Connect with us

Hukum dan Keadilan

Berbagai Tokoh dan Element Masyarakat Riau Kecam Pernyataan Yaqut

Published

on

Membumi.com

Pekanbaru – Sejumlah Tokoh dan berbagai elemen masyarakat Riau mulai mengecam pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara adzan dengan suara anjing yang menggonggong dalam waktu bersamaan pada Rabu (23/2/2022) kemarin di Gedung Daerah Provinsi Riau.

Video : Menag Yaqut mencontohkan AZAN sama dengan gogongan Anjing

Terkait hal tersebut Fauzi Kadir mengatakan ” Astaghfirullah, sudahlah menteri agama minta ampun, tobatlah !! mengkiaskan adzan dengan gonggongan anjing itu kias yang tidak sepadan. Itu merendahkan dan penghinaan kepada Allah SWT dan ummat Islam. Itu biadab ! ” ungkapnya Tokoh Pergerakan Riau tersebut.

Lebih lanjut Fauzi Kadir mengatakan, ” Seandainya saya katakan omongan pak Menteri sama dengan gonggongan anjing, bagaimana ? Mau gak pak mentri ? Tersinggung gak ? Harusnya tersinggung !! Karena bisa disimpulkan bapak sama dengan anjing, silogismenya begitu, Ini bapak samakan pula firman Allah dengan gonggongan anjing, duh pak, bapak tuh gak ada apa apanya dihadapan Allah, bapak akan mati, bapak akan habis jabatannya, mohon ampun lah pak !! Jokowi gantilah mentri agama ini !! ungkap Ketua DPW Partai Ummat Riau.

Baca : Menag Bandingkan Aturan Toa Masjid dengan Gonggongan Anjing

Disisi lain Heri mengatakan, ” saya cuma sarankan aja lebih baik Yaqut periksa kejiwaannya dulu sebelum bicara tentang kerukunan umat beragama karena suaranya lebih berisik dan sangat mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia dari pada suara adzan ” ungkap mantan Ketua HMI Pekanbaru yang sekarang jadi Wasekjen PB HMI tersebut.

Tokoh masyarakat Riau lainnya Hj. Azlaini Agus juga menyambut baik SE Menag dengan alasan menertibkan karena loud speaker yang terlalu tinggi volumenya dapat mengganggu juga, ” Namun kebijakan tersebut sifatnya himbauan. Akan tetapi jika benar, ada pernyataan Menag yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing, itu berarti Menag telah melakukan penistaan terhadap agama Islam, ” ungkap Penasehat Muhammadiyah Riau tersebut.

Baca : Ketua MUI Ngelus Dada Soal Statement Menag Yakult

Kecaman lainnya juga disampaikan oleh Tokoh Pemuda Riau Thabrani Al Indragiri yang mengatakan, ” MasyaAllah, bagi kami suara adzan adalah suara yang merdu, panggilan kebaikkan untuk taat terhadap perintah Allah menuju Kemenangan. Atas dasar tersebut saudara Yakult akan segera kami laporkan karena statement tersebut sudah termasuk kedalam kategori Penistaan Agama. ” Tutup Ketua LP KPK Riau.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headlines

Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Hentikan Serangan dan Buka Akses Rafah

Terburuk Setelah Peristiwa Nakba 1948

Published

on

By

International Court Of Justice (ICJ) logos Images

Membumi.com

Den Haag – Dalam siaran pers resmi yang diterbitkan Istana Perdamaian – Mahkamah Internasional (ICJ) menyampaikan Perintahnya pada (24/5/24) atas permintaan sementara yang diajukan oleh Afrika Selatan pada (10/5/2024) dalam kasus Penerapan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida di Jalur Gaza.

Yang menegaskan kembali tindakan sementara atas putusan (Afrika Selatan v Israel) dengan perbandingan suara 13 banding 2, agar Israel segera menghentikan serangan militernya serta tindakan lain apa pun di Rafah yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik bagi rakyat Palestina di Gaza.

Israel juga diperintahkan untuk membuka penyeberangan Rafah bagi penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan.

Mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin akses tanpa hambatan ke Jalur Gaza bagi komisi penyelidikan, misi pencarian fakta atau badan investigasi lainnya yang diberi mandat oleh badan-badan PBB yang berwenang untuk menyelidiki tuduhan genosida.

Memutuskan bahwa Israel harus menyampaikan laporan kepada Pengadilan mengenai semua tindakan yang diambil untuk memberlakukan Perintah ini, dalam waktu satu bulan sejak tanggal Perintah tersebut.

Situasi Kemanusiaan di Gaza

Dalam Perintahnya, ICJ juga menekankan bahwa situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza, sebagaimana dinyatakan dalam Perintahnya pada (26/1/24) berada dalam risiko yang serius untuk memburuk, telah memburuk, bahkan semakin memburuk sejak Pengadilan mengadopsi Perintah tersebut (28/3/24).

Setelah intensnya pemboman militer di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mengungsi akibat perintah evakuasi Israel yang mencakup lebih dari tiga perempat seluruh wilayah Gaza, pada (6/5/24), hampir 100.000 warga Palestina diperintahkan untuk melakukan evakuasi. Israel akan mengevakuasi bagian timur Rafah dan pindah ke daerah Al-Mawasi dan Khan Younis menjelang serangan militer yang direncanakan.

Lebih lanjut dalam putusan tersebut disebutkan bahwa serangan darat militer di Rafah, yang dimulai Israel (7/5/24), masih berlangsung dan memunculkan perintah evakuasi baru. Akibatnya, menurut laporan PBB, hampir 800.000 orang terpaksa mengungsi dari Rafah pada (18/5/24)

Pengadilan menganggap bahwa perkembangan ini sangat serius dan merupakan perubahan situasi sesuai dengan makna Pasal 76 Peraturan Pengadilan. Pengadilan juga berpandangan bahwa tindakan-tindakan sementara yang disebutkan dalam Keputusannya (28/3/24), serta tindakan-tindakan yang ditegaskan kembali di dalamnya, tidak sepenuhnya mengatasi konsekuensi yang timbul dari perubahan situasi, sehingga membenarkan modifikasi tindakan-tindakan tersebut.

Tentang Mahkamah International

Mahkamah Internasional (ICJ) adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan ini didirikan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 1945 dan memulai kegiatannya pada bulan April 1946.

Pengadilan ini terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk masa jabatan sembilan tahun oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah ini berkedudukan di Istana Perdamaian di Den Haag (Belanda).

Mahkamah mempunyai peran ganda: pertama, menyelesaikan, sesuai dengan hukum internasional, sengketa hukum yang diajukan oleh Negara; dan, kedua, untuk memberikan pendapat penasehat mengenai pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirujuk oleh organ-organ dan lembaga-lembaga PBB yang berwenang dalam sistem tersebut.

Source : International Court Of Justice (ICJ)

.

.

Continue Reading

Headlines

Situasi Politik Dunia Memanas Jelang Terbitnya Putusan ICC

Sebanyak 124 negara secara hukum berkewajiban untuk bekerja sama dengan ICC

Published

on

By

The White House / Dok. Istimewa

Membumi.com  

Gedung Putih – Menanggapi rilis resmi yang diterbitkan Internasional Criminal Court (ICC) pada (20/5/23) mengenai rekomendasi Jaksa ICC Karim Khan kepada hakim yang memutus perkara peperangan Hamas – Israel di tanah Palestina sejak 7 Oktober 2023 memicu kemarahan Pemerintah AS. 

Sebagaimana dikutip dari rilis resmi yang diterbitkan Gedung Putih pada (20/5/24) Presiden AS Joe Biden mengatakan, ” Permohonan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel sangatlah keterlaluan. Dan biar saya perjelas : apa pun yang disiratkan oleh jaksa ini, tidak ada kesetaraan – tidak ada – antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya. ” 

Joe Biden Cs Harusnya Ikut Bertanggungjawab

Terkait hal tersebut, melalui The Intercept sejumlah tokoh angkat bicara, bahwa surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel akan menandai era baru hukum humaniter internasional, di mana sekutu dekat Amerika pun dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

“ICC tidak pernah mendakwa pejabat Barat,” kata pengacara hak asasi manusia dan jaksa kejahatan perang Reed Brody. “Sampai saat ini, instrumen keadilan internasional hanya digunakan untuk melawan musuh dan orang-orang yang terbuang.”

Menempatkan Israel dalam kelompok yang terbuang dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi AS, sekutu dekat Israel dan penyedia utama senjata dan perlindungan diplomatik.

“Pengumuman jaksa kemungkinan akan berdampak pada penilaian risiko hukum bagi negara-negara lain yang mendukung atau membantu perang Israel di Gaza,” kata Sarah Knuckey, pakar hukum internasional dan profesor di Columbia Law School.

“Jika ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa pejabat senior Israel bertanggung jawab atas kejahatan perang, maka negara-negara yang membantu perang Israel di Gaza berisiko terlibat dalam kejahatan yang sama. Kita mungkin melihat upaya yang dipercepat di negara-negara lain untuk menghentikan mereka menjual senjata atau memberikan bantuan militer kepada Israel.”

Untuk dapat diketahui, bahwa sebanyak 124 negara secara hukum berkewajiban untuk bekerja sama dengan ICC dan harus menangkap siapa pun di wilayah mereka yang tunduk pada surat perintah penangkapan ICC, termasuk Indonesia.

Dunia mendukung Independensi ICC

Lebih lanjut Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan bahwa AS “pada dasarnya menolak” tuduhan terhadap Israel, dan juga mengecam “kesetaraan Israel dengan Hamas.”

AS bukan pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, dan di masa lalu telah mengancam dan bahkan memberikan sanksi kepada jaksa penuntut yang terkait dengan pengadilan tersebut yang berupaya menyelidiki tuduhan kejahatan perang terhadap pejabat militer AS. Israel juga bukan pihak dalam perjanjian tersebut.

Negara – negara lain telah mengeluarkan pernyataan menyambut pengumuman ICC, diantaranya Jerman yang berkomitmen mematuhi hukum jika International Criminal Court (ICC) merilis perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

Sehari sebelum pernyataan Jerman, Prosor mengungkapkan kemarahannya di media sosial. Prosor menulis di platform X dalam bahasa Jerman dan Inggris, “Ini keterlaluan! ‘Staatsräson!’, dalam bahasa Jerman.

Termasuk Irlandia, yang merupakan kritikus Israel di Uni Eropa, yang menteri luar negerinya meminta negara-negara lain untuk menghormati “independensi dan ketidakberpihakan ICC, ” 

Walaupun Israel bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap negara-negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Suhu politik di AS sendiri semakin panas disaat Senator independen Amerika Serikat (AS) Bernie Sanders memberi dukungan atas permintaan kepala jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

“Apa yang dilakukan ICC penting bagi komunitas global, artinya kita tidak bisa membiarkan umat manusia terjerumus ke dalam kebiadaban,” katanya.

Source : The Intercept

.

.

Continue Reading

Headlines

RUU Penyiaran Hambat Pemberantasan Korupsi dan Ancam Demokrasi

Setidaknya ada 8 catatan koalisi masyarakat sipil terkait draft yang dinilai  kontroversial dan harus ditolak. 

Published

on

By

Ilustrasi Red. Gedung DPR MPR di duduki mahasiswa tahun 1998

Membumi.com

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang tengah disusun oleh DPR benar-benar mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Sejumlah pasal multitafsir dan sangat berpotensi digunakan oleh alat kekuasaan untuk membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah substansi Pasal 50 B ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik. Hal ini jelas merugikan masyarakat, sebab, dalam lingkup pemberantasan korupsi, produk jurnalistik kerap menjadi kanal alternatif untuk membongkar praktik kejahatan atau penyimpangan tindakan pejabat publik. 

Sebagai pilar keempat demokrasi, media punya peran strategis dan taktis dalam membangun demokrasi, khususnya yang melibatkan masyarakat sebagai fungsi Watchdog. Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan menjadi polemik di masyarakat.

Hal ini tatkala draft naskah RUU per 24 Maret 2024 yang  sedang berproses di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, terkait Standar Isi Siaran (SIS) yang memuat batasan, larangan dan kewajiban bagi penyelenggara penyiaran serta kewenangan KPI, secara tersurat memuat ketentuan larangan liputan eksklusif investigasi jurnalistik. Rancangan tersebut tentu bermasalah dan patut ditolak karena bukan hanya mengancam kebebasan pers, tapi juga kabar buruk bagi masa depan gerakan antikorupsi di Indonesia.

Setidaknya ada 8 catatan koalisi masyarakat sipil terkait draft yang dinilai  kontroversial dan harus ditolak. 

Pertama, RUU Penyiaran menambah daftar panjang regulasi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Dalam beberapa waktu belakang, tidak sedikit regulasi yang diubah justru tidak sejalan dengan prinsip gerakan demokrasi, HAM, antikorupsi, hingga penyelamatan sumber daya alam. Seperti revisi UU KPK, UU Pemasyarakatan, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Adanya norma yang membatasi konten investigatif tersebut justru berpotensi semakin menghambat kerja-kerja masyarakat sipil.

Kedua, bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pelarangan konten liputan investigasi jurnalistik dalam RUU Penyiaran tidak sejalan dengan nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai prinsip Good Governance. Karena karya liputan investigasi merupakan salah satu bentuk paling efektif yang dihasilkan dari partisipasi publik dalam memberikan informasi dugaan pelanggaran kejahatan atau kebijakan publik kepada jurnalis. Produk jurnalisme investigasi juga bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis. 

Ketiga, konten jurnalistik investigatif jadi kanal yang paling efektif dan aman bagi peniup pluit (whistleblower). Dalam konteks pemberantasan korupsi maupun gerakan masyarakat sipil, tidak sedikit kasus yang terungkap berasal dari informasi publik yang diinvestigasi oleh jurnalis.

Meski ada beberapa kanal whistleblower, namun masyarakat cenderung lebih percaya pada para jurnalis maupun inisiatif kolaborasi investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis, seperti Klub Jurnalis Investigasi (KJI) dan IndonesiaLeaks yang juga jadi bentuk pengawasan terhadap kebijakan maupun pejabat publik.

Keempat, pembatasan liputan eksklusif investigasi jurnalistik akan berdampak negatif pada penindakan kasus korupsi. Hasil liputan investigasi seringkali membantu aparat penegak hukum dałam proses penyelidikan atau penanganan perkara korupsi. Data dan Informasi mendalam yang dihasilkan para jurnalis juga ikut memberikan informasi kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan atas peristiwa dugaan kasus korupsi maupun pelanggaran lainnya.

Selain itu, dalam konteks penuntasan kasus korupsi, liputan investigatif kerap kali bisa membongkar aspek yang tidak terpantau, sehingga jadi trigger  bagi penegak hukum menuntaskan perkara.

Kelima, SIS dalam RUU Penyiaran soal liputan investigasi dapat menghambat pencegahan korupsi. Karya liputan investigasi jurnalistik yang ditayangkan di media tidak hanya sekadar pemberitaan. Tapi lebih dari itu, karya tersebut juga bentuk pencegahan korupsi khususnya di sektor publik.

Sebab, hasil liputan yang dipublikasikan di media massa akan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam upaya  pencegahan korupsi. Tak hanya itu, para koruptor yang berniat melakukan kejahatan bisa jadi akan semakin takut karena khawatir tindakannya terbongkar.

Keenam, ketentuan RUU Penyiaran tumpang tindih dengan regulasi lain khususnya yang menyangkut UU Pers dan kewenangan Dewan Pers. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur kode etik jurnalistik dan kewenangan Dewan Pers.

Ketentuan dalam RUU Penyiaran bertentangan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. 

Ketujuh, RUU Penyiaran membungkam kemerdekaan pers dan mengancam independensi media. Dengan larangan penyajian eksklusif laporan jurnalistik investigatif maka pers menjadi tidak profesional dan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan (watchdog).

Kedelapan, ketentuan dalam RUU Penyiaran merupakan bentuk ancaman kemunduran demokrasi di Indonesia. Ini karena  jurnalisme investigasi adalah salah satu alat bagi media independen–sebagai pilar keempat demokrasi– untuk melakukan kontrol terhadap tiga pilar demokrasi lainnya (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Melarang penayangan eksklusif jurnalisme investigasi sama dengan menjerumuskan Indonesia sebagai negara yang tidak demokratis. 

Berdasarkan sejumlah hal di atas, koalisi masyarakat sipil mendesak DPR dan Presiden untuk:

1. Menghentikan pembahasan RUU Penyiaran yang substansinya bertentangan dengan nilai demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi;

2. Menghapus pasal – pasal yang berpotensi multitafsir, membatasi kebebasan sipil, dan tumpang tindih dengan UU lain;

3. Membuka ruang ruang partisipasi bermakna dalam proses penyusunan RUU Penyiaran dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat terdampak lainnya;

4. Menggunakan UU Pers sebagai pertimbangan dalam pembuatan regulasi yang mengatur soal pers. 

Jakarta, 16 Mei 2024

Koalisi Masyarakat Sipil

ICW – LBH PERS – Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) – Greenpeace Indonesia – AJI Indonesia – Watchdoc

Source : Siaran Pers YLBHI.

.

.

.

Continue Reading

Trending