Pekanbaru – Dalam agenda Rapat Paripurna ke 8 Masa Persidangan III dalam acara pandangan umum fraksi DPRD Kota Pekanbaru (27/6/22) terhadap laporan pertanggungjawaban Ranperda APBD 2021 di Gedung Payung Sekaki DPRD kota Pekanbaru. Acara akhirnya dibuka oleh Wakil Ketua Novrizal didampingi Sekretaris Daerah M. Jamil menjelang siang, dengan daftar hadir yang tandatangani 23 orang dari 45 orang anggota DPRD kota Pekanbaru, kuorum terpenuhi serta dapat dilaksanakan dan secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum.
Dalam kesempatan tersebut, Dapot Sinaga dari Fraksi PDIP langsung menginterupsi dengan mempersoalkan minimnya kehadiran para pimpinan OPD termasuk Camat yang hanya dihadiri langsung oleh Camat Sail selebihnya diwakilkan, padahal pandangan fraksi tersebut sangatlah penting. Menanggapi hal tersebut sejumlah fraksi menyatakan bahwa hal tersebut menjadi catatan penting bagi Sekda untuk dapat dipahami kedepannya, namun sesuai tata tertib persidangan hal tersebut diperbolehkan.
Diawali dengan pandangan dari fraksi Golkar, yang sampaikan oleh Tarmizi Muhammad, ” kami mengucapkan terima kasih kepada Pj. Walikota dan segenap jajarannya yang telah menyampaikan pidato terkait Ranperda 2021, dan bertepatan dengan hari jadi Kota Pekanbaru ke 238 tahun, fraksi Golkar mengucapkan dirgahayu buat Pekanbaru, semoga semakin berjaya, tumbuh menjadi kota yang maju memberi kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya menuju Smart City Madani, ungkap Tarmizi.
” laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksana APBD merupakan perwujudan pemerintah yang baik, good governace, esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan apabila benar benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis, responsif melalui tatacara ini akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, objektif dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi, ” ungkap Tarmizi.
Lebih lanjut Fraksi Golkar mengatakan bahwa APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan sebuah bentuk aplikasi sistem, pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaran pemerintahan didaerah, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.
DPRD Kota Pekanbaru juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021. Semoga hal ini dapat memacu kinerja segenap jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dapat lebih baik dan serius kedepannya, serta kami berharap dapat dipertahankan pada tahun – tahun mendatang.
” Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Fraksi Golkar berharap kepada Inspektorat Kota Pekanbaru untuk dapat memberikan pembinaan, pengawasan serta peneguran terhadap Instansi Pemerintah atau OPD Pemerintah Kota Pekanbaru yang belum menindak lanjutinya. ” ungkap Tarmizi.
Fraksi Golkar juga berkeyakinan, apabila pembinaan dan pengawasan internal ini dapat terlaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru secara serius dan maksimal, maka Pemerintah Kota Pekanbaru akan dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada tahun-tahun mendatang.
Dalam mencermati dan analisa yang dilakukan secara detail terhadap anggaran tahun 2021, Fraksi Golkar memberikan beberapa pertanyaan dan catatan penting, serta masukan bagi Pemko Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanan pembangunan dimasa-masa yang akan datang.
Adapun beberapa pertanyaan dan catatan dari Fraksi Golkar berkenaan dengan Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 diantaranya mengenai capaian yang sangat rendahnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 1.015 triliun lebih, namun realisasinya hanya sebesar Rp. 684,642 milyar lebih (67,43 %).
” mengapa itu terjadi ? apa usaha dari OPD terkait untuk mencapai target yang telah ditetapkan, apakah hal tersebut terlalu besar ? dan tidak realistis, mohon penjelasannya, ” ungkap Tarmizi.
Kemudian Fraksi Golkar juga mempertanyakan terkait besaran dana penanganan Covid 19 yang sudah dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru disepanjang tahun 2021, ” untuk sektor apa saja dan dalam bentuk apa saja, mohon penjelasannya dengan data yang lengkap, ” ungkap Tarmizi.
Juru bicara Fraksi Golkar juga meminta penjelasan mengenai Silpa yang terdapat didalam Ranperda tahun 2021 lebih kurang sebesar Rp. 30,957 milyar lebih, juga mempertanyakan soal sangat rendahnya capaian realisasi PAD Kota Pekanbaru dari yang ditargetkan hanya Rp. 647,504 milyar lebih (70,64 %). Termasuk mempertanyakan penanganan banjir dari tahun ke tahun yang semakin parah, dan meminta penjelasan mengenai biaya yang sudah dikeluarkan.
Dalam kesempatan tersebut Fraksi Golkar adalah mengenai sangat rendahnya capaian hasil retribusi daerah pada Dinas PUPR hanya mencapai 8,926 milyar lebih (22,19%) dari target awal sebesar Rp. 40,425 milyar lebih.
Fraksi Golkar juga mengharapkan kebijakan pendidikan yang lebih baik, yaitu dengan menjamin adanya sarana prasarana sekolah yang merata, baik SD Negeri maupun SMP Negeri yang sangat dibutuhkan karena tidak sebanding dengan daya tampung sekolah negeri yang ada, hal ini menjadi persoalan masyarakat disaat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Fraksi Golkar juga memberikan masukkan agar lebih menekankan dan meningkatkan pola penyelenggaraan Pemerintah yang bernafaskan wirausaha, serta meningkatkan peran BUMD sebagai salah satu indikator keberhasilan bentuk penyertaan modal pemerintah daerah. Termasuk mendorong Pemko Pekanbaru untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan masyarakat. (*thd)
Flores (18/11/24) – Sejumlah bandara dan penerbangan di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi normal menyusul berkurangnya penyebaran abu vulkanik.
Hingga Senin (18/11), beberapa bandara yang sebelumnya sempat ditutup telah kembali beroperasi, antara lain Bandara Frans Sales Lega Ruteng dan Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Wunopito Lembata, Bandara Gewayantana Larantuka, Bandara Waingapu, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka. Sedangkan bandara yang masih belum beroperasi yakni Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere.
“Aktivitas sejumlah penerbangan di bandara yang telah dibuka juga sudah kembali normal. Di Bandara Komodo Labuan Bajo, misalnya, maskapai penerbangan melayani penumpang dengan normal,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo, di Jakarta, Senin (18/11).
Di samping itu, kondisi pelayaran di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga terpantau aman. Hal ini terlihat dari kondisi gelombang, angin dan arus serta jarak pandang yang aman untuk pelayaran.
Terkait dampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024, dengan jumlah penumpang 5.282 orang dan dilayani 132 kapal. “Saat ini KNP. Chundamani sandar Labuan Bajo untuk standby keadaan kedaruratan,” imbuh Budi.
Adapun untuk angkutan penyeberangan rute Larantuka – Kupang pada kurun 1 – 11 November 2024 telah memberangkatkan 1.538 orang, 74 unit kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda empat dan 33 unit kendaraan roda enam yang dilayani 5 kapal. Lalu rute Kupang-Larantuka pada periode 3-14 November 2024 memberangkatkan 1.798 orang, 96 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan roda empat dan 54 unit kendaraan roda enam, yang dilayani oleh 5 kapal.
Jakarta (12/11/24) – Dunia saat ini menghadapi ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission, dengan target global pada tahun 2050, sementara Indonesia menetapkan tahun 2060 sebagai batas waktu untuk mencapai target tersebut.
Namun, kenyataannya, upaya global untuk mencapai net zero emission yang telah dicanangkan sejak Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris tahun 2015, belum membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan pada tahun 2023, planet Bumi memecahkan rekor emisi karbon dan gas rumah kaca tertinggi yaitu sebanyak 45.1 milyar ton (40.9 milyar metrik ton) hingga beragam laporan menyebutkan bahwa tahun tersebut adalah “tahun terpanas dalam sejarah manusia”.
Dalam menghadapi tantangan iklim ini, konsep “Avoidance” seperti contoh diantaranya adalah adaptasi energi terbarukan, penggunaan kendaraan Listrik ataupun praktik pertanian berkelanjutan telah diupayakan secara serius. Namun, diperlukan langkah yang lebih cepat dan efektif untuk mengurangi jejak karbon secara drastis, salah satunya melalui teknologi “Carbon Removal.”
Dalam konteks inilah, PT. Planet Karbon Teknologi (Planet Carbon), sebuah perusahaan rintisan teknologi hijau (green-tech start up), hadir di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada penerapan teknologi Carbon Removal dengan mengkonversi limbah organik (biomassa) menjadi biochar. Produk ini terbukti tidak hanya meningkatkan kesehatan lahan pertanian dan perkebunan tetapi juga mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca secara signifikan.
Kiagus Andre Zailani , Co-Founder sekaligus Managing Director Planet Carbon, menyatakan, “Kami hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap planet bumi dan lingkungan hidup, sekaligus ingin mendukung para pelaku industri khususnya sektor Perkebunan dan pertanian dalam memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Proyek biochar kami juga menawarkan nilai ekonomi yang tinggi melalui Carbon Credit yang dihasilkan.”
Berbagai jurnal ilmiah baik nasional dan internasional telah mempublikasikan bahwa biochar sangat efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketika digunakan pada lahan pertanian atau perkebunan, karbon yang terserap di biochar dapat bertahan di dalam tanah selama ratusan hingga ribuan tahun, sehingga tidak menguap kembali ke atmosfer.
Sebagai perusahaan rintisan yang baru, Planet Carbon berkomitmen untuk membantu mempercepat upaya pengurangan karbon di Indonesia, di mana saat ini belum banyak perusahaan sejenis yang beroperasi di tanah air. Salah satu keunggulan layanannya adalah pada teknologi yang di usung dengan dukungan tim ilmuwan baik dari dalam dan luar negeri.
Teknologi dan sistem operasional yang di usung Perusahaan ini memungkinkan produk biochar yang dihasilkan bukanlah biochar yang standar, namun tailor-made, sehingga pada penerapannya dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan produktivitas tanaman.
Andre menambahkan sekaligus menutup dengan harapan agar kehadiran Planet Carbon dapat turut mendukung pelaku industri untuk mencapai kesuksesan bisnis, sekaligus memastikan praktik usaha yang berkelanjutan bagi planet kita, serta tentunya mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi krisis iklim sebagai bagian dari komunitas global.
Jakarta – PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak perusahaan dari PT Pertamina International Shipping (PIS), mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan berkomitmen menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi.
PET menerapkan aturan ketat dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam penerapan TKDN, sebagaimana ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.
“Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Direktur Utama PET Bayu Prostiyono.
Bayu optimistis komitmen serapan TKDN di PET akan terus sesuai regulasi, dan PET menunjuk lembaga independen terpercaya untuk mengukur serapan TKDN yang berjalan dengan hasil objektif dan akurat.
Proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur, lanjut Bayu, menjadi salah satu contoh nyata penerapan TKDN. “Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak.”
Dia menambahkan, proyek tersebut juga melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.
Guna memastikan, serapan TKDN sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.
“Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat,” tambah Bayu.
Sebagai bagian dari objek vital nasional, pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.
“PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional. Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan” tutup Bayu.