Connect with us

Headlines

Ini Sikap Jaringan Masyarakat Sipil Terkait Sidang ICCPR ke 140

Komite ICESCR mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia didasarkan pada beberapa isu utama yang menjadi perhatian

Published

on

Images : Ilustrasi Keadilan dan HAM di Indonesia

Membumi.com

Jakarta – Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan serangkaian pertemuan Komite Ekonomi, Sosial dan Politik PBB yang dimulai dengan Pertemuan ICESCR ke-75 pada tanggal 20 Februari 2024 dan Sidang ICCPR ke-140 pada tanggal 11 Maret 2024.

Dalam press rilesnya, Jaringan Masyarakat Sipil menyadari bahwa kedua komite telah berupaya untuk menyoroti beberapa hal penting catatan dan pelanggaran HAM yang diangkat oleh masyarakat sipil dalam laporan bayangan.

“ Namun, sebagai Organisasi Masyarakat Sipil, kami kecewa dengan tanggapan Pemerintah Indonesia dalam kedua pertemuan tersebut, dan kami menentang semua tindakan mempertahankan diri yang dikatakan Pemerintah Indonesia di hadapan semua komite, masyarakat internasional, pembela HAM, dan semua pihak yang terdampak. “

Lebih lanjut Jaringan Masyarakat Sipil mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Proyek Strategis Nasional (PSN) mereka dalam laporan bayangan pertemuan ICCPR, pemerintah Indonesia sekali lagi membuktikan ketidakmampuannya menangani pelanggaran HAM.

Baca : TII : Satu Dekade Jokowi Terbukti Gagal Memimpin Pemberantasan Korupsi

“ Berdasarkan kaitannya dengan PSN, komite menyoroti beberapa hal penting. Dalam kasus korupsi dimana Pemerintah Indonesia tidak mau mengakui upaya pelemahan KPK sebagai satu-satunya basis dari seluruh kasus korupsi di Indonesia. “

Kasus korupsi di PSN juga telah disampaikan kepada komite dalam briefing di ICESCR.

Dalam isu Hak untuk hidup bagi penghidupan bagi petani dan masyarakat pedesaan, pemerintah gagal mengatasi persoalan nyata hak hidup bagi masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan, yaitu penggusuran lahan, kriminalisasi, dan penangkapan sewenang-wenang.

“ Misalnya saja dalam kasus Bandara Internasional Yogyakarta dimana 20.000 petani dan keluarganya terabaikan dalam rantai perekonomian akibat isu perampasan lahan. “ ungkap Jaringan Masyarakat Sipil.

Terkait persoalan pencemaran, pemerintah juga tidak menunjukkan terbatasnya akses air dan sanitasi di PSN Bromo Tengger. Terlebih lagi, pemerintah tidak memberikan perhatian pada isu polusi udara yang terjadi beberapa bulan terakhir di Jakarta yang disebabkan oleh pabrik-pabrik besar di sekitar kota.

Baca : Jelang Satu Dekade Jokowi, Persoalan HAM Stagnan Tanpa Kemajuan (II)

Jaringan Masyarakat Sipil juga menyinggung permasalahan penggunaan kekerasan yang berlebihan dan pembunuhan di luar proses hukum, pemerintah menyatakan bahwa mereka kini tidak menerapkan impunitas terhadap para eksekutor.

“ Kami sangat menyadari bahwa situasi ini tidak akan terjadi sama sekali. Kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang banyak terjadi pada kasus PSN seperti Proyek Eco-City Rempang dan Nagari Air Bangis. Saat ini warga rempang yang mengalami kriminalisasi dalam proses persidangan dan putusan akan keluar dalam waktu dekat, “ sebut Jaringan Masyarakat Sipil

Setelah melakukan audiensi mengenai Indonesia pada Pertemuan ICESCR ke-75 pada tanggal 20 Februari 2024, Komite ecosoc (ICESCR) telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Rekomendasi ini didasarkan pada beberapa isu utama yang menjadi perhatian komite.

Terkait isu perlindungan pembela HAM, Komite ICESCR merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengapresiasi segala bentuk dan upaya pembela HAM dalam melakukan advokasi dan revisi pasal karet UU ITE.

Pada isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Komite ICESCR memberikan rekomendasi mengenai strategi bisnis nasional yang harus mengutamakan etnis, masyarakat adat, dan komunitas yang terkena dampak langsung pembangunan.

Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan perusahaan telah memenuhi uji Hak Asasi Manusia secara menyeluruh, lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup yang mungkin timbul akibat pembangunan atau usaha yang sedang berlangsung, dan membuat rencana aksi untuk masyarakat dan komunitas yang terkena dampak.

Baca : Simak 6 Rekomendasi KontraS Untuk Pemilu 2024

Soal Hak Masyarakat Adat, Komite ICESCR merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi RUU Masyarakat Adat yang tertunda sepuluh tahun. Selain itu, pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat menjamin hak kepemilikan wilayah bagi masyarakat adat.

Terkait isu penggusuran paksa, Komite ICESCR merekomendasikan pemberian jaminan dan transparansi kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak pembangunan serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggusuran paksa, khususnya dalam pembangunan PSN.

Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia sangat prihatin dengan sikap defensif yang dilakukan pemerintah Indonesia.

“ Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan karena pemerintah gagal memperlihatkan situasi sesungguhnya di negara ini. Pemerintah Indonesia gagal memberikan keterwakilan yang nyata dan menimbulkan kerugian bagi komunitas, korban, dan masyarakat sipil yang mencari keadilan di tingkat internasional. “

Atas dasar tersebut Jaringan Masyarakat Sipil menyatakan Sikapnya sebagai berikut :

1. Kami menentang semua pendekatan defensif, pragmatis, dan politis yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada pertemuan internasional tingkat tinggi.

2. Kami dengan tegas mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengakui permasalahan mendasar pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

3. Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengkaji rekomendasi yang diberikan oleh komite dan mendesak pemerintah untuk memenuhi komitmennya terhadap non-diskriminatif dan kedaulatan rakyat.

Jakarta, 14 Maret 2024.

Organisasi yang menyatakan sikap:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Trend Asia, Agrarian Reform Movement Alliance (AGRA), Sajogyo Institute (SAINS), Forum Asia, Bentala Rakyat Heritage Foundation (PUSAKA)

Source : YLBHI

.

.

Figur

Said Lukman : ” Putusan MK Icak – Icak, Tah Buayo Tah Katak “

” Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. “

Published

on

By

Said Lukman Images

Membumi.com

Pekanbaru – Menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024. Said Lukman dalam keterangan persnya mengatakan.

Amar putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menolak seluruh permohonan Paslon 01 pada senin (22/4/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat adalah dalil pembenaran tidak dapat diterima akal sehat sebut Lukman.

“ Sebagaimana dikutip situs Mahkamah Konstitusi RI bahwa dalih atas enam klaster sebagaimana dikelompokkan MK tersebut adalah keputusan yang liar. Putusan MK itu seperti tidak berdosa, tidak ada beban dan tidak punya rasa malu atau bersalah, “ sebut Lukman.

” mengenai memasukkan unsur pemerintah lebih dari tiga orang ihwal pengangkatan tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) oleh Presiden, jelas melanggar Pasal 22 ayat (3), namun ajaibnya MK menyatakan hal tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum, ” tambah Aktivis Islam ini.

Baca : Sentimen Negatif Dominasi Medsos Usai Putusan MK Terkait Pilpres 2024

Dalil pembenaran MK yang tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi karena sebagian dari besar fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung Anies-Muhaimin mustinya mengajukan keberatan sejak awal.

Kemudian mengenai Bawaslu yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Capres nomor 02 yang didalilkan kurang bukti materil menurut Lukman MK hanya mencari dalih pembenaran. 

Apalagi soal fakta adanya intervensi dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan ketidaknetralan KPU dalam memverifikasi dan menetapkan pasangan calon yang menguntungkan Capres nomor urut 02. Mustinya MK membatalkan atau mendiskualifikasi Capres 02, ini malah disebut tidak beralasan, rusak – rusak ! ” sebut Lukman sambil mengucap.

” Dah jelas Paman Budak tu keno sanksi etik, bahkan tecampak dari kursi Ketua MK, malah dalam putusan ini, MK mendalilkan bahwa tindakan KPU yang langsung menerapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 adalah tidak melanggar hukum, ” sebut Lukman.

Baca : MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi

Diakhir keterangan persnya, Said Lukman mengingatkan kembali sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Daud, tentang tiga jenis hakim.

Hakim itu ada tiga, satu orang di surga dan dua orang berada di neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku zalim dalam berhukum maka ia berada di neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di neraka.” Nah

.

.

Continue Reading

Business

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Komitmen dan wujud kecintaan PIS untuk menjaga kelestarian bumi demi generasi masa depan.

Published

on

By

Dok. PT Pertamina International Shipping (PIS)

Membumi.com

Jakarta – PT Pertamina International Shipping (PIS) menunjukkan komitmennya untuk mendorong dekarbonisasi di sektor industri maritim sekaligus wujud kecintaan PIS untuk menjaga kelestarian bumi demi generasi masa depan.

Corporate Secretary PIS Muh. Aryomekka Firdaus memaparkan, PIS terus meningkatkan upaya dekarbonisasi dalam menjalankan operasional bisnis maupun kegiatan penunjang lainnya. “Upaya ini terbukti berhasil, di mana tercatat data dekarbonisasi PIS terus menunjukkan progress signifikan di setiap tahunnya,” ujar Aryomekka, Selasa (23/4).

Tahun 2023,  PIS sukses mencatat penurunan angka emisi karbon sebanyak 25.445 ton setara CO2 (CO2e). Angka ini bahkan melewati hingga 54% target penurunan emisi PIS yaitu di kisaran 11.659 ton setara CO2.

“Emisi karbon di tahun 2023 ini juga berhasil ditekan sangat signifikan jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 yang berada di 6.866 ton setara CO2, atau naik hingga 270%,” tambah Aryomekka.

Keberhasilan ini, kata Aryo, dilakukan dengan melakukan 9 langkah utama yang terbagi dengan 3 kategori yakni, upaya menekan emisi CO2 dengan Greenhouse Gases (GHG) atau pencegahan efek rumah kaca, Non Greenhouse Gases untuk emisi non karbon, dan penekanan emisi melalui pelestarian ekosistem atau Nature and Ecosystem Based Solutions (NEBS) .

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan efek rumah kaca atau GHG antara lain; pemanfaatan biofuel untuk kapal-kapal PIS di mana 50% kapal yang dioperasikan sudah memanfaatkan Bio Fuel, pengoperasian kapal-kapal berteknologi dual fuel seperti Very Large Gas Carrier (VLGC) yang lebih ramah lingkungan, instalasi peralatan energy saving device  di kapal-kapal, pemasangan solar panel, efisiensi operasional, serta upaya lainnya yang sesuai dan memenuhi sertifikasi Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) dan Carbon Intensity Indicator (CII).

Sementara, untuk upaya Non GHG langkah yang telah dilakukan antara lain adalah pemasangan ballast water treatment system di lebih 70% kapal PIS untuk mencegah transfer dan penyeberan spesies akuatik yang invasif ke perairan tujuan, serta pemasangan scrubber untuk menyaring gas buang kapal.

“Aksi mencintai lingkungan lainnya yakni PIS juga telah menanam 6.523 pohon mangrove, tidak hanya di wilayah operasional dan terminal PIS, tetapi juga area lainnya sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BerSEAnergi untuk Laut,” katanya.

Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi di bulan April ini, PIS terus mendorong armadanya untuk mengadopsi teknologi baru dan operasional ramah lingkungan yang dapat menekan emisi dan meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, perusahaan juga aktif melakukan peremajaan armada, memastikan tanker-tanker baru memenuhi regulasi skala global sekaligus menjaga lingkungan.

Source : pressrelease.id

.

Continue Reading

Headlines

LAMR Terima Kunjungan PKDN Sespimti Polri

PMDN Sespimti Polri melaksanakan tugas belajar dan penelitian kebijakan strategis

Published

on

By

Dok. Kunjungan PKDN Sespimti Polri di LAMR (23/4/24)

Membumi.com

Pekanbaru – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, menerima kunjungan peserta Praktik Dalam Negeri  Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Republik Indonesia (PMDN Sespimti Polri),  Selasa petang (23/4). 

” Pertemuan ini dengan penuh persahabatan, diisi juga dengan saling tukar informasi dan harapan kepada para calon bintang tersebut, ” sebut Datuk Fadhli selaku Sekretaris DPH LAMR.

Hadir Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat  (MKA) Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.  Selain itu terlihat juga  pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang lain seperti Datuk H. Rustam Efendi, Datuk H. Tarlaili, dan Datuk M. Fadhli. 

Dari PMDN Sespimti Polri,  hadir Kombes Pol Dr. H Juli Agung P, SH SIK M.Hum, Kombes Pol Teddy Ristiawan, SH, S.IK, Kombes Pol Anang Djunaedi, S.IK MH,  dan olonel Pom Anang Sanjaya SH M.Hum. Mereka sudah berada di Pekanbaru sejak Senin. 

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Dr. H Juli Agung P, SH SIK M.Hum menyampaikan, bahwa mereka hadir di Pekanbaru untuk melaksanakan tugas belajar dan penelitian kebijakan strategis guna mencapai tujuan organisasi dalam mengelola kegiatan kepolisian. 

PMDN Sespimti Polri berikan cendermamata ke pengurus LAMR

” Adapun maksud khusus kedatangan dari pihak PMDN Sespimti Polri tersebut guna penguatan cooling system di Polda Riau, dalam rangka mendukung Pengamanan Pemilu 2024 agar terwujud stabilitas keamanan dalam negeri, ” sebut Datuk Fadhli menambahkan.

Intinya mereka menyimpulkan, bahwa Riau amat kondusif. Hal tersebut antara lain tercapai berkat dorongan masyarakat secara luas yang memang diusahakan oleh berbagai pihak, termasuk LAMR. 

Datuk-datuk LAMR juga menyampaikan rasa gembira karena dikunjungi calon petinggi Polri itu. Mereka juga menilai tema yang diusung dalam kunjungan tersebut sangat tepat yakni strategi Polri menjaga stabilitas kamtibmas dalam Pesta Demokrasi 2024  menuju Indonesia emas.

Tak lupa pula disampaikan pihak LAMR terkait persoalan bahwa Riau masih rawan narkoba. Selain itu, persoalan sengketa lahan termasuk tanah ulayat, masih sangat besar.

Source : Sekretariat DPH LAMR

.

.

Continue Reading

Trending