Selain Inkonstitusional, Kehadiran Pihak Agrinas Bikin Gaduh Masyarakat Adat

.

Dalam sebuah diskusi ringan terungkap, Selain gaduh, kehadiran Agrinas banyak menimbulkan persoalan hukum, karena apa ? sebab negara berpikiran tanah ulayat masyarakat adat adalah tanah negara. Apakah pihak Agrinas salah paham dalam menjalankan perintah Presiden ? yang jelas sepulang dari Rusia Prabowo langsung panggil Satgas PKH ke Hambalang.

Maka, kemungkinan yang pertama laporan Satgas PKH memang jujur apa adanya, yang kedua bisa jadi memang ada niat untuk menutupi – nutupi berbagai konflik yang terjadi antara pihak Agrinas dengan masyarakat dilapangan paska lahirnya Perpres nomor 5 tahun 2025. Sebab apa ? tak satupun berita yang kami baca mengulas soal konflik antara agrinas dengan masyarakat.

Masih jelas dalam ingatan kita. Diawal tahun 2026 Prabowo pernah marah besar akibat adanya indikasi laporan palsu yang ingin manipulasi data dan laporan tentang kondisi Indonesia dengan tujuan agar bapak senang. Meski waktu itu tidak dijelaskan data palsu apa yang dimaksud, yang jelas Presiden tak mau lagi menerima data palsu tentang kondisi Indonesia.

“Jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu. Laporan menyenangkan-nyenangkan. Laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini,” ujar Prabowo, rabu (11/03/26).

Selain itu, jika memang laporan Satgas PKH jujur, tentunya dalam pertemuan di Hambalang terungkap berbagai persoalan, mulai dari awal proses eksekusi hingga sejumlah video terkait kekejaman oknum aparat yang viral dimedia sosial, termasuk 33 kasus laporan polisi menyangkut konflik antara pihak Agrinas dengan berbagai kelompok masyarakat yang tercatat di Polda Riau,

Baca : Prabowo Curhat Pernah Dapat Laporan Palsu: Jangan Main-main

Walaupun pak Pangdam XIX Tuanku Tambusai juga berbaju loreng, namun pandangannya melihat akar masalah yaitu bermula dari konflik agraria, kemudian bergeser menjadi konflik ekonomi kemudian bisa bergeser ke konflik sosial hingga akhirnya dapat bergeser menjadi konflik horizontal, tentunya menjadi opsi yang tidak diinginkan oleh manusia yang beradab.

Maka, kalau Panglima Jilah dari masyarakat adat suku Dayak dapat duduk satu meja bersama Presiden, mustinya kepala suku Desa Bonai juga mendapatkan perlakuan yang sama bisa hidup merdeka diatas tanah leluhurnya tanpa intimidasi dari preman dan oknum aparat KSO Agrinas

Gambaran sejarah sebagaimana disampaikan Kepala Desa Suku Bonai dalam pertemuan dihadapan berbagai unsur pemangku kepentingan itu terungkap, justru Belanda lebih memikirkan hak masyarakat adat yang ada di kampungnya, dibandingkan dengan Negara Indonesia, dan ini merupakan peringatan keras dari anak bangsa yang hidup menderita atas kondisi yang terjadi saat ini.

Baca : Polda Riau Catat 33 Kasus Terkait Konflik Agrinas dengan Masyarakat

Pak Presiden tentunya sudah tau, bahwa sebelum negara ini merdeka, masyarakat adat dan Kesultanan sudah lebih dahulu hidup dan membangun peradaban, dan tentunya perjalanan peradaban bangsa dan negara menuju Indonesia emas ini tidak akan dikotori oleh bau anyir darah dan jejak – jejak penindasan.

Maka, bagi yang sedang diberi amanah, diberi pangkat dan jabatan, kata pak ustad jangan lah berbuat sewenang wenang, jangan mentang – mentang. Karena itu sebagai anak bangsa wajar kita saling memberi nasehat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar supaya negara ini berkah.

Penulis : Syaed Lukman, Pembina Forum Aspirasi Negara Federal Indonesia

.

.

.