Connect with us

Headlines

Rp 271 Triliun, Kasus Korupsi PT Timah Terbesar Sepanjang Sejarah

Kejaksaan Agung perlu dikawal hingga proses persidangan

Published

on

Pemandangan tambang timah di salah satu konsesi perusahaan timah di bangka. Lusia Arumingtyas Images

Membumi.com

Jakarta – Berkaitan dengan bergulirnya kasus korupsi PT. Timah, dalam siaran pers yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (1/4/24) disampaikan bahwa ;

Pertama, kasus korupsi PT Timah memperpanjang praktik buruk tata kelola sektor ekstraktif. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2004–2015 saja, negara sudah merugi sebanyak Rp 5,714 triliun hanya dari penyelundupan timah secara ilegal akibat tidak dibayarkannya royalti dan pajak PPh Badan. Apabila dirata-rata selama kurun waktu 12 tahun tersebut, negara kecolongan timah ilegal sebanyak 32,473 ton/tahun.

Kedua, perlu ada pengembangan kasus untuk menjerat aktor lain sebagai tersangka. Apabila kita melihat komposisi dari 16 tersangka yang telah ditetapkan oleh kejaksaan, mayoritasnya berlatar belakang direktur di perusahaan smelter. Padahal, kasus korupsi pertambangan kerap melibatkan aktor lain seperti pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Dalam praktik pertambangan ilegal, aparat penegak hukum diduga acap kali menerima setoran dari aktivitas tambang untuk membiarkan operasi perusahaan tetap berjalan lancar. Modus tersebut antara lain pernah diungkap oleh mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong.

Bukan tidak mungkin modus serupa memperlancar praktik lancung dalam kasus PT Timah. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan “boneka” mengambil bijih timah secara ilegal untuk kemudian dikirimkan ke perusahaan smelter yang sudah setuju bersekongkol. Praktik yang terjadi berulang kali tersebut nyaris mustahil luput dari pengawasan otoritas. Sehingga patut diduga bahwa operasi penambangan ilegal tersebut melibatkan aktor lain di luar aktor swasta.

Baca : Kejagung Blak-blakan Soal Kerugian Rp 271 Triliun Hasil Korupsi Timah

Ketiga, pemerintah dalam kasus ini lalai memastikan tata kelola ekstraktif yang  baik. Setidaknya dua kementerian yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) gagal menjalankan tugasnya.

Kementerian BUMN tidak memastikan PT Timah, entitas BUMN yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk mengambil langkah yang dapat mencegah terjadinya korupsi. PT Timah selaku BUMN diketahui menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan mineral timah yang “memperlancar” praktik kotor perusahaan-perusahaan boneka yang menambang bijih timah secara ilegal.

Lebih jauh, Kementerian ESDM lalai melakukan peran pengawasan sebagaimana telah dimandatkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menteri ESDM dibekali kewenangan yang luas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mulai dari teknis pertambangan, pemasaran, pengelolaan lingkungan hidup, hingga kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Keempat, ICW akan terus mendorong Kejaksaan Agung untuk memasukkan aspek kerusakan lingkungan dalam kalkulasi kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi PT Timah. Kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi tersebut mencapai angka Rp 271 triliun, terbesar sepanjang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Aparat penegak hukum sejauh ini terlalu berfokus pada penghitungan kerugian negara semata ketika menangani kasus korupsi dengan dimensi sumber daya alam. Padahal korupsi sektor ekstraktif seperti pertambangan selalu membawa dimensi kerusakan ekologis maupun sosial yang masif. Perlu juga dicatat bahwa kasus korupsi yang mempertimbangkan aspek kerugian lingkungan beberapa kali dianulir oleh putusan hakim. Sehingga ‘terobosan’ Kejaksaan Agung perlu dikawal hingga proses persidangan. 

Baca : Kerugian Korupsi PT Timah Rp271 Triliun, Begini Rinciannya

Contoh kasus yang dianulir antara lain kasus korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group yang menjerat konglomerat Surya Darmadi. Jaksa awalnya menuntut Surya untuk membayar Rp 73,9 triliun akibat kerugian yang ditimbulkan, termasuk untuk memulihkan kawasan hutan yang telah dirusak kebun sawit miliknya.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta lalu menjatuhkan putusan yang mengakui penghitungan kerugian perekonomian negara yang di dalamnya terdapat pertimbangan kerusakan lingkungan. Namun, Mahkamah Agung menganulir pengakuan tersebut dan memotong sanksi Darmadi sehingga hanya harus membayar kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.

Kasus lainnya adalah kasus korupsi pemberian IUP yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus tersebut tidak mempertimbangakan penghitungan kerugian lingkungan yang dipaparkan oleh ahli dalam persidangan.

ICW berharap ketika kasus korupsi PT Timah masuk ke proses persidangan, majelis hakim dapat memutus dengan progresivitas sehingga mengakomodir kalkulasi kerugian lingkungan yang telah dikonstruksikan oleh kejaksaan dengan bantuan ahli.

Source : Indonesia Corruption Watch

.

Business

Luar Biasa ! Ratusan Guru – Guru Antusias Ikut Seminar AI President University – MKKS

” Boleh kita menggunakan AI, tapi tidak meninggalkan cara – cara manual ” – Prof Dr. Saktioto Guru besar Universitas Riau

Published

on

By

Dok Foto bersama Peserta dan Narasumber dan pimpinan Yayasan Peputra Manggala Nusantara, Guru Besar Universitas Indonesia, Firdaus, SPd MPd dari LLDIKTI 17 serta Benny Rio Denaldy selaku Ketua MKKS SMA Riau

Membumi.com

Pekanbaru (02/11/24) – Bertempat di Ballroom Ameera Hotel jalan Ahmad Yani Lantai 3, sesuai jadwal mulai jam 08.30 Wib seluruh kursi undangan terlihat mulai dipenuhi peserta yang mengikuti Seminar Artificial Inteligent (AI) Literasi Digital untuk Guru : ” Mempersiapkan Pendidikan Masa Depan di Riau ” yang sudah diagendakan jauh hari.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Mariana dan Sarkawi dari Yayasan Peputra Manggala Nusantara, Ali Nenalice selaku Guru Besar Universitas Indonesia, Firdaus, SPd MPd dari LLDIKTI 17, perwakilan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Benny Rio Denaldy selaku Ketua MKKS SMA Riau, H.EM Surahcmat selaku Ketua Umum Paguyuban Mitra Sunda Riau, H Djailani dari Adzkia Kedinasan, Zulham, Fahmizan M.Pd dan Fari Suradji selaku Pegiat Pendidikan Riau dan ratusan guru – guru serta kepala sekolah dari berbagai wilayah Provinsi Riau.

Setelah sambutan disampaikan Sarkawi selaku pimpinan Yayasan Peputra Manggala Nusantara yang tidak lupa menyisipkan sebait pantun, Firdaus selaku pimpinan LLDikti 17, Dinarti T BBA, MBA dan Benny Rio Denaldi Pimpinan MKKS SMA Riau ikut membakar semangat para peserta Seminar yang sudah duduk rapi ingin menyimak penyampaian materi.

Pada sesi pertama Guru Besar President University Pekanbaru Prof. Dr. Chairy dalam presentasinya diawal membahas mengenai Literasi Digital dengan mengungkapkan bahwa menjadi literasi secara digital berarti memiliki pengetahuan yang tepat untuk digunakan dan menavigasi teknologi digital.

Lebih lanjut disampaikan bahwa terdapat 2 pengelompokan yaitu, Traditional AI dan AI Generative yang saat ini sedang berkembang pesat seperti Chat GPT-4, model prediksi bahasa Open AI yang menghasilkan teks seperti buatan manusia yang hampir tidak dapat dibedakan, yang kemudian dapat membantu menghasilkan musik baru, menulis skrip, atau bahkan membuat Deepfake.

Selain mengulas pemahaman konsep literasi digital, hingga kesiapan menghadapi tantangan digital, dalam materinya Prof. Dr. Chairy juga membahas mengenai masa depan Artificial Inteligence diantaranya yang memprediksi, bahwa pada tahun 2030, AI akan memungkinkan untuk deteksi beberapa penyebab utama penyakit, dan akan melihat lebih banyak penggunaan perangkat pemantauan kesehatan di rumah.

Foto Narasumber bersama pimpinan Yayasan Peputra Manggala Nusantara, Firdaus, SPd MPd dari LLDIKTI 17, Benny Rio Denaldy selaku Ketua MKKS SMA Riau dan Direktur President University Pekanbaru

Baca :  Expert Predict 4 Major Ways Artificial Inteligence

Hingga penggunaan AI soal transparansi data laporan yang bertanggung jawab atas pelanggaran kepercayaan, hingga prediksi bahwa pada tahun 2050, teknologi AI akan membaca emosi untuk mempersonalisasikan setiap pengalaman pelanggan, dan interaksi sehari-hari akan menjadi campuran manusia, mesin dan hibrida yang mendukung AI.

Dalam Sesi kedua Prof Dr. Saktioto selaku Guru besar Universitas Riau yang baru kembali dari kunjungan kerjanya di Kazakhstan mengungkapkan bahwa Artificial Inteligent (AI) sudah lama ada, cuma baru booming sekarang, sebagaimana penghargaan Nobel Prize in Physics 2024 diberikan kepada Jhon J. Hopfield dan Geoffrey E. Hinton yang mengungkap penemuan dasar yang memungkinkan mesin pembelajaran dengan jaringan saraf buatan.

Lebih lanjut dikutip dari materi Prof. Dr. Saktioto disebutkan bahwa Artificial Inteligence (AI) adalah Kemampuan komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan tugas yang biasa dikaitkan dengan makhluk cerdas. Istilah ini sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang diberkahi dengan proses intelektual karakteristik manusia, seperti kemampuan untuk bernalar, menemukan makna, generalisasi, atau belajar dari pengalaman masa lalu.

Sejak berkembang di tahun 1940 -an, komputer digital telah diprogram untuk melakukan tugas -tugas yang sangat kompleks, seperti menemukan bukti untuk teorema matematika atau bermain catur dengan kemahiran yang luar biasa. Meskipun kemajuan berkelanjutan dalam kecepatan pemrosesan komputer dan kapasitas memori, belum ada program yang dapat mencocokkan fleksibilitas manusia penuh pada domain yang lebih luas atau dalam tugas yang membutuhkan banyak pengetahuan sehari -hari.

Baca : Are artificial intelligence and machine learning the same ?

Di sisi lain, beberapa program telah mencapai tingkat kinerja pakar dan profesional manusia dalam melaksanakan tugas -tugas spesifik tertentu, sehingga kecerdasan buatan dalam pengertian terbatas ini ditemukan dalam aplikasi yang beragam seperti diagnosis medis, mesin pencari komputer, pengenalan suara atau tulisan tangan, dan chatbots.

Selain itu Prof Dr. Saktioto dalam sesinya juga membahas mengenai masa depan Artificial Inteligence (AI), yang intinya agar kita tidak perlu takut akan kemungkinan – kemungkinan buruk yang terjadi. ” Boleh kita menggunakan AI, tapi tidak meninggalkan cara – cara manual, ” tutupnya.

Mejelang siang, Seminar Artificial Inteligence (AI) Literasi Digital untuk Guru : ” Mempersiapkan Pendidikan Masa Depan di Riau ” kemudian ditutup dengan menjawab pertanyaan peserta, pemberian door prize, sesi foto narasumber bersama peserta yang datang dari berbagai wilayah di Provinsi Riau dan kemudian makan bersama.

.

.

.

Continue Reading

Headlines

PWI Pusat Gelar Kick-Off HPN 2025 Riau di Anjungan TMII

HPN 2025 “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”

Published

on

By

Dok. Foto Pengurus PWI Pusat

Membumi.com

Jakarta – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sudah semakin mendekat. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sudah menggelar beberapa kali rapat pleno memastikan puncak peringatan HPN 2025 diselenggarakan pada 9 Februari 2025 di Riau.

Kepastian penyelenggaraan HPN 2025 di  Riau, sudah disampaikan sejak beberapa bulan lampau oleh Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang. 

Terbaru, Zulmansyah Sekedang memberi penegasan tentang kick-off HPN 2025 akan diselenggarakan pada 10 November 2024 di Anjungan Riau, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Peluncuran peringatan HPN 2025 kita lakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan, Ahad, 10 November. 

“Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum yang baik bagi kita untuk melakukan berbagai kegiataan yang bermanfaat dalam rangkaian peringatan HPN 2025 tersebut,” ujar Zulmansyah Sekedang di Markas Sekretariat PWI Jaya, Kamis (24/10/2024)

Saat kick-off itu pula ditegaskan tema dari HPN 2025, yakni “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”. Berbagai kegiatan dalam rangkaian peringatan HPN 2025 akan mengacu pada tema tersebut.

Zulmansyah Sekedang disertai jajaran pengurus teras PWI Jaya membahas acara peluncuran atau kick-off HPN 2025 bersama  Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau, Ridho Adriansyah, dan Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau di TMII, Zulfikar.

Dilakukannya kegiatan kick-off HPN 2025 di Anjungan Riau di TMII menjadi simbol dari dukungan dan sekaligus partisipasi aktif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam menyukseskan peringatan HPN 2025.

Zulmansyah Sekedang menjelaskan, rangkaian acara puncak HPN 2025 digelar 5 hingga 10 Februari 2025 di Pekanbaru, Kampar dan Siak. 

Pengurus PWI Riau, PWI Kampar dan PWI Siak serta PWI Kabupaten/Kota se-Riau juga sudah mempersiapkan sumberdaya untuk menyukseskan HPN 2025. 

“Komunitas pers di Riau sangat bersemangat menyukseskan HPN 2025 di Bumi Melayu. Apalagi Pemerintah Provinsi Riau juga sudah menyatakan dukungan penyelenggarakan HPN melalui surat Gubernur Riau Nomor: 500.12/Diskominfotik/1518,” jelas Zulmansyah.

Sementara PWI Pusat sendiri telah membentuk panitia inti untuk HPN 2025. Ditetapkan sebagai ketua panitia adalah Marthen Selamet Susanto, Bendahara Umum PWI Pusat yang juga ketua panitia HPN 2024, di Jakarta. 

Wakil ketua, Raja Isyam Azwar, ketua PWI Riau. Sekretaris, Novrizon Burman, wakil sekjen PWI Pusat, sementara wakil sekretaris dijabat oleh Doni Dwi Putra,  yang juga sekretaris PWI Riau. Untuk bendahara sudah ditetapkan Herlina, wakil bendum PWI Pusat. ***

.

.

.

Continue Reading

Figur

Presiden Prabowo Akan Luncurkan Gerakan Solidaritas Nasional

Peluncuran Gerakan Solidaritas Nasional akan dilangsungkan pada 2 November 2024

Published

on

By

Dok. X Presiden Prabowo Subianto " Hari Buruh Nasional " 1 Mei 2023

Membumi.com

Jakarta – Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Rosan Roeslani sore ini (29/10/24) mengundang media dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam acara DEKLARASI GSN pada tanggal 2 November di Indonesia Arena.

Menurutnya Presiden Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina akan meresmikan peluncuran GSN ke masyarakat di hadapan lebih dari 15 ribu orang perwakilan seluruh golongan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Presiden Prabowo segera setelah pelantikan dan penataran para anggota kabinet Merah Putih yang digelar selama empat hari sampai Minggu kemarin di Magelang, Jawa Tengah, guna membangun semangat perjuangan, persatuan, dan solidaritas nasional.

Melalui GSN, Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina bersama Rosan Perkasa Roeslani sebagai Ketua Umum GSN bermaksud untuk menyatukan semua kekuatan, gagasan, dan sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan maju dengan lebih cepat.

Rosan membandingkan peran strategis GSN dengan kebebasan pers dalam alam demokrasi modern. “Kebebasan pers yang dilindungi oleh negara awalnya lahir sebagai anti tesis dan kemudian sebagai pelengkap terhadap konsep demokrasi Trias Politika. Itulah sebabnya media disebut Pilar keempat demokrasi. Demikian juga GSN kami harap bisa menjadi Pilar Kelima atau sintesis dari empat pilar demokrasi yang sudah ada. Dimana gagasan-gagasan besar bisa segera dimatangkan, diperjuangkan dan akhirnya diwujudkan dengan dukungan penuh dari negara dan partisipasi penuh dari masyarakat,” ujar Ketua Umum GSN Rosan Roeslani di acara Konferensi Pers GSN, Plataran Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Oleh karena itulah, menurut Rosan, kolaborasi sejak awal antara GSN dan media massa adalah syarat mutlak untuk mensukseskan dan menyebarkan tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan seluruh elemen bangsa.

 “Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkrit bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Baik rakyat Indonesia di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia,” tambah Rosan yang sekaligus adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kabinet Merah Putih.

Rosan kemudian mencontohkan gagasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dalam proses singkat sejak Pilpres 2024, dapat langsung diwujudkan menjadi sebuah kebijakan nyata, sekaligus gebrakan dalam pemerintahan Prabowo – Gibran. Itu adalah gagasan yang tidak lain berangkat dari hasil dialog antara para ahli di dalam Tim Kampanye Nasional (TKN). Demikian juga gagasan untuk membebaskan jutaan petani dan nelayan dari hutang yang sudah membebani selama bertahun-tahun.

“Kita saksikan sendiri bagaimana proses yang dilalui bisa sangat singkat. Dari gagasan, menjadi dialog para ahli, hingga akhirnya dituangkan dalam kebijakan nyata pemerintah yang didukung penuh sumber daya, kelembagaan, dan anggaran yang dibutuhkan,” tambah Rosan.

Saat ini sudah didirikan Badan Gizi Nasional dalam waktu tidak sampai satu tahun sejak gagasan Makan Bergizi Gratis diusulkan. Hal ini menginspirasi Presiden Prabowo Subianto untuk melembagakan proses identifikasi dan realisasi gagasan itu sendiri dalam satu paguyuban yang disebut GSN.

“Misi GSN adalah menghasilkan resolusi-resolusi serupa untuk direalisasikan secara nyata oleh pemerintah, dengan dukungan pemerintah, atau melalui sumber daya GSN sendiri. Supaya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dan cepat oleh masyarakat,” terang Rosan Perkasa Roeslani. Singkatnya, tegas Rosan, ada tiga keunikan dan keunggulan GSN yang akan membuat GSN tumbuh dan berkembang pesat, serta berdampak nyata dan positif bagi masyarakat dan negara.

Pertama, GSN disusun sedemikian rupa untuk punya kemampuan dan kekuatan besar untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar dari Putra Putri terbaik bangsa. Selain karen dibina langsung oleh Presiden RI ke 8, juga karena GSN berisi seluruh eleman kekuatan bangsa.

 “Melalui GSN, kekuasan menjadi kekuatan baik dan besar bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa,” jelas Rosan. Kedua, kekuatan utama GSN ada pada kekuatan gagasan. Karenanya membutuhkan lingkungan yang mengedepankan kebebasan berpikir dan bersuara.

 “Karena prinsip utama GSN adalah kekuatan gagasan dan jaringan, kami berharap GSN dengan sendirinya menjadi organisasi yang bersifat otonom dalam menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan dan harapan masyarakat,” kata Rosan.

Ketiga, GSN akan tumbuh mengakar dan tersebar. Artinya GSN akan memperjuangkan gagasan yang mengakar kepada kearifan budaya, sejarah dan tradisi lokal yang notabene sangat beragam dan tersebar di seluruh Indonesia.

“Hal ini penting untuk memastikan gagasan dan inisiatif GSN ke depan akan didukung partisipasi masyarakat dan dampaknya berkesinambungan (sustainable),” tambah Rosan

Ditanya mengenai kenapa dinamakan Gerakan Solidaritas Nasional, Sekretaris Jenderal (Sekjen) GSN Bobby Gafur Umar menjelaskan bahwa Gerakan Solidaritas Nasional bukan terdiri dari tiga kata melainkan dua frase yaitu Gerakan dan Solidaritas Nasional yang merupakan sikap dan kesadaran untuk mengesampingkan perasaan dan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.

 “Artinya GSN bukan sekedar memperjuangkan kerukunan dan persatuan, melainkan menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu tujuan dan kesadaran yang sama yaitu: mendahulukan kepentingan orang lain dan orang banyak demi keutuhan dan kemajuan bangsa. GSN adalah gerakan untuk menyebarkan Solidaritas Nasional sebagai nilai dan budaya khas Indonesia ke depan,” kata Bobby menjelaskan.

Melanjutkan penjelasan tersebut, Sekjen GSN Bobby Gafur Umar mengajak peran aktif media massa untuk bersama-sama menyukseskan peluncuran GSN, agar dapat menjadi wadah bersama bagi seluruh elemen masyarakat dalam memberikan yang terbaik untuk negeri.

“Peluncuran Gerakan Solidaritas Nasional akan dilangsungkan pada 2 November 2024 di Indonesia Arena dengan perkiraan jumlah massa yang akan hadir mencapai lebih dari 15 ribu peserta,” jelas Bobby Gafur Umar.

Tentang Gerakan Solidaritas Nasional

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) merupakan sebuah paguyuban yang bersifat independen namun memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mendukung kepemimpinan nasional, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. GSN hadir sebagai sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk menciptakan dampak nyata, GSN membuka diri untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai elemen bangsa. Kami berencana untuk melibatkan stakeholders terkait melalui berbagai aktivitas yang bertujuan mendukung keberhasilan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas, GSN yakin bahwa kolaborasi dapat membawa perubahan positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Trending