Connect with us

Entertainment

Pengakuan Agus Rahardjo Menyingkap Dugaan Intervensi dalam Kasus E – KTP

Dugaan tindakan ” Obstruction of Justice ” ini adalah tindakan yang menabrak dan berkontradiksi dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Published

on

Agus Rahardjo Images Ilustrations

Membumi.com

Jakarta (2/12/23) – Dalam rilies yang keluarkan YLBHI terkait pengakuan Agus Rahardjo, Ketua KPK periode 2015-2019 dalam program wawancara Rosi di Kompas TV (1/12/23) yang lalu disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo diduga pernah memerintahkan KPK untuk menghentikan kasus korupsi E-KTP.

Pernyataannya tersebut menyingkap dugaan kuat adanya intervensi Presiden Joko Widodo atas penanganan kasus mega korupsi E-KTP oleh terpidana Ketua mantan DPR RI Setya Novanto beserta berbagai politisi dan pengusaha.

Jika ini benar, maka patut diduga bahwa Presiden Jokowi melakukan penghalang – halangan penegakan hukum (Obstruction Of Justice) terhadap kasus tindak pidana korupsi.

Tindakan Presiden Jokowi yang diduga menghalang – halangi penyidikan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana serius. Sebagaimana pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Obstruction of Justice adalah,

” Tindakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. “

Baca : Sosok Agus Rahardjo Eks Ketua KPK yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

Hal ini diduga merupakan tindakan penghinaan pada pengadilan karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. 

Publik mengetahui bahwa Setya Novanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berhubungan dengan kasus E-KTP yang merugikan negara sebanyak Rp 2 triliun. Maka, seiring dengan terbukanya kasus ini, KPK perlu segera melakukan penyidikan lebih lanjut terkait adanya dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Korupsi E–KTP.

Dugaan tindakan ” Obstruction of Justice ” ini adalah tindakan yang menabrak dan berkontradiksi dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Terlebih jika hal tersebut diduga dilakukan secara langsung oleh Presiden sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan, maka perbuatan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, yaitu,

“ Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan / atau pendapat bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ” 

Baca : Agus Rahardjo Diadukan ke Bareskrim, Jokowi: Saya Belum Tahu

Pengakuan Agus Raharjo ini juga menyingkap dugaan upaya sistematis pelemahan dan penghancuran KPK. Sebagaimana diketahui bahwa pelemahan dan penghancuran KPK secara konsisten diduga telah dilakukan sejak Presiden Jokowi berkuasa, diantaranya,

Pada 2015 terjadi kriminalisasi para pimpinan KPK (Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan puluhan penyidik) namun Presiden mendiamkan, kemudian pada 2017 terjadi penyerangan Novel Baswedan dan Angket KPK oleh DPR yang sangat erat kaitannya dengan Kasus korupsi E-KTP.

Pada 2019 Presiden Jokowi mengangkat Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang diduga bermasalah yang sejak awal dikritik keras oleh masyarakat sipil, mereka adalah: Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H. ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota dan Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua merangkap anggota. 

Sedangkan ketujuh anggota lainnya adalah Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hamdi Moeloek, Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M., Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., Hendardi, S.H., dan Al Araf, S.H., M.T.

Pansel inilah yang akhirnya meloloskan Irjen. Firli Bahuri, Lili Pintauli dan calon-calon Pimpinan KPK yang diduga bermasalah dan diserahkan ke Presiden RI.  

Atas nama-nama tersebut kemudian Presiden Jokowi menyetujui, walaupun publik menolak dan KPK sudah mengingatkan kepada Pansel dan Presiden untuk menyerahkan ke DPR terkait pelanggaran etik berat Firli Bahuri selama menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK agar dikembalikan ke Institusi asalnya. 

Baca : Soal Rekaman Pelemahan KPK, Ini Penjelasan MK

Pada 2019 Presiden Jokowi juga menyetujui Revisi UU KPK dengan mengirimkan Surat dan mengirimkan Menterinya untuk membahas Revisi UU a quo.

Pembahasan Revisi UU KPK yang sangat kilat, tertutup, bahkan tidak melibatkan KPK sebagai pelaksana UU ini. Kemudian diusulkan oleh 6 anggota DPR sebagai UU Usulan DPR pada tanggal 3 September 2019, dan kemudian disepakati di Paripurna pada tanggal 17 September 2019, semuanya hanya dalam waktu 12 hari proses. 

Gelombang Aksi besar penolakan dari segenap elemen masyarakat sipil tidak menggoyahkan Presiden Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan. Setelah disahkan, para tokoh senior anti korupsi bertemu dengan Presiden Jokowi dan diberikan harapan akan ada PERPU, tapi itu harapan itu tidak pernah terwujud.

Pada 2021 terjadi pemberhentian yang diduga illegal kepada 75 lebih Pegawai KPK berintegritas dengan dalih tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan untuk menjadi Aparat Sipil Negara (ASN), tes yang dibuat-buat itu diduga hanya untuk menyingkirkan para pegawai yang Jujur, berani, berintegritas dan terbukti berani mengungkap kejahatan-kejahatan korupsi yang besar tanpa pandang bulu.

Dalam rilies tersebut juga disampaikan bahwa hingga saat ini, Harun Masiku dibiarkan bebas dan tidak juga ditangkap, yang mana diduga akan menyeret nama-nama politisi lain yang lebih besar dari partai politik penguasa. 

Kemudian pada 2022 komisioner KPK Lili Pintauli melanggar etik akibat menerima gratifikasi namun tidak dipecat. Dan pada 2023 terjadi perpanjangan masa jabatan KPK yang seharusnya sudah ada pemilihan melalui putusan MK yang diduga bermasalah, hingga persoalan yang baru – baru ini terjadi, yaitu penetapan tersangka terhadap mantan Ketua KPK Firli Bahuri karena diduga melakukan pemerasan dalam kasus SYL.

Baca : Ternyata Ini Alasan Dewas KPK Tak Lapor Pidana Dugaan Gratifikasi Lili

Terhadap seluruh rangkaian peristiwa pelemahan dan penghancuran KPK tersebut, maka YLBHI berpendapat penting untuk segera dilakukan upaya hukum terhadap Presiden Jokowi dan juga Pemulihan kembali Institusi KPK agar menjadi Independen. 

Atas dasar tersebut YLBHI menuntut agar pengusutan tuntas kasus korupsi E – KTP,  terlebih dengan temuan baru yang diduga melibatkan Presiden Jokowi, agar dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terkait tindak pidana Obstruction Of Justice.

YLBHI juga menuntut kepada MPR / DPR untuk menetapkan Presiden Jokowi yang diduga sudah melakukan perbuatan tercela, diproses melalui DPR kemudian ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

YLBHI juga meminta agar tidak memperpanjang jabatan Pimpinan KPK periode ini, dimana seharusnya sudah ada pemilihan, dan mengembalikan Independensi, Kekuatan, dan posisi KPK, yaitu dengan mengembalikan UU KPK ke UU sebelumnya.

YLBHI juga menuntut agar menetapkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Firli Bahuri bersama dengan pemerintah, seperti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diduga merupakan produk cacat hukum dan harus dibatalkan, serta memandang kecacatan tersebut diduga bersumber dari Kebijakan Pemerintah Jokowi.

Source : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

.

.

Entertainment

Siapkan Bibit Emas, Pekanbaru Drum Marching Championship 2 Digelar Besok

Gelanggang Olah Raga Tribuana Pekanbaru (06/10/24)

Published

on

By

Dok. Flyer Pekanbaru Drum Marching Championship 2

Membumi.com

Pekanbaru (05/09/24) – Setelah tahun lalu sukses dilaksanakan, kali ini Pekanbaru Drum Marching Championship ke-2 kembali dilaksanakan besok (06/10/24) di Gelanggang Olah Raga Tribuana Pekanbaru.

Dalam keterangan persnya, Fari Suradji selaku penasehat Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Provinsi Riau yang kami temui sambil memantau persiapan gelar acara PDMC ke-2 di GOR Tribuana mengatakan,

” Alhamdulilah kami sangat bangga, anak – anak yang terhimpun dari berbagai sekolah dipekanbaru sangat antusias, adapun acara ini dilaksanakan dalam rangka kaderisasi sebagai atlet drum band yang terhimpun dalam wadah PDBI Provinsi Riau., ” sebut Penasehat PDBI Riau ini.

Lebih lanjut Fari Suradji mengingatkan, bahwa dari Cabang olah raga drum band, atlet dari Riau sudah masuk pernah berkompetisi di level internasional (tahun 2022) yang mana atlet Riau berhasil merebut mendali emas yang diwakili oleh Bahana Cendana Kartika (BCK).

Baca : Empat negara ikut Indonesia Drum Corps International di Tangerang

Kak Butet selaku Ketua Drum Marching Ethernity (DME) yang sedang memimpin gladi bersih acara Pekanbaru Drum Marching Championship ke-2 (05/10/24) dalam keterangan persnya sambil terharu mengungkapkan, 

” Walaupun acara ini dipersiapkan dengan biaya yang seadanya, alhamdulilah saat ini sudah terdapat beberapa sponsor yang ikut membantu, diantaranya, President University, Adzkia, Kopi Luak, Ichitan Dang Merdu Production dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau, ” sebut Butet.

Lebih lanjut Kak Butet mengungkapkan bahwa dalam event tahunan ini panitia sudah mempersiapkan 16 medali untuk 4 kategori, diantaranya mayoret, gitapati, musik dan general effect yang akan memperebutkan medali emas, perak, perunggu dan silver.

” Saya berharap acara ini bisa merangsang kreativitas generasi muda yang saat ini cenderung malas gerak (mager) akibat kecanduan gadget, dan untuk para orang tua saya harap dapat mengarahkan anak – anaknya untuk berkegiatan yang positif seperti olah raga drum band ini, ” ungkap kak butet yang sudah 33 tahun melatih drum band. 

Baca : PON 2024 diharapkan bikin cabang olahraga drum band semakin maju

Diakhir keterangan persnya Fari Suradji selaku Dewan Pembina DME berharap, dengan adanya regenerasi di cabor drum band, generasi muda di Provinsi Riau mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk bisa mengukir prestasi diberbagai kejuaraan baik lokal, nasional maupun internasional.

” Kedepan akan ada Sumatera On Stage (SOS) yang rencananya akan digelar akhir tahun 2024 ini, dan kita siap untuk itu ! Insyallah, mohon do’a restu dari semuanya, terima kasih, ” tutup Fari Suradji mengakhiri keterangan persnya.

.

.

.

Continue Reading

Entertainment

InDrive Luncurkan Penghargaan & Festival Film 2024 di Yogyakarta

inDrive Indonesia, sampaikan keseriusan inDrive terkait kepeduliannya terhadap isu-isu sosial.

Published

on

By

Dok. Alternativa Film Project

Yogyakarta – Alternativa Film Project, sebuah inisiatif film nirlaba global yang didirikan oleh perusahaan teknologi internasional inDrive, menyelenggarakan Media Day pada 11 September 2024 di Jakarta untuk meluncurkan Alternativa Film Awards edisi kedua.

Acara ini akan diselenggarakan ini akan di kota Yogyakarta memiliki rangkaian yang lebih beragam dari sebelumnya, mulai dari Festival Film dengan pemutaran film nominasi dan diskusi (22-28 November 2024), Impact Days dengan program internasional berupa workshop, showcase, dan pertemuan bagi para profesional film (27-28 November 2024), dan Awards Ceremony pada 29 November 2024.

Media Day dihadiri oleh Liza Surganova, Head of Alternativa Film Project, Wahyu Ramadhan, Communications Manager di inDrive Indonesia, Abigail Limuria, Brand Ambassador Alternativa Film Project 2024, dan Lulu Ratna, anggota Panitia Seleksi Alternativa Film Awards 2024, sementara Garin Nugroho, Chief Program Officer di GIK Universitas Gadjah Mada, tempat utama dan mitra Alternativa Film Awards and Festival 2024, menyampaikan ucapan selamat kepada media, mengungkapkan kegembiraannya atas kolaborasi ini.

Alternativa Film Awards and Festival menghadirkan sistem alternativa untuk mengakui para sineas dari industri berkembang yang belum dikenal secara luas dan bertujuan untuk membuat mereka lebih terlihat dalam skala global. Acara ini menghargai prestasi artistik dan dampak sosial sinema.

Masuknya Alternativa Film Award and Festival ke Indonesia ini menyusul keberhasilan edisi perdana Alternativa Film Awards pada tahun 2023, yang diselenggarakan di Kazakhstan. Edisi kedua yang akan datang akan memperluas fokusnya ke pasar Indonesia dan Asia Tenggara.

Pendaftaran terbuka Alternativa Film Awards 2024 telah ditutup pada tanggal 18 Agustus lalu. Para sineas dari seluruh kawasan Asia diundang untuk mengirimkan film berdurasi penuh dari genre apa pun, sedangkan film pendek hanya diterima dari Asia Tenggara.

Tim Alternativa menerima 1.043 entri dari 33 negara, dua kali lipat lebih banyak dari tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 680 kiriman (208 film berdurasi penuh dan 472 film pendek) dianggap memenuhi syarat. Indonesia terbukti menjadi pemimpin yang tak terbantahkan dengan 206 entri yang memenuhi syarat, diikuti oleh Filipina (132), Malaysia (58), Vietnam (56), India (40) dan Thailand (40).

Liza Surganova, Head of Alternativa Film Project, mengatakan, “Kami sangat senang dan merasa terhormat melihat peningkatan yang sangat besar dalam jumlah kiriman pada tahun kedua Penghargaan ini. Hal ini menunjukkan minat yang luar biasa terhadap proyek kami dari komunitas perfilman, khususnya di Asia Tenggara.

Tahun ini kami juga menambahkan Festival Film ke dalam rangkaian penghargaan untuk menghubungkan para pembuat film dan film-film mereka yang berdampak dengan para penonton dan untuk memulai diskusi publik tentang berbagai isu yang menjadi perhatian kita semua.”

GIK UGM, sebuah pusat super kreatif yang terletak di dalam kompleks Universitas Gadjah Mada, akan menjadi tuan rumah Upacara Penghargaan serta beberapa acara Festival Film, yang menampilkan 16 pemutaran film gratis untuk umum dari para nomine tahun ini dan diskusi yang berfokus pada topik-topik yang berdampak bagi khalayak luas dan profesional, yang melibatkan para pembuat film lokal dan internasional.

Garin Nugroho, Chief Program Officer di GIK UGM mengatakan “Festival ini tidak hanya menayangkan film tetapi juga menyelenggarakan diskusi, menyediakan ruang bagi para penonton untuk mendalami visi dan keunikan film-film ini. Program ini bertujuan untuk menawarkan perspektif baru tentang bagaimana sinema berkontribusi bagi masyarakat dan memperkaya ruang-ruang budaya,”.

Menjelang acara tersebut, tim Alternativa akan menyelenggarakan Industry Days – sebuah program internasional yang berisi lokakarya, pameran, dan pertemuan bagi para sineas, produser, dan organisasi yang berdampak yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara film dan perubahan sosial.

Wahyu Ramadhan, Communications Manager inDrive Indonesia, menyampaikan keseriusan inDrive terkait kepeduliannya terhadap isu-isu sosial. “inDrive telah bekerja di garis depan dalam menangani ketidakadilan sosial di mana pun dan kapanpun kami bisa. Bisnis kami berkembang pesat dengan misi kami untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kami telah bermitra dengan organisasi lokal termasuk Yayasan Anak Yatim, Dompet Dhuafa, Waste4Change, dan Carbon Ethics untuk meluncurkan proyek sosial kami untuk percakapan lingkungan, bantuan kemanusiaan, dan tujuan pendidikan.

“Untuk memaksimalkan dampak positif kami, kami membuat hub yang disebut inVision. inVision menantang alokasi sumber daya yang tidak adil dalam pendidikan, industri kreatif, perusahaan rintisan, dan olahraga dengan membuat area-area ini dapat diakses oleh semua orang, dan Alternativa Film Project merupakan bagian penting darinya” Wahyu Ramadhan menambahkan.

Pada Media Day, publik diperkenalkan dengan duta baru Alternativa Film Project, seorang media entrepreneur, Abigail Limuria. Abigail merupakan salah satu pendiri What Is Up, Indonesia? (WIUI), sebuah media independen yang mengurusi sosial politik Indonesia dengan cara yang mudah dipahami oleh orang Indonesia yang tumbuh di luar negeri.

Selain WIUI, Abigail turut menulis dan menerbitkan sendiri buku “Lalita: 51 Kisah Perempuan Hebat Indonesia”, yang telah terjual lebih dari 4000 eksemplar di seluruh Indonesia.

“Saya sangat senang bisa terlibat dalam proyek dengan misi mulia ini. Ini merupakan ruang untuk membahas isu sosial yang relevan dengan negara yang mengikuti Alternativa melalui film. Jadi ngga melulu melihat komersial dan cinematic dalam film. Karya Alternativa lebih dari itu.”, kata Abigail Limuria.

Komite Seleksi Penghargaan Film Alternativa, yang tahun ini beranggotakan 24 pakar industri film dari seluruh dunia, akan mengumumkan daftar nominasi pada pertengahan Oktober.

Pemenang akan dipilih oleh Juri Internasional yang terdiri dari sutradara dan produser film dari Asia dan kawasan lain, serta tokoh masyarakat dan perwakilan LSM. Total hadiah untuk Penghargaan ini adalah $100.000, dengan $20.000 untuk masing-masing dari empat kategori film berdurasi penuh dan $10.000 untuk masing-masing dari dua pemenang Penghargaan Film Pendek.

Pemenang akan dapat menggunakan hadiah ini untuk kampanye berdampak atau untuk lebih mengembangkan keterampilan pembuatan film mereka. Misalnya, pada tahun 2023, sutradara Nepal Rajan Kathet dan Sunir Pandey, yang memenangkan Penghargaan Nativa untuk film ‘No Winter Holidays’, menggunakan hadiah mereka untuk menyelenggarakan distribusi teatrikal film tersebut di Nepal, serta seperti pemutaran di komunitas di wilayah tempat mereka syuting dan pemutaran untuk penonton yang lebih muda di sekolah dan universitas.

“Salah satu keunikan Alternativa adalah sifatnya yang Nomaden. Sehingga setiap kawasan yang  dituju dapat memaksimalkan isu sosial yang ingin disampaikan, sangat relevan dan mewakili.” tutup Lulu Ratna, selaku Alternativa Film Awards 2024 Selection Committee Member dalam sesi tanya jawab.

Mitra Indonesia untuk Alternativa Film Awards dan Festival 2024 termasuk Minikino Film Week, Docs by the Sea, dan SAE Indonesia Creative Media Academy, dengan dukungan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Indonesia.

Tentang Alternativa Film Project:

Proyek nirlaba internasional yang diluncurkan oleh perusahaan teknologi global inDrive pada tahun 2023 di Asia Tengah. Proyek ini dirancang untuk mendukung dan mempromosikan para pembuat film serta menemukan suara-suara baru dari industri film yang sedang berkembang. Misi kami adalah memberikan visibilitas internasional yang lebih besar kepada para pembuat film yang karyanya dapat mengubah cara kita melihat dunia dan membantu menjadikannya tempat yang lebih baik.

inDrive adalah platform mobilitas dan layanan perkotaan global, yang beroperasi di 749 kota di 46 negara. Aplikasi inDrive telah diunduh lebih dari 200 juta kali, dan merupakan aplikasi mobilitas yang paling banyak diunduh kedua pada tahun 2022 dan 2023. Didorong oleh misinya untuk menantang ketidakadilan sosial, perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan dampak positif pada kehidupan satu miliar orang pada tahun 2030.

Perusahaan ini mengejar tujuan ini baik melalui bisnis intinya, yang mendukung masyarakat lokal melalui model harga yang wajar; maupun melalui karya inVision, lembaga nirlabanya. Program pemberdayaan masyarakat inVision membantu memajukan pendidikan, olahraga, seni dan sains, kesetaraan gender, dan inisiatif penting lainnya.

Gelanggang Inovasi & Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK) adalah pusat super kreatif seluas hampir 90.000 meter persegi, yang terletak di dalam kompleks Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Pusat ini bertujuan untuk memimpin jalan menuju masa depan yang cerah, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan merangkul budaya, inovasi, kreativitas, teknologi, kolaborasi, keberlanjutan, dan peluang, pusat ini menciptakan ruang tempat kreativitas dan ide-ide baru dapat berkembang.

GIK berfungsi sebagai titik temu antara akademisi dan industri. GIK menyediakan berbagai fasilitas, termasuk pendampingan bisnis rintisan dan dukungan pengembangan bakat melalui kelas, lokakarya, dan pelatihan; ruang pembuatan prototipe dan fabrikasi; berbagai kegiatan dan acara yang bertujuan untuk memperluas jaringan; penelitian dan pengembangan; dan area ritel dan makanan publik yang dikurasi. GIK juga bertujuan untuk mempengaruhi lingkungan eksternal, meregenerasi daerah perkotaan dan pedesaan, dan bertindak sebagai mercusuar bagi masyarakat yang tak terlihat.

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Entertainment

Ribuan Pengurus Baru DPP dan DPC MISURI, Ucapkan Ikrar Dalam Milad MISURI ke 19

Ketum MISURI : ” Dimana bumi dipijak, disitu langit di junjung. “

Published

on

By

Dok. Foto bersama sejumlah perwakilan pengurus baru DPP dan DPC Mitra Sunda Riau, Alam Mayang (7/09/24)

Membumi.com

Pekanbaru – Sesuai rencana, hari ini (7/09/24) Paguyuban Mitra Sunda Riau (MISURI) menggelar acara Milad ke 19 di Taman Rekreasi Alam Mayang, Pekanbaru yang dikemas dengan berbagai acara budaya Sunda, dan ikrar penyerahan SK Pengurus baru DPP dan DPC Mitra Sunda Riau.

Acara tersebut dibuka dengan mengarak Calon Walikota Pekanbaru Brigjend TNI (Pur) Edy Nasution yang didampingi oleh Calon Wakil Walikota Pekanbaru H. Destrayani Bibra bersama Datuk Wan Abu Bakar dengan menggunakan tunggangan Singa yang merupakan simbol dalam budaya Sunda hingga ketempat acara.

Dalam acara Milad Misuri yang dihadiri sesepuh, pupuhu dan ribuan pengurus DPP dan DPC Se Provinsi Riau tersebut, selain calon Walikota Brigjend (purn) Edy Natar Nasution dan calon Wakil Walikota Dastrayani Bibra, juga dihadiri oleh mantan Bupati Kampar 2 periode Jefri Noer, calon Wakil Bupati Kampar Aldo, Tokoh Masyarakat Riau Wan Abu Bakar, Ketua Tim Relawan Bang Edy, A.Z. Fachri Yasin dan sejumlah tokoh Riau lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPP MISURI H.EM Surachmat mengungkapkan pepatah melayu, di mana bumi dipijak di situ langit di junjung.

Baca : MISURI Dukung Penuh dan Siap Menangkan Paslon PATEN

Menurutnya, meskipun orang Sunda, tetapi kita sudah menjadi orang Riau. “Kita walaupun orang Sunda tapi sekarang sudah menjadi orang Riau, jadi kita harus mengabdi di Bumi Melayu ini,” ujar Ketum MISURI.

Tokoh masyarakat Riau yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Riau pada masanya Datuk Wan Abu Bakar dalam sambutannya juga mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke 19 MISURI.

 ” Semoga MISURI makin jaya, makin solid dan makin bisa berbuat untuk kemajuan Provinsi Riau yang akan datang. Saya yakin Paguyuban ini dapat menjadi contoh bagi paguyuban – paguyuban lain di Provinsi Riau ini, ” sebut Datuk Wan Abu Bakar.

Mantan Dandrem 301 Wirabima yang juga menjabat sebagai Ketua Penasehat DPP MISURI dalam sambutannya yang diiringi dengan pantun menyampaikan, bahwa MISURI bukan organisasi baru bagi dirinya.

” Semenjak saya menginjakkan kaki setelah 40 tahun saya meninggalkan Riau, saya kembali menjadi Komandan Korem, Eyang Surachmat beserta rombongan hadir membawa seperangkat Kehormatan (Kujang) bagi saya, ” kenang Edy Natar.

Foto : Calon Walikota Pekanbaru Brigjend TNI (Pur) Edy Nasution diarak dengan menggunakan tunggangan Singa Pasundan

Baca : Profil Edy Natar Nasution

Calon Walikota Pekanbaru yang membawa tagline PATEN ini juga mengungkapkan, bahwa setelah hidup puluhan tahun di negeri Pasundan, dirinya juga telah mengenal lama dan menjadi bagian dari MISURI.

” Oleh sebab itu, selaku Ketua Penasehat, saya mengucapkan selamat hari jadi MISURI ke 19, dan kepada masyarakat Sunda yang ada di Riau, dan dapat meningkatkan peran aktifnya dalam pembangunan Riau ke depannya, terkhusus di Kota Bertuah.

Sebagaimana informasi yang kami dapatkan, selain diusung oleh Partai Nasdem, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru ini juga mendapat dukungan dari PPP, Partai Buruh dan PBB.

Diakhir liputan menjelang adzan zuhur, ribuan pengurus DPP dan DPC Paguyuban Mitra Sunda Riau (MISURI) melaksanakan pengucapan Ikrar dan penyerahan SK sebagai pengurus baru yang dipimpin oleh H.EM Surachmat didampingi Sekretaris Fari Suradji dan pengurus inti lainnya.

Continue Reading

Trending