Connect with us

Headlines

Rp 271 Triliun, Kasus Korupsi PT Timah Terbesar Sepanjang Sejarah

Kejaksaan Agung perlu dikawal hingga proses persidangan

Published

on

Pemandangan tambang timah di salah satu konsesi perusahaan timah di bangka. Lusia Arumingtyas Images

Membumi.com

Jakarta – Berkaitan dengan bergulirnya kasus korupsi PT. Timah, dalam siaran pers yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (1/4/24) disampaikan bahwa ;

Pertama, kasus korupsi PT Timah memperpanjang praktik buruk tata kelola sektor ekstraktif. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2004–2015 saja, negara sudah merugi sebanyak Rp 5,714 triliun hanya dari penyelundupan timah secara ilegal akibat tidak dibayarkannya royalti dan pajak PPh Badan. Apabila dirata-rata selama kurun waktu 12 tahun tersebut, negara kecolongan timah ilegal sebanyak 32,473 ton/tahun.

Kedua, perlu ada pengembangan kasus untuk menjerat aktor lain sebagai tersangka. Apabila kita melihat komposisi dari 16 tersangka yang telah ditetapkan oleh kejaksaan, mayoritasnya berlatar belakang direktur di perusahaan smelter. Padahal, kasus korupsi pertambangan kerap melibatkan aktor lain seperti pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Dalam praktik pertambangan ilegal, aparat penegak hukum diduga acap kali menerima setoran dari aktivitas tambang untuk membiarkan operasi perusahaan tetap berjalan lancar. Modus tersebut antara lain pernah diungkap oleh mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong.

Bukan tidak mungkin modus serupa memperlancar praktik lancung dalam kasus PT Timah. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan “boneka” mengambil bijih timah secara ilegal untuk kemudian dikirimkan ke perusahaan smelter yang sudah setuju bersekongkol. Praktik yang terjadi berulang kali tersebut nyaris mustahil luput dari pengawasan otoritas. Sehingga patut diduga bahwa operasi penambangan ilegal tersebut melibatkan aktor lain di luar aktor swasta.

Baca : Kejagung Blak-blakan Soal Kerugian Rp 271 Triliun Hasil Korupsi Timah

Ketiga, pemerintah dalam kasus ini lalai memastikan tata kelola ekstraktif yang  baik. Setidaknya dua kementerian yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) gagal menjalankan tugasnya.

Kementerian BUMN tidak memastikan PT Timah, entitas BUMN yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk mengambil langkah yang dapat mencegah terjadinya korupsi. PT Timah selaku BUMN diketahui menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan mineral timah yang “memperlancar” praktik kotor perusahaan-perusahaan boneka yang menambang bijih timah secara ilegal.

Lebih jauh, Kementerian ESDM lalai melakukan peran pengawasan sebagaimana telah dimandatkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menteri ESDM dibekali kewenangan yang luas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mulai dari teknis pertambangan, pemasaran, pengelolaan lingkungan hidup, hingga kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Keempat, ICW akan terus mendorong Kejaksaan Agung untuk memasukkan aspek kerusakan lingkungan dalam kalkulasi kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi PT Timah. Kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi tersebut mencapai angka Rp 271 triliun, terbesar sepanjang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Aparat penegak hukum sejauh ini terlalu berfokus pada penghitungan kerugian negara semata ketika menangani kasus korupsi dengan dimensi sumber daya alam. Padahal korupsi sektor ekstraktif seperti pertambangan selalu membawa dimensi kerusakan ekologis maupun sosial yang masif. Perlu juga dicatat bahwa kasus korupsi yang mempertimbangkan aspek kerugian lingkungan beberapa kali dianulir oleh putusan hakim. Sehingga ‘terobosan’ Kejaksaan Agung perlu dikawal hingga proses persidangan. 

Baca : Kerugian Korupsi PT Timah Rp271 Triliun, Begini Rinciannya

Contoh kasus yang dianulir antara lain kasus korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group yang menjerat konglomerat Surya Darmadi. Jaksa awalnya menuntut Surya untuk membayar Rp 73,9 triliun akibat kerugian yang ditimbulkan, termasuk untuk memulihkan kawasan hutan yang telah dirusak kebun sawit miliknya.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta lalu menjatuhkan putusan yang mengakui penghitungan kerugian perekonomian negara yang di dalamnya terdapat pertimbangan kerusakan lingkungan. Namun, Mahkamah Agung menganulir pengakuan tersebut dan memotong sanksi Darmadi sehingga hanya harus membayar kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.

Kasus lainnya adalah kasus korupsi pemberian IUP yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus tersebut tidak mempertimbangakan penghitungan kerugian lingkungan yang dipaparkan oleh ahli dalam persidangan.

ICW berharap ketika kasus korupsi PT Timah masuk ke proses persidangan, majelis hakim dapat memutus dengan progresivitas sehingga mengakomodir kalkulasi kerugian lingkungan yang telah dikonstruksikan oleh kejaksaan dengan bantuan ahli.

Source : Indonesia Corruption Watch

.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Business

Lintasarta Luncurkan Deka GPU, Solusi AI Cloud Percepat Tranformasi Digital

Menghadirkan server GPU tipe terbaru dengan konfigurasi 8x Nvidia H100

Published

on

By

Lintasarta kenalkan layanan terbaru, Deka GPU, yaitu AI Cloud yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan teknologi canggih dalam bidang machine learning, rendering, dan aplikasi CAD

Membumi.com

Jakarta – Lintasarta, perusahaan Information and Communication Technology (ICT) total solutions terkemuka di Indonesia, bersiap memperkenalkan layanan terbaru mereka, Deka GPU, yaitu AI Cloud yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan teknologi canggih dalam bidang machine learning, rendering, dan aplikasi CAD dengan spesifikasi yang superior dan efisiensi biaya yang optimal.

“Dengan Deka GPU, kami berkomitmen untuk memberikan solusi teknologi terbaik yang dapat diandalkan oleh berbagai industri di Indonesia. Layanan ini tidak hanya menawarkan performa tinggi, tetapi juga fleksibilitas dan efisiensi biaya yang signifikan. Harapannya, lebih banyak perusahaan yang melakukan transformasi digital dengan lebih cepat dan mendapatkan hasil yang maksimal,” kata Bayu Hanantasena, President Director and Chief Executive Officer Lintasarta.

Deka GPU yang didukung oleh Nvidia ini menghadirkan server GPU tipe terbaru dengan konfigurasi 8x Nvidia H100, menawarkan daya hingga 10 KVA dan berat hingga 100 KG, memberikan performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan GPU tipe lama seperti Nvidia A100 dan T4 yang sudah tidak lagi dijual.

Dengan Nvidia HGX H100 SXM5 yang memiliki RAM 80GB, kecepatan dalam aplikasi machine learning meningkat hingga 3-4 kali lipat dibandingkan Nvidia L40S. H100 juga dilengkapi dengan fitur MIG (Multi Instance GPU) yang memungkinkan partisi hingga 7 instance dalam satu container.

Nvidia L40S dengan RAM 48GB memiliki spesifikasi yang sangat ideal untuk rendering, 3D modeling, dan aplikasi CAD seperti AutoCAD. L40S mendukung fitur vGPU yang memungkinkan partisi RAM GPU hingga 10 kombinasi, serta memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk memastikan kinerja optimal, Deka GPU juga didukung oleh jaringan on-premise dengan kecepatan minimal 100 Gbps, serta InfiniBand hingga 400 Gbps jika terdapat lebih dari satu server GPU. Lintasarta juga mendukung Jupyter Notebook, yang mana dapat memudahkan pengguna dalam melakukan coding dan pengembangan machine learning secara kolaboratif.

Deka GPU memastikan kepatuhan terhadap regulasi data di Indonesia, khususnya di sektor perbankan dan energi, dengan menjaga data agar tetap berada di dalam negeri. Lintasarta juga menawarkan model pembayaran bulanan dengan sistem pay per use dan tidak ada biaya OTC, sehingga pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya investasi awal yang besar, serta membuat layanan ini lebih terjangkau dan fleksibel.

Sebagai National Cloud Partner (NCP) Nvidia di Indonesia, Lintasarta menjamin alokasi GPU yang cepat dan mudah dibandingkan dengan solusi on-premise. Ini memungkinkan pelanggan mendapatkan performa optimal dengan waktu tunggu minimal.

Deka GPU menyediakan berbagai produk seperti Virtual Desktop Infrastructure, Kubernetes, Kubeflow & Jupyter Notebook, KubeApps untuk marketplace, Rendering Farm, Inference as a Service, dan Virtual Machine. Menggunakan AI Cloud GPU dengan konfigurasi maksimal dapat menghemat biaya operasional dibandingkan dengan penggunaan on-premise, terutama dalam hal power dan cooling.

Tentang Lintasarta (Indosat Ooredoo Hutchison Group)

Sejak 1988, Lintasarta merupakan penyedia Komunikasi Data, Internet dan IT Services untuk berbagai sektor industri. Saat ini Lintasarta telah melayani lebih dari 2.400 pelanggan korporasi dengan lebih dari 35.000 jaringan yang meliputi layanan komunikasi data fiber optic, jaringan satelit, managed security & collaboration, data center dan DRC, cloud computing, managed services, e-Health dan solusi total komunikasi data dengan jaminan ketersediaan koneksi jaringan (SLA) sebesar 99%, 99,9% dan 99,99% sesuai kebutuhan para pelanggannya.

Layanan profesional kami didukung oleh lebih dari 1.000 staf berpengalaman diantaranya memiliki sertifikasi Internasional yang tersebar di lebih dari 54 kota di Indonesia. Infrastruktur Lintasarta berbasis platform jaringan Next Generation Network (NGN). Untuk jaminan mutu layanan Lintasarta telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2011, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, PCI DSS, CMSP (Cisco Managed Service Partner), dan SMK3 PP 50/2012.

Source : pressrelease.id

.

.

Continue Reading

Headlines

Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Hentikan Serangan dan Buka Akses Rafah

Terburuk Setelah Peristiwa Nakba 1948

Published

on

By

International Court Of Justice (ICJ) logos Images

Membumi.com

Den Haag – Dalam siaran pers resmi yang diterbitkan Istana Perdamaian – Mahkamah Internasional (ICJ) menyampaikan Perintahnya pada (24/5/24) atas permintaan sementara yang diajukan oleh Afrika Selatan pada (10/5/2024) dalam kasus Penerapan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida di Jalur Gaza.

Yang menegaskan kembali tindakan sementara atas putusan (Afrika Selatan v Israel) dengan perbandingan suara 13 banding 2, agar Israel segera menghentikan serangan militernya serta tindakan lain apa pun di Rafah yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik bagi rakyat Palestina di Gaza.

Israel juga diperintahkan untuk membuka penyeberangan Rafah bagi penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan.

Mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin akses tanpa hambatan ke Jalur Gaza bagi komisi penyelidikan, misi pencarian fakta atau badan investigasi lainnya yang diberi mandat oleh badan-badan PBB yang berwenang untuk menyelidiki tuduhan genosida.

Memutuskan bahwa Israel harus menyampaikan laporan kepada Pengadilan mengenai semua tindakan yang diambil untuk memberlakukan Perintah ini, dalam waktu satu bulan sejak tanggal Perintah tersebut.

Situasi Kemanusiaan di Gaza

Dalam Perintahnya, ICJ juga menekankan bahwa situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza, sebagaimana dinyatakan dalam Perintahnya pada (26/1/24) berada dalam risiko yang serius untuk memburuk, telah memburuk, bahkan semakin memburuk sejak Pengadilan mengadopsi Perintah tersebut (28/3/24).

Setelah intensnya pemboman militer di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mengungsi akibat perintah evakuasi Israel yang mencakup lebih dari tiga perempat seluruh wilayah Gaza, pada (6/5/24), hampir 100.000 warga Palestina diperintahkan untuk melakukan evakuasi. Israel akan mengevakuasi bagian timur Rafah dan pindah ke daerah Al-Mawasi dan Khan Younis menjelang serangan militer yang direncanakan.

Lebih lanjut dalam putusan tersebut disebutkan bahwa serangan darat militer di Rafah, yang dimulai Israel (7/5/24), masih berlangsung dan memunculkan perintah evakuasi baru. Akibatnya, menurut laporan PBB, hampir 800.000 orang terpaksa mengungsi dari Rafah pada (18/5/24)

Pengadilan menganggap bahwa perkembangan ini sangat serius dan merupakan perubahan situasi sesuai dengan makna Pasal 76 Peraturan Pengadilan. Pengadilan juga berpandangan bahwa tindakan-tindakan sementara yang disebutkan dalam Keputusannya (28/3/24), serta tindakan-tindakan yang ditegaskan kembali di dalamnya, tidak sepenuhnya mengatasi konsekuensi yang timbul dari perubahan situasi, sehingga membenarkan modifikasi tindakan-tindakan tersebut.

Tentang Mahkamah International

Mahkamah Internasional (ICJ) adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan ini didirikan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 1945 dan memulai kegiatannya pada bulan April 1946.

Pengadilan ini terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk masa jabatan sembilan tahun oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah ini berkedudukan di Istana Perdamaian di Den Haag (Belanda).

Mahkamah mempunyai peran ganda: pertama, menyelesaikan, sesuai dengan hukum internasional, sengketa hukum yang diajukan oleh Negara; dan, kedua, untuk memberikan pendapat penasehat mengenai pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirujuk oleh organ-organ dan lembaga-lembaga PBB yang berwenang dalam sistem tersebut.

Source : International Court Of Justice (ICJ)

.

.

Continue Reading

Headlines

Situasi Politik Dunia Memanas Jelang Terbitnya Putusan ICC

Sebanyak 124 negara secara hukum berkewajiban untuk bekerja sama dengan ICC

Published

on

By

The White House / Dok. Istimewa

Membumi.com  

Gedung Putih – Menanggapi rilis resmi yang diterbitkan Internasional Criminal Court (ICC) pada (20/5/23) mengenai rekomendasi Jaksa ICC Karim Khan kepada hakim yang memutus perkara peperangan Hamas – Israel di tanah Palestina sejak 7 Oktober 2023 memicu kemarahan Pemerintah AS. 

Sebagaimana dikutip dari rilis resmi yang diterbitkan Gedung Putih pada (20/5/24) Presiden AS Joe Biden mengatakan, ” Permohonan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel sangatlah keterlaluan. Dan biar saya perjelas : apa pun yang disiratkan oleh jaksa ini, tidak ada kesetaraan – tidak ada – antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya. ” 

Joe Biden Cs Harusnya Ikut Bertanggungjawab

Terkait hal tersebut, melalui The Intercept sejumlah tokoh angkat bicara, bahwa surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel akan menandai era baru hukum humaniter internasional, di mana sekutu dekat Amerika pun dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

“ICC tidak pernah mendakwa pejabat Barat,” kata pengacara hak asasi manusia dan jaksa kejahatan perang Reed Brody. “Sampai saat ini, instrumen keadilan internasional hanya digunakan untuk melawan musuh dan orang-orang yang terbuang.”

Menempatkan Israel dalam kelompok yang terbuang dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi AS, sekutu dekat Israel dan penyedia utama senjata dan perlindungan diplomatik.

“Pengumuman jaksa kemungkinan akan berdampak pada penilaian risiko hukum bagi negara-negara lain yang mendukung atau membantu perang Israel di Gaza,” kata Sarah Knuckey, pakar hukum internasional dan profesor di Columbia Law School.

“Jika ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa pejabat senior Israel bertanggung jawab atas kejahatan perang, maka negara-negara yang membantu perang Israel di Gaza berisiko terlibat dalam kejahatan yang sama. Kita mungkin melihat upaya yang dipercepat di negara-negara lain untuk menghentikan mereka menjual senjata atau memberikan bantuan militer kepada Israel.”

Untuk dapat diketahui, bahwa sebanyak 124 negara secara hukum berkewajiban untuk bekerja sama dengan ICC dan harus menangkap siapa pun di wilayah mereka yang tunduk pada surat perintah penangkapan ICC, termasuk Indonesia.

Dunia mendukung Independensi ICC

Lebih lanjut Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan bahwa AS “pada dasarnya menolak” tuduhan terhadap Israel, dan juga mengecam “kesetaraan Israel dengan Hamas.”

AS bukan pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, dan di masa lalu telah mengancam dan bahkan memberikan sanksi kepada jaksa penuntut yang terkait dengan pengadilan tersebut yang berupaya menyelidiki tuduhan kejahatan perang terhadap pejabat militer AS. Israel juga bukan pihak dalam perjanjian tersebut.

Negara – negara lain telah mengeluarkan pernyataan menyambut pengumuman ICC, diantaranya Jerman yang berkomitmen mematuhi hukum jika International Criminal Court (ICC) merilis perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

Sehari sebelum pernyataan Jerman, Prosor mengungkapkan kemarahannya di media sosial. Prosor menulis di platform X dalam bahasa Jerman dan Inggris, “Ini keterlaluan! ‘Staatsräson!’, dalam bahasa Jerman.

Termasuk Irlandia, yang merupakan kritikus Israel di Uni Eropa, yang menteri luar negerinya meminta negara-negara lain untuk menghormati “independensi dan ketidakberpihakan ICC, ” 

Walaupun Israel bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap negara-negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Suhu politik di AS sendiri semakin panas disaat Senator independen Amerika Serikat (AS) Bernie Sanders memberi dukungan atas permintaan kepala jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

“Apa yang dilakukan ICC penting bagi komunitas global, artinya kita tidak bisa membiarkan umat manusia terjerumus ke dalam kebiadaban,” katanya.

Source : The Intercept

.

.

Continue Reading

Trending