Connect with us

Headlines

Perlu Keseriusan dan Dukungan untuk Mengadili Netanyahu Cs

Dunia perlu memastikan atas dasar kemanusiaan bahwa kejahatan Kemanusiaan (Genosida) tidak akan terulang kembali.

Published

on

AP Images : President Joe Biden is greeted by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu after arriving at Ben Gurion International Airport, Wednesday, Oct. 18, 2023, in Tel Aviv.

Membumi.com

Palestina – Babak baru persoalan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina kini bergulir setelah kemudian Afrika Selatan mendaftarkan gugatannya International Court Of Justice (ICJ) untuk mengadili Zionis Israel yang di tuntut melakukan kejahatan Genosida terhadap warga Palestina.

Apresiasi patut kita berikan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang pro aktif mengemban amanat konstitusi sebagaimana Kemerdekaan itu adalah hak segala Bangsa, oleh sebab itu maka, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

Walaupun Indonesia tidak ikut menjadi negara penggugat di ICJ, namun sebagaimana disebutkan Menlu Retno Marsudi bahwa Indonesia siap mendukung Palestina di sidang ICJ dalam bentuk Advisory Opinion.

Penting untuk diketahui, bahwa terdapat perbedaan antara ICJ dan ICC, yang mana ICJ fungsinya untuk mengadili sengketa antar kedua Negara yang berselisih, dan ICC mengadili individu yang dituntut melakukan tindak pidana kejahatan kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia internasional.

Baca : Mengenal Apa Itu Pengadilan Pidana Internasional (ICC)

Kedua proses pangadilan Internasional tersebut penting untuk dilakukan karena dari awal Israel tidak berhak menduduki tanah Palestina yang merdeka apalagi melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warganya.

Sebagaimana Mitos tentang pendirian Negara Israel 1,2 dan 3 sudah kami sampaikan dibeberapa pembahasan sebelumnya, karena memang bangsa Zionis ini selalu menutup – nutupi sejarah berdirinya negara Israel, bahkan kepada warga negaranya sendiri.

Selain melakukan Genosida terhadap warga Sipil tak bersalah, IDF juga terdokumentasi melakukan pembunuhan terhadap ratusan jurnalis yang dalam melakukan tugasnya dilindungi oleh hukum dan kesepakatan Internasional, termasuk Resolusi PBB tentang tidak adanya impunitas bagi pelaku kejahatan terhadap jurnalis.

Oleh karena itu sudah saatnya Indonesia membantu Palestina melalui berbagai upaya termasuk diplomasi. Selain punya hubungan emosional yang baik, pada 1944 Palestina lah yang lebih dahulu mengakui kemerdekaan Indonesia dimata Internasional selain Mesir.

Baca : PJS : ” Israel melakukan 350 Kejahatan terhadap Jurnalis Palestina sejak dimulainya Agresi “

Joe Biden Cs Harus Diadili

Dari awal konflik, Pemerintahan Joe Biden sangat mendukung kejahatan kemanusiaan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina, bahkan dalam kunjungannya pasca serangan di RS Al Ahli yang menewaskan lebih dari 500 orang, Biden terang terangan mengatakan bahwa dirinya adalah Zionis.

Dikutip dari the Intercept dalam aksi solidaritas masyarakat Arlington untuk Palestina pada (9/10/23) mengungkapkan, bantuan normal AS untuk Israel setiap tahunnya sekitar 18 miliar US dolar, plus bantuan tambahan tahun 2023 setelah pecah perang yang konon sudah di sahkan senat senilai 14,5 miliar US dolar.

Israel tidak mungkin bisa bertahan hingga hari ini tanpa bantuan AS, karena berdasarkan kalkulasi sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa perekonomian Israel merugi 260 juta US dolar setiap harinya akibat perang.

Bahkan pada Oktober yang lalu AS justru memveto Resolusi ” Jeda Kemanusiaan ” dalam konflik Israel – Hamas, padahal 12 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung Resolusi yang diajukan oleh Negara Brasil. 

Baca : AS Memveto Resolusi DK PBB soal ‘Jeda Kemanusiaan’ Perang Israel-Hamas

Beda dengan ICJ, semenjak sah berdiri 1 Juli 2002, ICC justru berhasil menyeret sejumlah penjahat kemanusiaan diantaranya, mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir yang bertanggung jawab atas Genosida di Darfur, di mana lebih dari 300.000 orang telah tewas sejak tahun 2003.

Hal inilah yang melatar belakangi Dewan Keamanan PBB yang memprakarsai terbentuknya Pengadilan Pidana Internasional. Maka, ICC kemudian jadi  permanen dan memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu pelaku kejahatan serius yang menjadi perhatian internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan Genosida.

Walaupun kejahatan kemanusiaan tersebut bukan dilakukan oleh individu yang tergabung dalam negara anggota ICC, namun jika mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB, maka ICC berwenang menyeret para pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.

Baca : Jaksa ICC Dalami Penyelidikan Kejahatan Perang Israel – Hamas

Berikut Para Pelaku Kejahatan Kemanusiaan Dunia

Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman, bertanggung jawab atas Holocaust, pembantaian sistematis terhadap enam juta orang Yahudi selama Perang Dunia II.

Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, bertanggung jawab atas kematian jutaan orang selama masa pemerintahannya, termasuk kelaparan yang melanda Ukraina pada tahun 1932-1933.

Pol Pot, pemimpin Khmer Merah di Kamboja, bertanggung jawab atas kematian sekitar dua juta orang selama rezimnya yang berlangsung dari tahun 1975 hingga 1979.

Idi Amin, diktator Uganda, bertanggung jawab atas kematian sekitar 300.000 orang selama masa pemerintahannya yang berlangsung dari tahun 1971 hingga 1979.

Ratko Mladic, komandan militer Serbia Bosnia, bertanggung jawab atas pembantaian Srebrenica pada tahun 1995, di mana 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia dibantai.

Omar al-Bashir, presiden Sudan, bertanggung jawab atas genosida di Darfur, di mana lebih dari 300.000 orang telah tewas sejak tahun 2003.

Genosida adalah kejahatan mengerikan terhadap umat manusia, yang tidak dapat dimaafkan dan penting untuk mengingat para korban dan dunia perlu memastikan atas dasar kemanusiaan bahwa kejahatan seperti ini tidak akan terulang kembali.

Penulis : Taufiq HD, Pimpinan Redaksi Membumi.com

.

.

Headlines

Mahkamah Internasional : Pendudukan Israel Melanggar Hukum Internasional (I)

Israel juga berkewajiban melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan

Published

on

By

The Hague, International Court Of Justice (ICJ) / WAFA Images

Membumi.com

Den Haag (19/7/24) – Mahkamah Internasional akhirnya memberikan pendapatnya sehubungan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari praktik pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional dalam siaran persnya menyimpulkan bahwa, kehadiran berkelanjutan Israel di wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan Israel mempunyai kewajiban untuk mengakhiri kehadiran melanggar hukumnya di wilayah Palestina secepat mungkin.

Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua aktivitas pemukiman baru, dan mengevakuasi semua pemukim dari wilayah Palestina. Israel juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan pada semua orang atau badan hukum yang bersangkutan di wilayah Palestina.

Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa semua Negara mempunyai kewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul akibat kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina, termasuk tidak memberikan bantuan dalam menjaga situasi yang diciptakan terus-menerus atas kehadiran Israel di wilayah Palestina.

Mahkamah Internasional juga meminta agar organisasi-organisasi internasional berkewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul dari kehadiran Israel yang melanggar hukum diwilayah Palestina sebagai hal yang sah, dan meminta PBB termasuk Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan modalitas yang tepat serta tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengakhiri secepat mungkin kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah Palestina.

Terkait pertanyaan yang diajukan Majelis Umum PBB mengenai kapasitas Mahkamah Internasional dalam memberikan pendapat atau tidak dalam kasus tersebut, ICJ menyimpulkan bahwa pihaknya mempunyai Yurisdiksi dalam membahas dan memberikan pendapat dalam kasus tersebut.

Secara khusus, Mahkamah Internasional juga telah mengkaji mengenai pendudukan yang berkepanjangan, kebijakan pemukiman Israel diwilayah Palestina sejak tahun 1967, dan penerapan legislasi serta kebijakan dan tindakan yang dilakukan Israel serta kewajibannya berdasarkan hukum humaniter Internasional.

Hingga berita ini diterbitkan, dukungan dari sejumlah negara kepada Mahkamah Internasional mulai mengalir 

Bersambung…

Source : Siaran Pers Mahkamah Internasional (19/7/24)

.

.

Continue Reading

Headlines

Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis, Menghapus Profesionalisme TNI

Pengalaman historis Orde Baru : tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengacaukan profesionalisme militer sendiri

Published

on

By

Dok. FB TNI AD

Membumi.com

Jakarta (11/7/24) – Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mengusulkan untuk menghapus larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”). 

Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru  serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI. Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun.

Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan merupakan kebanggaan penuh bagi seorang prajurit. Karena itu prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis. 

Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara.

Rencana menghapuskan larangan bisnis dalam UU TNI bukan hanya akan berdampak pada lemahnya profesionalisme militer tetapi juga akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara karena bertambahnya tugas yang jauh dari dimensi pertahanan dan keamanan.

Militer diberikan anggaran yang besar triliunan rupiah untuk belanja alat utama sistem (Alutsista) seperti pesawat tempur, tank, kapal selam, kapal perang, helikopter dan sebagainya yang sepenuhnya ditujukkan untuk menyiapkan kapabilitas mereka untuk berperang bukan kemudian untuk berbisnis dan berpolitik.

Sekian banyak anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk belanja Alutsista sepenuhnya ditujukan agar tentara profesional dalam bidangnya menjaga pertahanan negara bukan untuk berbisnis dan berpolitik. Karena itu rencana revisi usulan mencabut larangan berbisnis dalam UU TNI  adalah sesuatu yang berbahaya dalam pembangunan profesionalisme militer itu sendiri.

Selain itu, politik hukum dimasukkannya Pasal larangan berbisnis dalam batang tubuh  UU TNI adalah karena pengalaman historis masa Orde Baru, dimana tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengganggu–bahkan mengacaukan– profesionalisme militer sendiri masa itu.

Dampak lainnya, bahkan hingga mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil. Karena itu ketika reformasi 1998 bergulir, militer dikembalikan ke fungsi aslinya untuk pertahanan negara. Oleh karena itu DPR  dan Pemerintah harus segera menghentikan pembahasan  revisi UU TNI yang kontroversial ini karena hanya  akan memundurkan jalanya reformasi tubuh TNI.

Salah satu permasalahan profesionalisme TNI adalah mengenai bisnis keamanan di perusahaan milik swasta dan negara serta pengamanan proyek-proyek pemerintah. Penghapusan Pasal tersebut dapat melegalkan dugaan Praktik Bisnis Keamanan yang selama ini terjadi, khususnya di sektor sumber daya alam. Sebut saja pengamanan PT. Freeport Indonesia di Papua, Pengamanan PT. Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara, Pengamanan PT. Inexco Jaya Makmur di Sumatera Barat (2018), Pengamanan PT. Duta Palma, Kalimantan Barat (2024).

Termasuk keterlibatan dalam perampasan tanah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) oleh PTPN II di Sumatera Utara (2020), Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Wadas (2021), PSN Smelter Nikel CNI Group, Sulawesi Tenggara (2022), PSN Rempang Eco City, Batam (2023), hingga PSN Bendungan Lau Simeme, Sumatera Utara (2024).

Contoh lainya adalah dalam temuan Penelitian Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya (2021)” ditemukan adanya hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penambahan prajurit TNI di Intan Jaya dengan pengamanan perusahan-perusahaan di sana. 

Praktik pengamanan ini menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil akan meletakan Prajurit TNI berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang sedang bersengketa dengan perusahaan, tidak jarangan praktik pengamanan menimbulkan kekerasan. 

Sudah sepatutnya, yang dilakukan negara bukanlah merevisi UU TNI dengan mencabut larangan berbisnis bagi prajurit TNI, tetapi memastikan kesejahteraan prajurit terjamin dengan dukungan anggaran negara bukan dengan memberikan ruang Prajurit TNI untuk berbisnis.

Praktik ini terbukti menyebabkan profesionalisme prajurit menjadi rusak seperti era Orde Baru. Selain itu, militer harus jelas alokasi anggaran pertahanannya untuk memastikan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan 

(Imparsial, KontraS, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, Forum de Facto, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, AlDP)

Source : YLBHI

.

Continue Reading

Business

Potensi Ekonomi Digital di Forum Internasional SIJORI

Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan

Published

on

By

Dok. PT Telkom

Membumi.com

Batam – Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, NeutraDC sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) serta NeutraDC-Nxera Batam turut berpartisipasi aktif dalam perhelatan forum internasional, Batam Interconnect World 2024, yang digelar di Marriot Batam Harbour Bay pada Senin (15/7) sebagai rangkaian event SIJORI Week.

Forum panel diskusi ini dihadiri oleh lebih dari 200 pelaku industri telekomunikasi, teknologi, dan lembaga pemerintahan. Dalam forum panel diskusi ini, NeutraDC bersama induk perusahaan, Telkom Indonesia, berbagi pandangan mengenai potensi Batam dalam perkembangan ekosistem digital untuk kawasan Singapura, Johor (Malaysia), dan Kepulauan Riau atau SIJORI.

Beberapa panelis dari TelkomGroup diantaranya, Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono; CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F.; CEO NeutraDC-Nxera Batam, Indrama YM Purba; COO NeutraDC-Nxera Batam, Kavin Wong; dan CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba turut berbagi strategi dan business update terkait ekosistem data center yang dikelola TelkomGroup.

Direktur Wholesale & International Service Telkom Indonesia, Bogi Witjaksono yang hadir menjadi keynote speaker dalam topik “Data Center & Connectivity Strategy Across Singapore and Indonesia”, menyampaikan bahwa data center memiliki peran yang besar dalam transformasi digital.

“Kami melihat adanya peluang besar dari strategi pembangunan data center khususnya di wilayah Batam sebagai penyedia layanan ekosistem digital. Lebih lanjut, NeutraDC juga didukung dengan kapabilitas connectivity yang besar, sehingga mampu menghubungkan fasilitas data center di wilayah SIJORI dan global, ” jelas Bogi.

Dalam acara tersebut, turut hadir CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F., yang menjadi panelis dalam diskusi mengenai “DC Operators in Batam – Challenges, Opportunities and Innovative Technologies”. Andrew memaparkan bahwa sebagai bentuk komitmen dalam penerapan teknologi hijau dan solusi berkelanjutan,  NeutraDC – Nxera Batam saat ini sedang membangun data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam.

Ada pun proses pembangunan data center tersebut dirancang dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy). “Kami melihat peluang yang menjanjikan dalam menghadirkan data center berkelanjutan. Melalui inovasi teknologi penyedia data center, dapat menjadikan Batam sebagai hub data center yang unggul di kawasan ini, ” ungkap Andreuw.

Lebih lanjut, CEO NeutraDC Nxera Batam, Indrama YM Purba turut menyampaikan langkah bisnis sebagai penyedia data center berkelanjutan. Menurutnya, efisiensi penggunaan energi merupakan strategi dalam menyediakan infrastruktur data center untuk menuju renewable energy.

“Kita mendorong penggunaan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan data center dan meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan. Misalnya, dengan menghadirkan bangunan data center yang mengusung konsep ramah lingkungan berstandar internasional,” ungkap Indrama dalam diskusi panel “Working Towards a Sustainable Future – Energy Consumption and Digital Infrastructure”.

Pembangunan data center di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam dengan penggunaan energi terbarukan (renewable energy) menunjukkan kesiapan yang signifikan untuk mendukung pengembangan pusat data yang berpotensi mengubah lanskap data center di kawasan SIJORI.

Dengan adanya Hyperscale Data Center NeutraDC-Nxera Batam yang disiapkan memiliki total kapasitas lebih dari 50 MW, menjadikan Batam siap menjadi pusat inovasi dengan infrastruktur yang mendukung teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI).

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Trending