Pekanbaru – Dalam agenda Rapat Paripurna ke 8 Masa Persidangan III dalam acara pandangan umum fraksi DPRD Kota Pekanbaru (27/6/22) terhadap laporan pertanggungjawaban Ranperda APBD 2021 di Gedung Payung Sekaki DPRD kota Pekanbaru. Acara akhirnya dibuka oleh Wakil Ketua Novrizal didampingi Sekretaris Daerah M. Jamil menjelang siang, dengan daftar hadir yang tandatangani 23 orang dari 45 orang anggota DPRD kota Pekanbaru, kuorum terpenuhi serta dapat dilaksanakan dan secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum.
Dalam kesempatan tersebut, Dapot Sinaga dari Fraksi PDIP langsung menginterupsi dengan mempersoalkan minimnya kehadiran para pimpinan OPD termasuk Camat yang hanya dihadiri langsung oleh Camat Sail selebihnya diwakilkan, padahal pandangan fraksi tersebut sangatlah penting. Menanggapi hal tersebut sejumlah fraksi menyatakan bahwa hal tersebut menjadi catatan penting bagi Sekda untuk dapat dipahami kedepannya, namun sesuai tata tertib persidangan hal tersebut diperbolehkan.
Diawali dengan pandangan dari fraksi Golkar, yang sampaikan oleh Tarmizi Muhammad, ” kami mengucapkan terima kasih kepada Pj. Walikota dan segenap jajarannya yang telah menyampaikan pidato terkait Ranperda 2021, dan bertepatan dengan hari jadi Kota Pekanbaru ke 238 tahun, fraksi Golkar mengucapkan dirgahayu buat Pekanbaru, semoga semakin berjaya, tumbuh menjadi kota yang maju memberi kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya menuju Smart City Madani, ungkap Tarmizi.
” laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksana APBD merupakan perwujudan pemerintah yang baik, good governace, esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan apabila benar benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis, responsif melalui tatacara ini akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, objektif dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi, ” ungkap Tarmizi.
Lebih lanjut Fraksi Golkar mengatakan bahwa APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan sebuah bentuk aplikasi sistem, pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaran pemerintahan didaerah, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.
DPRD Kota Pekanbaru juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021. Semoga hal ini dapat memacu kinerja segenap jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dapat lebih baik dan serius kedepannya, serta kami berharap dapat dipertahankan pada tahun – tahun mendatang.
” Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Fraksi Golkar berharap kepada Inspektorat Kota Pekanbaru untuk dapat memberikan pembinaan, pengawasan serta peneguran terhadap Instansi Pemerintah atau OPD Pemerintah Kota Pekanbaru yang belum menindak lanjutinya. ” ungkap Tarmizi.
Fraksi Golkar juga berkeyakinan, apabila pembinaan dan pengawasan internal ini dapat terlaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru secara serius dan maksimal, maka Pemerintah Kota Pekanbaru akan dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada tahun-tahun mendatang.
Dalam mencermati dan analisa yang dilakukan secara detail terhadap anggaran tahun 2021, Fraksi Golkar memberikan beberapa pertanyaan dan catatan penting, serta masukan bagi Pemko Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanan pembangunan dimasa-masa yang akan datang.
Adapun beberapa pertanyaan dan catatan dari Fraksi Golkar berkenaan dengan Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 diantaranya mengenai capaian yang sangat rendahnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 1.015 triliun lebih, namun realisasinya hanya sebesar Rp. 684,642 milyar lebih (67,43 %).
” mengapa itu terjadi ? apa usaha dari OPD terkait untuk mencapai target yang telah ditetapkan, apakah hal tersebut terlalu besar ? dan tidak realistis, mohon penjelasannya, ” ungkap Tarmizi.
Kemudian Fraksi Golkar juga mempertanyakan terkait besaran dana penanganan Covid 19 yang sudah dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru disepanjang tahun 2021, ” untuk sektor apa saja dan dalam bentuk apa saja, mohon penjelasannya dengan data yang lengkap, ” ungkap Tarmizi.
Juru bicara Fraksi Golkar juga meminta penjelasan mengenai Silpa yang terdapat didalam Ranperda tahun 2021 lebih kurang sebesar Rp. 30,957 milyar lebih, juga mempertanyakan soal sangat rendahnya capaian realisasi PAD Kota Pekanbaru dari yang ditargetkan hanya Rp. 647,504 milyar lebih (70,64 %). Termasuk mempertanyakan penanganan banjir dari tahun ke tahun yang semakin parah, dan meminta penjelasan mengenai biaya yang sudah dikeluarkan.
Dalam kesempatan tersebut Fraksi Golkar adalah mengenai sangat rendahnya capaian hasil retribusi daerah pada Dinas PUPR hanya mencapai 8,926 milyar lebih (22,19%) dari target awal sebesar Rp. 40,425 milyar lebih.
Fraksi Golkar juga mengharapkan kebijakan pendidikan yang lebih baik, yaitu dengan menjamin adanya sarana prasarana sekolah yang merata, baik SD Negeri maupun SMP Negeri yang sangat dibutuhkan karena tidak sebanding dengan daya tampung sekolah negeri yang ada, hal ini menjadi persoalan masyarakat disaat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Fraksi Golkar juga memberikan masukkan agar lebih menekankan dan meningkatkan pola penyelenggaraan Pemerintah yang bernafaskan wirausaha, serta meningkatkan peran BUMD sebagai salah satu indikator keberhasilan bentuk penyertaan modal pemerintah daerah. Termasuk mendorong Pemko Pekanbaru untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan masyarakat. (*thd)
Jakarta – PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo mendorong setiap karyawan yang memiliki kompetensi untuk menjadi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) Umum dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia dan berbagai lembaga sertifikasi lainnya sebagai langkah membudayakan K3 dan mewujudkan zero fatality.
Hingga saat ini, Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang mengelola perkebunan kelapa sawit itu telah memiliki 268 Ahli K3 Umum di masing-masing unit operasional yang terbentang di berbagai penjuru nusantara untuk memperkuat budaya kerja yang selamat dan sehat.
“Sejak awal, PTPN IV PalmCo menempatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkesinambungan secara mutlak. Kami menempatkan K3 para karyawan sebagai first priority karena teman-teman karyawan merupakan aset terpenting di perusahaan ini,” tegas Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa di Jakarta, rabu (15/01/2024).
Ia menuturkan saat ini ratusan karyawan PTPN IV PalmCo telah mengantongi sertifikasi AK3 Umum maupun sertifikasi serupa lainnya. Langkah itu diperkuat dengan kebijakan konkret perusahaan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.
Implementasi ini telah berjalan dengan baik dan menjadi landasan bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan standar K3 di seluruh unit operasionalnya pada masa mendatang. Alhasil, perusahaan mampu meraih 148 bendera emas sistem manajamen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). “Komitmen dan konsistensi adalah tekad kami dalam menjalankan program program yang melindungi karyawan kami,” paparnya.
Jatmiko menekankan pentingnya kesadaran akan K3 sebagai faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Selaras dengan pelaksanaan Bulan K3 Nasional 2025, PTPN IV PalmCo menjalankan program kerja K3 di seluruh wilayah operasinya dengan fokus pada pencapaian target zero fatality.
Ia juga menyatakan bahwa pencapaian target zero fatality bukanlah tujuan yang dapat diraih secara instan, melainkan melalui proses berkelanjutan. Untuk itu, secara rutin perusahaan melakukan audit keselamatan kerja, evaluasi risiko, serta penyempurnaan prosedur operasional
Langkah ini, lanjut dia, untuk memastikan setiap potensi bahaya dapat diidentifikasi dan diminimalisir sejak dini. “Keselamatan kerja itu bukan hanya kewajiban, atau aturan yang harus diikuti. Namun harus jadi kesadaran masing-masing, kesadaran yang membudaya. Kita akan terus lakukan segala cara untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Salah satunya dengan cara memberikan pelatihan keamanan dasar (basic safety) kepada seluruh pekerja, terutama bagi mereka yang berada di bidang operasional,” paparnya.
Direktur Strategy dan Sustainability PTPN IV PalmCo Ugun Untaryo menambahkan bahwa K3 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi keberlanjutan Perusahaan.
“Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya melindungi karyawan, tetapi juga mendukung keberlanjutan operasional dan reputasi Perusahaan, karena dengan komitmen yang kuat terhadap K3, PTPN IV PalmCo dapat menjadi contoh bagi industri perkebunan lainnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan,” tuturnya.
Mengenai PT Perkebunan Nusantara III (Persero):
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha agro bisnis, terutama komoditas kelapa sawit dan karet. Perseroan didirikan pada 11 Maret 1996 berdasarkan hukum pendirian merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996.
Pemerintah kemudian mengubah pengelolaan bisnis BUMN Perkebunan dengan menunjuk Perseroan sebagai induk dari seluruh BUMN Perkebunan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014.
Sebagai perusahaan induk (holding company) BUMN di sektor perkebunan, Perseroan saat ini menjadi pemegang saham mayoritas dari 3 sub holding yaitu Supporting Co (PTPN I), Palm Co (PTPN IV) dan Sugar Co (PT Sinergi Gula Nusantara).
Selain itu terdapat anak perusahaan di bidang pemasaran produk perkebunan yaitu PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN), anak perusahaan di bidang riset dan pengembangan komoditas perkebunan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) serta anak perusahaan lainnya yaitu PT LPP Agro Nusantara (LPPAN), PT Industri Nabati Lestari (INL), PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT Industri Karet Nusantara (IKN), PT Bio Industri Nusantara (BIONUSA), dan PT Sri Pamela Medika Nusantara (SPMN).
Saat ini Perseroan secara konsolidasian merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar di dunia berdasarkan total lahan konsesi perkebunan. Produk komoditas Perseroan mencakup komoditas anak perusahaan cukup terdiversifikasi antara lain kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.
Perseroan saat ini tengah melakukan upaya-upaya transformasi bisnis baik di sektor budidaya tanaman perkebunan (on-farm), pengolahan tanaman perkebunan (off-farm) serta unit-unit pendukungnya guna meningkatkan kinerja maupun produktivitas dan efisiensi bisnis.
Jakarta – Flip, platform layanan keuangan digital terkemuka di Indonesia, baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-9. Sejak didirikan pada tahun 2015, Flip telah menunjukkan pertumbuhan pesat, terutama setelah meluncurkan aplikasi mobile dan berbagai fitur inovatif seperti layanan remitansi internasional Flip Globe dan solusi pembayaran untuk bisnis Flip for Business.
Dalam 4 tahun terakhir, Flip telah membantu masyarakat Indonesia berhemat lebih dari 5 triliun rupiah dari layanan transfer, mulai dari transfer antar rekening bank hingga biaya remitansi paling rendah.
Keberhasilan ini juga tercermin dari pertumbuhan transaksi hampir 30 kali lipat dalam 5 tahun terakhir, diiringi peningkatan pendapatan 15 kali lipat pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan tingginya adopsi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Flip.
Rafi Putra Arriyan, Co-Founder Flip mengatakan, “Sembilan tahun lalu, Flip lahir dari tekad untuk menghadirkan layanan keuangan yang fair untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kini, kami bangga telah membantu lebih dari 15 juta pengguna, termasuk ratusan ribu UMKM, untuk berhemat dan meraih tujuan finansial mereka.
Kedepannya, Flip berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan dan membangun bisnis berkelanjutan yang mendukung masyarakat dalam bertransaksi dan mengelola keuangan.”
Untuk merayakan ulang tahun ke-9, para pendiri Flip pun mengunjungi beberapa pengguna Flip yang telah setia menggunakan Flip sejak awal berdiri. Kunjungan yang diunggah dalam video dilaman akun media sosial Flip ini mengungkapkan perannya dalam membantu pengguna nya berhemat.
Salah satunya Ibu Anda, seorang ibu Rumah Tangga yang telah menghemat hampir 10 juta rupiah lewat aplikasi Flip berkat transfer gratis ke banyak rekening bank.
Di berbagai media sosial, para pengguna setia Flip pun berbondong-bondong berbagi cerita pengalaman berhemat lewat flip. Salah satunya adalah Andi, yang berhasil hemat lebih dari Rp 40 juta setelah 5 tahun menggunakan Flip.
Selain itu, @vinda.mr, seorang pengguna Flip yang juga memiliki usaha kebutuhan rumah tangga mengungkapkan bahwa Flip memudahkan transaksi bisnisnya, meningkatkan efisiensi, dan membantu meningkatkan keuntungan.
“Di era cashless seperti sekarang, Flip sangat membantu karena bebas biaya admin, proses transfer cepat, dan keuntungan jualan pun tidak banyak terpotong,” komentarnya di unggahan media sosial Flip.
“Flip akan terus berinovasi dan berkontribusi pada literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan keuangan yang adil, mudah, dan terjangkau.
Melalui Flip, siapa pun dapat menikmati kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, mulai dari transfer gratis, bayar tagihan, beli pulsa, hingga kirim uang ke luar negeri, semua dengan mudah, aman, dan terjangkau,” tutup Rafi.
Jakarta – Teknologi Artificial Intelligence (AI) menawarkan tingkat akurasi yang tinggi dalam melakukan diagnostik medis dan memberikan perspektif baru tentang bagaimana teknologi ini dapat diintegrasikan ke dalam praktik kesehatan di masa depan. Hal ini didukung oleh berbagai temuan penelitian yang sudah dipublikasikan.
Pemanfaatan teknologi AI diketahui mampu mengidentifikasi penyakit secara cepat berdasarkan gejala yang ada. Hal ini menjadi potensi besar, khususnya dalam situasi di mana efisiensi dan perluasan layanan kesehatan sangat diperlukan.
Meskipun teknologi AI meningkatkan efisiensi diagnostik, Chief of Technology Transformation Office (TTO) Kementerian Kesehatan RI, Setiaji, S.T, M.Si, menegaskan bahwa penerapan kecerdasan buatan ini harus mengutamakan keselamatan pasien.
“Dokter tetap memposisikan diri menjadi penentu keputusan, terutama dalam hal pertimbangan kemanusiaan serta etika medis, dan memposisikan AI sebagai pemberi rekomendasi diagnosis,” terang Setiaji
“AI selayaknya dijadikan sebagai alat bantu yang mendukung dokter dalam membuat keputusan medis yang lebih cepat dan berdasarkan informasi yang ada. Integrasi AI ke dalam praktik klinis harus dilakukan dengan memprioritaskan etika dan keselamatan pasien.”
Dalam praktik medis, integrasi AI juga harus memastikan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tanpa mengabaikan pentingnya keahlian medis manusia.
Menurut Setiaji, penting untuk melakukan penilaian kritis dalam memahami dan mengimplementasikan hasil penelitian terkait keakuratan AI untuk praktik medis sehari-hari di Indonesia.
“Penting untuk mempertimbangkan metodologi penelitian yang dipakai oleh AI, termasuk jenis data yang diolah, program yang dijalankan, dan apakah sampel penelitian tersebut telah merepresentasikan populasi secara umum,” imbuhnya.
“Penelitian yang dilakukan di lingkungan yang terkontrol mungkin tidak dapat menggambarkan kompleksitas kasus yang dihadapi dalam praktik klinis, khususnya di Indonesia.”
Selain itu, interpretasi hasil penelitian AI harus memperhitungkan keragaman gejala yang dapat dimiliki oleh penyakit yang berbeda. AI mungkin tidak dapat menggantikan evaluasi medis individual yang komprehensif karena memerlukan interaksi langsung antara dokter dan pasien.
“Dokter memiliki kemampuan unik untuk menilai berbagai faktor yang mungkin memengaruhi kesehatan seseorang, seperti riwayat kesehatan, kondisi lingkungan, dan gaya hidup yang dijalani,” sambung Setiaji.
Tidak Dapat Menggantikan Peran Dokter
Chief of TTO, Setiaji, menambahkan bahwa pemanfaatan AI dalam menyajikan informasi kesehatan bagi masyarakat juga perlu dipahami secara bijak. Sebab, kecerdasan buatan seperti AI pada dasarnya bekerja dengan mengolah informasi yang telah diprogram dan mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber.
Hal tersebut mungkin tidak selalu mencakup analisis spesifik terhadap kondisi medis setiap individu.
“Walaupun teknologi AI seperti Chat GPT dapat memberikan panduan atau informasi awal terkait kesehatan, teknologi ini tidak dapat menggantikan peran dan keahlian dokter sebagai tenaga medis yang tidak hanya memeriksa gejala yang dialami individu sebagai pasien, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain,” kata Setiaji.
“Misalnya, riwayat kesehatan, alergi, gaya hidup, lingkungan, hingga hal-hal krusial lainnya yang dianggap penting untuk diketahui dan dianalisis.”
Diagnosis dan pengobatan yang akurat terkadang membutuhkan pemeriksaan fisik, tes laboratorium, hingga prosedur diagnostik lanjutan yang hanya dapat dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan.
“Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk hanya menggunakan AI sebagai sumber informasi awal saja dan melanjutkannya dengan konsultasi medis dari dokter atau tenaga kesehatan untuk memperoleh penilaian kesehatan yang lebih komprehensif, serta perawatan dan pengobatan yang sesuai,” pesan Setiaji.