Jakarta – Dalam rilis ICW (17/1/24) disampaikan bahwa, UU 7/2017 tentang Pemilu mewajibkan setiap partai politik (parpol) untuk melaporkan dana kampanye, salah satunya adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
Lebih lanjut, PKPU 18/2023 tentang Dana Kampanye mengatur kewajiban partai politik untuk menyampaikan LADK pada 7 Januari 2023 atau 14 hari sebelum rapat umum.
KPU sendiri telah mengeluarkan siaran pers mengenai penyampaian LADK oleh Partai Politik, yang memperlihatkan status dan waktu penyampaian LADK tiap partai. Berdasarkan dokumen siaran pers tersebut, masih banyak partai yang belum melengkapi seluruh formulir dan data pendukung penyampaian LADK.
Pada sisi lain, terdapat beberapa data yang janggal seperti masih banyak caleg yang belum menyampaikan LADK kepada partai dan adanya angka penerimaan serta pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan juga disinyalir tidak sesuai dengan realitas pendanaan kampanye. Terutama bila menyandingkan dengan banyaknya alat peraga kampanye yang tersebar dan iklan di media sosial.
Basis pengaturan LADK berada pada Pasal 334, UU 7/2017 tentang Pemilu. Ketentuan LADK diatur implementasinya melalui PKPU 18/2023 tentang Dana Kampanye. LADK dipahami sebagai laporan yang memuat saldo awal rekening khusus dana kampanye (RKDK) serta penerimaan sumbangan dari partai politik, caleg, dan pihak ketiga.
Lebih lanjut, menurut PKPU 18/2023, juga harus memuat sisa saldo hasil penerimaan dan pengeluaran sebelum pembukuan, serta penerimaan dan pengeluaran setelah dibukanya RKDK. Periode pembukuan LADK dimulai sejak tiga hari partai politik resmi menjadi peserta pemilu hingga satu hari sebelum penyampaian LADK yang telah dijadwalkan.
Berdasarkan PKPU Dana Kampanye, partai politik harus menyampaikan LADK pada 7 Januari 2024. Bila merujuk pada jadwal tersebut, artinya LADK harus melaporkan segala sumbangan penerimaan dan pengeluaran dari 17 Desember 2022 hingga 6 Januari 2024.
Hal ini sejalan dengan ketentuan UU pemilu, yang menyebutkan partai politik harus menyerahkan LADK 14 hari sebelum rapat umum. Bila tidak diserahkan, partai politik dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah bersangkutan.
Penyampaian LADK pada tanggal 7 Januari 2024, sudah harus memuat beberapa dokumen yang ditentukan dalam PKPU. LADK yang disampaikan harus memotret penerimaan kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa. Hal ini juga termasuk laporan dana kampanye caleg sebagai sumbangan dalam bentuk jasa kampanye.
Belum lengkap dan sesuainya dokumen LADK yang dilaporkan
Berdasarkan siaran pers KPU RI pada 9 Januari 2024, penerimaan LADK dari semua partai masih berstatus belum lengkap dan belum sesuai. Total penerimaan dan pengeluaran beberapa partai juga tidak sesuai dengan yang terlihat di lapangan. Misalnya PSI yang memiliki pengeluaran tercatat hanya sebesar Rp 180.000 (dalam rIlis sebelum perbaikan LADK).
Selain itu, masih banyak caleg DPR RI yang belum menyampaikan LADK.Bahkan di Partai Gelora misalnya, dari total 396 caleg DPR RI, 110 caleg belum menyampaikan LADK.
Berdasarkan pencermatan dari dokumen siaran pers KPU RI mengenai penyampaian LADK, setidaknya terdapat dua kesimpulan.
Pertama, LADK partai politik belum lengkap. KPU tidak menjelaskan maksud klausul “belum lengkap” dalam status penerimaan LADK partai politik. Bila ditafsirkan, klausul ini berarti beberapa dokumen yang harus dilaporkan dalam LADK masih belum dipenuhi oleh partai peserta pemilu. LADK sendiri terdiri atas beberapa dokumen, seperti :
Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye, formulir 2 daftar penerimaan sumbangan dana kampanye, formulir 3 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, formulir 4 daftar persediaan barang dana kampanye.
Kemudian formulir 5 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukuan laporan awal dana kampanye, formulir 6 laporan awal dana kampanye calon anggota legislatif, formulir 7 surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye.
Ketujuh dokumen tersebut dapat dimaknai sebagai satu kesatuan LADK yang harus dilaporkan ke KPU sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam UU 7/2017 yakni 14 hari sebelum rapat umum atau pada 7 Januari 2024. Sehingga jika terdapat salah satu formulir yang tidak dilaporkan, maka LADK yang disampaikan partai politik tersebut tidak tepat waktu.
Kedua, LADK Partai Politik belum sesuai. Dalam klausul “ belum sesuai ” KPU tidak menjelaskan maknanya, apakah partai politik peserta pemilu tidak melaporkan dana kampanye yang sesuai dengan penerimaan pengeluaran riil atau belum sesuai dengan format dokumen pelaporan yang seharusnya.
Sebab, bila berkaca pada jangka waktu pembukuan LADK yang panjang dan masifnya aktivitas kampanye partai politik, total pengeluaran partai politik yang terlihat dalam siaran pers KPU tidak mencerminkan pengeluaran sebenarnya.
Di samping itu masih banyak caleg DPR RI yang belum melaporkan LADK Caleg, sehingga nilai yang terlapor dalam LADK Parpol jauh dari realitas.
Indikasi Ketidakjujuran LADK Perbaikan
Dalam PKPU 18/2023, KPU memberikan kesempatan perbaikan laporan dana kampanye, baik LADK, LPSDK, dan LPPDK. Padahal norma ini tidak terlihat dalam UU Pemilu, sehingga dapat dianggap norma baru yang bertentangan dengan UU di atasnya. Walaupun tidak terlihat bertentangan secara letterlijk, namun implikasi keduanya akan berbeda.
Bila merujuk pada UU Pemilu, bagi partai politik yang tidak melaporkan LADK 14 hari sebelum kampanye rapat umum yang dalam hal ini harus dilaporkan pada tanggal 7 Januari karena kampanye rapat umum akan dimulai pada tanggal 21 Januari 2024, akan mendapatkan sanksi diskualifikasi.
Sementara berdasarkan PKPU 18/2023, LADK yang belum lengkap masih diberikan kesempatan untuk perbaikan sehingga tidak berujung pada sanksi pembatalan kepesertaan.
Jika merujuk pada dokumen siaran pers terbaru yang disampaikan oleh KPU 14 Januari 2024 yang memuat data perbaikan LADK, mayoritas partai politik peserta pemilu menyampaikan dokumen perbaikan LADK pada hari Jumat, 12 Januari 2024.
Source : Siaran Pers Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) dan Indonesia Corruption Watch ( ICW )
Jakarta – Memasuki periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo pastikan kesiapan sarana dan prasarana terminal penumpang dan roro. Sebanyak 63 terminal penumpang dan roro yang dikelola perseroan di seluruh wilayah Indonesia dipastikan siap melayani para penumpang.
“Sejumlah fasilitas yang dipastikan siap di antaranya ruang tunggu penumpang, toilet, ruang laktasi, ruang kesehatan, musala, autogate, information center, counter check-in hingga petugas operasional dilengkapi dengan CCTV dan area dermaga untuk sandar kapal penumpang guna memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang,” ujar Group Head Sekretariat Perusahaan, Ardhy Wahyu Basuki.
Pelindo juga bersinergi dengan stakeholder kepelabuhanan dalam hal Posko Angkutan Nataru 2024/2025. Pelindo bersama-sama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) dan Instansi Pemerintahan di sekitar pelabuhan lainnya melakukan pemantauan dan pengendalian arus penumpang, termasuk dalam pemeriksaan persyaratan perjalanan penumpang dan pemberian sarana informasi kepada penumpang.
Selain itu, Pelindo telah melakukan renovasi berat dan ringan pada beberapa terminal penumpang seperti Makassar, Selat Panjang, Gunung Sitoli, Sei Kolak Kijang – Tg Pinang, Biak, Bitung, Bima, Samarinda dan Waingapu sehingga dapat melayani penumpang dengan lebih baik ditunjang dengan fasilitas yang lebih banyak.
General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin mengatakan sejumlah perbaikan dan penataan fasilitas telah dilakukan di Terminal Penumpang Makassar. Penambahan ruang tunggu 180,71 m2 pada terminal 1 lantai 1, renovasi toilet dan musala serta pembuatan Ruang Tunggu Sementara (RTS) seluas 385 m2 pada terminal 2 lantai 1 untuk penumpang transit yang kapalnya tidak terkoneksi dengan kapal lanjutan.
Menindaklanjuti arahan Kementerian BUMN dalam menjamin para penumpang tetap nyaman, aman dan lancar selama periode Nataru 2024/2025, Pelindo menyediakan fasilitas-fasilitas tambahan jika terjadi lonjakan jumlah penumpang seperti tenda dan kursi untuk ruang tunggu tambahan dilengkapi dengan toilet portable, penambahan counter check-in, peningkatan pemeriksaan barang bawaan penumpang hingga penambahan petugas keamanan.
“Sesuai dengan tema angkutan Nataru 2024/2025 Liburan Seru Nataru, Pelindo berkomitmen memberikan layanan terbaiknya selama periode tersebut. Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak termasuk para stakeholder kepelabuhanan terus dijalin demi keamanan dan kenyamanan pengguna jasa,” pungkas Ardhy.
Jakarta – National Energy Services Reunited (NESR), perusahaan global penyedia jasa minyak dan gas (migas) di lebih dari 16 negara, telah menerapkan Aplikasi Lingkungan dan Dekarbonisasi NERS (NEDA) di sistem Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon, khususnya untuk Enhance Recovery Oil (CO2-EOR). Peluncuran NEDA memperkuat kepemimpinan NESR di industri jasa migas, sekaligus mempertegas komitmen dekarbonisasi yang mendukung target nol emisi karbon (net zero) Indonesia.
Selama dua tahun, NESR telah menjadi mitra teknologi tepercaya Pertamina, memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif energi. Salah satu keberhasilannya mencakup penyelesaian dua proyek di lapangan Jatibarang dan Sukowati, termasuk implementasi CO2-EOR. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan kemampuan teknis dan dedikasi NESR dalam mendukung Pertamina meraih target dekarbonisasi.
Dengan memanfaatkan teknologi injeksi CO2, proyek ini meningkatkan perolehan minyak sekaligus mengurangi emisi karbon, sejalan dengan praktik energi berkelanjutan global dan visi masa depan yang rendah karbon.
Melanjutkan keberhasilan sistem “huff and puff” di ladang minyak Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, NESR meraih pencapaian yang signifikan dengan menerapkan teknologi NEDA dalam sistem CO2-EOR. Kini, upaya ini telah berkembang menjadi penerapan skala yang lebih besar dilapangan Sukowati.
Melalui anak perusahaannya di Indonesia, PT NPS Energy Indonesia, NESR mengintegrasikan teknologi canggih dengan keahlian tenaga kerja lokal untuk mengoptimalkan proses produksi energi.
Integrasi NEDA ke dalam sistem CO2-EOR merupakan tonggak penting dalam mendukung target dekarbonisasi global dengan memanfaatkan CO2 untuk meningkatkan perolehan minyak. Inovasi ini mencerminkan komitmen ganda NESR terhadap solusi mutakhir dan memberdayakan tim lokal bertalenta melalui inisiatif pengembangan strategis.
Pande Gede Herry Susanta, Presiden Direktur PT NPS Energy Indonesia, mengatakan, “Sebagai pelopor dalam penerapan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di Indonesia sejak tahun 2022, NESR bangga berada di garis terdepan dalam upaya ini, yang selaras dengan program net-zero pemerintah.
Melalui kolaborasi yang kuat dengan para ahli dan tim profesional lokal yang bertalenta, kami berkomitmen untuk memberikan teknologi tepat guna untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek CCUS. Melalui pendekatan langkah-langkah berikut yang disebut sebagai: Step #1-study, Step #2 huff-n-puff, Step #3 Interwell, Step #4 Pilot, Step#5 Full Scale, sehingga akan mengurangi resiko proyek dengan cara menyediakan informasi kritis yang memastikan keberhasilan proyek ini.
Hasil yang positif pada proyek CO2-EOR di ladang minyak Sukowati menunjukkan kesuksesan implemensi pada ketiga langkah awal (Study, Huff-n-puff, Interwell). Ini merupakan pencapaian yang signifikan untuk NESR dan sebuah janji untuk mewariskan teknologi ramah lingkungan untuk generasi berikutnya. Pendekatan inovasi yang memberikan dua keuntungan pada energi sektor, yaitu meningkatkan potensi produksi minyak sekaligus mengurangi karbon emisi.
Proyek ini dilaksanakan dengan menerapkan beberapa teknologi kunci menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti Data Acquisition and Real Time Analyzer (DARATM) yang merupakan teknologi buatan Indonesia. Teknologi ini bekerja secara real-time melalui satelit, memungkinkan monitor dan kontrol proses injeksi CO2 yang lebih presisi, aman, dan fleksibel.
Peralatan dan metode yang disesuaikan untuk setiap proyek unik mencakup pompa CO2 bertekanan tinggi, indirect automated heaters (INDAHTM), tangki ISO, virtual-pipelineTM untuk penyimpanan dan transportasi CO2, serta teknologi khusus lainnya, sehingga memastikan operasi yang efisien dilingkungan lokal dan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik dari setiap ladang minyak,” jelas Pande.
Upaya NEDA memperkuat inisiatif ESG dari NESR
Pada Februari 2021, di sela-sela berlangsungnya agenda Future Investment Initiative di Riyadh, Arab Saudi, NESR memperkenalkan segmen ESG Impact untuk mengatasi tantangan perubahan iklim yang kritis, termasuk konservasi air, perlindungan akuifer atau lapisan air tanah, dan pengurangan metana.
NESR, yang telah menjadi pemain utama di kawasan MENA (Middle East and North Africa), memperluas jangkauannya ke Asia, dengan fokus khusus pada Indonesia. Langkah ini mencerminkan komitmen NESR untuk berkontribusi pada pasar energi, global, termasuk mendukung transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Indonesia sebagai negara dengan potensi besar di sektor energi, khususnya energi terbarukan seperti geothermal dan teknologi pengolahan air, menjadi target strategis bagi NESR. Kolaborasi yang melibatkan teknologi canggih dan solusi yang mendukung dekarbonisasi akan menjadi pusat perhatian dalam ekspansi ini. NESR mendorong pemanfaatan platform teknologi terbukanya untuk mempercepat penerapan upaya dekarbonisasi yang mutakhir, guna memastikan proses produksi migas yang lebih berkelanjutan.
Lebih lanjut, NESR meluncurkan NEDA pada Februari 2024 untuk menyederhanakan solusi lingkungannya yang terus berkembang. Dengan mengedepankan keahlian riset, teknik, dan manajemen proyeknya, NESR berkomitmen mengembangkan teknologi dekarbonisasi baru. Memahami potensi industri minyak dan gas sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi global, NESR pun memperkenalkan NEDA ke Indonesia.
“Sejak tahun 2022, implementasi CO2-EOR kami telah melampaui batas-batas teoritis dan memberikan hasil yang terukur. Dengan peralatan mutakhir, teknologi canggih, dukungan ahli, dan sekarang NEDA, kami tetap fokus mempelopori penggunaan injeksi CO2 sebagai tahap pertama dalam adaptasi CCUS, membuka jalan untuk aplikasi manajemen karbon yang lebih luas. Upaya ini menyoroti peran kami dalam mentransformasi sektor energi sekaligus memperkuat komitmen kami terhadap inovasi dan kolaborasi dalam mendukung target dekarbonisasi di Indonesia,” pungkas Pande.
Tentang NESR
Didirikan pada tahun 2017, National Energy Services Reunited Corp (NESR) adalah salah satu penyedia layanan ladang minyak terbesar di dunia. Dengan lebih dari 5.000 karyawan yang mewakili lebih dari 60 kewarganegaraan di 16 negara, NESR membantu klien mengoptimalkan reservoir mereka melalui layanan seperti rekahan hidrolik, penyemenan, pipa melingkar, penyaringan, perampungan, stimulasi, pemompaan, dan layanan nitrogen.
Melalui PT NPS Energy Indonesia, NESR juga menawarkan layanan pengeboran dan evaluasi, termasuk pengeboran terarah, peralatan downhole, peralatan penangkapan ikan, layanan pengujian, wireline, slickline, cairan pengeboran, dan layanan rig untuk meningkatkan akses reservoir.
Jakarta – Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan memerlukan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan untuk terbangunnya konektivitas sektor maritim. Karena itu TelkomGroup melalui anak perusahaannya PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) terus berupaya mendukung hal tersebut dengan melakukan percepatan transformasi digital di sektor maritim.
Salah satunya dengan mengembangkan PINISI, sistem manajemen kapal pintar yang terintegrasi dan bertujuan mendukung digitalisasi operasi kapal secara menyeluruh, memanfaatkan kapasitas Satelit Merah Putih 2, berteknologi High Throughput Satellite (HTS) pertama milik TelkomGroup dan dikelola Telkomsat yang diluncurkan dari Pusat Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat di Tanjung Canaveral, Florida pada 21 Februari 2024 lalu.
Melalui satelit berkapasitas 32 Gbps tersebut, PINISI digerakkan sebagai solusi dalam mengelola kawasan perairan dan menjawab kebutuhan pasar sektor maritim nasional serta memperkokoh posisi Indonesia di era ekonomi digital global. PINISI memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) yang merupakan sistem manajemen kapal pintar untuk mendukung digitalisasi operasional kapal secara keseluruhan.
Terdapat sejumlah teknologi IoT yang disematkan di PINISI, di antaranya sensor canggih pada Coriolis Flow Meter yang mampu mendeteksi aliran pada tabung, kemudian mengubahnya menjadi data aliran. Data tersebut dikirimkan secara langsung ke Cloud sehingga operator kapal dapat memperoleh analisis mendalam terkait kinerja mesin dan efisiensi konsumsi bahan bakar kapal yang sedang beroperasi di lautan.
Ada pula sensor pengukur RPM yang dapat mengumpulkan data pergerakan dan kecepatan angular, yang berguna untuk menganalisis kecepatan mesin dan konsumsi bahan bakar melalui Fuel Monitoring System (FMS). Sehingga dapat mengidentifikasi ketidak efisienan atau tanda awal kerusakan mesin. Berbekal informasi tersebut, memungkinkan pihak-pihak terkait termasuk pemilik kapal untuk melakukan tindakan perbaikan yang lebih cepat.
Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, menegaskan bahwa inovasi PINISI adalah bagian dari komitmen Telkomsat untuk mendukung transformasi digital sektor maritim Indonesia.
“Kami menyadari pentingnya solusi digital yang dapat diandalkan dalam sektor maritim. PINISI hadir untuk memberikan data yang akurat, realtime, dan komprehensif bagi manajemen kapal. Kami percaya bahwa inovasi ini akan membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia,” ujar Lukman.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Telkomsat, Anggoro Kurnianto Widiawan optimis dengan produk PINISI yang diluncurkan pada 4 November 2024 lalu tersebut. “Kami semakin optimistis dapat menghadirkan solusi digital terdepan bagi industri maritim Indonesia. Satelit HTS Telkomsat memberikan jangkauan dan keandalan yang memungkinkan PINISI beroperasi secara optimal di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional dalam setiap kondisi,” jelas Anggoro.
Solusi PINISI ini diharapkan dapat mempercepat proses transformasi digital di sektor maritim, sekaligus memberikan dorongan besar bagi bisnis-bisnis yang bergerak di sektor ini.
Telkomsat merupakan anak usaha TelkomGroup yang dibentuk pada 3 Mei 2018 dengan nama PT Telkom Satelit Indonesia. Sejak 17 September 2018 menerima pengalihan proyek Satelit Merah Putih dari PT Telkom, Tbk sekaligus menandai dimulainya pengelolaan bisnis satelit secara terintegrasi oleh TelkomGroup.
Telkomsat telah memberikan layanan untuk kebutuhan pelaku UMKM; badan usaha; pemerintahan; maritim; penerbangan; serta industri minyak, gas, dan pertambangan.