JAKARTA – Organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terbesar di Indonesia—beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber— sejalan dengan pernyataan Google yang memberi masukan pemerintah Indonesia.
“Masukan yang disampaikan oleh Google Asia Pasifik itu kami sepakat, karena sudah sejalan untuk memajukan dan pengembangan pers kedepan. Pemerintah seyogyanya memperhatikan masukan Google yang selama ini mempunyai andil besar dalam layanan berbagai informasi dan pendidikan media digital di Indonesia,” kata Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus ketika memimpin rapat pleno SMSI melalui aplikasi Zoom, Jumat (28/7/2023).
Rapat pleno SMSI yang membahas hal-hal strategis yang menjadi agenda utama organisasi itu dihadiri para pimpinan SMSI Pusat, dan jajaran pimpinan SMSI Provinsi seluruh Indonesia.
SMSI sendiri secara tegas sudah menolak draf peraturan presiden tentang hak-hak penerbit yang kalau diterbitkan oleh presiden akan melegitimasi persaingan usaha pers yang tidak sehat. Penolakan ditegaskan kembali dalam rapat pleno, Jumat (28/7/2023).
Draf hak penerbit (publisher right) seperti yang sudah banyak diketahui kalangan pers, menurut Firdaus dan Michaela Browning Wakil Presiden Google Asia Pacifik seperti disebutkan dalam tulisannya akan mengancam keberlangsungan perusahaan pers kecil, rintisan (start up).
“Dalam draf itu hanya mengutamakan media tertentu, yang terverifikasi oleh Dewan Pers yang boleh menikmati iklan, meskipun telah berbadan hukum pers,” tutur Firdaus di depan peserta pleno.
Firdaus menilai, peraturan perusahaan (perpres) yang mengundang perdebatan ini adalah persaingan usaha yang dibungkus dengan isu profesionalisme pers, bukan semata-mata memajukan kemerdekaan pers karena menyangkut pendapatan iklan. Semua ini sudah dipahmi para pengurus SMSI.
” Dalam draf itu hanya mengutamakan media tertentu, yang terverifikasi oleh Dewan Pers yang boleh menikmati iklan, meskipun telah berbadan hukum pers “
Para pengurus SMSI yang hadir dalam pleno tersebut antara antara lain Yono Hartono (Wakil Ketua Umum SMSI), Sekretaris Jenderal SMSI M Nasir dan wakilnya Wisnutomo, Ketua Departemen Pengembangan SMSI Pusat Ilona Juwita, serta Dr Retno Intani ZA, MSc (Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat), Sihono HT (Yogyakarta), Erris J. Napitupulu, Agus Utama, Zulfikar Tanjung, Benny Pasaribu, dan Ayu Kesuma (Sumatera Utara), Paulus Joris (Maluku), Lesman Bangun (Banten), Abdus Syukur (Nusa Tenggara Barat), Zulnadi (Sumatera Barat), Novrizon Burman (Riau), Izaak Tulalessy, Saswati Matakena (Maluku), dan Iwandije (Gorontalo).
Masukan Google untuk Pemerintah Indonesia
Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik memberi masukan pemerintah Indonesia lewat tulisannya berjudul: Sebuah rancangan peraturan berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia.
Tulisan Michaela Browning, Selasa 25 Juli 2023 yang dimuat Blog Resmi Google, menjadi perbincangan dan mendapat beragam tanggapan positif dari kalangan pers siber.
Tulisan itu bisa menjadi masukan pengambil keputusan, terutama Presiden Joko Widodo yang disodori menandatanganinya.
Untuk bisa membaca tulisan secara utuh dari Michaela Browning, silakan baca di bawah ini sebagai berikut:
“Sama seperti banyak pemerintah di dunia, kami pun percaya akan pentingnya industri jurnalisme yang sehat dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung ekosistem berita yang berkelanjutan, independen, dan beragam.
Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kami khawatir bahwa, jika disahkan tanpa perubahan, rancangan terbaru Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas yang tengah diusulkan saat ini tidak dapat dilaksanakan. Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan.
Misi Google adalah membuat informasi mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Jika disahkan dalam versi sekarang, peraturan berita yang baru ini dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan kami untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk kami di Indonesia. Akibatnya, segala upaya yang telah dan ingin kami lakukan untuk mendukung industri berita di Indonesia selama ini dapat menjadi sia-sia. Kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai program yang sudah berjalan serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini.
Sejak rancangan Perpres tersebut pertama kali diusulkan pada tahun 2021, Google dan YouTube telah bekerja sama dengan pemerintah, regulator, badan industri, dan asosiasi pers untuk memberikan masukan seputar aspek teknis pemberlakuan peraturan tersebut dan untuk menyempurnakannya agar sesuai dengan kepentingan penerbit berita, platform, dan masyarakat umum. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi dengan pemerintah, terutama selama proses harmonisasi. Akan tetapi, rancangan yang diajukan masih akan berdampak negatif pada ekosistem berita digital yang lebih luas.
Kami percaya bahwa penting bagi pengguna, kreator, dan rekan penerbit berita kami untuk harus memahami bahwa jika disahkan dalam versinya yang sekarang, Perpres Jurnalisme Berkualitas akan berdampak sebagai berikut bagi masyarakat Indonesia:
• Membatasi berita yang tersedia online: Peraturan ini hanya menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita dan membatasi kemampuan kami untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di seluruh nusantara, termasuk merugikan ratusan penerbit berita kecil di bawah naungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet. • Mengancam eksistensi media dan kreator berita, padahal mereka adalah sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Tujuan awal peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, tetapi versinya yang terakhir diusulkan malah mungkin berdampak buruk bagi banyak penerbit dan kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi. Kekuasaan baru yang diberikan kepada sebuah lembaga non-pemerintah, yang dibentuk oleh dan terdiri dari perwakilan Dewan Pers, hanya akan menguntungkan sejumlah penerbit berita tradisional saja dengan membatasi konten yang dapat ditampilkan di platform kami.
” Google dan YouTube telah lama mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia dan kami ingin terus melanjutkannya “
Google dan YouTube telah lama mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia dan kami ingin terus melanjutkannya. Kami pun tidak menampilkan iklan atau memperoleh uang di Google News. Bahkan, pada tahun 2022, Google mengirim lebih dari satu miliar kunjungan situs bagi media di Indonesia per bulannya – tanpa mengenakan biaya – dan membantu mereka mendapatkan penghasilan melalui iklan dan langganan baru.
Selama bertahun-tahun kami telah banyak berinvestasi untuk mendukung penerbit berita, melalui berbagai program, kemitraan, dan produk untuk memberdayakan penerbit berita agar dapat membangun masa depan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2019, kami telah membuat komitmen pendanaan dengan nilai yang signifikan untuk melatih hampir 1.000 penerbit berita di Indonesia melalui Local News Foundry dan Digital Growth Program. Kami telah memberikan pelatihan keterampilan digital kepada lebih dari 36.900 jurnalis dan mahasiswa jurnalisme dari 568 media dan 175 universitas dari seluruh penjuru negeri sejak 2018. Kami juga telah mendanai dan bermitra dengan CekFakta untuk membantu mereka membentuk jaringan dengan 59 media untuk melawan misinformasi dan membangun literasi digital.
Di YouTube, kami sudah berbagi hasil dari pendapatan iklan dengan penerbit berita yang memenuhi syarat – dan mereka pun menerima bagian yang signifikan dari pendapatan yang dihasilkan oleh konten yang mereka buat dan upload.
Kami bangga dapat mendukung jurnalisme berkualitas dari banyak kreator lokal yang berfokus, misalnya, untuk menyajikan sudut pandang dan berita dari daerah Indonesia yang relatif terpencil yang biasanya tidak terliput oleh media tradisional.
Kami tidak percaya bahwa rancangan Perpres di atas akan memberikan kerangka kerja yang ajek untuk industri berita yang tangguh dan ekosistem kreator yang subur di Indonesia. Dengan elemen-elemen yang tepat, kami yakin akan ada lebih banyak hal yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan dan mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk – tetapi tidak terbatas pada – dengan meluncurkan program pemberian lisensi konten kami, News Showcase, melalui kemitraan dengan beberapa publikasi lokal, regional, dan nasional yang paling ternama di Indonesia.
Walaupun merasa kecewa dengan arah rancangan Perpres yang diusulkan saat ini, kami masih berharap agar dapat mencapai solusi yang baik dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait. Kami ingin terus mencari pendekatan terbaik untuk membangun ekosistem berita yang seimbang di Indonesia – yaitu, yang dapat menghasilkan berita berkualitas bagi semua orang sekaligus mendukung kelangsungan hidup seluruh penerbit berita, kecil maupun besar. ***
Pekanbaru – Sebagaimana rilies yang diterima redaksi (9/09/24) bahwa Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau mengeluarkan Warkah Petuah Amanah untuk agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang telah melalui waktu yang cukup panjang dalam menyusunnya sejak juli 2024.
Terdapat tujuh butir Petuah Amanah yang ditandatangani Ketua Umum (Ketum) Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf dan Ketum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil yang ditujukan kepada masyarakat, calon kepala daerah, penyelenggara Pilkada, penegak hukum, institusi serta pejabat publik.
Adapun butir pertama berisi bahwa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, adalah memilih seorang pemimpin yang merupakan sebuah ikhtiar untuk menentukan nasib negeri, masyarakat Melayu khususnya, dan masyarakat Riau pada umumnya, diingatkan agar dapat memerhatikan secara saksama calon yang akan dipilih.
Adapun hal yang harus diperhatikan yaitu memiliki kompetensi, memiliki integritas yang tinggi dan berwawasan luas. Yang dipilih haruslah memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu menemukan solusi atas permasalahan rakyat.
Selain itu, yang dipilih mustilah berkata benar, berjalan pada yang lurus, shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Tak kalah pentingnya, yang dipilih memahami kondisi Riau, baik dari sisi geografis, sosiologis, maupun dari aspek pemahaman terhadap kebudayaan Melayu, serta diterima oleh masyarakat Provinsi Riau.
Kedua, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, merupakan peristiwa yang teramat mustahak. Maka masyarakat Provinsi Riau dihimbau untuk ikut serta dalam memilih dan turut menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau.
Ketiga, memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, hendaklah dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan, kebersamaan, hormat menghormati, jujur dan adil, serta bertanggung jawab, supaya terhindar dari perpecahan dan pergaduhan.
Keempat, bahwa dalam upaya untuk menarik pendukung, diingatkan kepada masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak terpuji, jangan menggadaikan marwah dengan menggunakan kuasa dan harta, apalagi sampai menghalalkan segala cara.
Kelima, pemerintah, penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, penegak hukum, dan elemen institusi/pejabat publik diharapkan dapat menjaga netralitas dengan sebaik-baiknya, tidak berpihak kepada salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau.
Keenam, bahwa LAMR sangat memahami keberagaman masyarakat Riau, berbilang kaum, bermacam suku, dan berbeda puak, yang hidup dan bermastautin di bumi Lancang Kuning. Oleh karena itu proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, harus selalu menjaga serta memelihara kerukunan, kedamaian, mengekalkan perpaduan dan kesatuan ummat yang sudah wujud selama ini.
Ketujuh, diingatkan bahwa apabila terjadi silang sengketa dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, serta berpeluang pula menimbulkan berbagai permasalahan, maka hendaklah diselesaikan melalui alur, patut, dan layaknya. Diselesaikan menurut azas musyawarah mufakat dalam kesantunan dan kekeluargaan, serta menaati ketentuan yang berlaku.
Patut disebutkan, hampir semua butir petuah itu, diiringi dengan ungkapan adat. Dalam hal menyelesaikan sengketa misalnya, diiringi dengan ungkapan bahwa : ” Apabila terjadi silang sengketa/ selesaikan dengan berlapang dada/ turutlah alur dengan patutnya/ timbanglah menurut pada layaknya. “
Dengan diterbitkannya warkah petuah ini, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati se-Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Riau, masa bakti 2024 – 2029, dapat terselenggara dengan seadil-adilnya, sesuai dengan alur dan patut serta layaknya.
Selebihnya, dihimbau untuk berdoa kepada Allah Robbul Izzati, semoga selalu diberikan petunjuk, taufik, hidayah, dan hati yang terang, sehingga dapat memilih pemimpin yang dapat membawa masyarakat Riau kepada kebaikan, kesejahteraan, dan kemaslahatan.
Dok. almayadeen / Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah Speech
Membumi.com
Beirut – Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah menegaskan bahwa Perlawanan di Lebanon tidak akan mundur “sedetik pun, dalam mendukung orang-orang benar, bahkan jika para martir gugur, rumah-rumah hancur, dan apapun konsekuensi politik yang mungkin terjadi.” (08/7/24)
Dalam pidato Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah (10/7/24) memperingati jatuhnya komandan senior Hizbullah Mohammad Nehme Nasser, mengatakan bahwa “Dalam konteks operasi dukungan, kita dapat mengalihkan perhatian Israel dari agresinya terhadap Gaza, menandakan bahwa menghentikan operasi ini memerlukan penghentian agresi terhadap Gaza,” kata Sayyed Nasrallah.
Dia menambahkan bahwa pihak eksternal kini memahami bahwa penghentian operasi di front utara berkaitan dengan penghentian serangan terhadap Gaza. Dia menunjukkan bahwa pasukan pendudukan Israel tidak hanya takut akan serangan ke al-Jalil tetapi bahkan gagasan infiltrasi, yang mendorong mereka untuk meningkatkan kehadiran manusia untuk mengkompensasi kerugian teknologi, sehingga meningkatkan ketegangan mereka.
Lebih lanjut diuraikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh militer Israel, mencatat kekurangan personel dan perlunya memaksa orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim) untuk mendaftar. “Tentara musuh terpaksa memperpanjang wajib militer, yang mempunyai implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Israel,” kata Sayyed Nasrallah.
Dia menegaskan bahwa tujuan untuk menguras perekonomian, tenaga kerja, dan tatanan sosial musuh telah tercapai, yang pada akhirnya akan memaksa pendudukan Israel untuk menghentikan agresinya terhadap Gaza.
Sayyed Nasrallah menggarisbawahi bahwa musuh sedang mengalami salah satu periode terburuk dalam sejarah, dan penyelidikan terhadap peristiwa 7 Oktober mengungkapkan kelemahan-kelemahan kritis. Dia menyatakan bahwa pasukan pendudukan Israel bertanggung jawab atas pembunuhan sebagian besar, atau bahkan seluruh, pemukim Israel pada tanggal tersebut. Dia juga menyoroti bahwa pasukan pendudukan Israel telah gagal mencapai tujuan yang dinyatakan selama perang di Gaza.
Dukungan Untuk Perundingan Gencatan Senjata
Mengenai topik perundingan gencatan senjata di Gaza, Sayyid Nasrallah berkata, “Kami menunggu hasil perundingan tersebut, dan dunia telah mengakui bahwa Israel tidak dapat mencapai resolusi militer dan gencatan senjata harus dicapai.”
Dia mengungkapkan bahwa Hamas sedang bernegosiasi atas nama dirinya sendiri, faksi perlawanan, dan seluruh Poros Perlawanan, dengan menyatakan bahwa “apa yang disetujui Hamas, kita semua juga menyetujuinya.”
Sayyed Nasrallah menegaskan Hizbullah tidak meminta koordinasi dengan Hamas terkait perundingan tersebut dan mendukung penuh seluruh keputusan Hamas. “Kita harus memuji kepemimpinan Perlawanan atas tekad dan ketabahannya dalam perundingan, menyadari sepenuhnya tekanan baik dari musuh maupun sekutu,” tambahnya.
Lebih jauh lagi, pemimpin Hizbullah tersebut menegaskan bahwa penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan operasi sebelum penyerangan ke Rafah, dengan dalih menghindari kekalahan, menunjukkan kegagalannya dalam meraih kemenangan. Dia menunjukkan bahwa salah satu keuntungan penting bagi Lebanon dari ketabahan Perlawanan Palestina adalah bahwa jika pendudukan Israel berhasil meraih kemenangan cepat di Gaza, Lebanon akan menjadi target berikutnya.
Menyikapi ancaman terhadap Lebanon, Sayyed Nasrallah mengatakan, “Mereka yang mengancam kita dengan invasi di selatan Litani harus melihat apa yang terjadi di Rafah, dengan wilayah sempit di mana tentara Israel gagal meraih kemenangan apa pun.” “Peristiwa di Gaza telah mendisiplinkan militer Israel, dan ketahanan Gaza telah melindungi semua lini depan dari serangan Israel,” tegasnya.
Wacana Pengiriman Bom AS ke Israel dalam Skala Besar
Sementara itu pengiriman bom seberat 500 lb telah ditunda, karena Amerika Serikat mendapat tekanan besar untuk tidak mengirimkannya.
Amerika Serikat akan melanjutkan pengiriman bom seberat 500 lb ke wilayah pendudukan Israel, meskipun negara tersebut akan tetap berpegang pada keputusannya untuk tidak mengirim bom seberat 2.000 lb karena kekhawatiran mengenai penggunaannya dan skala kehancuran di Gaza, kata seorang pejabat AS pada Rabu. dilansir Reuters.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan bom-bom itu “sedang dalam proses pengiriman,” dan diperkirakan akan tiba di wilayah pendudukan Palestina dalam beberapa minggu mendatang.
Axios melaporkan pada akhir Juni kemarin pemerintahan Biden akan melepaskan pengiriman bom seberat 500 lb ke pendudukan Israel setelah sebelumnya ditunda karena kekhawatiran tentang agresi dan pembantaian pasukan pendudukan Israel (IOF) di Rafah.
Dilaporkan, pemerintahan Biden melanjutkan pengiriman karena presiden berupaya memperbaiki hubungan dengan pelobi dan pendukung pro-Israel di tengah meningkatnya ketegangan terkait penangguhan paket bom tersebut.
Dok. Sambutan Datuk Yose Rizal Zein Kepala Dinas Kebudayaan dalam acara serah terima Artefak Kuno Peninggalan Candi Muara Takus di Dinas Kebudayaan / Museum Sang Nila Utama
Membumi.com
Pekanbaru – Bertempat di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam Acara Serah Terima Hasil Temuan Muara Takus tahun 2013 dari Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimulai pukul 10.28 Wib hingga menjelang zuhur.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Datuk Yose Rizal, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar, Jumhari mewakili BPK RI perwakilan Provinsi Riau, Ketua Umum MKA Lembaga Adat Provinsi Riau Datuk Seri H. Marjohan Yusuf, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.
Ketua Umum Dewan Kesenian Riau Taufik Hidayat (Atan Lasak) dan sejumlah pejabat dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
Diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dalam sambutannya perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau mengatakan bahwa, terkait upaya pelestarian JP Candi Muara Takus sudah dilakukan sejak jaman Belanda. Para Arkeolog dan Antropolog yang terlibat terutama dari bangsa eropa, meraka berusaha mengeksplorasi terkait temuan temuan Muara Takus.
” Pada tahun 2013 Balai Arkeologi Medan yang saat ini menjadi Brin melakukan penggalian disekitar kawasan Candi Muara Takus. Penggalian tersebut berhasil menemukan sekitar 10 buah benda yang diduga benda cagar budaya dan setelah melalui musyawarah, dengan masyarakat dan Datuk adat Desa Muara Takus disepakati, bahwa kesepuluh benda tersebut diserahkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat sebelum re organisasi nomenklatur tahun 2003 berada di BPJP Sumbar yang kantornya ada di Batu sangkar. ” ungkapnya.
Lebih lanjut Jumhari mengatakan bahwa sebelumnya bahwa Riau yang termasuk kedalam wilayah pelestarian BPJP Wilayah IV. Ditahun 2002 sebagaimana terjadi perubahan nomenklatur yang intinya hasil temuan – temuan tersebut akan diserah terimakan ke Provinsi Riau sebelum nantinya Kabupaten Kampar Siap menerima temuan – temuan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya Kabupaten Kampar.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan Datuk Yose Rizal mengatakan, ” ada koleksi – koleksi yang akan kita proyeksikan menjadi Cagar Budaya Nasional. Mengenai Candi Muara Takus ini sejak tahun 2009 Candi Muara Takus sudah masuk kedalam tentatif list usulan UNESCO untuk menjadi World Heritage atau Cagar Budaya Dunia, tapi hingga kini tidak ada perkembangan, hal ini mungkin disebabkan regulasi, sebab tanah Muara Takus itu wilayahnya dikuasai PLN, “ ungkap Datuk Yose.
Lebih lanjut Datuk Yose mengungkapkan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Riau hanya mendapat surat pengelolaan. Yang mana sebelumnya sudah menyurati pihak PLN untuk mendapat mengelola kawasan tersebut, namun disatu sisi kawasan tersebut termasuk kedalam kawasan Bendungan Pembangkit listrik tenaga air PLTA Koto Panjang.
” Dulu sempat ada dugaan, bahwa Candi Muara Takus tersebut akan tenggelam seiring dengan dibangunnya PLTA Koto Panjang namun alhamdulilah hingga saat ini tidak pernah terjadi, dan disekitar candi juga telah terdapat persil – persil tanah dan sebagian areanya juga dimanfaatkan oleh penduduk untuk berkebun, ” ungkapnya.
Mengenai koleksi Cagar Budaya Candi Muara Takus, Datuk Yose juga meyakini masih banyak koleksi benda – benda tersebut yang ada di rumah – rumah penduduk yang disimpan oleh pribadi – pribadi, ” Museum Sang Nila utama juga menyimpan beberapa koleksi dari peninggalan Candi Muara Takus diantaranya batu – batu Candi dengan huruf paku, ” ungkapnya.
” Cuma bagaimana caranya agar masyarakat tersebut menghibahkannya untuk dijadikan Cagar Budaya yang mendukung proses World Heritage itu sendiri. Namun demikian kami berterima kasih kepada BPK BP IV karena membantu memindahkan koleksi ini dari Batu Sangkar ke Riau. Sebab ini sudah lama kami surati, “ sebut Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini.
Selain acara serah terima juga dilaksanakan acara pemberian cenderamata berupa buku mengenai Candi Muara Takus dan sejumlah tokoh kebudayaan yang hadir lintas kabupaten dan provinsi tersebut melihat sejumlah artefak benda – benda bersejarah yang ada di Museum Sang Nila utama.