Ketika Reformasi dibungkus Revolusi hanya Melahirkan Rezim yang Menindas

.

80 tahun sudah kita lewati untuk mencapai cita – cita kemerdekaan. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan cita – cita konstitusi kita ? sebab 80 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah perjalanan bangsa yang sebelumnya terjajah untuk mendapatkan arti kemerdekaan sebenarnya sebagaimana yang diimpikan.

Jauh – jauh hari Tan Malaka sudah memprediksi bahwa kemerdekaan yang mustinya saat ini sudah bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, faktanya hari ini hanya dinikmati sebagian kecil rakyat Indonesia. Trus, apa yang bisa kita harapkan jika faktanya sistem sentralistik hanya merubah keadaan menjadi penjajahan gaya baru.

Sementara kekayaan alam yang diberi label gemah ripah loh jinawi yang mustinya dapat mensejahterakan bangsa Indonesia itu, faktanya justru saat ini Negara membebani rakyatnya dengan berbagai jenis pajak yang menindas, pendidikan dan kesehatan yang mahal, upah yang minim, bahkan tanah yang dulunya direbut dengan bambu runcing berbalut darah dan air mata itupun saat ini hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Ketika dirasa sudah tercekik barulah kita sadar dan protes dengan upaya yang katanya Reformasi dibungkus Revolusi yang ujung – ujung nya hanya mengganti rezim yang menindas, sementara Negara yang luasnya dari Sabang sampai Merauke ini masih juga memakai sistem sentralistik yang nyata – nyata sudah gagal dan tak juga merubah nasib bangsa.

Atas dasar itu beberapa tahun terakhir talenta – talenta muda Indonesia lebih memilih kabur ke berbagai negara yang mereka nilai lebih menghargai talentanya dengan upah yang pantas dan fasilitas kesejahteraan yang lebih baik dibanding negaranya sendiri yang katanya paling kaya sedunia itu.

Parahnya para penikmat sistem Sentralistik yang tak mempunyai sense of crisis ini justru mempersilahkan dan membuka lebar pintu bagi generasi penerus bangsa itu untuk meninggalkan bangsa dan negaranya yang sedang dalam keadaan rusak parah ini.

Jika dibandingkan ke sejumlah negara yang umur kemerdekaannya yang jauh setelah bangsa Indonesia merdeka, faktanya justru hari ini mereka sudah berhasil keluar dari persoalan kemiskinan, yaitu dengan merubah sistem yang awalnya sentralistik menjadi desentralisasi dengan konsep besar negara Federal.

Namun kenyataanya, untuk meng amandemen UUD 1945 yang bersifat sentralistik dan terbukti gagal itu, nyatanya hanya bisa dirubah atas restu para ketua umum partai yang saat ini sedang berkuasa namun tersandera berbagai persoalan hukum yang menjadi tembok penghalang kemajuan bangsa Indonesia.

Ketika tembok penghalang itu dibangun dengan doktrin – doktrin basi bernuansa pembodohan dengan hasil akhir hanya ingin melanggengkan kekuasaan bagi segelintir orang serta hanya menguntungkan Oligarki dan kelompoknya yang berdiri diatas penderitaan rakyat sebagaimana terjadi hari ini.

Maka potensi disintegrasi tentu menjadi opsi pilihan bagi daerah – daerah yang hidup rakyatnya masih menderita, padahal jauh – jauh hari alm. Prof Sumitro yang tak lain merupakan orang tua dari Presiden kita hari ini sudah menuangkan konsep pemikiran yang menentang sistem ekonomi yang dinilainya tidak berkeadilan dalam bukunya ” Jalan Keadilan “ yang sangat luar biasa itu.

Maka, tanpa melakukan perubahan sistem berbangsa dan bernegara, keinginan melakukan reformasi yang dibalut gerakan Revolusi itu hanya akan mengganti rezim, dan perjuangan mensejahterakan masa depan bangsa hanya Omon – omon belaka.

Karena itu Prabowo selaku pemegang mandat amanat penderitaan rakyat harus berani mengambil sikap tegas merubah keadaan anak bangsa sesuai dengan perjuangan ayahnya sendiri yaitu Prof. Sumitro yang sangat anti dengan kolonialisme.

Penulis : Syaed Lukman – Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia.

.

.

.