Hongkong (6/2/24) – Herbalife, perusahaan kesehatan dan gaya hidup terkemuka di dunia, hari ini mengumumkan hasil “Live Your Best Life Herbalife Run 2023” (Herbalife Run 2023). Diselenggarakan selama periode 1-30 November lalu sebagai aktivitas menarik yang berbasiskan aplikasi, Herbalife Run 2023 diikuti lebih dari 15.000 peserta dari masyarakat umum, komunitas member independen Herbalife, dan staf perusahaan di 13 negara kawasan Asia Pasifik.
Para peserta Herbalife Run 2023 telah berlari dan menempuh jarak lebih dari 1.062.000 kilometer, setara dengan 27 kali mengelilingi bumi.
Pertama kali diluncurkan pada tahun 2020, serta telah digelar selama empat tahun berturut-turut, ajang olahraga lari tahunan ini diadakan oleh Herbalife, serta telah diikuti oleh 70.000 peserta yang telah menempuh jarak empat juta kilometer di Australia, Kamboja, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Makau, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.
Untuk menginspirasi semakin banyak orang agar menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan aktif, Herbalife juga menggelar lebih dari 20 ajang olahraga lari secara langsung di sejumlah negara di Asia Pasifik bersamaan dengan Herbalife Run 2023.
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 100.000 peserta. Ajang olahraga lari yang digelar secara langsung di beberapa kota di Indonesia telah diikuti 5.000 orang pelari, sedangkan, jumlah peserta “5km Sustain Run” di Malaysia mencapai hampir 1.800 orang, yang juga didukung oleh Student Sport Committee, MARA Technological University.
Di Hong Kong, ajang “3.5km Fun Run and Charity Walk” melibatkan 500 peserta yang berlari demi memperjuangkan gerakan positif.
” Kami ingin menginspirasi masyarakat agar menjalani gaya hidup yang sehat dan aktif, serta membina komunitas yang saling mendukung melalui Herbalife Run dan ajang olahraga lari lain yang digelar di negara-negara tempat Herbalife beroperasi. Saya gembira bahwa upaya kami telah mempertemukan berbagai orang yang memiliki visi serupa, serta memotivasi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih sehat,” ujar Stephen Conchie, Regional President, Herbalife Asia Pacific.
“Menyambut Tahun Baru, kami tetap berkomitmen mendorong momentum gaya hidup sehat dan mendukung berbagai orang untuk menjaga kesehatan dan gaya hidup aktif.”
Herbalife Run 2023 juga berhasil menggalang dana senilai US$ 61.000 untuk Herbalife Nutrition Foundation (HNF). Secara total, dana senilai US$ 300.000 telah dikumpulkan dari ajang olahraga lari yang digelar sejak tahun 2020. Dana ini digunakan untuk menyalurkan nutrisi bagi anak-anak yang membutuhkan di Kawasan Asia Pasifik melalui program unggulan HNF, Casa Herbalife.
Tentang Herbalife Ltd.
Herbalife (NYSE: HLF) adalah perusahaan kesehatan dan gaya hidup serta komunitas global terkemuka yang telah mengubah kehidupan masyarakat dengan produk nutrisi yang luar biasa dan peluang bisnis yang telah terbukti bagi member independen sejak tahun 1980.
Perusahaan menawarkan produk-produk berkualitas tinggi yang didukung ilmu pengetahuan kepada konsumen di lebih dari 90 negara melalui member independen wirausaha yang menyediakan pelatihan individu dan komunitas pendukung yang menginspirasi pelanggan mereka agar merangkul gaya hidup yang lebih sehat dan lebih aktif untuk dapat menjalani kehidupan terbaik mereka.
Banjarmasin (4/2/24) – Menjawab pemberitaan mengenai gugatan senilai 500 milyar dari Almas Tsaqibbiru. Dalam press conference nya Denny Indrayana mengungkap sejumlah fakta terkait kasus tersebut didepan sejumlah awak media.
” Ada lima point yang ingin saya sampaikan, jadi pada kamis 1 februari saya mendapatkan tembusan gugatan relaas atau panggilan sidang (6/2/24), meskipun sebenarnya saya sudah mendapatkan bocoran, yang menginfokan bahwa, memang saya akan digugat oleh Almas. Jadi saya sudah tahu lebih kurang 2 – 3 minggu sebelum gugatan itu disampaikan kepada saya, ” ungkap Denny.
Disebutkannya, bahwa terdapat gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Almas kepada dirinya sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Banjar Baru Kalimantan Selatan, dengan kerugian immateril sampai setengah triliun atau 500 milyar rupiah.
” Ini menarik karena pada saat yang sama Almas juga menggugat Gibran Rakabuming Raka, menarik karena gugatan wanprestasi, berarti ada prestasi yang tidak dipenuhi oleh Gibran. Pertanyaannya, apa perjanjian antara keduanya, hingga salah satu dianggap tidak melaksanakan janjinya. Ini yang perlu di cek nantinya, karena wanprestasi itu artinya ingkar janji, ” ungkap Denny Indrayana.
Lebih lanjut Denny Indrayana mengatakan bahwa Almas adalah putra dari Boyamin Saiman Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan juga pemohon Putusan 90, putusan Paman Anwar Usman untuk Gibran yang menjadi pintu masuk, kalau Ferry Absari mengatakan ” karpet terbang ” bagi Gibran menjadi calon Wakil Presiden.
” Yang kedua adalah, gugatan ini harus dibaca bukan sebagai hak hukum semata, terlalu normatif. Bagi saya gugatan ini adalah modus pembungkaman. Jadi sekarang itu di Republik ini banyak sekali model pembungkaman, kriminalisasi, dan berbagai macam bentuk intimidasi, ” sebut Denny Indrayana.
” Karena tuntutan 500 milyar nya itu menunjukkan ada intimidasi finansial. Kelihatannya Almas salah mengidentifikasi, sehingga menggugat dugaan perbuatan melawan hukum saya 500 milyar dan menggugat wanprestasi Gibran 10 juta, mungkin dipengetahuan Almas Haji Denny Indrayana lebih Sugeh dari Gibran, ” sebut Denny Indrayana bercanda.
Pakar hukum ini juga mengatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk Intimidasi yang bertujuan membungkam dengan menggunakan instrumen hukum sebagai pintu masuknya, dan baginya hal tersebut tidak mempunyai dasar, karena jika menggugat sesuatu harus ada dasar penghitungan kerugiannya.
” Yang ketiga, ini gugatan yang belunder sebenarnya, secara lebih lengkap tentu akan saya sampaikan dalam jawaban. Yang di soal oleh Almas itukan diskusi yang dilakukan dengan radio Trijaya dimana saya sebagai salah satu narasumber. Saya mengatakan putusan 90 Skandal Mahkamah Keluarga itu ” terindikasi ” merupakan kejahatan terencana dan terorganisir, “ sebut Profesor Hukum Tata Negara ini.
Denny Indrayana juga menyebutkan bahwa dirinya juga mendapat pukulan dari rezim yang zalim dan otoriter dengan diperkarakan secara hukum termasuk laporan ke pihak kepolisian. Untuk itu Denny menjelaskan maksud dari kata ” indikasi ” yang di permasalahkan.
” Ada kedekatan antara ayah Almas Boyamin Saiman dengan Presiden Jokowi, dan sudah menjadi berita dimana – mana. Nah inikan ” clue ” untuk diinvestigasi. Dari kacamata hukum itu artinya bukti petunjuk. Bukti itukan ada bukti surat, ada bukti saksi, ada bukti ahli, ada bukti petunjuk, ” sebut Denny Indrayana.
Kemudian ia juga mengungkapkan, bahwa ada relasi yang dikatakan dekat antara Boyamin Saiman ayah Almas dengan Presiden Jokowi terkait Perkara 90 dengan Gibran Rakabuming Raka, sebut Denny Indrayana sambil mengatakan bahwa ada banyak indikasi lainnya.
Lebih lanjut Denny mengungkapkan bahwa Putusan MKMK itu bukan hanya bicara adanya tindak pidana berat yang dilakukan oleh paman Anwar Usman, akan tetapi putusan MKMK juga mengatakan bahwa ada intervensi, sebutnya didepan sejumlah awak media.
” Prof. Jimly dalam suatu Podcast gak mau menyebut ” saya tidak bisa bicara, ” kenapa ? karena sebenarnya itu mengindikasikan bukan hanya adanya pelanggaran etik berat ” indikasi tindak pidana ” yang MKMK tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, tapi seorang hukum yuris dan teman – teman media dengan mudah mencium bahwa ini ada intervensi yang kalau dilihat dari kacamata hukum itu tindak pidana. ” sebut alumni Universitas Gajah Mada ini.
” Kemudian putusan 90 itu sendiri, baca disenting opinionnya Prof. Arif Hidayat, dengan gamblang mengatakan ini aneh bin ajaib (kira – kira gitulah), ada perkara yang sudah kabur dimasukkan lagi. Keempat investigasi teman – teman media, banyaklah teman – teman tempo yang sering dikutip, atau bocor alus yang sering dikutip, yang mengatakan bertemu dengan Boyamin. Yang kelima, pandangan beberapa ahli, pakar yang nanti akan saya sebut, jadi aneh kalau kemudian hanya Denny Indrayana yang digugat, ” ujar Denny Indrayana.
Diakhir keterangan persnya, Almuni University of Melbourne ini mengungkapkan terima kasih kepada Almas, bahwa dengan adanya gugatannya tersebut membuka ruang advokasi publik kembali, karena sebelumnya dianggap sudah final and bindding.
Mantan Staf Khusus Presiden SBY ini juga berpesan jangan sampai mahasiswa hukumnya berpikir seperti Almas yang bisa menghadirkan putusan 90, jangan sampai mahasiswa hukum keliru mengidentifikasi cara melakukan gugatan seperti Almas untuk dijadikan sebagai rujukan.
Jakarta (1/2/24) – Pemerintah lakukan penyesuaian gaji dan pensiun pokok PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Kehormatan, dan Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan terhitung mulai 1 Januari 2024.
Secara umum, besaran perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 % dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 %. Penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh Pemerintah.
“ Penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas”, jelas Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti.
Untuk pembayaran gaji PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PPPK, satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024.
Selain itu, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024.
Adapun pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
“ Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun, namun juga memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian, ” pungkas Astera.
Source : Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan
Jakarta (30/1/24) – Korupsi terbukti melemahkan demokrasi dan akses terhadap keadilan. Penyempitan ruang partisipasi publik karena sistem yang korup telah memperparah tercapainya kesejahteraan. Korupsi juga menjadi penyebab bagi warga dalam mengakses keadilan.
Berikut Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau Corruption Perception Index (CPI) yang diluncurkan Transparency International
Secara umum, sejumlah temuan menggambarkan bahwa masih banyak negara yang melakukan sedikit upaya untuk memberantas korupsi di sektor publik. Hal ini terkonfirmasi dari rerata CPI global yang tidak berubah dari tahun lalu, yakni dengan skor 43 dengan lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50sebuah penanda bahwa korupsi sebagai masalah yang sangat serius bagi sebagian besar negara di dunia.
“ Korupsi akan terus berkembang sampai sistem peradilan dapat menghukum pelaku kejahatan dan menjaga otoritas pemerintah tetap terkendali. Ketika keadilan “dibeli” atau diintervensi secara politik, rakyatlah yang menjadi korban yang menderita. Para pemimpin harus menaruh perhatian serius dan menjamin independensi lembaga-lembaga yang menegakkan hukum untuk memberantas korupsi. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri impunitas korupsi.”, ungkap François Valérian, Chair of Transparency International.
Peradilan dan lembaga penegak hukum yang independen, transparan dan memiliki sumber daya yang memadai merupakan prasyarat penting dalam memberantas korupsi. Pada gilirannya, mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik, penyuapan dan bentuk-bentuk korupsi lainnya yang mempengaruhi sistem peradilan adalah kunci untuk memastikan efektivitas kinerja pemberantasan korupsi.
Secara global, Denmark (90), Finlandia (87) dan Selandia Baru (85) berada di puncak indeks tahun ini. Karena sistem peradilan yang berfungsi dengan baik, negara-negara ini juga termasuk dalam peringkat teratas dalam Indeks Negara Hukum. Selain itu institusi demokrasi yang kuat dan penghormatan besar terhadap hak asasi manusia juga menjadikan negara-negara ini sebagai negara yang paling damai di dunia menurut Indeks Perdamaian Global.
Sementara itu, Somalia (11), Venezuela (13), Syria (13), South Sudan (13) dan Yemen (16) berada pada posisi skor terendah. Negara-negara tersebut terkena dampak krisis yang berkepanjangan, sebagian besar adalah konflik bersenjata.
Selama lima tahun berturut-turut, rerata skor CPI global tetap stagnan di angka 43 dari 100. Sangat sedikit negara yang menunjukkan perbaikan berkelanjutan dan menunjukkan perubahan signifikan dalam tingkat korupsi dan beberapa negara yang secara historis berada di peringkat teratas perlahan-lahan menurun.
Skor ini mencerminkan kurangnya komitmen pemimpin nasional dan pejabat terpilih mengenai antikorupsi, termasuk upaya dan tindakan keras terhadap kebebasan sipil dan organisasi masyarakat serta serangan terhadap kebebasan pers, berkumpul dan berserikat.
Ketika kawasan Asia Pasifik menghadapi tahun pemilu yang besar pada tahun 2024, di mana masyarakat datang untuk memilih di Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, Kepulauan Solomon, Korea Selatan dan Taiwan, CPI tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali kemajuan berarti dalam pemberantasan korupsi. Sebanyak 71% negara-negara di Asia dan Pasifik memiliki skor CPI di bawah skor rata-rata regional sebesar 45 dari 100.
Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi besar pada tahun 2024 ini akan mengadakan pemilihan umum secara serentak. Dalam lima tahun terakhir terpotret bahwa CPI Indonesia mengalami kecenderungan turun. Pada tahun 2019 dengan skor 40 dan kemudian terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2022 lalu.
Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, “Demokrasi Indonesia sedang berjalan mundur secara cepat. Langkah mundur itu serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM di Tanah Air. Padahal, tanpa penegakan korupsi yang mumpuni, perlindungan HAM sejati tidak akan diraih”.
Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 1995, Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu dipantau situasi korupsinya secara rutin. Pada CPI 2023 yang dirilis hari ini, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi.
“ CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini 34/100 ini sama dengan skor CPI 2022 lalu.” ungkap Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia.
Hasil 8 indikator komposit pada CPI 2023 meliputi :
– Satu sumber data mengalami penurunan dibanding temuan tahun sebelumnya, yaitu PRS yang merosot 3 poin. Jika ditarik lebih jauh maka terjadi penurunan sebesar 16 poin dalam dua tahun terakhir.
– Empat sumber data mengalami stagnasi, yakni Global Insight, World Justice Project – Rule of Law Index, PERC Asia Risk Guide dan Economist Intelligence Unit.
– Tiga sumber data mengalami kenaikan yakni Bertelsmann Transformation Index (+3), IMD World Competitiveness Yearbook (+1) dan Varieties of Democracy Project (VDem) (+1).
Stagnasi skor CPI tahun 2023 memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi ini semakin nyata dan terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, perubahan UU MK dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas, serta tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan.
Transparency International Indonesia menyerukan kepada Pemerintah, Parlemen, Badan Peradilan dan seluruh elemen negara untuk menjamin kualitas demokrasi berjalan sesuai harapan warga negara yang berorientasi pada pemberantasan korupsi yang berdampak pada kesejahteraan dan keadilan sosial.
1. Sektor Politik dan Pemilu Presiden dan Pemerintah, DPR dan Partai Politik, Lembaga Penyelenggara dan Pengawasan Pemilu, serta Lembaga Penegakan Hukum harus terus menjamin berjalannya Pemilu secara jujur, adil dan berintegritas.
2. Sektor Peradilan dan Penegakan Hukum Badan peradilan yang independen mutlak diperlukan. Sistem peradilan dan penegakan hukum yang bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain, sumber daya dan transparansi yang diperlukan untuk secara efektif menghukum semua pelanggaran korupsi dan memberikan pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
3. Sektor Ekonomi dan Bisnis Perbaikan iklim usaha dan berbisnis harus berorientasi pada pencapaian kesejahteraan warga. Pemberantasan korupsi di sektor bisnis bukan sekadar lips service yang hanya mendatangkan investasi yang tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
4. Kebebasan dan Hak Sipil Pemerintah dan Penegak Hukum harus menjamin aspirasi masyarakat, jurnalis, akademisi dan tidak melakukan kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan perbedaan pandangan yang berseberangan dengan Pemerintah.
Jakarta – Gerah dengan berbagai pemberitaan pasca putusan pra pradilan Pengadilan Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan Edward Omar Syarif Hiariej yang sebelumnya di tetapkan tersangka oleh KPK. Terkait hal tersebut Direktur Investigasi Indonesia Law Enforcement ( ILE ) Bagus JW dalam keterangan persnya angkat bicara.
” Jika dilihat kondisinya, ada dua persepsi terkait konstruksi hukum yang terbangun dalam kasus ini, yang pertama pihak Eddy Hiariej ( mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ) yang merasa senang pasca dikabulkannya permohonan Prapid atas dalil KUHAP soal status tersangka, ” sebut Bagus.
Lebih lanjut Direktur ILE ini juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya putusan Prapid tersebut sifatnya menguji prosedur penetapan tersangka Hiariej dan Helmut oleh KPK,apakah sudah sesuai prosedur apa tidak.
” Wajar jika pihak KPK merasa ada yang ganjil, karena sebagai lembaga anti rasuah yang diberikan kewenangan melakukan penindakan kasus korupsi termasuk gratifikasi, dibenturkan dengan dalil KUHAP soal proses penetapan tersangka di Prapid, dan malah dikabulkan oleh PN Jaksel, ” ungkap Bagus.
Lebih lanjut dalam keterangan persnya, Bagus JW mengingatkan, bahwa integritas para penegak hukum disini di uji, karena sebelumnya pihak Helmut Hermawan telah terlebih dahulu melaporkan Hiariej kepada Ketua Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Hiariej.
” Anehnya, pihak IPW justru melaporkan kasus tersebut ke KPK, hingga Hiariej dan Helmut diproses dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang dikategorikan gratifikasi. Padahal dari awal rekonstruksi kasus persoalan ini adalah tindak pidana pemerasan yang mustinya diproses di Kepolisian, ” ungkap Direktur ILE menjelaskan.
Bagus JW juga menyampaikan bahwa pihaknya dari awal sudah mencermati perkembangan kasus ini, dan sebagai bagian dari penggiat hukum, pihaknya tentu akan memberikan kontribusi positif terhadap hukum di Indonesia.
” Dari informasi yang saya dapat, bahwa pihak Helmut juga mengajukan Prapid. Mustinya dengan dikabulkannya Prapid Hiariej yang menggunakan dalil KUHAP tersebut, otomatis Helmut juga terbebas dari status tersangkanya, “ sebut Bagus mengingatkan.
Dalam keterangan persnya Direktur ILE ini juga mengungkapkan, bahwa KPK mustinya dari awal profesional dalam mencermati, mengumpulkan keterangan, melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut, sehingga dalam prosesnya tidak mencederai kepercayaan masyarakat.
” KPK mustinya tidak menutup mata atas bukti – bukti peristiwa yang terjadi ditahun 2022, sebagaimana telah disampaikan pihak Helmut terhadap dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Hiariej terhadap kasus yang menimpa Dirut PT. Citra Lampia Mandiri itu, ” sebut Bagus JW.
” Berbeda pendapat itu biasa, namun sebagai lembaga yang menjadi parameter penegakkan hukum di Indonesia, KPK harus dijalankan oleh orang – orang yang profesional, sehingga hasilnya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, ” sebut Direktur ILE menutup keterangan persnya.
Shanghai (1/2/24) – Mouser Electronics, Inc., distributor produk resmi berskala global yang menyediakan komponen elektronik dan produk otomatisasi terbaru, menambahkan 64 produsen baru pada line card terbaik sepanjang 2023. Maka, Mouser memperluas pilihan produk bagi ahli desain produk dan staf pengadaan barang di seluruh dunia.
Dengan menawarkan koleksi teknologi yang paling mutakhir, Mouser membantu ahli desain produk menghindari desain ulang yang berbiaya mahal, penundaan produksi, bahkan terhentinya sebuah proyek.
Mouser bekerja sama dengan sekitar 1.200 mitra produsen dalam menyediakan akses tercepat dan termudah untuk komponen terbaru di industri. Sepanjang 2023, produsen semikonduktor dan komponen elektronik mengandalkan Mouser ketika melansir produk di pasar global.
Sejak awal 2020, Mouser telah menambahkan lebih dari 310 mitra produsen baru dalam portofolionya. Pada 2023, Mouser juga meluncurkan lebih dari 66.000 produk resmi, termasuk lebih dari 8.000 produk pada triwulan keempat. Seluruh produk ini siap dikirimkan kepada klien berkat kemitraan strategis yang terjalin dengan pihak produsen.
” Misi kami adalah melayani klien dengan koleksi produk terluas, serta menjadi gerai terpadu untuk seluruh komponen pada level papan sirkuit dan sarana pengembangan produk terkait untuk seluruh desain proyek, ” ujar Jeff Newell, Senior Vice President, Products, Mouser Electronics.
” Selain lini produk embedded terbaru, kami sangat gembira menambahkan lini produk industri yang semakin banyak guna memperluas pilihan produk bagi klien.”
Sejumlah mitra produsen baru yang ditambahkan Mouser pada 2023 termasuk :
– Amphenol Network Solutions, sebuah divisi milik Amphenol, menyediakan portofolio produk bermutu tinggi dan lengkap yang meliputi distribusi serat optik, pengelolaan kabel, daya listrik, rak, passive, dan enclosure.
– Contrinex, bagian dari Molex, berpengalaman selama 50 tahun dalam sensor pintar dan solusi identifikasi, serta pemimpin teknologi Sensor Pintar untuk otomatisasi kompleks dan pabrik pintar.
– MediaTek, pengembang systems-on-chip (SoC) inovatif untuk perangkat seluler, home entertainment, konektivitas, dan IoT.
– Siemens, perusahaan yang bergerak di sektor industri, transportasi, infrastruktur, dan layanan kesehatan. Siemens menciptakan teknologi yang menambahkan kegunaan riil bagi klien.
– Sierra Wireless, bagian dari Semtech yang telah menghadirkan inovasi selama hampir 30 tahun di segmen nirkabel. Produk dan solusi inovatif Sierra Wireless menghubungkan ribuan pelaku bisnis dengan data penting, serta jutaan orang dengan informasi.
– Western Automation, bagian dari Littelfuse, mengembangkan teknologi inti alat pengecasan EV dan teknologi Arc Fault Detection, serta menawarkan beberapa fitur proteksi elektrikal dan pilot control di segmen EV.
Informasi lebih lanjut tentang mitra produsen terbaru Mouser tersedia di https://www.mouser.com/new-manufacturer/.
Daftar produk terbaru yang tersedia di Mouser: https://www.mouser.com/new/.
Bangkok (30/1/24) – Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd., dipimpin oleh Jirayut Srupsrisopa, Pendiri dan Group CEO, mengikuti World Economic Forum 2024 di Davos, Swiss, pada 15-19 Januari 2024. Ajang pertemuan ekonomi terkemuka ini dihadiri lebih dari 2.800 peserta, termasuk pemimpin dunia, pendiri perusahaan ternama, serta akademisi global.
Para peserta acara menyumbangkan perspektif tentang perkembangan ajang ekonomi tahunan ini. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Thailand, Srettha Thavisin, bersama perusahaan unggulan asal Thailand, turut berpartisipasi.
Selama tiga tahun berturut-turut, ” Topp Jirayut ” diundang di acara tersebut. Kali ini, dia membagikan visinya dengan tema ” Rebuilding Trust “. Tema ini mencerminkan cara untuk membangkitkan kembali aspek kepercayaan setelah pertumbuhan ekonomi berjalan lesu dalam dua hingga tiga tahun terakhir.
Di World Economic Forum, ” Topp Jirayut ” menjadi salah satu pembicara utama yang membahas topik ” Clear-Eyed about Crypto “, mengulas panduan Regulasi Industri Aset Digital guna mendorong perkembangan bisnis dan meningkatkan perlindungan konsumen, serta arah perkembangan Industri Aset Digital.
Sesi ini juga diikuti oleh pelaku sektor publik dan swasta global, termasuk Grayscale Investments, Pemerintah Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR), Ripple, serta Fluency Group.
Bitkub CEO, Jirayut Srupsrisopa, membahas tiga isu utama seputar aset digital : ” Regulasi dan pengendalian aset digital harus mengutamakan pengembangan potensi maksimum mata uang kripto tanpa melanggar hukum. Untungnya, pasar kripto Thailand telah diawasi dan disertifikasi Komisi Sekuritas dan Bursa Efek, didukung dua lembaga finansial lain yang tepercaya. Maka, hal tersebut menjamin berbagai peluang tersedia bagi inovasi baru.”
Jirayut secara lebih lanjut menjelaskan, ” Kedua, izin yang dikeluarkan untuk produk ‘Spot Bitcoin ETF’ bertujuan untuk merangsang tingkat permintaan trading aset digital. Pada sektor ini, regulasi berdampak kecil pada batas kompetisi atau diskresi.
Pihak regulator dianjurkan agar mempelajari dan memahami atau mencoba trading aset digital sebelum merumuskan kerangka regulasi. Dengan demikian, aturan dan regulasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Terakhir, perumusan regulasi aset digital harus menghindari prinsip ‘pukul rata’. Aturan tentang aset digital harus ditetapkan dengan standar spesifik untuk setiap konteks.”
Berikut enam topik yang menampilkan visi ” Topp Jirayut ” di World Economic Forum:
– Building ASEAN’s regional structure integration through the digital economy
– Empowering a financially resilient individual
– The future of centralised exchanges
– Facilitating trade through tech
– Building Trust for Our Common Future: Role of Education, Technology, and Blended Finance for Better Business, Better World
– Clear-Eyed about Crypto
Tentang Bitkub Exchange
Bitkub Exchange adalah bursa aset digital yang memiliki volume trading terbesar di Thailand. Bitkub Exchange diatur oleh Kementerian Keuangan Thailand dan diawasi oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Thailand.
Jakarta (26/1/24) – Kepolisian RI (Polri) memastikan kesiapan personilnya untuk mengamankan distribusi logistik Pemilu 2024. Upaya tersebut dilakukan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Demikian ditegaskan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Jumat (26/1/2024).
” Sejak KPU melakukan distribusi sudah melekat personel Polri untuk melakukan pengamanan. Penyelenggaraan distribusi tetap dari KPU dan diawasi oleh Bawaslu sampai dengan saat ini, ” kata Truno.
Pengamanan distribusi logistik tersebut, tambahnya, mulai dari pelipatan surat suara hingga distribusinya, menjadi salah satu sasaran kegiatan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang dilaksanakan Polri selama 222 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.
Selain pengamanan distribusi logistik, pengamanan Capres-Cawapres, Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan kantor-kantor penyelenggara pemilu juga menjadi bagian penting yang diamankan.
Dalam Operasi Mantap Brata ini, kata Truno, didukung oleh sejumlah satuan tugas, baik itu preventif maupun satgas preemtif, dari tingkat pusat hingga daerah.
Polri juga telah mengantisipasi pengamanan distribusi logistik untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terpencil), hingga wilayah perbatasan dan kepulauan.
” Terkait beberapa daerah seperti kepulauan, kami dalam hal ini Polri memiliki satgas bantuan operasi, di antaranya ada polisi udara dan polisi perairan atau Polairud,” kata Truno.
Tugas Polairud adalah mendukung sarana angkutan perairan bagi satgas lainnya dalam Operasi Mantap Brata, termasuk untuk kepentingan distribusi logistik Pemilu.
Polri, lanjut Truno, sudah memiliki nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu yang secara bersama-sama berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dalam suasana persatuan dan kesatuan.
Truno menambahkan Polri berkomitmen dalam penyelenggaraan Pemilu dengan melakukan pengamanan dan memastikan bersikap netral.
” Kami pun mengimbau seluruh masyarakat dalam Pemilu ini semua dalam koridor bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tentunya pemilu ini dapat berintegritas dan juga berkualitas, ” kata Truno.
Pekanbaru – Bertempat di RT III RW I Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, hari ini (27/1/24) Tengku Azwendi Fajri, SE, MM menunaikan janji resesnya menjemput aspirasi masyarakat.
Hadir dalam kesempatan ini tokoh masyarakat Simpang Tiga, Ustadz Efrizal, Imam mushola Ar Rahman H. Mas’ud, Ketua RT. III Bu Yayuk dan sekitar 180 orang dari berbagai elemen masyarakat sekitar.
Ketua RT III yang mempersilahkan warga menyampaikan aspirasinya langsung dimanfaatkan, diantaranya Ustadz Efrizal terkait permohonan bantuan untuk mushola Ar Rahman, persoalan jalan rusak dan berlubang serta masalah lainnya.
Berbagai aspirasi tersebut langsung disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru ini dengan mengungkapkan komitmennya untuk memperhatikan berbagai persoalan warga Simpang Tiga.
” Biasanya disetiap Pemilu disaat saya sedang sibuk dengan agenda politik, istri saya juga disibukkan karena mau lahiran, ” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru disambut gelak tawa warga sambil memperkenalkan dirinya.
Lahir di Pekanbaru, 2 April 1982, Beragama Islam, bertempat tinggal dijalan Lembah Raya, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, dan saat ini diamanahkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
Pada tahun 1988 – 1994 SD Negeri 023 Pekanbaru, kemudian 1994 – 1997 SLTP Negeri 13 Pekanbaru, pada 1997 – 2000 SMU Negeri 10 Pekanbaru, tahun 2000 – 2006 S 1, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta dan barusan menyelesaikan S 2 Magister Management di Universitas Lancang Kuning.
Semenjak tahun 2009 Tengku Azwendi sudah dipercaya sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru dengan berbagai jabatan diantaranya Ketua Komisi I, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anggota Badan Kehormatan, hingga tahun 2019 – 2024 diamanahkan menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
Adapun Pengalaman Organisasi Sosial Kemasyarakatan diantaranya, pada tahun 2000 sebagai pengurus harian HMI Yogyakarta, tahun 2007 Sekretaris Lembaga Merah Putih Pekanbaru, Bukit Raya, tahun 2008 Sekretaris Pemuda Pancasila Bukit Raya, tahun 2010 anggota KNPI Pekanbaru, Wakil Ketua Pertina Pekanbaru.
Kemudian di tahun 2010 TAF diamanahkan menjadi Wakil Ketua Pulanggeni Shooting ClubPekanbaru, tahun 2011 Ketua Bidang Usaha KAHMI Pekanbaru, tahun 2015 Ketua Harian Perbakin Pekanbaru, tahun 2016 Pembina PKH Pekanbaru.
Di tahun 2019 Tengku Azwendi juga diamanahkan menjadi Pembina Organisasi Olahraga Bela diri Muathay Kota Pekanbaru, tahun 2020 Pembina KPNI Riau, Pembina IMI Pekanbaru kemudian menjadi Ketua hingga saat ini, dan 2022 hingga saat ini menjadi Ketua Bidang Pertandingan Esport Riau.
Dalam penjelasan karirnya bersama warga Simpang Tiga, Tengku Azwendi Fajri juga mengenang beberapa kisah awal karir politiknya, mulai dari tukang pasang bendera partai, usaha UMKM, hingga saat ini menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru.
Sebelum agenda reses diakhiri dengan sesi foto bersama, TAF juga memotivasi warga untuk dapat lebih semangat menghadapi Pemilu yang tinggal beberapa hari lagi.
” Jangan karena beda pilihan kita jadi terpecah belah, hadapi Pemilu dengan gembira, dan yang terpenting tanggal 14 Febuari besok datang ke TPS, jangan sampai salah pilih, “ tutup TAF sambil mengingatkan warna surat suara.
Kuala Linggi, Malaysia (25/1/24) – Kuala Linggi International Port (KLIP) mulai membangun sebuah fasilitas pelabuhan mutakhir dan penuh terobosan. Hal ini merupakan lompatan besar KLIP untuk menjadi pusat perdagangan dan bisnis internasional.
Acara peletakan batu pertama proyek ini dilakukan YAB Datuk Seri Utama Ab. Rauf Bin Yusoh, Menteri Besar Malaka, serta dihadiri para tamu, pejabat pemerintah, pemimpin industri, dan pemangku kepentingan.
Dijadwalkan selesai dalam 42 bulan, KLIP ingin mentransformasi Kuala Sungai Linggi menjadi Pusat Industri Global yang Ramah Lingkungan untuk Layanan Sumber Energi, Pelabuhan, dan Maritim.
Rencana pengembangan proyek meliputi konstruksi penyimpanan tangki, galangan kapal, fasilitas fabrikasi industri berta, hard standing cargo handling area, dermaga, serta pergudangan dengan perkiraan biaya yang mencapai RM 15 miliar.
KLIP juga mengumumkan kontrak bernilai RM 760 juta yang diberikan kepada China Harbour Engineering Co Limited (CHEC). Biaya reklamasi total pada proyek ini mencapai RM 1,39 miliar pada pulau seluas 620 hektar.
Dengan proyeksi Gross Development Cost (GDC) sebesar RM 15 miliar dan Gross Development Value (GDV) sebesar RM 100 miliar, KLIP akan menghasilkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) bernilai besar dari nilai tukar valas dalam proyek asing, serta Produk Domestik Bruto (PDB) dari industri lokal.
KLIP menjadi pelabuhan swasta yang membuat terobosan dalam standar fasilitas pelabuhan dengan menerapkan teknologi mutakhir, praktik berkelanjutan, serta solusi logistik yang efisien. Berkat lokasi strategis yang berada di Selat Malaka, KLIP berada di persimpangan rute pelayaran utama sehingga menjadi tautan penting dalam perdagangan internasional antara Asia, Eropa, dan Timur Tengah.
Dalam sambutannya, Tan Sri Datuk Seri Dr Noormustafa Kamal Yahya, Executive Chairman, KLIP, mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian di Malaysia, masyarakat lokal, dan mitra bisnis. Dia menekankan komitmen KLIP pada standar tertinggi dalam pelestarian lingkungan hidup dan aspek keberlanjutan. Komitmen ini sejalan dengan upaya dunia untuk mengurangi jejak karbon industri maritim.
“Acara peletakan batu pertama ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kuala Linggi International Port lompatan besar dalam misi kami untuk menjadi pusat maritim kelas dunia. Kami tidak hanya membangun sebuah pelabuhan; kami membangun lambang kemajuan, kolaborasi, dan inovasi dalam ekosistem maritim yang menggerakkan pembangunan ekonomi dan menciptakan peluang bagi generasi mendatang,” jelas Tan Sri Noor.
Fasilitas mutakhir ini akan didesain agar mampu menangani kebutuhan penyimpanan tangki untuk kargo besar yang menampung zat cair, Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Natural Gas (LNG), serta area khusus Maintenance Repair and Overhaul (MRO) untuk kapal.
Pelabuhan ini siap menerapkan teknologi canggih seperti energi hijau, sistem logistik pintar, dan sistem penelusuran seketika (realtime tracking) guna mengoptimalkan efisiensi operasional dan mempersingkat waktu pengerjaan (turnaround time).
Proyek ini akan menciptakan 10.000 peluang kerja untuk tenaga kerja ahli, serta berkontribusi terhadap pembangunan sosial. Setelah rampung pada 2027, fase konstruksi KLIP segera menjadi katalis pertumbuhan ekonomi untuk ekspansi perdagangan dan inovasi teknologi.
