Connect with us

Lingkungan

Forum Orang Tua Peduli Pendidikan Pekanbaru Terbentuk

Published

on

Membumi.com

Pekanbaru – Diiringi dengan beberapa rangkaian acara sebelum dilaksanakannya Deklarasi, siang tadi 28/11/2021 Forum Orang Tua Peduli Pendidikan Pekanbaru dideklarasikan. Bertempat di Taman Hutan Rakyat ( TAHURA ) Kecamatan Minas, tampak hadir dalam acara tersebut Lurah Muara Fajar Timur Muchlis, SKM, M.Si, Camat Rumbai Barat Jasrul, S.Pd, MM, LPM, Pengawas, Wakil Walikota Pekanbaru H. Ayat Cahyadi, S.Si, dan Kepala Sekolah SD Negeri 49 Pekanbaru Yudha Setia Nugraha, S.Pd bersama sekitar 100 an orang tua murid.

Dalam sambutannya Yudha Setia Nugraha selaku Kepala Sekolah SD Negeri 49 Pekanbaru mengatakan bahwa semenjak WHO menyatakan bahwa Covid 19 sebagai Global Pandemic pada Maret 2020 yang lalu, kemudian ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Virus Covid 19 sebagai Bencana Nasional pada april 2020, ternyata menimbulkan multi krisis di 95 kabupaten/kota termasuk di Provinsi Riau setelah menerapkan PPKM Level III dan IV dengan beberapa kali perpanjangan terutama disektor Pendidikan akibat pembatasan kegiatan masyarakat guna menghindari penularan.

Lebih lanjut Yudha mengatakan bahwa berdasarkan laporan United Nations Children’s Fund (UNICEF) pada 20 Agustus 2021 yang lalu, bahwa terdapat 80 juta anak di Indonesia menghadapi dampak Pandemi Covid 19 yang meluas, termasuk anak – anak yang ada di Provinsi Riau. Diposisi ini selain berdampak terhadap persoalan kesehatan, dan ketahanan ekonomi keluarga, Pandemi nyatanya telah menghambat pendidikan jutaan pelajar yang berdampak signifikan terhadap perkembangan anak. Hal tersebutlah melatarbelakangi terbentuknya Forum Orang Tua Peduli Pendidikan Pekanbaru ini.

Menurunnya mutu pendidikan dasar akibat dampak Pandemi, dan dengan dilaksanakannya Pendidikan Tatap Muka Terbatas ( PTM ) tentu peran orang tua disini sangat penting, maka dari itu dengan adanya Forum ini akan kita kembangkan kembali konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tentang Tri Sentra Pendidikan, yang mana pendidikan berpusat kepada Orang Tua, Sekolah dan Masyarakat, ketiga point penting ini kita harapkan agar dapat bersinergi kembali dan berharap kepada Pemerintah untuk dapat bersama-sama dengan para orang tua dalam memperhatikan mutu pendidikan anak – anak sesuai dengan amanat pasal 31 Undang-Undang dasar 1945.

Senada dengan hal tersebut Wakil Walikota Pekanbaru H. Ayat Cahyadi menyambut baik terbentuknya Forum Orang Tua Peduli Pendidikan Pekanbaru dengan berbagai program pendidikan yang melibatkan orang tua dan masyarakat seperti Desa Tuntas Belajar, sehingga target menjadi Indonesia Emas di tahun 2045 dapat tercapai yang dimulai dari Kota Pekanbaru. Selanjutnya Wakil Walikota Pekanbaru berharap agar semuanya mendukung program pemerintah dalam menuntaskan persoalan Covid 19 sehingga PTM 50 % yang saat ini diterapkan di tahun 2022 bisa PTM 100 %.

Deklarasi Forum tersebut kemudian ditandai dengan pemotongan tumpeng, penandatanganan kesepakatan bersama dan pemberian apresiasi kepada beberapa guru terbaik dilingkungan SD Negeri 49 Pekanbaru. Adapun berdasarkan informasi diterima tim riaupdate.com, Yudha mengatakan ” cukup antusias yang sudah tergabung di Forum Orang Tua Peduli Pendidikan Pekanbaru, untuk awal ini saja sudah berjumlah sekitar 500 an para orang tua murid dan akan terus bertambah, ” ungkapnya (*thd)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Business

PLN Berhasil Kumpulkan Sampah 302 Ton Lewat Program Green Employee Involvement

Diikuti oleh lebih dari 16 ribu orang membersihkan 3 waduk, 29 sungai, 34 pantai, dan 2 hutan kota yang tersebar di se Indonesia.

Published

on

By

Dok. PLN

Membumi.com

Jakarta (9/6/24) – PT PLN (Persero) berhasil mengumpulkan 302 ton sampah melalui aksi bersih lingkungan pada program Green Employee Involvement dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Jumlah sampah tersebut mampu mencegah emisi sebesar 150 ton CO2 karena sampah yang dikumpulkan diolah menjadi barang bernilai guna.

Program Green Employee Involvement yang diinisiasi oleh PLN ini diikuti oleh lebih dari 16 ribu orang dengan membersihkan 3 waduk, 29 sungai, 34 pantai, dan 2 hutan kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Pencegahan Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tulus Laksono mengapresiasi langkah PLN ikut berkontribusi nyata kepada lingkungan melalui aksi bersih lingkungan dan olah sampah serentak. Tulus menilai pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pelestarian lingkungan sebagai upaya penyelesaian krisis iklim yang menjadi tantangan saat ini.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada PLN. Ini merupakan aksi nyata bagi lingkungan. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup ini, penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan berkeadilan adalah tema yang ditetapkan oleh Menteri LHK. Karena memang ke depan krisis iklim ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap cuaca,” ujar Tulus.

Penjabat Gubernur Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin yang mengikuti aksi bersih pantai Blue Marlin menyampaikan apresiasi atas kegiatan peduli lingkungan yang digelar oleh PLN tersebut. Dirinya menilai, aksi ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan juga lingkungan ini.

“Terima kasih kepada PLN yang telah menggandeng seluruh stakeholder untuk menggelar aksi bersih pantai ini. Aksi ini menjadi momen penting untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran secara konsisten dalam memperbaiki lingkungan”, terang Mohammad.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN secara nyata terus membuktikan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan. Pegawainya terjun langsung bersama masyarakat membersihkan lingkungan melalui program Green Employee Involvement.

“Ratusan ton sampah sudah terkumpul pada kegiatan yang bertepatan dengan momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami, di PLN ingin memberikan langkah nyata terjun ke masyarakat dan berkolaborasi dalam transisi energi melalui penanganan sampah. Program ini juga wujud implementasi prinsip Enviromental, Social and Governance (ESG),” ucap Darmawan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menjelaskan, lebih dari 16 ribu peserta yang mengikuti kegiatan ini antara lain pegawai PLN, komunitas, stakeholders, dan kolaborator pengolah sampah.

“Sampah yang terkumpul lalu kami pilah. Dari situ sampah tersebut bakal diolah menjadi barang berdaya guna bekerja sama dengan kolaborator, sehingga ini benar-benar menjadi zero waste,” ujarnya.

Sampah anorganik dibuat menjadi furniture, kerajinan, paving block, ecobrick dan batako. Sedangkan, sampah organik diolah menjadi pupuk dan pakan ternak.

Kegiatan ini sejalan dengan nilai Creating Shared Value (CSV) yang dilakukan PLN dalam memberikan dampak nyata khususnya pada perekonomian dan lingkungan sosial masyarakat. Melalui kegiatan ini masyarakat tidak hanya dapat berpartisipasi menjaga lingkungan, tetapi juga dapat merasakan manfaat ekonomis.

“Olahan tersebut bakal lebih bermanfaat bagi ekonomi bagi masyarakat, dan tentu saja menambah nilai yang awalnya sampah kemudian kita olah menjadi nilai yang lebih produktif sehingga masyarakat di sekitar kita pun turut merasakan dampak ekonomi sirkular,” tutupnya.

Source : pln.co.id

.

Continue Reading

Business

Soal Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan, Ini Kata YLBHI

Hampir semua wilayah Pertambangan Berlumuran Konflik

Published

on

By

Dok. YLBHI

Membumi.com

Jakarta (7/6/24) – YLBHI menilai, terbitnya PP 25/2024 yang dibahas secara tertutup dan terburu-buru kembali memperburuk proses legislasi di Indonesia. Apalagi PP ini sarat dengan kepentingan politik dan merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang terbukti melanggar konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga hal ini membahayakan demokrasi karena mengabaikan partisipasi bermakna (meaningfull participation) dari rakyat selaku subjek utama pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Selain itu, YLBHI juga melihat aturan legalisasi tambang bagi ormas keagamaan ini adalah jebakan dan upaya kooptasi/pembungkaman yang dilakukan pemerintah dan oligarki. Pada konteks ini, kooptasi/pembungkaman dilakukan sebagai upaya melanggengkan kekuasaan dengan menimbang unsur-unsur yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

YLBHI juga memandang ini adalah agenda pemecah belahan masyarakat sipil di tengah semakin otoritariannya pemerintah. Kian nyata, kebijakan ini menunjukkan bahwa di akhir pemerintahannya, Jokowi berupaya menghidupkan neo-otoritarianisme.

PP 25/2024 merupakan modus praktek represif untuk menyusutkan ruang sipil atas kritik pembangunan melalui pendekatan kooptasi dan adu domba warga. Ini adalah bentuk politisasi keagamaan, Ormas keagamaan akan berhadapan vis a vis dengan masyarakat, dan Ormas jadi instrumen negara untuk melakukan represi terhadap rakyat.

Dalam konteks hak asasi manusia juga negara ada dalam hak penghormatan dan perlindungan saja. Negara harusnya pasif bukannya aktif dengan memenuhi [urusan ormas], karena dalam konteks negara memberikan atau memenuhi [keperluan ormas] akan berpotensi terjadinya diskriminasi.

Berdasarkan catatan LBH-YLBHI, hampir semua wilayah pertambangan berlumuran konflik, perusakan lingkungan, dan perampasan ruang hidup masyarakat. Selama ini praktek pertambangan tak pernah berpihak pada rakyat dan lingkungan. Bahkan kegiatan sektor pertambangan sebagai penyebab konflik SDA karena karakternya yang merusak alam dan merampas sumber-sumber penghidupan warga. 

Sebagaimana yang terjadi dalam pertambangan di Wadas, batubara di Pulau Kalimantan dan Nikel di Pulau Sulawesi dan Maluku telah menyebabkan pencemaran air laut, air tanah, dan udara yang menimbulkan hak-hak kesehatan dan berkurangnya sumber pangan warga setempat. 

Dalam proses perizinan, perusahaan tambang kerap menggunakan cara kotor dan tanpa ada persetujuan masyarakat. Jikapun narasinya ormas keagamaan akan bekerja sama dengan perusahaan. Maka permasalahannya adalah selama ini tidak ada perusahaan tambang yang mengedepankan pemenuhan HAM dan prinsip demokrasi.

Sehingga ormas juga akan menjadi bagian dari pelanggaran HAM.

Perlu juga dilihat bahwa sampai saat ini, setidaknya terdapat puluhan ribu titik lubang tambang yang dibiarkan menganga tanpa ada proses rehabilitasi. Lubang-lubang ini juga telah memakan korban dari tahun ke tahun.

Dengan adanya obral izin tambang kepada Ormas maka justru akan memperpanjang kasus tambang serupa dan kembali lagi korbannya adalah masyarakat terdampak secara langsung. Hal ini akan menjadi tumpukan kasus sosial-ekologis berkepanjangan. 

Pemberian penawaran khusus kepada organisasi keagamaan juga syarat akan kepentingan legasi kepemimpinan Jokowi dan penundukan terhadap organisasi kemasyarakatan yang seharusnya menjadi kawan kritis kebijakan negara. Dengan adanya jalan khusus pemberian WIUPK ini, maka sudah barang tentu penjaga kedaulatan rakyat dan sebagai perwujudan negara demokrasi kian melemah.

Kasus-kasus penolakan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat juga tidak sedikit dan berakhir kepada pelemahan gerakan baik yang dilakukan oleh pemilik usaha maupun aparat keamanan. Dengan adanya konsesi kepada ormas, tentu akan semakin memperpanjang konflik-konflik sosial yang sayangnya itu dapat terjadi antar masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami dari LBH-YLBHI menyatakan:

1. Mendesak Pemerintahan Jokowi untuk menghentikan praktik buruk legislasi (fast track legislation) yang merusak tatanan hukum, demokrasi dan melanggar konstitusi.

⁠2. Mendesak Pemerintahan Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Mengingatkan kepada Ormas Keagamaan agar tidak terlibat sebagai bagian dari pelanggar HAM di wilayah pertambangan.

Source : YLBHI

.

.

Continue Reading

Business

Kolaborasi, PLN Bakal Tambah 111 SPKLU di Berbagai Lokasi Rest Area

Haleyora Power telah berhasil membangun 175 SPKLU sepanjang jalur tol Sumatra-Jawa.

Published

on

By

Dok. PLN

Membumi.com

Jakarta – PT PLN (Persero) melalui anak usahanya PLN Haleyora Power akan menambah 111 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai ruas tol di Indonesia. PLN Haleyora Power menggandeng dua perusahaan yakni PT Usaha Jayamas Bhakti (UJB) Group dan Shenzhen Atess Power Technology Co.,LTD serta melibatkan Asosiasi Pengusaha Rest Area Indonesia (APRESTINDO) yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Selasa (30/3).

Kolaborasi ini nantinya berpotensi menambah 111 unit SPKLU pada beberapa rest area tol di antaranya 68 unit di rest area trans Jawa, 22 unit di rest area trans Sumatera, 13 unit rest area non trans Jawa, 6 rest area Jabodetabek, dan 2 rest area Kalimantan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik termasuk memasifkan pembangunan SPKLU demi mendukung program transisi energi. Dalam hal ini, PLN menjalin berbagai kolaborasi dengan perusahaan energi di tingkat lokal maupun internasional untuk semakin memudahkan penggunaan EV di tanah air.

”Kami sangat serius untuk mengakselerasi infrastruktur kendaraan listrik di tanah air di tengah animo masyarakat yang kian tinggi dalam menggunakan kendaraan listrik. Untuk itu, PLN menjawab kebutuhan itu dengan terus menambah penyediaan fasilitas SPKLU di setiap titik strategis, seperti rest area tol,” kata Darmawan.

Plt. Direktur Utama Haleyora Power, Isral mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi upaya Haleyora Power untuk mengembangkan usahanya dalam penyediaan dan maintenance Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang telah tersebar di berbagai daerah. Sehingga, mobilitas masyarakat pengguna EV akan semakin mudah dan nyaman.

“Kerja sama ini merupakan komitmen nyata kami dalam menyediakan dan sebagai service centre SPKLU di Indonesia. Dengan ini diharapkan akan mengakselerasi mobilitas masyarakat yang zero emission,” ungkap Isral.

Isral juga menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Haleyora Power telah berhasil menyelesaikan penugasan dari PLN untuk membangun 175 SPKLU sepanjang jalur tol Sumatra-Jawa.

Kerja sama dengan UJB sebagai distributor EV Charger dari brand Atess dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha Rest Area Indonesia (APRESTINDO) yang menjadi wadah bersama seluruh rest area tol di Indonesia.

“Melalui kerja sama ini diharapkan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Indonesia dapat bertambah dan semakin berkembang sehingga masyarakat semakin nyaman saat menggunakan kendaraan listrik,” imbuh Isral.

Direktur PT UJB, Edi Amin mengatakan bahwa pihaknya sangat antusias dalam kolaborasi dengan PLN dan berbagai stakeholders penting ekosistem kendaraan listrik. Hal ini sekaligus untuk mendukung program pemerintah mencapai NZE di 2060.

“UJB sebagai salah satu perusahaan swasta memiliki antusiasme tinggi untuk mendukung program pemerintah mencapai net zero emissions, untuk itulah kerja sama ini menjadi komitmen nyata kami mewujudkan cita-cita bangsa tersebut,” kata Edi.

Ketua APRESTINDO, Widie Wahyu menyampaikan kebanggaannya terlibat dalam kolaborasi penyediaan SPKLU tersebut. Dia melihat pentingnya kolaborasi ini dalam mendukung peran rest area sebagai titik-titik pengisian mobil listrik yang akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna EV.

“Kami memahami rest area berperan penting menjadi titik-titik pengisian mobil listrik di Indonesia. Semoga dengan kerja sama antara Haleyora Power, Atess Power Technology dan PT UJB dapat terus memenuhi kebutuhan pengisian mobil listrik di rest area di seluruh Indonesia,” pungkas Widie.

Source : pln.co.id

.

Continue Reading

Trending