Figur
Merajalela, Indonesia Butuh Perubahan Strategi Pemberantasan Korupsi (II)
Index pengentasan korupsi yang baik tentunya memiliki keterbukaan informasi dan penghormatan kepada media dan jurnalisme, mustinya dijamin oleh konstitusi
Membumi.com
Pekanbaru – Lanjut diskusi soal perubahan strategi pemberantasan korupsi bersama Said Lukman (21/12/23) mengingatkan, bahwa korupsi bukan cuma hanya soal OTT, tapi yang harus diwaspadai juga bahaya laten korupsi politik dan kebijakan, ungkap aktivis Islam ini.
Masih jelas dalam ingatan kita bahwa ditahun 2016 Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan dalih menghambat pertumbuhan ekonomi dan bertentangan dengan regulasi pusat telah menghapus sebanyak 3.143 Perda.
Di tahun 2020 UU Omnibuslaw kemudian disahkan oleh partai pendukung pemerintah, walaupun mendapatkan badai penolakan besar – besaran dari berbagai lapisan masyarakat, Omnibuslaw tetap jalan dengan Perpu diterbitkan oleh mantan pengusaha meubel dari Solo tersebut.
Salah satu hasil yang kita rasakan adalah, masyarakat pulau Rempang kemudian terancam digusur dan dibenturkan dengan aparat kepolisian bersenjata dibawah kendali penguasa. Semua itu atas nama Investasi dan pertumbuhan ekonomi dibawah regulasi Perpu Omnibuslaw.
Baca : Jumhur Hidayat Bongkar Konflik Rempang Ada di Omnibus UU Cipta Kerja
Said kembali mengingatkan bahwa korupsi mampu menciptakan lahan subur bagi kejahatan terorganisir, terorisme, bahkan perang, karena impunitas terus terjadi melalui keterlibatan pejabat publik dan penegak hukum yang korup.
Walaupun kemarin Indonesia jadi tuan rumah salah satu forum diplomatik paling penting yaitu G20, namun Presidensi Indonesia gagal menghasilkan komitmen dan rencana berbasis bukti dalam memperkuat agenda antikorupsi global yang lebih nyata.
Sekjend Transparency International Indonesia juga mengungkapkan bahwa perubahan strategi pemerintah untuk menggeser penegakkan hukum ke pencegahan korupsi dengan berbagai program yang menjadi dalih agar UU KPK direvisi pada tahun 2019, namun faktanya tetap tidak berdampak baik, malah merosot.
Baca : Lima Dampak Usai Diberlakukannya Undang-undang KPK Baru
Said Lukman juga mengingatkan, bahwa sudah 78 tahun mayoritas anggota legislatif yang duduk di Senayan dan DPRD diberbagai wilayah Indonesia berasal dari Partai Nasionalis walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
” Sudah puluhan tahun Partai Nasionalis diberikan kesempatan untuk membenahi Indonesia, termasuk kewenangan legislasi disektor pemberantasan korupsi. Masyarakat tentunya dapat menilai dan merasakan kondisi hari ini, ” sebut Said.
Said juga menggambarkan ketika partai – partai yang bernafaskan Islam diberikan mandat, jelas akan mendorong seluruh aspek legislasi sesuai dengan syariat Islam, contohnya para pelaku korupsi, tentunya akan berhadapan dengan ancaman hukuman mati.
Walaupun hukuman mati bertentangan dengan semangat Hak Azasi Manusia, namun praktik korupsi sangat merusak stabilitas politik, sosial, dan ekonomi yang pada akhirnya akan mengancam perdamaian, keselamatan, dan keamanan secara luas.
Baca : 4 Negara yang Berlakukan Hukuman Mati bagi Koruptor.
Sejak 2013 China sudah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, dan Amnesty Internasional meyakini ribuan koruptor penganut paham komunis itu telah dieksekusi setiap tahunnya, namun faktanya kebijakan tersebut tetap belum bisa menekan angka korupsi dengan signifikan.
Beda dengan Denmark, disana sektor pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas disediakan gratis, layanan kesehatan juga gratis, dan fasilitas transportasi umum juga disiapkan dengan bagus dan gratis.
” jadi disana bukan menonjolkan mobil – mobil mewah dengan harga selangit, padahal upah pekerja disana dihargai dengan tinggi. Beda jauh dengan Indonesia, padahal kekayaan alamnya melimpah ruah, ” ungkap Said Lukman memberi contoh.
Finlandia dengan index pengentasan korupsi yang baik memiliki keterbukaan informasi dan penghormatan kepada media dan jurnalisme, akses untuk informasi sangat penting dan dijamin oleh konstitusi mereka.
Padahal di Indonesia, media memposisikan diri menjadi pilar ke empat demokrasi dan mempunyai hak sebagai fungsi kontrol terhadap ketiga pilar lainnya, namun kenyataannya perlakukan kepada jurnalis pada umumnya tidak menunjukkan keterbukaan informasi yang baik.
Source : Transparency International Indonesia
.
.
Figur
Kapolda Apresiasi Cipayung Plus Riau Dukung Pilkada Damai-Gembira 2024
Diharapkan dapat muncul perspektif baru dan solusi inovatif untuk menjaga kestabilan politik di Riau
Membumi.com
Pekanbaru (20/09/24) – Cipayung Plus Riau, yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda, menggelar diskusi bertajuk “Mewujudkan Pilkada Damai Riang Gembira di Provinsi Riau 2024.”
Acara ini digelar di Hotel Arya Duta, Pekanbaru, dengan tujuan mendorong terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang damai, demokratis, dan penuh kegembiraan di Riau.
Diskusi dan deklarasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi mahasiswa, termasuk Hima Persis, GMKI, SEMMI, GMNI, IMM, KAMMI, dan PMII, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di Riau.
Agenda utama dari kegiatan ini adalah membahas strategi pencegahan konflik selama Pilkada, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta menghadirkan ide-ide baru untuk menjaga demokrasi di Provinsi Riau.
Kapolda Riau, Irjen Pol Mohd Iqbal, dalam sambutannya, mengapresiasi pelaksanaan diskusi yang diinisiasi oleh Cipayung Plus Riau.
Ia menyatakan harapannya agar Pilkada 2024 di Provinsi Riau dapat berlangsung dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan.
“Kami berharap Pilkada di Riau nanti bisa berjalan dengan lancar, riang, dan kondusif, serta siapa pun yang terpilih nantinya mampu memimpin dengan nilai moral yang tinggi,” ujar Kapolda.
Kapolda juga menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa, TNI, Polri, dan penyelenggara Pilkada dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi.
“Saya sangat bangga dan mengapresiasi pelaksanaan diskusi ini yang diinisiasi oleh Cipayung Plus Riau. Saya mengajak seluruh mahasiswa untuk ikut membantu aparat keamanan dan penyelenggara dalam menciptakan suasana Pilkada yang aman dan damai,” tambahnya.
Zul Ihsan Maarif, Ketua Hima Persis Riau, yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau, menegaskan komitmen mereka untuk menciptakan Pilkada yang damai dan penuh antusiasme.
“Sebagai bagian dari organisasi pemuda dan mahasiswa, kami berkomitmen memastikan Pilkada 2024 menjadi momen perayaan demokrasi yang gembira dan harmonis. Kami juga mengajak seluruh pihak—baik partai politik, kandidat, maupun pemilih—untuk menjaga integritas dan kedamaian selama proses Pilkada berlangsung,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya diskusi ini, diharapkan dapat muncul perspektif baru dan solusi inovatif untuk menjaga kestabilan politik di Riau serta memperkuat demokrasi yang sehat dan menyenangkan. ***
Source : PWI Riau
.
Membumi.com
Pekanbaru – Pameran Kain Nusantara yang dibuka sejak tanggal 28 Agustus lalu cukup menyedot perhatian sejumlah masyarakat yang didominasi oleh warga Kota Pekanbaru.
Hingga hari ini (15/09) total kunjungan ke lokasi pameran yang bertempat di kompleks Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tercatat sebanyak 7.243 orang. Hal ini tidak terlepas dari antusias serta apresiasi masyarakat terhadap wastra maupun kain tradisional yang terus meningkat.
Sebagaimana diungkapkan Kadisbud Riau bahwa untuk mendukung keragaman ekspresi budaya serta mendorong interaksi budaya dalam memperkuat kebudayaan yang inklusif, selalu memerlukan respon yang baik dari berbagai pihak.
“ Pameran Kain Nusantara yang kita bentang bersama 33 Museum se Indonesia adalah bentuk semangat persatuan dan kebersamaan dalam mewujudkan pemajuan kebudayaan nasional,” kata Raja Yoserizal.
Dipertegas Kadisbud, budaya di setiap daerah adalah bagian dari budaya bangsa yang patut dikembangkan. Karena budaya berkait erat dengan karya yang mengasah kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Begitu pula dalam proses berkarya seseorang akan terhubung dengan keadaan dan hal-hal yang mempengaruhinya.
“Maka tidak berlebihan dapat kami katakan, Menata Warna Nusantara yang diusung sebagai tema tahun ini adalah upaya untuk pengembangan diri dalam melestarikan dan mencintai budaya bangsa,” lanjut Raja Yoserizal.
Diketahui, pameran ini merupakan program tahunan Museum se Indonesia yang dilaksanakan secara bergilir di tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia. Di tahun ini bersama 33 Museum se Indonesia, Provinsi Riau selaku Tuan Rumah telah memamerkan koleksi warisan kain tradisional yang beragam rupa dengan keasliannya.
Baca : Museum Sang Nila Utama Riau Gelar Pameran 32 Kain Khas Tradisional Nusantara
“Kami berterimakasih kepada seluruh pengunjung dan semua pihak yang telah menyukseskan pameran ini. Hingga hari terakhir (Ahad red) jumlah pengunjung cukup ramai. Kami melihat daftar kunjungan hingga 7.243 orang, itu membuktikan tingginya minat masyarakat khususnya Pelajar terhadap Sejarah, khususnya kain Nusantara dari 33 museum di Indonesia,” kata Raja Yoserizal menutup keterangannya.(rls)
Source : Yoserizal Zein
.
.
Figur
MISURI Dukung Penuh dan Siap Menangkan Paslon PATEN
MISURI mendukung penuh, dan siap untuk memenangkan pasangan calon PATEN
Membumi com
Pekanbaru – Bertempat di Saung Mitra Sunda Riau (MISURI) dijalan Kayu Putih 6 jelang MILAD ke 19 tanggal 7 September, H.EM Surachmat selaku Ketua Umum didampingi Fahri Suradji selaku Sekretaris MISURI dalam keterangan resminya mengungkapkan.
” Kami dari Paguyuban Mitra Sunda Riau bersama ini menyatakan dukungan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yaitu saudara Brigadir Jenderal (Purn) H. Edi Natar Nasution dan saudara H. Destrayani Bibra, M,Si dengan sejumlah alasan, ” sebut Ketua Umum MISURI.
Adapun sejumlah alasan kenapa MISURI mendukung paslon PATEN disebutkan diantaranya dinilai Cerdas, Tegas, Humanis, Nasionalis dan Agamis. Kemudian juga dinilai bersih dari Korupsi, dan telah berpengalaman menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur pada masanya.
” Kami juga menilai bahwa pasangan ini sangat menjaga toleransi antar agama dan antar suku. Kami juga menilai bahwa Saudara Edy Natar telah berhasil membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga hubungan antara Paguyuban harmonis, ” sebut Ketum MISURI.
Lebih lanjut H.EM. Surachmat juga menilai bahwa pasangan calon yang berslogan PATEN ini sangat cocok karena saudara Edy Natar berbelakang TNI yang dipadukan dengan Destrayani Bibra yang berlatar belakang birokrat sejati.
Atas dasar tersebut, secara resmi Mitra Sunda Riau (MISURI) yang beranggotakan sekitar 70 ribu orang ini mendukung penuh siap untuk memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Brigadir Jenderal (Purn) H. Edy Natar Nasution dan H. Destrayani Bibra, M,Si yang telah terbukti rekam jejaknya.
” Kami berharap jika kelak pasangan ini kedepannya menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, InsyaAllah dapat menjadikan Kota Pekanbaru Bermartabat, aman, adil makmur, sejahtera, bebas banjir, jalan – jalan mulus dan Kota yang kita cintai ini kembali bersih dan mendapat Piala Adipura, ” harap H.EM Surachmat mengakhiri keterangan persnya.
.
.
-
General10 tahun ago
Post Format: Gallery
-
Entertainment2 tahun agoBaca, Ini Catatan Penting bagi Para Penerus Kesultanan, Masyarakat Adat dan Para Kepala Daerah
-
Notes1 tahun ago
-
Business1 tahun agoClosing Ceremony di Health Summit 2023, Arfan Awaloeddin Ucapkan Terima Kasih
-
Figur2 tahun agoSah, Benny Fernando Pimpin Komnas PA Riau
-
Business3 tahun agoAksi 11/4, Aliansi Mahasiswa Riau Sampaikan 5 Tuntutan Rakyat
-
Entertainment3 tahun agoVarian Delta Dominasi 2 juta Kematian Dunia hanya dalam 166 hari
-
Headlines1 tahun agoDPW Pekat IB Provinsi Riau Dibekukan, Ini Tanggapan Pengurus