampilan karyawan dengan jabatan, memprediksi kesuksesan masa depan, dan memperkirakan waktu untuk mengisi lowongan pekerjaan.
Kemampuan ini bisa mengubah departemen HR dari fungsi administratif menjadi mitra strategis yang dapat mengatasi berbagai tantangan bisnis, seperti yang IBM rasakan ketika menjadi “Client Zero.”
“Kecerdasan Buatan (AI) bukan hanya sekedar tentang otomatisasi pekerjaan, namun juga untuk meningkatkan kemampuan manusia dan mendorong fungsi strategis perusahaan. Di IBM, kami berkomitmen untuk membantu perusahaan menyusun ulang peran departemen HR dengan cara mengintegrasikan AI untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan karier para karyawan.
Pengalaman kami sendiri menunjukkan bahwa AI dapat membantu departemen HR menjadi mitra strategis yang handal, meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya secara signifikan. IBM akan terus memanfaatkan AI secara bertanggung jawab untuk menciptakan peluang baru, mengurangi bias, dan memastikan tempat kerja yang inklusif dan transparan di mana teknologi dan talenta manusia dapat berkembang bersamaan.” kata Roy Kosasih, Presiden Direktur, IBM Indonesia.
Dengan menjadi “Client Zero,” IBM berhasil merealisasi potensi transformasi AI dalam HR. Integrasi AI generatif dan otomatisasi telah berhasil memangkas biaya operasional HR hingga 40% dan menangani 94% permintaan karyawan melalui asisten digital perusahaan AskHR. Secara keseluruhan, investasi IBM pada AI telah menghasilkan peningkatan produktivitas senilai USD 1,6 miliar
Peran inovatif Kecerdasan Buatan (AI) dalam departemen HR dapat memberikan perubahan positif seperti:
Menciptakan Fungsi Penting dalam HR
AI dapat menciptakan fungsi penting dalam departemen HR, seperti contohnya, “Talent Scientist” yang bisa menggabungkan peran sourcing, psikologi industri-organisasi, dan AI dalam menganalisis data, mengidentifikasi kandidat terbaik, dan memprediksi keberhasilan.
Peran ini merupakan gabungan dari the science of data dengan proses tradisional dari departemen HR untuk mencapai hasil perekrutan yang dapat diprediksi. Selain itu, ada juga “Talent Influencers,” yang berperan mengembangkan sektor digital dan platform media sosial untuk menarik kandidat terbaik. Para perekrut ini memiliki reputasi yang kuat dan keahlian di bidang mereka, sehingga sangat efektif dalam menarik kandidat.
Menurut Studi Global tahunan yang dilakukan terhadap 3.000 CEO di lebih dari 30 negara dan 26 industri, di wilayah ASEAN, 47% CEO yang disurvei mengatakan bahwa mereka sedang dalam tahap mengadopsi peran AI generatif yang belum ada tahun lalu
Mengoptimalkan Waktu Profesional HR
Dengan mengotomatisasi tugas-tugas repetitif seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin, chatbot AI menjadikan tenaga HR lebih efisien dan efektif dalam memberikan dukungan kepada karyawan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan HR untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam pengembangan organisasi, serta membuka peluang karier baru di bidang pengembangan AI.
Menjamin Tidak ada Bias
AI dapat memastikan adanya pengurangan bias jika proses implementasi dan desainnya dilakukan secara benar. Sebagai contoh, aplikasi AI dalam bidang rekrutmen kandidat berpotensi dapat mengubah pola pikir kandidat terkait dengan cara merekomendasikan peran-peran dasar tanpa menyentuh faktor demografi seperti gender dan etnis.
Membangun Aplikasi Kecerdasan Buatan yang efektif dan tanpa bias memerlukan kolaborasi antara ahli konten dan tim machine learning. Keberagaman dalam pola pikir merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa solusi AI dapat terhindar dari potensi bias.
Seiring dengan sistem AI yang semakin terintegrasi dalam operasional sehari-hari, tata kelola yang proaktif merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan pengambilan keputusan yang beretika, bertanggung jawab, transparan, dan rasional.
AI dapat mentransformasi departemen HR dengan memberikan peluang baru meskipun juga akan membawa tantangan yang besar. Untuk organisasi bisnis, kunci pemanfaatan AI merupakan mengimbangi kekuatan dan potensi pengawasan yang diperlukan agar proses eksekusi dapat dipercaya.
Kombinasi dari AI dan pemahaman strategis dapat membuka peluang bisnis baru serta meningkatkan kontribusi departemen HR dalam sebuah keunggulan kompetitif sebuah organisasi.
Tentang IBM
IBM adalah penyedia terkemuka solusi hybrid cloud global dan kecerdasan buatan (AI), serta keahlian konsultasi. Kami membantu klien di lebih dari 175 negara untuk memanfaatkan insight dari data mereka, menyederhanakan proses bisnis, mengurangi biaya, dan memperoleh keunggulan kompetitif di industri mereka.
Ribuan pemerintah dan entitas korporat di bidang infrastruktur penting seperti layanan keuangan, telekomunikasi, dan perawatan kesehatan bergantung pada platform cloud hibrid IBM dan Red Hat OpenShift untuk melakukan transformasi digital mereka dengan cepat, efisien, dan aman.
Inovasi terobosan IBM dalam AI, quantum computing, solusi cloud yang spesifik untuk industri, dan konsultasi memberikan opsi yang terbuka dan fleksibel bagi klien kami. Semua ini didukung oleh komitmen IBM yang jangka panjang terhadap kepercayaan, transparansi, tanggung jawab, inklusivitas, dan pelayanan.
Riyadh (27/08/24) – Di bawah naungan Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah edisi keempat dari platform terkemuka dunia tentang mineral, Future Minerals Forum (FMF), dari 14 hingga 16 Januari 2025, di King Abdulaziz International Conference Center di Riyadh.
FMF, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian dan Sumber Daya Mineral, merupakan platform unik yang dipimpin pemerintah dan konferensi multi-pemangku kepentingan yang inklusif tempat para pembuat keputusan utama dunia berkumpul untuk mendorong tindakan atas tantangan berat, di mana mineral ditempatkan di puncak agenda global sebagai kunci pembangunan, kemakmuran global, dan transisi energi.
Sejak 2022, FMF telah berfokus pada pembinaan kolaborasi di antara negara-negara penghasil mineral, mempromosikan inisiatif keberlanjutan untuk membangun kepercayaan, dan menciptakan rantai pasokan mineral penting yang tangguh yang dibutuhkan dunia. Berangkat dari keberhasilan ini, FMF 2025 akan berfokus pada “Delivering Impact” sebagai tema edisi keempat ini.
Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Mineral Bandar Alkhorayef mengatakan, ” FMF tahun depan difokuskan pada penciptaan dan penggerakan peluang investasi di sektor pertambangan dan mineral. “
Ia mengatakan bahwa FMF telah menjadi forum global terkemuka bagi semua pemangku kepentingan di sektor mineral, mulai dari pemerintah hingga perusahaan pertambangan, lembaga keuangan, perusahaan jasa, pusat penelitian, dan lembaga akademis.
Lebih lanjut ia menunjukkan bahwa konferensi ini menyediakan platform untuk membahas tantangan yang dihadapi sektor pertambangan dan mineral, dengan peluang untuk mengajukan solusi konkret di tingkat regional dan internasional dalam mengatasi tantangan.
“Meja Bundar Menteri yang akan datang akan melibatkan partisipasi dari 100 negara. Kolaborasi yang luas ini akan mencakup kelompok kerja yang terdiri dari Badan Pemerintah dan 40 Organisasi, termasuk organisasi internasional, LSM, dan Asosiasi Perdagangan. ”
” Kelompok-kelompok ini akan berkolaborasi untuk mengimplementasikan inisiatif dan strategi yang ditetapkan selama MRT terakhir, mendorong tujuan bersama pembangunan berkelanjutan dan inovasi di sektor mineral global,” sebut menteri menambahkan.
FMF akan dimulai pada 14 Januari 2025, dengan Pertemuan Meja Bundar Menteri yang dipimpin Pemerintah, yang akan diikuti oleh Konferensi dan Pameran (15-16 Januari), dimana para peserta akan belajar dari para ahli yang akan berbicara tentang topik-topik penting.
Program tahun ini akan berfokus pada suara-suara baru tentang mineral-mineral penting, menyoroti perspektif hilir dan perspektif regional baru, termasuk Wilayah Super yang mencakup Afrika, Asia Barat dan Tengah, dan Amerika Latin, memberikan kemitraan investasi di negara-negara pemasok yang akan mencakup seluruh rantai nilai mineral, kontribusi mineral bagi masyarakat, teknologi hijau dan revolusi AI; dan pameran negara dan proyek.
Sementara itu agenda FMF 2025 sedang dipersiapkan dengan sangat baik, beberapa tokoh terkemuka di sektor pertambangan, mineral, dan industri telah dikonfirmasi untuk berbicara di forum tersebut.
Diantaranya, Tom Palmer, CEO Newmont Corporation, perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia, Jonathan Price, presiden dan CEO Teck Resources, salah satu perusahaan pertambangan terkemuka di Kanada, Dominic Barton, Ketua Rio Tinto, salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia.
Selain itu ada juga Mark Cutifani, Ketua Vale Base Metals, Robert Friedland, pendiri dan Co-CEO Ivanhoe Mines, Bob Wilt, CEO Maaden, Jeremy Weir, Ketua dan CEO Trafigura, Duncan Wanblad, CEO Anglo American, dan Rohitesh Dhawan, CEO International Council on Mining and Metals, dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya.
Sejak didirikan pada tahun 2022, FMF telah memetakan banyak inisiatif progresif, seperti menjadi corong bagi Super Region dan negara-negara pemasok lainnya.
Pada tahun 2023, para peserta Pertemuan Tingkat Menteri sepakat untuk berkolaborasi dalam empat inisiatif yaitu : pengembangan kerangka mineral penting regional untuk mempromosikan kolaborasi global dan memaksimalkan penciptaan nilai di negara-negara pemasok.
Kemudian penciptaan pusat logam hijau di Super Region yang dimungkinkan oleh teknologi baru dan didukung oleh energi terbarukan. Kemudian pengembangan kerangka kerja yang menetapkan ekspektasi regional kita untuk produksi mineral yang bertanggung jawab berdasarkan transparansi rantai pasokan, serta penciptaan pusat keunggulan di Super Region yang mencakup Afrika, Asia Barat, dan Asia Tengah sebagai pilar dasar untuk pengembangan kapasitas di seluruh rantai nilai mineral.
FMF edisi ketiga mempertemukan lebih dari 14.000 peserta dari 133 negara, termasuk menteri, pejabat senior pemerintah, pemimpin organisasi internasional, dan eksekutif tingkat C dari perusahaan pertambangan dan mineral global. Forum tersebut juga menyaksikan penandatanganan 75 transaksi mineral senilai sekitar SAR75 miliar.
Depok – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berkolaborasi dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) menyelenggarakan program Hapus Tato gratis yang ditujukan bagi para dhuafa atau masyarakat yang membutuhkan.
Acara ini dilaksanakan pada Jumat, (23/8) di DnA Clinic, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 20 orang. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan pada Selasa, (20/8) yang diikuti oleh 10 orang, sehingga total penerima manfaat pada aksi sosial kali ini menjadi 30 orang.
Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya Bank Muamalat dan BMM untuk memberikan layanan kesehatan sekaligus mendukung mereka yang sedang berproses dalam kehidupan spiritual yang lebih baik. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu bangsa menjadi lebih tangguh di masa depan karena mengarahkan generasi muda ke jalan yang positif.
“Program Hapus Tato ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin menghapus tato sebagai bagian dari proses hijrah atau perubahan hidup menuju jalan yang lebih baik. Kami berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi mereka yang ingin berubah dan menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam,” ujarnya.
Program Hapus Tato ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan terus meningkatkan kuota penerima manfaatnya setiap tahunnya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mengikutinya.
Direktur Eksekutif BMM Novi Wardi menjelaskan, program ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Forum Arimatea dan Berani Hijrah Bareng selaku mitra pelaksana yang memiliki teknologi laser untuk penghapusan tato serta membantu mengkoordinir peserta. Proses penghapusan tato tidak dipungut biaya dan dikhususkan untuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial.
“Kami tidak memungut biaya dalam menjalankan program Hapus Tato ini sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat yang ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik,” katanya.
Lebih lanjut, kata Novi Wardi, program ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi institusi lain untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung mereka yang ingin memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada nilai-nilai agama.
Tentang PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan pionir perbankan syariah di Indonesia, didirikan pada 1 November 1991 yang digagas oleh MUI, ICMI, serta beberapa pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia.
Sejak beroperasi pada 1 Mei 1992, perseroan terus berinovasi dengan menghasilkan program dan layanan unggulan. Kartu Shar-E Gold Debit Bank Muamalat menjadi kartu chip bank syariah pertama di Indonesia yang dapat digunakan untuk bertransaksi bebas biaya, pada jutaan merchant di seluruh dunia.
Bank Muamalat juga meluncurkan kampanye #AyoHijrah yang mengajak masyarakat hidup berkah dengan menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat.
Per tanggal 15 dan 16 November 2021 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat setelah menerima hibah saham dari Islamic Development Bank (IsDB) dan SEDCO Group.
Dengan demikian, total kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat menjadi 82,66%. Selain BPKH, saham Bank Muamalat juga dimiliki oleh IsDB sebesar 2% dan pemegang saham lainnya dengan porsi sebesar 15,3%.