Pekanbaru – Gubernur Riau (Gubri) Brigjen TNI (Prn) H Edy Natar Nasution terus monitor dan tindaklanjuti permasalahan konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di Riau.
Terutama terkait kewajiban 20 persen yang merupakan hak masyarakat yang harus disediakan perusahaan untuk masyarakat sesuai aturan.
Untuk penyelesaian permasalahan ini, Gubri akan mengumpulkan seluruh pengusaha perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Riau. Termasuk Bupati, Walikota, Forkopimda, Lembaga Adat, Ninik Mamak, Badan Pertanahan, dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di Riau.
Sesuai rencana pertemuan ini dijadwalkan pada hari Rabu 24 Januari 2024 depan di Ruang Rapat Melati kantor Gubernur Riau.
Menurut Gubri, dalam pertemuan ini nanti akan membahas masalah konflik lahan yang terjadi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat dan mencari solusi agar tidak lagi terjadi konflik dan sama-sama nyaman.
“Ini adalah ide saya untuk merespons banyaknya konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di sekitar area operasional.
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menemukan solusi yang adil sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan perusahaan dapat beroperasi dengan nyaman,” kata Gubri Gubernur (21/1/2024).
Mantan Danrem 031 Wira Bima ini berharap, semua pemangku kepentingan hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut, termasuk Bupati, Walikota, Forkopimda, perusahaan, dan stakeholder lainnya. Sehingga apa yang jadi masalah-masalah konflik lahan yang dilaporkan oleh masyarakat dapat didiskusikan dengan baik dan ditemukan keputusan yang adil.
“Jika permasalahan ini bisa selesai perusahaan juga akan aman beroperasi dan masyarakat masyarakat juga nyaman. Disini akan tercipta saling kerjasama yang baik,” ujarnya
Beberapa waktu lalu tambahnya, ia menerima laporan dari masyarakat terkait konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat setempat. Diantaranya dengan PT SIR yang telah ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus Satgas Terpadu Internal untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum PT SIR terkait perolehan HGU mereka.
“Sesuai laporan saat ini sudah mulai nampak titik terang. Sesuai yang saya sampaikan sebelumnya kita tidak akan permasalahkan pola perusahaan untuk memberikan hak masyarakat ini, yang pasti apa yang menjadi kewajiban bisa direalisasikan sebagaimana mestinya,” tuturnya.
Sedangkan terkait pertemuan yang akan diadakan pada Rabu depan merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh Gubernur Riau.
Maka itu, ia berharap agar semua pemangku kepentingan hadir secara langsung demi menyelesaikan masalah-masalah konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat dengan cara yang saling menguntungkan. (rls)
Flores (18/11/24) – Sejumlah bandara dan penerbangan di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi normal menyusul berkurangnya penyebaran abu vulkanik.
Hingga Senin (18/11), beberapa bandara yang sebelumnya sempat ditutup telah kembali beroperasi, antara lain Bandara Frans Sales Lega Ruteng dan Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Wunopito Lembata, Bandara Gewayantana Larantuka, Bandara Waingapu, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka. Sedangkan bandara yang masih belum beroperasi yakni Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere.
“Aktivitas sejumlah penerbangan di bandara yang telah dibuka juga sudah kembali normal. Di Bandara Komodo Labuan Bajo, misalnya, maskapai penerbangan melayani penumpang dengan normal,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo, di Jakarta, Senin (18/11).
Di samping itu, kondisi pelayaran di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga terpantau aman. Hal ini terlihat dari kondisi gelombang, angin dan arus serta jarak pandang yang aman untuk pelayaran.
Terkait dampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024, dengan jumlah penumpang 5.282 orang dan dilayani 132 kapal. “Saat ini KNP. Chundamani sandar Labuan Bajo untuk standby keadaan kedaruratan,” imbuh Budi.
Adapun untuk angkutan penyeberangan rute Larantuka – Kupang pada kurun 1 – 11 November 2024 telah memberangkatkan 1.538 orang, 74 unit kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda empat dan 33 unit kendaraan roda enam yang dilayani 5 kapal. Lalu rute Kupang-Larantuka pada periode 3-14 November 2024 memberangkatkan 1.798 orang, 96 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan roda empat dan 54 unit kendaraan roda enam, yang dilayani oleh 5 kapal.
Jakarta (12/11/24) – Dunia saat ini menghadapi ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission, dengan target global pada tahun 2050, sementara Indonesia menetapkan tahun 2060 sebagai batas waktu untuk mencapai target tersebut.
Namun, kenyataannya, upaya global untuk mencapai net zero emission yang telah dicanangkan sejak Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris tahun 2015, belum membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan pada tahun 2023, planet Bumi memecahkan rekor emisi karbon dan gas rumah kaca tertinggi yaitu sebanyak 45.1 milyar ton (40.9 milyar metrik ton) hingga beragam laporan menyebutkan bahwa tahun tersebut adalah “tahun terpanas dalam sejarah manusia”.
Dalam menghadapi tantangan iklim ini, konsep “Avoidance” seperti contoh diantaranya adalah adaptasi energi terbarukan, penggunaan kendaraan Listrik ataupun praktik pertanian berkelanjutan telah diupayakan secara serius. Namun, diperlukan langkah yang lebih cepat dan efektif untuk mengurangi jejak karbon secara drastis, salah satunya melalui teknologi “Carbon Removal.”
Dalam konteks inilah, PT. Planet Karbon Teknologi (Planet Carbon), sebuah perusahaan rintisan teknologi hijau (green-tech start up), hadir di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada penerapan teknologi Carbon Removal dengan mengkonversi limbah organik (biomassa) menjadi biochar. Produk ini terbukti tidak hanya meningkatkan kesehatan lahan pertanian dan perkebunan tetapi juga mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca secara signifikan.
Kiagus Andre Zailani , Co-Founder sekaligus Managing Director Planet Carbon, menyatakan, “Kami hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap planet bumi dan lingkungan hidup, sekaligus ingin mendukung para pelaku industri khususnya sektor Perkebunan dan pertanian dalam memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Proyek biochar kami juga menawarkan nilai ekonomi yang tinggi melalui Carbon Credit yang dihasilkan.”
Berbagai jurnal ilmiah baik nasional dan internasional telah mempublikasikan bahwa biochar sangat efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketika digunakan pada lahan pertanian atau perkebunan, karbon yang terserap di biochar dapat bertahan di dalam tanah selama ratusan hingga ribuan tahun, sehingga tidak menguap kembali ke atmosfer.
Sebagai perusahaan rintisan yang baru, Planet Carbon berkomitmen untuk membantu mempercepat upaya pengurangan karbon di Indonesia, di mana saat ini belum banyak perusahaan sejenis yang beroperasi di tanah air. Salah satu keunggulan layanannya adalah pada teknologi yang di usung dengan dukungan tim ilmuwan baik dari dalam dan luar negeri.
Teknologi dan sistem operasional yang di usung Perusahaan ini memungkinkan produk biochar yang dihasilkan bukanlah biochar yang standar, namun tailor-made, sehingga pada penerapannya dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan produktivitas tanaman.
Andre menambahkan sekaligus menutup dengan harapan agar kehadiran Planet Carbon dapat turut mendukung pelaku industri untuk mencapai kesuksesan bisnis, sekaligus memastikan praktik usaha yang berkelanjutan bagi planet kita, serta tentunya mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi krisis iklim sebagai bagian dari komunitas global.
Jakarta – PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak perusahaan dari PT Pertamina International Shipping (PIS), mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan berkomitmen menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi.
PET menerapkan aturan ketat dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam penerapan TKDN, sebagaimana ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.
“Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Direktur Utama PET Bayu Prostiyono.
Bayu optimistis komitmen serapan TKDN di PET akan terus sesuai regulasi, dan PET menunjuk lembaga independen terpercaya untuk mengukur serapan TKDN yang berjalan dengan hasil objektif dan akurat.
Proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur, lanjut Bayu, menjadi salah satu contoh nyata penerapan TKDN. “Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak.”
Dia menambahkan, proyek tersebut juga melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.
Guna memastikan, serapan TKDN sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.
“Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat,” tambah Bayu.
Sebagai bagian dari objek vital nasional, pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.
“PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional. Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan” tutup Bayu.