Membumi.com

Baku (18/11/24) – PT PLN (Persero) menjalin lima kerja sama strategis dalam transisi energi di Indonesia dengan lima mitra internasional pada perhelatan Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Azerbaijan. Kerja sama pendanaan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia ini untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi bersih di Indonesia guna mencapai swasembada energi yang berkelanjutan.

Kolaborasi global ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Grant Agreement antara PLN dan lima mitra internasional dalam acara bertajuk “Leading the Charge: Strategic Partnership to Catalyze Decarbonization”. Kelima mitra tersebut yakni United Kingdom Export Finance (UKEF), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Sembcorp Utilities Pte Ltd, Transportasi Gas Indonesia (TGI), dan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP).

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia dalam COP29, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia di COP 29 menandai komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi perubahan iklim. Oleh sebab itu, Ia mengajak seluruh pihak untuk menghadapi tantangan ini dan menangkap peluang yang muncul ke depan.

“Perubahan iklim global menghendaki suatu solusi global. Tak ada negara yang bisa menghadapinya sendiri. Satu-satunya cara untuk terus melangkah maju adalah melalui kolaborasi,” ujar Hashim.

Hashim menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan strategi baru dalam transisi energi melalui penambahan kapasitas pembangkit energi hijau untuk 15 tahun ke depan. Pihaknya akan menambah 75% atau sekitar 75 gigawatt (GW) dari total 100 GW pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Strategi ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menyediakan energi yang bersih dan terjangkau melalui swasembada energi.

“Kami berterima kasih kepada para mitra internasional atas kerja kerasnya dalam membantu kami memerangi perubahan iklim. Presiden Prabowo telah memberikan mandat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden memiliki strategi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8%, salah satunya melalui transisi energi,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN berkomitmen penuh menjalankan transisi energi di Indonesia sekaligus mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam proses itu, PLN terus meluaskan jaringan kolaborasi hingga tingkat global guna menyukseskan proyek transisi energi yang berkelanjutan.

Ia merinci, PLN menjalin kerja sama pendanaan hijau dengan beberapa mitra global, salah satunya UKEF, lembaga pendanaan ekspor Pemerintah Inggris. Melalui kerja sama ini, UKEF dan PLN akan mengkaji peluang pembiayaan proyek energi terbarukan di Indonesia, khususnya pada pembangunan jaringan transmisi yang mendukung integrasi sumber energi bersih. Selain itu, kedua pihak juga sepakat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas pegawai PLN dalam pengembangan energi terbarukan.

“Kolaborasi ini akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur energi hijau,” ujar Darmawan.

Selain dengan UKEF, PLN juga menggandeng KfW, development bank asal Jerman untuk pembiayaan proyek transisi energi di Indonesia serta studi keberlanjutan sosial dan lingkungan. Kesepakatan ini mencakup pengembangan proyek energi bersih, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pumped Storage dan transmisi yang menghubungkan ke pembangkit hijau. Dalam kesempatan ini, PLN dan KfW juga menandatangani Grant Agreement untuk pelaksanaan studi Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) proyek pembangkit energi bersih di Indonesia.

“Proyek-proyek ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama pada saat beban puncak. Selain itu, kesepakatan hibah juga ditandatangani untuk mendanai studi dampak lingkungan dan sosial bagi proyek-proyek PLTA ini, memastikan pelaksanaan yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Bukan hanya itu, PLN melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) juga melakukan penandatanganan Joint Development Framework Agreement (JDFA) dengan Transportasi Gas Indonesia (TGI) dan mitra asal Singapura, Sembcorp Utilities Pte Ltd untuk pengembangan proyek transportasi hidrogen hijau dari Sumatra ke Singapura. Proyek ini akan mengeksplorasi pemanfaatan infrastruktur jalur pipa milik TGI dan diharapkan dapat meningkatkan perdagangan energi lintas negara serta kapasitas produksi hidrogen hijau di Indonesia.

“Inisiatif ini menunjukkan peran PLN dalam memajukan ekosistem hidrogen regional yang sejalan dengan komitmen strategis kami untuk mendiversifikasi sumber energi hijau dan mengurangi emisi,” tegas Darmawan.

Selain itu, dalam kegiatan ini, PLN bersama GEAPP meluncurkan program “Renewable Energy Access for Last Mile”. Program kolaborasi antara PLN dan GEAPP ini berfokus pada peningkatan akses energi terbarukan dan mendorong dedieselisasi untuk pulau-pulau terpencil di Indonesia.

“Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan akses energi di wilayah-wilayah yang terisolasi, mendukung komitmen Indonesia dalam memastikan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat,” ucap Darmawan.

Darmawan menambahkan, pihaknya akan terus mengeksplorasi potensi kolaborasi dengan berbagai pihak, baik nasional hingga global. Kerja sama yang dilakukan kali ini merupakan salah satu langkah proaktif PLN dalam upaya transisi energi yang berkelanjutan.

“Kami tidak bisa melakukannya (transisi energi) sendiri. Kami percaya, dengan bersatu dan berkolaborasi, apapun tantangannya, kami akan terus bergerak maju, bukan hanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, namun juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan pada saat yang sama, memainkan peran besar dalam komunitas global untuk menyelamatkan bumi,” tutup Darmawan.

Source : pln.co.id

.

.

.

Membumi.com

Jakarta (12/11/24) – Dunia saat ini menghadapi ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission, dengan target global pada tahun 2050, sementara Indonesia menetapkan tahun 2060 sebagai batas waktu untuk mencapai target tersebut.

Namun, kenyataannya, upaya global untuk mencapai net zero emission yang telah dicanangkan sejak Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris tahun 2015, belum membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan pada tahun 2023, planet Bumi memecahkan rekor emisi karbon dan gas rumah kaca tertinggi yaitu sebanyak 45.1 milyar ton (40.9 milyar metrik ton)  hingga beragam laporan menyebutkan bahwa tahun tersebut adalah “tahun terpanas dalam sejarah manusia”.

Dalam menghadapi tantangan iklim ini, konsep “Avoidance” seperti contoh diantaranya adalah adaptasi energi terbarukan, penggunaan kendaraan Listrik ataupun  praktik pertanian berkelanjutan telah diupayakan secara serius. Namun, diperlukan langkah yang lebih cepat dan efektif untuk mengurangi jejak karbon secara drastis, salah satunya melalui teknologi “Carbon Removal.”

Baca : Biochar: Sumber Pendapatan Baru Yang Ramah Lingkungan

Dalam konteks inilah, PT. Planet Karbon Teknologi (Planet Carbon), sebuah perusahaan rintisan teknologi hijau (green-tech start up), hadir di Indonesia. Perusahaan ini  berfokus pada penerapan teknologi Carbon Removal dengan mengkonversi limbah organik (biomassa) menjadi biochar. Produk ini terbukti tidak hanya meningkatkan kesehatan lahan pertanian dan perkebunan tetapi juga mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca secara signifikan.

Kiagus Andre Zailani , Co-Founder sekaligus Managing Director Planet Carbon, menyatakan, “Kami hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap planet bumi  dan lingkungan hidup, sekaligus ingin mendukung para pelaku industri khususnya sektor Perkebunan dan pertanian dalam memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Proyek biochar kami juga menawarkan nilai ekonomi yang tinggi melalui Carbon Credit yang dihasilkan.”

Berbagai jurnal ilmiah baik nasional dan internasional telah mempublikasikan bahwa biochar sangat efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketika digunakan pada lahan pertanian atau perkebunan, karbon yang terserap di biochar dapat bertahan di dalam tanah selama ratusan hingga ribuan tahun, sehingga tidak menguap kembali ke atmosfer.

Baca : Kunjungi Pabrik Biochar, Hashim Djojohadikusumo: Dunia Butuh Biochar

Sebagai perusahaan rintisan yang baru, Planet Carbon berkomitmen untuk membantu mempercepat upaya pengurangan karbon di Indonesia, di mana saat ini belum banyak perusahaan sejenis yang beroperasi di tanah air. Salah satu keunggulan layanannya adalah pada teknologi yang di usung dengan dukungan tim ilmuwan baik dari dalam dan luar negeri.

Teknologi dan sistem operasional yang di usung Perusahaan ini memungkinkan produk biochar yang dihasilkan bukanlah biochar yang standar, namun tailor-made, sehingga pada penerapannya dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan produktivitas tanaman.

Andre menambahkan sekaligus menutup dengan harapan agar kehadiran Planet Carbon dapat turut mendukung pelaku industri untuk mencapai kesuksesan bisnis, sekaligus memastikan praktik usaha yang berkelanjutan bagi planet kita, serta tentunya mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi krisis iklim sebagai bagian dari komunitas global.

Source : pressrelease.id

.

.

Membumi.com

Jakarta (11/11/2024) – United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia hari ini merilis publikasi kebijakan (policy volume) baru yang berjudul “Bright Prospect, Lingering Shadows: Towards an Inclusive Digital Transformation in Indonesia (Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia).”

Laporan tersebut menyoroti tiga tantangan kritis yang, jika tidak ditangani, dapat memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia. Ketiga tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.

Seiring dengan upaya Indonesia untuk mencapai masa depan digital yang lebih inklusif dan berkeadilan, ketiga tantangan ini harus segera diatasi. Publikasi kebijakan ini menawarkan sejumlah rekomendasi bagi semua pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah hingga mitra pembangunan, think tank, dan kelompok masyarakat sipil untuk menangani dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Rekomendasi yang diberikan termasuk mempersempit kesenjangan akses digital di provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur dan wilayah-wilayah yang kurang terlayani, menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis, menyediakan program literasi digital yang tepat sasaran bagi komunitas-komunitas yang termarjinalisasi, memberdayakan kaum muda dan masyarakat umum untuk melawan disinformasi, serta menetapkan Indeks Inklusivitas Digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk akses digital, literasi, perlindungan data, dan kriteria lain yang memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.

Pada acara peluncuran publikasi ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membahas visi pemerintah dan tantangan yang sedang dihadapi dalam mencapai inklusivitas digital. Ia mengatakan, “Transformasi digital bukan sekadar pilihan; ini adalah jalan menuju masa depan digital Indonesia. Indonesia telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui investasi yang signifikan di sektor Teknologi dan Informasi.

Itulah sebabnya kami berkomitmen penuh dalam mencapai tujuan ini. Namun, tantangan tetap ada, khususnya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, telah mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital.

Saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya kepada UNDP yang telah meluncurkan publikasi kebijakan ini, yang kami yakini juga akan berkontribusi pada rencana pemerintah Indonesia.”

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono lebih lanjut menekankan pentingnya transformasi digital yang inklusif di sektor kesehatan, dengan menyoroti contoh-contoh seperti keberhasilan kolaborasi yang sedang berlangsung dengan UNDP tentang Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE), yang telah memanfaatkan kekuatan digitalisasi untuk memantau suhu vaksin secara real-time, meningkatkan jangkauan distribusi, dan memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura menggarisbawahi pesan utama dari publikasi kebijakan, dengan mengatakan, “Kita perlu mengatasi kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi dengan memanfaatkan transformasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital semakin menyempit, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan signifikan untuk mendapatkan akses dan literasi digital. Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dengan lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia.”

Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Temuan Utama

Rekomendasi yang disajikan berdasarkan pada temuan utama yang dihasilkan dari kolaborasi UNDP dengan para ahli bidang transformasi digital untuk mengungkap berbagai tantangan kritis, termasuk:

● Kesenjangan Akses Digital: Pada tahun 2022, penggunaan internet di Jakarta mencapai 84,7% untuk penduduk berusia lima tahun ke atas, dibandingkan dengan hanya 26,3% di Papua, yang menunjukkan adanya kesenjangan antar-wilayah yang besar. Rumah tangga perkotaan memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 90,9%, sementara daerah perdesaan tertinggal di 80,5%.

● Kesenjangan Gender dan Usia: Pada tahun 2022, kesenjangan akses internet antara laki-laki dan perempuan berkurang, 63,8% untuk laki-laki dan 63,5% untuk perempuan. Namun, perempuan lanjut usia yang tinggal di daerah perdesaan, dan perempuan dengan pendidikan formal yang lebih rendah masih menghadapi hambatan yang signifikan terhadap akses digital.

● Risiko Disinformasi (Hoax): Diperkirakan 82 juta penduduk Indonesia rentan terhadap propaganda digital terutama dalam masa pemilu 2024, khususnya Gen Z yang jumlahnya mencapai 27,94% dari total jumlah penduduk Indonesia.

● Polarisasi dan Efek Ruang Gema (Echo Chambers): platform daring dapat memperkuat echo chamber politik, mengisolasi pengguna dalam kelompok yang memiliki pemikiran yang sama,berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan membatasi terciptanya ruang dialog

Pada peluncuran publikasi ini, terdapat pula diskusi panel pembuat kebijakan, pemimpin industri, akademisi, dan pakar di sektor teknologi untuk saling berbagi wawasan dan perspektif mereka tentang cara mengatasi tantangan ini dan membangun lanskap digital yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

Tentang UNDP

UNDP merupakan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkemuka dalam upaya mengakhiri ketidakadilan akibat kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. Bekerja sama dengan mitra di 170 negara, UNDP membantu negara-negara membangun solusi terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan planet ini.

Source : pressrelease.id

.