Connect with us

Headlines

RUU Penyiaran Hambat Pemberantasan Korupsi dan Ancam Demokrasi

Setidaknya ada 8 catatan koalisi masyarakat sipil terkait draft yang dinilai  kontroversial dan harus ditolak. 

Published

on

Ilustrasi Red. Gedung DPR MPR di duduki mahasiswa tahun 1998

Membumi.com

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang tengah disusun oleh DPR benar-benar mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Sejumlah pasal multitafsir dan sangat berpotensi digunakan oleh alat kekuasaan untuk membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah substansi Pasal 50 B ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik. Hal ini jelas merugikan masyarakat, sebab, dalam lingkup pemberantasan korupsi, produk jurnalistik kerap menjadi kanal alternatif untuk membongkar praktik kejahatan atau penyimpangan tindakan pejabat publik. 

Sebagai pilar keempat demokrasi, media punya peran strategis dan taktis dalam membangun demokrasi, khususnya yang melibatkan masyarakat sebagai fungsi Watchdog. Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan menjadi polemik di masyarakat.

Hal ini tatkala draft naskah RUU per 24 Maret 2024 yang  sedang berproses di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, terkait Standar Isi Siaran (SIS) yang memuat batasan, larangan dan kewajiban bagi penyelenggara penyiaran serta kewenangan KPI, secara tersurat memuat ketentuan larangan liputan eksklusif investigasi jurnalistik. Rancangan tersebut tentu bermasalah dan patut ditolak karena bukan hanya mengancam kebebasan pers, tapi juga kabar buruk bagi masa depan gerakan antikorupsi di Indonesia.

Setidaknya ada 8 catatan koalisi masyarakat sipil terkait draft yang dinilai  kontroversial dan harus ditolak. 

Pertama, RUU Penyiaran menambah daftar panjang regulasi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Dalam beberapa waktu belakang, tidak sedikit regulasi yang diubah justru tidak sejalan dengan prinsip gerakan demokrasi, HAM, antikorupsi, hingga penyelamatan sumber daya alam. Seperti revisi UU KPK, UU Pemasyarakatan, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Adanya norma yang membatasi konten investigatif tersebut justru berpotensi semakin menghambat kerja-kerja masyarakat sipil.

Kedua, bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pelarangan konten liputan investigasi jurnalistik dalam RUU Penyiaran tidak sejalan dengan nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai prinsip Good Governance. Karena karya liputan investigasi merupakan salah satu bentuk paling efektif yang dihasilkan dari partisipasi publik dalam memberikan informasi dugaan pelanggaran kejahatan atau kebijakan publik kepada jurnalis. Produk jurnalisme investigasi juga bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis. 

Ketiga, konten jurnalistik investigatif jadi kanal yang paling efektif dan aman bagi peniup pluit (whistleblower). Dalam konteks pemberantasan korupsi maupun gerakan masyarakat sipil, tidak sedikit kasus yang terungkap berasal dari informasi publik yang diinvestigasi oleh jurnalis.

Meski ada beberapa kanal whistleblower, namun masyarakat cenderung lebih percaya pada para jurnalis maupun inisiatif kolaborasi investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis, seperti Klub Jurnalis Investigasi (KJI) dan IndonesiaLeaks yang juga jadi bentuk pengawasan terhadap kebijakan maupun pejabat publik.

Keempat, pembatasan liputan eksklusif investigasi jurnalistik akan berdampak negatif pada penindakan kasus korupsi. Hasil liputan investigasi seringkali membantu aparat penegak hukum dałam proses penyelidikan atau penanganan perkara korupsi. Data dan Informasi mendalam yang dihasilkan para jurnalis juga ikut memberikan informasi kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan atas peristiwa dugaan kasus korupsi maupun pelanggaran lainnya.

Selain itu, dalam konteks penuntasan kasus korupsi, liputan investigatif kerap kali bisa membongkar aspek yang tidak terpantau, sehingga jadi trigger  bagi penegak hukum menuntaskan perkara.

Kelima, SIS dalam RUU Penyiaran soal liputan investigasi dapat menghambat pencegahan korupsi. Karya liputan investigasi jurnalistik yang ditayangkan di media tidak hanya sekadar pemberitaan. Tapi lebih dari itu, karya tersebut juga bentuk pencegahan korupsi khususnya di sektor publik.

Sebab, hasil liputan yang dipublikasikan di media massa akan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam upaya  pencegahan korupsi. Tak hanya itu, para koruptor yang berniat melakukan kejahatan bisa jadi akan semakin takut karena khawatir tindakannya terbongkar.

Keenam, ketentuan RUU Penyiaran tumpang tindih dengan regulasi lain khususnya yang menyangkut UU Pers dan kewenangan Dewan Pers. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur kode etik jurnalistik dan kewenangan Dewan Pers.

Ketentuan dalam RUU Penyiaran bertentangan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. 

Ketujuh, RUU Penyiaran membungkam kemerdekaan pers dan mengancam independensi media. Dengan larangan penyajian eksklusif laporan jurnalistik investigatif maka pers menjadi tidak profesional dan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan (watchdog).

Kedelapan, ketentuan dalam RUU Penyiaran merupakan bentuk ancaman kemunduran demokrasi di Indonesia. Ini karena  jurnalisme investigasi adalah salah satu alat bagi media independen–sebagai pilar keempat demokrasi– untuk melakukan kontrol terhadap tiga pilar demokrasi lainnya (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Melarang penayangan eksklusif jurnalisme investigasi sama dengan menjerumuskan Indonesia sebagai negara yang tidak demokratis. 

Berdasarkan sejumlah hal di atas, koalisi masyarakat sipil mendesak DPR dan Presiden untuk:

1. Menghentikan pembahasan RUU Penyiaran yang substansinya bertentangan dengan nilai demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi;

2. Menghapus pasal – pasal yang berpotensi multitafsir, membatasi kebebasan sipil, dan tumpang tindih dengan UU lain;

3. Membuka ruang ruang partisipasi bermakna dalam proses penyusunan RUU Penyiaran dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat terdampak lainnya;

4. Menggunakan UU Pers sebagai pertimbangan dalam pembuatan regulasi yang mengatur soal pers. 

Jakarta, 16 Mei 2024

Koalisi Masyarakat Sipil

ICW – LBH PERS – Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) – Greenpeace Indonesia – AJI Indonesia – Watchdoc

Source : Siaran Pers YLBHI.

.

.

.

Headlines

UNICEF : Hampir 3.000 Anak Kurang Gizi Berisiko “Meninggal ” di Depan Mata

Gambaran mengerikan terus muncul di Gaza

Published

on

By

Ilustration / WAFA Images

Membumi.com

Amman (11/06/24) – Hampir 3.000 anak tidak lagi mendapatkan pengobatan karena kekurangan gizi akut tingkat sedang dan berat di Gaza selatan, sehingga menempatkan mereka pada risiko kematian karena kekerasan yang mengerikan dan pengungsian terus berdampak pada akses terhadap fasilitas kesehatan dan layanan bagi keluarga yang putus asa.

Jumlah ini, berdasarkan laporan dari mitra nutrisi UNICEF, setara dengan sekitar tiga perempat dari 3.800 anak yang diperkirakan menerima perawatan untuk menyelamatkan nyawa di wilayah selatan menjelang meningkatnya konflik di Rafah.

Risiko anak-anak yang lebih rentan jatuh sakit akibat kekurangan gizi juga menjadi perhatian. Meskipun ada sedikit perbaikan dalam pengiriman bantuan pangan ke wilayah utara, akses kemanusiaan di wilayah selatan telah menurun drastis. Hasil awal dari pemeriksaan malnutrisi baru-baru ini di wilayah tengah dan selatan Gaza menunjukkan bahwa kasus malnutrisi sedang dan berat telah meningkat sejak minggu kedua bulan Mei, ketika pengiriman bantuan dan akses kemanusiaan dibatasi secara signifikan akibat meningkatnya serangan di Rafah.

“Gambaran mengerikan terus muncul di Gaza mengenai anak-anak yang meninggal di depan mata keluarga mereka karena kekurangan makanan, pasokan nutrisi, dan hancurnya layanan kesehatan,” kata Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Adele Khodr.

“Jika pengobatan terhadap 3.000 anak-anak ini tidak dapat segera dilanjutkan, mereka berada dalam risiko serius dan segera menjadi sakit kritis, mengalami komplikasi yang mengancam jiwa, dan bergabung dengan daftar anak laki-laki dan perempuan yang terbunuh oleh tindakan tidak masuk akal dan buatan manusia ini. perampasan.”

Risiko meningkatnya kasus gizi buruk terjadi bersamaan dengan menurunnya layanan pengobatan gizi buruk. Saat ini, hanya dua dari tiga pusat stabilisasi di Jalur Gaza yang merawat anak-anak penderita gizi buruk yang berfungsi. Sementara itu, rencana pembukaan pusat-pusat baru telah tertunda karena operasi militer yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Merawat anak yang menderita malnutrisi akut biasanya memerlukan perawatan tanpa gangguan selama enam hingga delapan minggu dan memerlukan makanan terapeutik khusus, air bersih, dan dukungan medis lainnya.

Anak-anak yang kekurangan gizi mempunyai risiko tinggi tertular penyakit dan masalah kesehatan lainnya karena terbatasnya akses terhadap air bersih, meluapnya limbah, kerusakan infrastruktur, dan kurangnya peralatan kebersihan. Produksi air di Jalur Gaza kini kurang dari seperempat produksi sebelum meningkatnya permusuhan pada bulan Oktober.

“Peringatan kami mengenai meningkatnya kematian anak-anak akibat kombinasi malnutrisi, dehidrasi, dan penyakit yang dapat dicegah seharusnya mendorong tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa anak-anak, namun kehancuran ini terus berlanjut,” kata Khodr. “Dengan hancurnya rumah sakit, pengobatan terhenti dan persediaan terbatas, kita bersiap menghadapi lebih banyak penderitaan dan kematian anak-anak.”

Sejak Oktober 2023, UNICEF telah menjangkau puluhan ribu perempuan dan anak-anak dengan layanan pencegahan dan pengobatan malnutrisi, termasuk penggunaan Makanan Terapi Siap Pakai, Formula Bayi Siap Pakai, dan biskuit preventif berenergi tinggi serta suplemen mikronutrien untuk anak-anak. ibu hamil mengandung zat besi dan nutrisi penting lainnya.

“UNICEF mempunyai lebih banyak pasokan nutrisi yang siap tiba di Jalur Gaza, jika akses memungkinkan,” kata Khodr. “Badan-badan PBB mencari jaminan bahwa operasi kemanusiaan dapat mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan dengan aman kepada anak-anak dan keluarga mereka tanpa gangguan. Kita memerlukan kondisi operasi yang lebih baik di lapangan, dengan lebih banyak keselamatan dan lebih sedikit pembatasan. Namun pada akhirnya, gencatan senjata adalah hal yang paling dibutuhkan anak-anak.”

Source : UNICEF

.

.

Continue Reading

Business

PLN Berhasil Kumpulkan Sampah 302 Ton Lewat Program Green Employee Involvement

Diikuti oleh lebih dari 16 ribu orang membersihkan 3 waduk, 29 sungai, 34 pantai, dan 2 hutan kota yang tersebar di se Indonesia.

Published

on

By

Dok. PLN

Membumi.com

Jakarta (9/6/24) – PT PLN (Persero) berhasil mengumpulkan 302 ton sampah melalui aksi bersih lingkungan pada program Green Employee Involvement dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Jumlah sampah tersebut mampu mencegah emisi sebesar 150 ton CO2 karena sampah yang dikumpulkan diolah menjadi barang bernilai guna.

Program Green Employee Involvement yang diinisiasi oleh PLN ini diikuti oleh lebih dari 16 ribu orang dengan membersihkan 3 waduk, 29 sungai, 34 pantai, dan 2 hutan kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Pencegahan Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tulus Laksono mengapresiasi langkah PLN ikut berkontribusi nyata kepada lingkungan melalui aksi bersih lingkungan dan olah sampah serentak. Tulus menilai pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pelestarian lingkungan sebagai upaya penyelesaian krisis iklim yang menjadi tantangan saat ini.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada PLN. Ini merupakan aksi nyata bagi lingkungan. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup ini, penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan berkeadilan adalah tema yang ditetapkan oleh Menteri LHK. Karena memang ke depan krisis iklim ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap cuaca,” ujar Tulus.

Penjabat Gubernur Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin yang mengikuti aksi bersih pantai Blue Marlin menyampaikan apresiasi atas kegiatan peduli lingkungan yang digelar oleh PLN tersebut. Dirinya menilai, aksi ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan juga lingkungan ini.

“Terima kasih kepada PLN yang telah menggandeng seluruh stakeholder untuk menggelar aksi bersih pantai ini. Aksi ini menjadi momen penting untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran secara konsisten dalam memperbaiki lingkungan”, terang Mohammad.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN secara nyata terus membuktikan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan. Pegawainya terjun langsung bersama masyarakat membersihkan lingkungan melalui program Green Employee Involvement.

“Ratusan ton sampah sudah terkumpul pada kegiatan yang bertepatan dengan momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami, di PLN ingin memberikan langkah nyata terjun ke masyarakat dan berkolaborasi dalam transisi energi melalui penanganan sampah. Program ini juga wujud implementasi prinsip Enviromental, Social and Governance (ESG),” ucap Darmawan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menjelaskan, lebih dari 16 ribu peserta yang mengikuti kegiatan ini antara lain pegawai PLN, komunitas, stakeholders, dan kolaborator pengolah sampah.

“Sampah yang terkumpul lalu kami pilah. Dari situ sampah tersebut bakal diolah menjadi barang berdaya guna bekerja sama dengan kolaborator, sehingga ini benar-benar menjadi zero waste,” ujarnya.

Sampah anorganik dibuat menjadi furniture, kerajinan, paving block, ecobrick dan batako. Sedangkan, sampah organik diolah menjadi pupuk dan pakan ternak.

Kegiatan ini sejalan dengan nilai Creating Shared Value (CSV) yang dilakukan PLN dalam memberikan dampak nyata khususnya pada perekonomian dan lingkungan sosial masyarakat. Melalui kegiatan ini masyarakat tidak hanya dapat berpartisipasi menjaga lingkungan, tetapi juga dapat merasakan manfaat ekonomis.

“Olahan tersebut bakal lebih bermanfaat bagi ekonomi bagi masyarakat, dan tentu saja menambah nilai yang awalnya sampah kemudian kita olah menjadi nilai yang lebih produktif sehingga masyarakat di sekitar kita pun turut merasakan dampak ekonomi sirkular,” tutupnya.

Source : pln.co.id

.

Continue Reading

Business

CEO Rosneft Bicara Soal Tantangan dalam Transisi Energi & Industri Energi Global

Eropa menghadapi kenyataan baru dimana masyarakat Eropa menjadi lebih miskin

Published

on

By

Dok. Rosneft

St. Petersburg – CEO Rosneft, Igor Sechin, dalam kesempatan pada acara St. Petersburg International Economic Forum 2024 (SPIEF 2024) berbagi analisisnya mengenai tantangan yang dunia hadapi dalam mencapai transisi energi. Ia pun menyoroti kompleksitas strategi transisi energi global. Dalam kesempatan tersebut pula Igor Sechin mengajak komunitas internasional untuk mengevaluasi kembali strategi transisi energi yang tersedia saat ini.

“Transisi energi harus seimbang dan terfokus untuk memenuhi kepentingan mayoritas yang akan menjamin pertumbuhan konsumsi energi di tahun-tahun mendatang,” ujar Igor Sechin. Menurutnya untuk mencapai hal tersebut, para pengambil keputusan perlu untuk memastikan kecukupan, keterjangkauan, dan keandalan sumber energi.

Faktanya, konsumen saat ini tidak hanya peduli dengan emisi, tetapi juga tentang keamanan pasokan energi dari sumber-sumber baru, serta keandalan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi baru. Sayangnya, strategi transisi hijau yang ada saat ini tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Lebih lanjut CEO perusahaan minyak terkemuka Rusia itu mengatakan bahwa kendaraan listrik, walaupun dianggap sebagai salah satu strategi terbaik inisiatif transisi energi, tidak dapat dipungkiri bahwa kendaraan listrik bukanlah obat mujarab untuk semua tantangan lingkungan. Permintaan untuk kendaraan listrik melambat di seluruh dunia, meskipun pemerintah berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia, telah melakukan banyak upaya yang untuk mendukung industri ini. Ini dikarenakan banyak orang lebih memilih menunggu model mobil listrik yang lebih murah. Ini membuat pasar bergerak lambat.

Dalam kasus Indonesia, P\penjualan mobil listrik memang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu. Mengutip pemberitaan detikOto pada Desember 2023, hingga November 2023, penjualan mobil listrik tercatat sebanyak 13 ribu unit. Sebagai perbandingan, di tahun sebelumnya, penjualan mobil listrik hanya mencapai 10 ribu unit.

Meski demikian, jumlah kendaraan listrik ini masih relatif kecil dibandingkan dengan total penjualan kendaraan yang mencapai 900 ribu unit hingga November 2023. “Saat ini, jumlah penggunanya masih sedikit. Target pemerintah adalah memiliki dua juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik pada tahun 2030, yang akan mencapai 10 persen dari populasi,” sebut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Investasi (Marves), Rachmat Kaimuddin dalam YouTube Kemenko Marves.

Mengenai peran Rosneft dan Rusia dalam transisi energi dan industri energi global, Igor Sechin menyoroti potensi pengembangan energi dan usaha dalam memperkuat posisi negara beruang merah di pasar energi global. “Di tengah ketidakpastian global, Rusia tetap bertahan menjadi salah satu yang terdepan di sektor energi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, negara
 
terus mengeksplorasi dan mengembangkan potensi energi untuk memperkuat posisinya di pasar global. Baru-baru ini, negara juga mengarahkan ekspor energi ke berbagai pasar yang mengalami perkembangan pesat di Asia-Pasifik. Reorientasi ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan di kawasan tersebut,” ucapnya. Saat ini, kawasan Asia Pasifik menyumbang lebih dari 80% ekspor minyak Rusia.

Saat menyampai pidato pembuka di Panel Energi SPIEF 2024, CEO Rosneft Igor Sechin juga menggarisbawahi bahwa, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Eropa menghadapi kenyataan baru dimana masyarakat Eropa menjadi lebih miskin.

Menurut Sechin, meskipun subsidi dari pemerintah tersedia, harga beli gas memaksa rumah tangga Eropa untuk mengurangi konsumsi gas dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, Eropa memenuhi target pengurangan emisinya dengan secara langsung mengurangi konsumsi energi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kelanjutan dari kebijakan tersebut pada akhirnya dapat menghancurkan industri Eropa. Seperti yang kita semua tahu, konsumsi energi paling rendah adalah di pemakaman.

Dalam pidatonya, Igor Sechin juga menyebut “transisi hijau” sebagai bentuk kolonialisme baru terhadap negara-negara berkembang. Kekurangan energi secara keseluruhan yang diakibatkan oleh transisi energi dan berbagai sanksi langsung serta persaingan yang tidak sehat telah membuat pasar energi menjadi tidak seimbang, kata kepala Rosneft itu dengan mengutip contoh pembatasan yang diberlakukan oleh AS terhadap Venezuela, Iran, dan Rusia.

Igor Sechin menambahkan bahwa sanksi-sanksi ini telah mempengaruhi total hampir 18 juta barel produksi minyak per hari dan membantu AS merebut pangsa pasar yang signifikan. Akibatnya, sumber daya energi telah berubah menjadi komoditas ekspor utama AS.

Dalam forum tersebut, Rosneft juga menandatangani perjanjian kerja sama teknologi dengan ITMO National Research University tentang pengembangan bersama teknologi kompetitif dan penelitian ilmiah di bidang infokimia, pemodelan digital, penerapan metode informatika untuk memecahkan masalah kimia, elektrokimia dan robotisasi untuk kebutuhan industri minyak dan gas; kesepakatan kerja sama strategis di bidang teknologi informasi dengan 1C LLC; kesepakatan pengembangan kerja sama di bidang pariwisata motor dengan Kementerian Kewirausahaan, Perdagangan dan Pariwisata Wilayah Voronezh, Federasi Rusia; dan kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan dengan perusahaan minyak negara CUPET (Republik Kuba).

Tentang St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)

SPIEF merupakan forum internasional yang berfokus pada ekonomi dan bisnis. Forum tahunan ini telah diselenggarakan sejak tahun 1997 di kota St. Petersburg, Rusia. Selama 24 tahun terakhir, SPIEF ini telah menjadi platform global terkemuka bagi para anggota komunitas bisnis
 
untuk bertemu dan mendiskusikan isu-isu ekonomi utama yang dihadapi Rusia, pasar negara berkembang, dan dunia secara keseluruhan.

Dengan tema utama “Pembentukan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Landasan Dunia Multipolar,” SPIEF ke-27 diselenggarakan pada tanggal 5-8 Juni 2024.

Tentang Rosneft

Rosneft adalah perusahaan minyak terkemuka Rusia dan salah satu perusahaan pertambangan publik terbesar di dunia. Rosneft terlibat dalam pencarian dan eksplorasi cadangan hidrokarbon, memproduksi minyak, gas, dan kondensat gas, penyulingan minyak dan petrokimia, serta menjual produk-produk ini baik di Rusia maupun di pasar internasional

Rosneft berfokus untuk mendorong kemajuan dalam industri minyak dan gas, ilmu pengetahuan, dan teknologi, mengimplementasikan proyek-proyeknya secara efektif, dan mengembangkan potensi sumber daya dengan tetap mematuhi standar keamanan lingkungan. Perusahaan ini memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan inovasi untuk mencapai pengurangan jejak karbon dan ekonomi sirkular, yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang.

Source : pressrelease.id

.

.

Continue Reading

Trending