Headlines
SP3 kan Surya Darmadi, Dewas KPK Diminta Periksa Semua Pimpinan KPK
Mengapa KPK begitu lemah di tengah Komisioner KPK akan berakhir pada Desember 2024 ?
Membumi.com
Pekanbaru – Jikalahari dan Senarai menilai alasan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka Suap Surya Darmadi dan PT Palma Satu, tidak tepat. Bahkan dijadikan alat oleh korporasi untuk lepas dari kejahatan korupsi yang berdampak pada perusakan hutan.
“Di tengah minimnya integritas Pimpinan KPK saat ini, dampak revisi Undang-Undang KPK mulai dimanfaatkan oleh korporasi penjahat lingkungan. SP3 KPK atas perkara Surya Darmadi sangat menyakiti hati masyarakat Riau. Hutan tanah dan masyarakat hukum adat sudah dihancurkan Surya Darmadi menjadi perkebunan sawit secara ilegal,” kata Okto Yugo Setiyo Koordinator Jikalahari.
Ditengah pelemahan Undang-Undang tersebut, kini pimpinannya juga terjangkit melemah melawan korporasi dan pemiliknya.
“Ini juga menunjukkan lemahnya kinerja penyidik KPK dan pimpinan KPK membuktikan Surya Darmadi menyuap Annas Mamun (eks Gubernur Riau) melalui Suheri Terta,” kata Jeffri Sianturi, Koordinator Senarai.
Jefri menilai, “Kejaksaan Agung lebih berani melawan korupsi Surya Darmadi dibanding KPK. Mengapa KPK begitu lemah di tengah Komisioner KPK akan berakhir pada Desember 2024?”
Kejagung Lebih Berani Dibanding KPK
Surya Darmadi Pemilik Darmex Agro Grup (Dulu Duta Palma) diterpa dua kasus korupsi suap yang ditangani oleh KPK dan korupsi kerugian keuangan negara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Surya Darmadi dijadikan tersangka oleh KPK bersama PT Palma Satu pada 2019. Saat itu juga Surya Darmadi dijadikan buronan oleh KPK. Dan tidak pernah dikejar oleh KPK.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Annas Maamun bersama Gulat Manurung pada September 2014. Dari hasil OTT diketahui sebagian uang bersumber dari Surya Darmadi melalui Suheri Terta sebanyak Rp 3 miliar dari janji Rp 8 miliar yang akan diterima Annas Maamun lewat Gulat Manurung.
Baca : KPK Terbitkan SP3 Surya Darmadi, ICW: Alasan Kurang Bukti Mengada-Ada
Tujuan dari suap Surya Darmadi ke Annas supaya perkebunan milik Surya Darmadi; PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama dan PT Seberida Subur total lahan sekitar 18.000 hektar diusulkan untuk ‘diputihkan’ pada usulan revisi SK 673/Menhut-11/2014 pada usulan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
Atas OTT suap terhadap Annas Maamun, Annas Maamun dan Gulat Medali Emas sudah dijatuhi hukuman pidana 7 dan 3 tahun penjara sebab secara sah telah menerima suap dari Suheri Terta uang dollar sejumlah Rp 3 miliar.
Lalu, pada April 2019 Suheri Terta dijadikan tersangka oleh KPK. Sidang sejak Juni 2020 Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus bebas. Setelah upaya Kasasi Suheri dihukum 3 tahun denda Rp 50 juta. Ia terbukti bersalah terlibat dalam suap Annas Maamun untuk mengakomodir perusahaan Duta Palma masuk dalam areal bukan kawasan hutan.
Dan pada 3 Agustus 2022 majelis PK menghukum bebas Suheri Terta karena hanya saksi Gulat Medali Emas Manurung yang menerangkan adanya penyerahan uang sejumlah Rp 3 miliar, sebab Alisati Firman tidak ada melihat ada pemberian sesuatu dari Suheri Terta ke Gulat di Hotel Arya Duta. Keterangan Annas Maamun tidak layak dijadikan alat bukti yang sah lantaran sering berubah-ubah.
Baca : Alasan Tak Cukup Bukti, KPK Keluarkan SP3 untuk Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi
Hakim kualifikasikan keterangan keduanya “unus testis nulus testis” atau kesaksian yang berdiri sendiri dan kesaksian yang diragukan sebab berubah-ubah.
Putusan PK ini menjadi salah satu dasar KPK menerbitkan Sprin.Henti.Dik/28A/DIK.00/01/06/2024 tertanggal 14 Juni 2024 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat ini diterbitkan dengan dasar kurang bukti, dan Mahkamah Agung telah membebaskan Suheri Terta Manager Legal Duta Palma pada putusan PK.
“KPK tidak teliti dan membaca secara utuh atas putusan PK Suheri Terta. Dalam putusan nomor 345 PK/Pid.Sus/2022 terdapat dissenting opinion Hakim Agung H Ansori yang menyatakan bahwa putusan 190/K/Pid.Sus/2021 yang menghukum Suheri Terta 3 tahun penjara sudah tepat dan benar. Dan dalam putusan 2819K/Pid.Sus/2015 Anas Maamun terbukti menerima hadiah atau janji dari Surya Darmadi dan Suheri Terta,” kata Jeffri.
Gayung bersambut. Penasehat Hukum Surya Darmadi Maqdir Ismail menjadikan PK ini salah satu novum dalam perkara PK Surya Darmadi di Kejagung.
Dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Agung, Surya Darmadi dihukum sebab melakukan korupsi yang mengakibatkan keuangan negara dengan membangun lima perusahaan dalam kawasan hutan selama 20 tahun. Empat perusahaan sama dengan kasus suap yang ditangani KPK, ditambah PT Kencana Amal Tani.
Baca : MAKI Bakal Gugat KPK karena SP3 Perkara Surya Darmadi
Bermula pada 1 Agustus 2022, Surya Darmadi ditetapkan tersangka dugaan korupsi penggunaan 37.095 ha kawasan hutan untuk kebun sawit. Lima perusahaan yang membuat negara mengalami kerugian Rp 78 triliun. Penyidik langsung memblokir aset dan rekeningnya. Dalam kasus ini juga menjerat Raja Thamsir Rahman Eks Bupati Indragiri Hulu yang berperan sebagai pemberi izin.
15 Agustus menyerahkan diri dari pelariannya di Taiwan. Di PN Jakarta Pusat ia dihukum bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang, penjara 15 tahun dan uang pengganti kerugian negara Rp 2,2 triliun dan Rp 39,7 triliun kerugian perekonomian negara.
Putusan dikuatkan pada tingkat banding. Namun Kasasi, menghukumnya penjara 16 tahun dan uang pengganti Rp 2,2 triliun. Surya Darmadi sedang ajukan Peninjauan Kembali sejak 26 Juli lalu.
“Seharusnya KPK mencontoh kinerja Kejagung dalam membuktian kejahatan yang dilakukan Surya Darmadi, bukan malah menerbitkan SP3,” kata Okto. Jikalahari dan Senarai mendesak Dewan Pengawas KPK memeriksa semua pimpinan KPK sebab diduga ada unsur pelanggaran kode etik dan profesional kerja. Penerbitan SP 3 membuat citra buruk KPK dalam pemberantas korupsi.
Source : jikalahari
Business
Capai Tujuan Industri 4.0, Kemenperin Inisiasi Jakarta Digital Industrial Parkway
Total investasi di tiga koridor digital di Jakarta tersebut mencapai Rp12 Triliun
Membumi.com
Jakarta – Sebagai kota metropolitan dan pusat bisnis Indonesia, Jakarta didominasi oleh kegiatan jasa, termasuk jasa industri digital. Dari Data Jasa Industri Digital di Kota Jakarta, terlihat setidaknya ada tiga klaster utama lokasi jasa industri digital, yaitu Koridor Simatupang, Koridor Kuningan, dan Koridor Sudirman. Ketiga koridor tersebut merupakan kawasan strategis di Kota Jakarta yang berpotensi besar untuk pengembangan jasa industri digital.
Kementerian Perindustrian mencatat, aktivitas-aktivitas penting yang dilakukan di koridor digital Jakarta meliputi business entrepreneurship, community engagement, innovation and research, education and training, dan aktivitas-aktivitas lainnya.
Dari data Kementerian Perindustrian, total investasi di tiga koridor digital di Jakarta tersebut mencapai Rp12 Triliun, dengan perincian Koridor Sudirman sebesar Rp7,71 Triliun, Koridor Kuningan sebesar Rp3,87 Triliun, dan Koridor Simatupang Rp424 Miliar.
“Untuk mendorong pengembangan klaster jasa industri digital di Kota Jakarta, Kementerian Perindustrian menginisiasi Jakarta Digital Industrial Parkway (JDIP), sebuah konsep pengembangan kawasan khusus yang difokuskan pada pengembangan jasa industri digital,” ujar Plt Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Eko S. A. Cahyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/12).
Plt Dirjen KPAII menyebutkan, adanya JDIP sejalan dengan tujuan peta jalan Making Indonesia 4.0. JDIP diharapkan bisa menjadi katalisator dalam pengembangan ekosistem jasa industri digital di Indonesia, yang pada akhirnya dapat mendorong inovasi di berbagai sektor industri.
Pengembangan JDIP juga bertujuan untuk menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja di bidang jasa industri digital. Selain itu, juga untuk mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru di bidang jasa industri digital, serta meningkatkan daya saing industri nasional.
Untuk mengembangkan JDIP secara optimal, Eko mengatakan bahwa perlu tindak lanjut, seperti pengembangan infrastruktur untuk peningkatan kualitas infrastruktur jasa industri digital seperti transportasi dan energi, pengembangan SDM di bidang jasa industri digital dengan perguruan tinggi dan sekolah vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, juga promosi JDIP sebagai lokasi yang menarik untuk investasi jasa industri digital.
“Selain itu, perlu regulasi yang inovatif untuk mendukung iklim dan pertumbuhan jasa industri digital, juga penguatan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha jasa industri digital dan akademisi,” jelas Eko.
Sebelumnya, pada kegiatan Kaleidoskop Industrial Wrap 2024 & Branding Jakarta Digital Industrial Parkway di CIBIS Park, kawasan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (18/12), Plt. Dirjen KPAII mengenalkan branding JDIP agar semakin dikenal oleh para pelaku industri digital dan stakeholders terkait.
Terdapat 17 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kegiatan jasa industri digital di JDIP yang diantaranya didominasi oleh kegiatan Penerbitan Piranti Lunak (software), Aktivitas Pengembangan Video Game, Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (e-commerce), Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi, Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas Hosting, Portal Web dan/atau Platform Digital, dan Jasa Penyedia Layanan Internet of Things (IoT).
Di parkway Koridor Simatupang yang membentang sejauh sekitar 8 kilometer, dari Perempatan Pasar Minggu hingga Perempatan Pondok Pinang, terdapat 34 perusahaan industri digital dengan terdapat banyak gedung perkantoran dan pusat bisnis.
Koridor Simatupang juga didukung oleh aksesibilitas yang tinggi, serta tersedianya infrastruktur telekomunikasi dan lokasi yang dekat dengan pusat permukiman dan beberapa kampus/universitas. Rencana pengembangan akses transportasi umum di sepanjang Jalan TB Simatupang juga potensial untuk mendukung pertumbuhan JDIP ini.
Sementara itu, Koridor Sudirman berada di antara Bundaran Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan 64 perusahaan, sedangkan Lokasi Koridor Kuningan dimulai dari perempatan Duren Tiga hingga Perempatan Latuharari dan terdapat 89 perusahaan di koridor tersebut.
“JDIP Koridor Simatupang, Koridor Sudirman, juga Koridor Kuningan sangat potensial untuk terus dikembangkan, salah satunya untuk kolaborasi antar kegiatan industri digital yang berdekatan dapat menumbuhkan ekosistem yang baik,” pungkas Eko.
Source : pressrelease.id
.
.
Headlines
HPN 2025 di Riau akan Dihadiri Langsung oleh Presiden Republik Indonesia
Akan berlangsung pada 6 hingga 9 Februari 2025
Membumi.com
Jakarta – Provinsi Riau akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, yang akan berlangsung pada 6 hingga 9 Februari 2025. Acara ini menjadi momentum penting bagi insan pers Indonesia untuk mempererat kolaborasi, memperkuat peran media, dan menjawab tantangan besar di era transformasi digital.
Dalam undangan resmi yang disampaikan oleh Panitia HPN 2025, kegiatan ini akan dihadiri oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia, bersama para pengurusnya.
HPN 2025 dirancang dengan rangkaian agenda yang mencakup seminar, diskusi, dan konvensi nasional, di mana isu-isu strategis seperti peran media dalam pembangunan bangsa, kebebasan pers, dan tantangan etika jurnalistik akan menjadi topik utama.
Acara akan diawali dengan Welcome Dinner, yang dirancang sebagai ajang silaturahmi antara insan pers dengan para pemangku kepentingan.
Rangkaian kegiatan berikutnya akan meliputi seminar dan diskusi yang membahas isu-isu krusial seperti tantangan disrupsi digital dan peluang ekonomi kreatif berbasis media.
Salah satu agenda utama adalah Konvensi Nasional Media Massa, yang diharapkan menjadi forum strategis untuk merumuskan kebijakan dan langkah nyata dalam menghadapi dinamika industri media.
Puncak perayaan HPN 2025 dijadwalkan berlangsung pada 9 Februari 2025, yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Kehadiran Presiden menjadi simbol dukungan penuh pemerintah terhadap pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi.
Panitia HPN 2025 telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk memastikan kenyamanan para peserta.
Setiap PWI provinsi akan mendapatkan akomodasi berupa tiga kamar selama pelaksanaan acara, mulai dari tanggal 6 hingga 10 Februari 2025.
Selain itu, layanan transportasi lokal termasuk penjemputan dari Bandara Sultan Syarif Kasim II menuju lokasi kegiatan juga telah disediakan.
Zulmansyah Sekedang, Penanggung Jawab HPN 2025, menyampaikan bahwa perayaan ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan juga kesempatan untuk memperkuat peran pers dalam membangun bangsa.
“HPN 2025 di Riau menjadi momentum penting untuk merayakan dedikasi insan pers sekaligus merumuskan peran strategis media dalam menjawab tantangan zaman,” ujar Zulmansyah Sekedang, di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
M. Selamet Susanto” Ketua Panitia HPN 2025 menjelaskan, dalam era digital yang penuh tantangan ini, pers menghadapi perubahan besar dalam cara informasi diproduksi, disampaikan, dan diterima oleh publik.
Oleh karena itu, HPN 2025 diharapkan menjadi forum diskusi strategis untuk merumuskan solusi yang relevan, serta mempertegas komitmen pers sebagai pilar demokrasi yang kredibel dan berintegritas.
“Saya berharap, HPN 2025 dapat menjadi inspirasi bagi para insan pers untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” jelas Marthen.
Informasi lebih lanjut mengenai acara ini dapat diperoleh melalui Sekretariat Panitia Pusat HPN 2025.
Panitia mengundang seluruh Ketua PWI Provinsi dan Ketua PWI Kabupaten/Kota untuk hadir bersama pengurusnya, di mana surat undangan pemberitaan awal sudah dikirim melalui pesan WhatsApp.
Informasi dan konfirmasi kehadiran dapat disampaikan melalui kontak panitia, yaitu :
• Aliffia (0882-2017-0952)
• Wachyono (0822-6063-1287)
Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari semua pihak, HPN 2025 diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan pers Indonesia.
Tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan bangsa melalui media yang bertanggung jawab. ***
Source : WAG PWI Riau
.
.
.
.
Headlines
DKPP Jatuhkan Sanksi ” Peringatan Keras ” kepada Ketua dan Anggota KPU RI
Para Teradu terbukti tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu terhadap pemenuhan 30% keterwakilan perempuan
Membumi.com
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada 6 (enam) penyelenggara Pemilu dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Enam penyelenggara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap dan August Mellaz sebagai Teradu II sampai Teradu VII dalam perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024.
Para Teradu terbukti tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 terhadap pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada DCT (Daftar Caleg Tetap) Anggota DPRD sehingga menimbulkan pemungutan suara ulang di dapil 6 (enam) provinsi Gorontalo.
“Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu III Mochammad Afifudin selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu II Idham Holik, Teradu IV Yulianto Sudrajat, Teradu V Betty Epsilon Idroos, Teradu VI Parsadaan Harahap dan Teradu VII August Melaz terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis Heddy lugito.
Selain itu, para Teradu juga terbukti tidak mengubah PKPU 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan mengabaikan putusan MA Nomor 24P/Hum/2023 sebagai bentuk perbaikan administratif sebagaimana putusan Bawaslu RI.
“Teradu II sampai dengan Teradu III telah menunjukkan sikap yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan di bidang politik sebagai mana ketentuan dalam dan Undang-Undang,” kata Ratna Dewi Pettalolo, salah satu Majelis dalam sidang pembacaan putusan ini.
Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan empat perkara yang melibatkan 19 penyelenggara pemilu sebagai Teradu. Sanksi yang dijatuhkan adalah Peringatan Keras (6). Sedangkan 13 Teradu mendapat Rehabilitasi atau dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.
Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis yang didampingi Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo dan Muhammad Tio Aliansyah.
Perkara yang diputus 16 Desember 2024
1. Nomor Perkara : 191-PKE-DKPP/VIII/2024 ; Teradu : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat ( Rehabilitasi)
2. Nomor Perkara : 204-PKE-DKPP/IX/2024 ; Teradu : Ketua KPU dan Bawaslu Kota Bukit Tinggi ( Rehabilitasi)
3. Nomor Perkara : 214-PKE-DKPP/IX/2024 ; Teradu : Ketua dan Anggota KPU RI (Peringatan Keras)
4. Nomor Perkara : 237-PKE-DKPP/IX/2024 ; Teradu : Ketua dan Anggota KPU RI (Rehabilitasi)
Source : DKPP
.
.
.
-
General10 tahun ago
Post Format: Gallery
-
Entertainment2 tahun agoBaca, Ini Catatan Penting bagi Para Penerus Kesultanan, Masyarakat Adat dan Para Kepala Daerah
-
Notes1 tahun ago
-
Business1 tahun agoClosing Ceremony di Health Summit 2023, Arfan Awaloeddin Ucapkan Terima Kasih
-
Figur3 tahun agoSah, Benny Fernando Pimpin Komnas PA Riau
-
Business3 tahun agoAksi 11/4, Aliansi Mahasiswa Riau Sampaikan 5 Tuntutan Rakyat
-
Entertainment4 tahun agoVarian Delta Dominasi 2 juta Kematian Dunia hanya dalam 166 hari
-
Headlines1 tahun agoDPW Pekat IB Provinsi Riau Dibekukan, Ini Tanggapan Pengurus