Connect with us

News

Draf Peraturan Presiden Tentang Media : Organisasi Pers Siber Terbesar di Indonesia Sejalan dengan Google

Dalam draf itu hanya mengutamakan media tertentu, yang terverifikasi oleh Dewan Pers yang boleh menikmati iklan, meskipun telah berbadan hukum pers

Published

on

Logo SMSI

Membumi.com

JAKARTA – Organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terbesar di Indonesia—beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber— sejalan dengan pernyataan Google yang memberi masukan pemerintah Indonesia.

“Masukan yang disampaikan oleh Google Asia Pasifik itu kami sepakat, karena sudah sejalan untuk memajukan dan pengembangan pers kedepan. Pemerintah seyogyanya memperhatikan masukan Google yang selama ini mempunyai andil besar dalam layanan berbagai informasi dan pendidikan media digital di Indonesia,” kata Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus ketika memimpin rapat pleno SMSI melalui aplikasi Zoom, Jumat (28/7/2023).

Rapat pleno SMSI yang membahas hal-hal strategis yang menjadi agenda utama organisasi itu dihadiri para pimpinan SMSI Pusat, dan jajaran pimpinan SMSI Provinsi seluruh Indonesia.

SMSI sendiri secara tegas sudah menolak draf peraturan presiden tentang hak-hak penerbit yang kalau diterbitkan oleh presiden akan melegitimasi persaingan usaha pers yang tidak sehat. Penolakan ditegaskan kembali dalam rapat pleno, Jumat (28/7/2023).

Draf hak penerbit (publisher right) seperti yang sudah banyak diketahui kalangan pers, menurut Firdaus dan Michaela Browning Wakil Presiden Google Asia Pacifik seperti disebutkan dalam tulisannya akan mengancam keberlangsungan perusahaan pers kecil, rintisan (start up).

“Dalam draf itu hanya mengutamakan media tertentu, yang terverifikasi oleh Dewan Pers yang boleh menikmati iklan, meskipun telah berbadan hukum pers,” tutur Firdaus di depan peserta pleno.

Firdaus menilai, peraturan perusahaan (perpres) yang mengundang perdebatan ini adalah persaingan usaha yang dibungkus dengan isu profesionalisme pers, bukan semata-mata memajukan kemerdekaan pers karena menyangkut pendapatan iklan. Semua ini sudah dipahmi para pengurus SMSI.

” Dalam draf itu hanya mengutamakan media tertentu, yang terverifikasi oleh Dewan Pers yang boleh menikmati iklan, meskipun telah berbadan hukum pers “

Rapat Pengurus dan Anggota SMSI Via Zoom

Para pengurus SMSI yang hadir dalam pleno tersebut antara antara lain Yono Hartono (Wakil Ketua Umum SMSI), Sekretaris Jenderal SMSI M Nasir dan wakilnya Wisnutomo, Ketua Departemen Pengembangan SMSI Pusat Ilona Juwita, serta Dr Retno Intani ZA, MSc (Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat), Sihono HT (Yogyakarta), Erris J. Napitupulu, Agus Utama, Zulfikar Tanjung, Benny Pasaribu, dan Ayu Kesuma (Sumatera Utara), Paulus Joris (Maluku), Lesman Bangun (Banten), Abdus Syukur (Nusa Tenggara Barat), Zulnadi (Sumatera Barat), Novrizon Burman (Riau), Izaak Tulalessy, Saswati Matakena (Maluku), dan Iwandije (Gorontalo).

Masukan Google untuk Pemerintah Indonesia

Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik memberi masukan pemerintah Indonesia lewat tulisannya berjudul: Sebuah rancangan peraturan berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia.

Tulisan Michaela Browning, Selasa 25 Juli 2023 yang dimuat Blog Resmi Google, menjadi perbincangan dan mendapat beragam tanggapan positif dari kalangan pers siber.

Tulisan itu bisa menjadi masukan pengambil keputusan, terutama Presiden Joko Widodo yang disodori menandatanganinya.

Untuk bisa membaca tulisan secara utuh dari Michaela Browning, silakan baca di bawah ini sebagai berikut:

“Sama seperti banyak pemerintah di dunia, kami pun percaya akan pentingnya industri jurnalisme yang sehat dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung ekosistem berita yang berkelanjutan, independen, dan beragam.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kami khawatir bahwa, jika disahkan tanpa perubahan, rancangan terbaru Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas yang tengah diusulkan saat ini tidak dapat dilaksanakan. Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan.

Misi Google adalah membuat informasi mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Jika disahkan dalam versi sekarang, peraturan berita yang baru ini dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan kami untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk kami di Indonesia. Akibatnya, segala upaya yang telah dan ingin kami lakukan untuk mendukung industri berita di Indonesia selama ini dapat menjadi sia-sia. Kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai program yang sudah berjalan serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini.

Sejak rancangan Perpres tersebut pertama kali diusulkan pada tahun 2021, Google dan YouTube telah bekerja sama dengan pemerintah, regulator, badan industri, dan asosiasi pers untuk memberikan masukan seputar aspek teknis pemberlakuan peraturan tersebut dan untuk menyempurnakannya agar sesuai dengan kepentingan penerbit berita, platform, dan masyarakat umum. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi dengan pemerintah, terutama selama proses harmonisasi. Akan tetapi, rancangan yang diajukan masih akan berdampak negatif pada ekosistem berita digital yang lebih luas.

Kami percaya bahwa penting bagi pengguna, kreator, dan rekan penerbit berita kami untuk harus memahami bahwa jika disahkan dalam versinya yang sekarang, Perpres Jurnalisme Berkualitas akan berdampak sebagai berikut bagi masyarakat Indonesia:

• Membatasi berita yang tersedia online: Peraturan ini hanya menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita dan membatasi kemampuan kami untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di seluruh nusantara, termasuk merugikan ratusan penerbit berita kecil di bawah naungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet.
• Mengancam eksistensi media dan kreator berita, padahal mereka adalah sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Tujuan awal peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, tetapi versinya yang terakhir diusulkan malah mungkin berdampak buruk bagi banyak penerbit dan kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi. Kekuasaan baru yang diberikan kepada sebuah lembaga non-pemerintah, yang dibentuk oleh dan terdiri dari perwakilan Dewan Pers, hanya akan menguntungkan sejumlah penerbit berita tradisional saja dengan membatasi konten yang dapat ditampilkan di platform kami.

” Google dan YouTube telah lama mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia dan kami ingin terus melanjutkannya “

Google dan YouTube telah lama mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia dan kami ingin terus melanjutkannya. Kami pun tidak menampilkan iklan atau memperoleh uang di Google News. Bahkan, pada tahun 2022, Google mengirim lebih dari satu miliar kunjungan situs bagi media di Indonesia per bulannya – tanpa mengenakan biaya – dan membantu mereka mendapatkan penghasilan melalui iklan dan langganan baru.

Selama bertahun-tahun kami telah banyak berinvestasi untuk mendukung penerbit berita, melalui berbagai program, kemitraan, dan produk untuk memberdayakan penerbit berita agar dapat membangun masa depan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2019, kami telah membuat komitmen pendanaan dengan nilai yang signifikan untuk melatih hampir 1.000 penerbit berita di Indonesia melalui Local News Foundry dan Digital Growth Program. Kami telah memberikan pelatihan keterampilan digital kepada lebih dari 36.900 jurnalis dan mahasiswa jurnalisme dari 568 media dan 175 universitas dari seluruh penjuru negeri sejak 2018. Kami juga telah mendanai dan bermitra dengan CekFakta untuk membantu mereka membentuk jaringan dengan 59 media untuk melawan misinformasi dan membangun literasi digital.

Di YouTube, kami sudah berbagi hasil dari pendapatan iklan dengan penerbit berita yang memenuhi syarat – dan mereka pun menerima bagian yang signifikan dari pendapatan yang dihasilkan oleh konten yang mereka buat dan upload.

Kami bangga dapat mendukung jurnalisme berkualitas dari banyak kreator lokal yang berfokus, misalnya, untuk menyajikan sudut pandang dan berita dari daerah Indonesia yang relatif terpencil yang biasanya tidak terliput oleh media tradisional.

Kami tidak percaya bahwa rancangan Perpres di atas akan memberikan kerangka kerja yang ajek untuk industri berita yang tangguh dan ekosistem kreator yang subur di Indonesia. Dengan elemen-elemen yang tepat, kami yakin akan ada lebih banyak hal yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan dan mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk – tetapi tidak terbatas pada – dengan meluncurkan program pemberian lisensi konten kami, News Showcase, melalui kemitraan dengan beberapa publikasi lokal, regional, dan nasional yang paling ternama di Indonesia.

Walaupun merasa kecewa dengan arah rancangan Perpres yang diusulkan saat ini, kami masih berharap agar dapat mencapai solusi yang baik dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait. Kami ingin terus mencari pendekatan terbaik untuk membangun ekosistem berita yang seimbang di Indonesia – yaitu, yang dapat menghasilkan berita berkualitas bagi semua orang sekaligus mendukung kelangsungan hidup seluruh penerbit berita, kecil maupun besar. ***

Business

Tingkatkan Ekspor Produk UMKM, Pemerintah Resmikan Program Gratis Ongkir ke Australia

Program ini diharapkan menjadi sarana peningkatan ekspor produk UKM ke luar negeri yang dimulai dari Australia.

Published

on

By

Dalam rangkaian Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024, digelar diskusi panel dengan tema "Pengembangan Ekspor Nonmigas" dan pengarahan oleh Pimpinan Kemendag yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20 Feb).

Yogyakarta (23/2/24) – Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan RI di Canberra bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan program Gratis Ongkos Kirim (ongkir) ke seluruh dunia di Yogyakarta, hari ini, Kamis (22/2). Peluncuran yang dilaksanakan secara hibrida ini dilakukan pasca-Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Semarang sehari sebelumnya.

Atase Perdagangan RI di Canberra, Agung Haris Setiawan menyampaikan, program ini merupakan kerja sama lanjutan antara Kementerian Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY yang sebelumnya dilakukan pada 2023.

Kerja sama tersebut berhasil dioptimalkan oleh para pelajar Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia dan PPI Selandia Baru untuk mulai melakukan ekspor.

“ Program ini diharapkan menjadi sarana peningkatan ekspor produk UKM ke luar negeri yang dimulai dari Australia. Kami sangat mengapresiasi Dinas Koperasi dan UKM DIY atas diresmikannya program gratis ongkir pada hari ini. Kami yakin ini akan menjadi salah satu tonggak percepatan ekspor bagi para pelaku UKM potensial di Indonesia. Kami bersama jajaran Kementerian Perdagangan berkomitmen mendukung pemerintah daerah lain untuk dapat melakukan hal serupa,” tegas Haris.

Baca : Cara Ekspor Produk UMKM, Simak Syarat UMKM Kirim Barang ke Luar Negeri

Peresmian program ini merupakan salah satu bentuk keberpihakan Kementerian Perdagangan terhadap ekspor produk UKM melalui perwakilan perdagangan di luar negeri. Untuk memperluas manfaat dari program ini, akan dilakukan sinergi bersama PPI Dunia dan para diaspora Indonesia di seluruh dunia.

“ Target pasar sampel produk yang dikirim dalam program ini adalah diaspora Indonesia yang berada di Australia, toko-toko Asia yang memiliki target pasar dengan karakter yang sama dengan pasar Indonesia, hingga masyarakat umum yang ingin mengetahui produk Indonesia di luar negeri,” ujar Haris.

Haris menambahkan, promosi produk UKM melalui program ini akan langsung dilakukan pada 26 Februari 2024 melalui Batik Show di KBRI Canberra yang mengundang perwakilan kedutaan asing lain dan masyarakat Australia. Selain itu, ke depan juga akan ada beberapa kegiatan lain bekerja sama dengan diaspora Indonesia dan lokapasar di Australia.

Dalam peluncuran ini, turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi yang menyampaikan, potensi UKM di wilayah DIY yang berjumlah lebih dari 460 ribu dapat menjadi pionir pertumbuhan kontribusi ekspor UKM nasional yang perlu ditingkatkan.

Menurutnya, program ini merupakan dukungan Dana Keistimewaan DIY dengan tujuan mendorong produk Yogyakarta untuk berkompetisi, tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, namun juga di pasar dunia.

Baca : Kemenkeu Dorong UKM Tembus Pasar Ekspor Indonesia

Srie juga menyampaikan, produk yang dapat dikirimkan dalam program ini merupakan produk atau perusahaan asal DIY yang tergabung dalam platform Sibakul yang nilai produknya harus lebih tinggi dari biaya kirim. Hal tersebut bertujuan agar ekspor yang dilakukan adalah ekspor produk UKM dengan nilai tambah yang tinggi.

” Selanjutnya, tahun ini juga akan ada tambahan perwakilan perdagangan dari Mesir dan Arab Saudi yang bergabung untuk mempromosikan produk UKM ekspor dari DIY, “pungkas Srie.

Source : Kemendag RI

.

.

.

Continue Reading

Headlines

Retno : Sebagai The Guardian of Justice, Dunia Memiliki Harapan Besar kepada ICJ

Kebijakan Israel benar-benar merupakan pelanggaran artikel 49 dari Fourth Geneva Convention,

Published

on

By

Images Ilustration : Menlu RI Retno Marsudi Speech at ICJ

Membumi.com

Den Haag – Dalam siaran persnya (22/2/24) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa dirinya terpaksa harus meninggalkan Pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 yang belum selesai dan harus terbang ke Den Haag guna persiapan penyampaian Oral Statement Indonesia di depan Mahkamah Internasional.

” Jadi saya tiba di Den Haag 22 Februari pukul 13.00, dan pada pukul 14.00 saya sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Palestina, dan satu jam setelah itu, pada pukul 15.00 saya melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Yordania, ” sebutnya dalam keterangan tertulis.

Adapun Menteri Luar Negeri Palestina sudah menyampaikan oral statement pada 19 Februari 2024 yang lalu, sementara Menlu Yordania pada tanggal 22 Februari 2024.

” Inti pertemuan saya dengan dua Menlu tersebut, adalah melakukan compare notes mengenai elemen-elemen penting dalam oral statement untuk saling memperkuat argumentasi yang disampaikan, ” sebut Retno.

” Pada hari ini, 23 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 waktu Den Haag, Saya telah menyampaikan pandangan lisan Pemerintah Indonesia di Mahkamah Internasional atau ICJ pada sesi persidangan Advisory Opinion yang terkait dengan konsekuensi hukum kebijakan ilegal Israel terhadap Palestina, ” sebut Retno.

Baca : Didukung 71 Negara, Afrika Selatan Minta ICJ Hentikan Genosida Brutal Israel

Untuk dapat diketahui bahwa Majelis Umum PBB pada akhir 2022 melalui Resolusi 77/247 telah meminta ICJ mengeluarkan Advisory Opinion, atau fatwa hukum terkait konsekuensi hukum kebijakan ilegal Israel terhadap Palestina.

Selanjutnya, ICJ meminta negara-negara untuk memberikan masukan guna membantu ICJ menyusun fatwa hukumnya. Oleh karena itu, sudah menjadi collective moral duty bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangannya sebut Menlu dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa pandangan tertulis Indonesia sudah disampaikan pada Juli tahun lalu. Dan hari ini, giliran Indonesia memberikan pandangan lisannya melalui oral statement.

” Pandangan lisan pemerintah disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, praktisi hukum, pakar hukum, hingga masyarakat madani, ” sebut Retno didampingi para lawyers Kemlu, Dirjen HPI (Hukum dan Perjanjian Internasional) dan juga Dirjen Aspasaf (Asia Pasifik dan Afrika), Jubir dan Dubes RI untuk Den Haag.

Baca : Hampir 28.000 Orang Tewas, 67.000 Luka – luka, 300.000 Orang Kelaparan

Dalam keterangan persnya Menlu Retno mengungkapkan bahwa Inti sari pandangan lisan Indonesia ada dua hal. yang pertama adalah penegasan bahwa ICJ miliki yurisdiksi untuk berikan Advisory Opinion, yang kedua adalah penegasan bahwa berbagai kebijakan Israel bertentangan dengan hukum internasional, dan kemudian diurai konsekuensi hukumnya.

” Saya mulai dengan argumentasi pertama, yang terkait dengan yurisdiksi. Di dalam oral statement saya menegaskan bahwa ICJ memiliki yurisdiksi untuk memberikan advisory opinion. Saya juga tegaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi ICJ untuk tidak memberikan opininya karena ini sudah sesuai dengan yurisdiksi hukum ICJ, ” sebut Retno.

Terhadap argumentasi tersebut Retno memberikan tiga alasan, yang pertama tidak akan ada proses negosiasi yang akan terganggu.

” Di sini saya sampaikan bahwa saat ini memang tidak ada negosiasi proses perdamaian. On the contrary, atau sebaliknya, Israel terus melanggar semua ketentuan hukum internasional, dan tidak menghiraukan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB. Yang lebih parah lagi, PM Netanyahu menyampaikan : “I am proud that I prevented the establishment of Palestinian State, ” ungkap Retno.

Baca : Kompleks Medis Nasser Jadi Sasaran, Menkes Serukan Dukungan Internasional

Dalam argumentasi kedua, Retno juga menyampaikan bahwa advisory opinion ICJ tidak ditujukan untuk mengambil keputusan akhir dari konflik saat ini.

” Saya tegaskan bahwa solusi hanya dapat dilakukan melalui perundingan. Tugas dari Mahkamah adalah memberikan opini mengenai konsekuensi hukum yang muncul dari pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran ini berpengaruh terhadap legal status of the occupation, ” sebut Retno.

Untuk argumentasi ketiga, Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa opini atau fatwa dari Mahkamah akan secara positif membantu proses perdamaian. Dengan cara mempresentasikan elemen hukum tambahan bagi penyelesaian konflik secara menyeluruh.

Mengenai substansi mengenai Advisory Opinion itu sendiri.

” Saya sampaikan, Mahkamah secara jelas telah menyampaikan bahwa Palestinian self-determination sudah bukan merupakan isu lagi, yang berarti sudah ditegaskan bahwa self-determination ini sah menjadi hak bangsa Palestina, ” ungkap Retno.

Hal tersebut diperkuat dengan berbagai keputusan Dewan Keamanan dan juga Majelis Umum PBB, yang mana di dalam statementnya Retno menegaskan bahwa Israel terus melanggar hukum internasional, melalui berbagai kebijakannya di OPT (Occupied Palestine Territory).

Mengenai pemenuhan hak untuk self-determination, di sebutnya sebagai kewajiban erga omnes, atau kewajiban yang berlaku untuk semua.

Baca : 6 Misi Kemanusiaan WHO Dibatalkan, Israel Tolak Akses dan Jaminan Keamanan

Soal masalah merit of the case, Menlu Retno Marsudi memberikan empat alasan penguat, yang Pertama pendudukan Israel dilakukan sebagai hasil dari penggunaan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan (unjustified).

Yang kedua Israel telah melakukan aneksasi ilegal terhadap OPT. Di sini saya tambahkan argumentasi bahwa pemerintah pendudukan memiliki kewajiban hukum untuk menjadikan pendudukannya bersifat sementara. Namun Israel telah menjadikannya permanen dan bahkan mencaplok sebagian dari wilayah pendudukan itu sendiri.

Yang Ketiga, Israel terus memperluas illegal settlement-nya. Disini saya jelaskan bahwa kebijakan Israel untuk memindahkan penduduknya dan secara paksa memindahkan bangsa Palestina dari wilayah pendudukan sangat berlawanan dengan aturan dasar dari International Humanitarian Law.

” Kebijakan ini benar-benar merupakan pelanggaran artikel 49 dari Fourth Geneva Convention, di mana Israel merupakan salah satu dari State Party, atau salah satu pihak dari konvensi tersebut yang berarti seharusnya tunduk pada Konvensi tersebut, ” sebut Retno.

” Penguat yang keempat, saya sampaikan bahwa Israel telah memberlakukan kebijakan apartheid terhadap bangsa Palestina, hal ini sangat mudah dilihat dari diberlakukannya dua rezim kebijakan yang berbeda yang diberlakukan kepada Jewish Israeli settlers dan yang diberlakukan kepada penduduk Palestina. Dan ini jelas merupakan pelanggaran hukum. ” ungkap Retno.

Baca : Resolusi ke DK PBB Tidak Bisa Diubah, AS Ancam Gunakan Hak Veto

Di akhir keterangan persnya Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa tidak ada satupun negara yang berada di atas hukum. Setiap manusia, tanpa kecuali dilindungi oleh hukum.

” Dan saya juga menegaskan jangan sampai masyarakat internasional terus membiarkan Israel melanjutkan tindakan-tindakan ilegalnya. Dunia dan masyarakat internasional memiliki harapan besar, (Big Hope) karena Mahkamah Internasional merupakan the Guardian of Justice. ” Tutup Retno.

.

.

.

Continue Reading

Headlines

UTS Luncurkan Centre for Climate Risk and Resilience, Bantu Tangani Risiko Perubahan Iklim

University of Technology Sydney (UTS) tercantum dalam daftar 100 universitas terbaik di dunia

Published

on

By

Images Building of University of Technology Sydney (UTS) Business School

Membumi.com

Sidney (19/2/24) – Bertekad membantu pelaku bisnis menghadapi risiko fisik dan transisi yang berkaitan dengan perubahan iklim, Centre for Climate Risk and Resilience (CCRR) ingin menjadi pemimpin global yang menghasilkan riset berdampak positif demi melindungi ekosistem dan komunitas lokal.

Dipimpin Guru Besar Luar Biasa Martina Linnenluecke, pakar ternama di bidang perubahan iklim, pembiayaan lingkungan hidup, dan isu keberlanjutan, CCRR berada dalam naungan UTS Business School.

CCRR ingin memfasilitasi ilmu pengetahuan dan tindakan nyata. CCRR juga berkomitmen menyediakan riset berbasiskan bukti, edukasi, dan panduan bagi pengambil kebijakan, pemimpin bisnis, dan komunitas.

Di sisi lain, CCRR akan membina kolaborasi guna mendekarbonisasi perekonomian dan mewujudkan kesehatan lingkungan hidup.

Baca : Dampak Perubahan Iklim di Indonesia Makin Gawat

Setelah perubahan iklim dunia muncul sebagai ancaman eksistensial, CCRR mengenali peran penting pelaku bisnis dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Laporan terbaru Intergovernmental Panel on Climate Change mengemukakan, perubahan cepat dan berskala luas harus terjadi demi menangani berbagai dampak negatif terhadap atmosfer, laut, kriosfer, dan biosfer.

CCRR sejalan dengan misi UTS Business School sebagai lembaga yang berkomitmen sosial dalam membina inovasi, isu keberlanjutan, dan kemakmuran di dunia yang lebih adil. Maka, CCRR berfokus pada :

Baca : Perubahan Iklim Jadi Monster Mengerikan, Dunia Rugi Triliunan

1. Adaptasi dan Resiliensi: Mengkaji cara berbagai organisasi dan komunitas dalam merespons tantangan perubahan iklim, mengutamakan solusi berbasiskan alam.

2. Dekarbonisasi: Mengidentifikasi strategi dan teknologi dekarbonisasi untuk sektor dan wilayah yang berbeda-beda.

3. Pendanaan Berkelanjutan (Sustainable Finance): Menyelidiki cara pelaku industri finansial berhadapan dengan tantangan sosial dan lingkungan hidup, mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

4. Analisis Iklim: Menyediakan analisis data bagi kalangan organisasi dan pengambil kebijakan agar pengambilan keputusan seputar risiko iklim dan peluang berjalan lebih baik.

5. Metrik, Target, dan Keterbukaan: Berfokus menyelaraskan metrik, target, dan keterbukaan dengan target keberlanjutan yang bersifat ilmiah.

6. Dampak Kebijakan dan Sumber Daya: Mengkaji dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dari kebijakan iklim guna mendesain respons yang efektif.

Komitmen CCRR pada riset lintasdisiplin dan kolaborasi mencerminkan visi UTS untuk menghasilkan manfaat transformatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

CCRR ingin memimpin transisi menuju keberlanjutan, serta menyediakan ilmu pengetahuan dan solusi yang diperlukan guna mengatasi kompleksitas perubahan iklim secara dini.

University of Technology Sydney (UTS) tercantum dalam daftar 100 universitas terbaik di dunia, serta merupakan perguruan tinggi negeri dan universitas teknologi terkemuka yang memiliki pengaruh global. Informasi lebih lanjut tersedia di utssydney.com/id/about-uts

Source : University of Technology Sydney

.

.

.

Continue Reading

Trending