Connect with us

Headlines

Ini Sikap Jaringan Masyarakat Sipil Terkait Sidang ICCPR ke 140

Komite ICESCR mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia didasarkan pada beberapa isu utama yang menjadi perhatian

Published

on

Images : Ilustrasi Keadilan dan HAM di Indonesia

Membumi.com

Jakarta – Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan serangkaian pertemuan Komite Ekonomi, Sosial dan Politik PBB yang dimulai dengan Pertemuan ICESCR ke-75 pada tanggal 20 Februari 2024 dan Sidang ICCPR ke-140 pada tanggal 11 Maret 2024.

Dalam press rilesnya, Jaringan Masyarakat Sipil menyadari bahwa kedua komite telah berupaya untuk menyoroti beberapa hal penting catatan dan pelanggaran HAM yang diangkat oleh masyarakat sipil dalam laporan bayangan.

“ Namun, sebagai Organisasi Masyarakat Sipil, kami kecewa dengan tanggapan Pemerintah Indonesia dalam kedua pertemuan tersebut, dan kami menentang semua tindakan mempertahankan diri yang dikatakan Pemerintah Indonesia di hadapan semua komite, masyarakat internasional, pembela HAM, dan semua pihak yang terdampak. “

Lebih lanjut Jaringan Masyarakat Sipil mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Proyek Strategis Nasional (PSN) mereka dalam laporan bayangan pertemuan ICCPR, pemerintah Indonesia sekali lagi membuktikan ketidakmampuannya menangani pelanggaran HAM.

Baca : TII : Satu Dekade Jokowi Terbukti Gagal Memimpin Pemberantasan Korupsi

“ Berdasarkan kaitannya dengan PSN, komite menyoroti beberapa hal penting. Dalam kasus korupsi dimana Pemerintah Indonesia tidak mau mengakui upaya pelemahan KPK sebagai satu-satunya basis dari seluruh kasus korupsi di Indonesia. “

Kasus korupsi di PSN juga telah disampaikan kepada komite dalam briefing di ICESCR.

Dalam isu Hak untuk hidup bagi penghidupan bagi petani dan masyarakat pedesaan, pemerintah gagal mengatasi persoalan nyata hak hidup bagi masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan, yaitu penggusuran lahan, kriminalisasi, dan penangkapan sewenang-wenang.

“ Misalnya saja dalam kasus Bandara Internasional Yogyakarta dimana 20.000 petani dan keluarganya terabaikan dalam rantai perekonomian akibat isu perampasan lahan. “ ungkap Jaringan Masyarakat Sipil.

Terkait persoalan pencemaran, pemerintah juga tidak menunjukkan terbatasnya akses air dan sanitasi di PSN Bromo Tengger. Terlebih lagi, pemerintah tidak memberikan perhatian pada isu polusi udara yang terjadi beberapa bulan terakhir di Jakarta yang disebabkan oleh pabrik-pabrik besar di sekitar kota.

Baca : Jelang Satu Dekade Jokowi, Persoalan HAM Stagnan Tanpa Kemajuan (II)

Jaringan Masyarakat Sipil juga menyinggung permasalahan penggunaan kekerasan yang berlebihan dan pembunuhan di luar proses hukum, pemerintah menyatakan bahwa mereka kini tidak menerapkan impunitas terhadap para eksekutor.

“ Kami sangat menyadari bahwa situasi ini tidak akan terjadi sama sekali. Kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang banyak terjadi pada kasus PSN seperti Proyek Eco-City Rempang dan Nagari Air Bangis. Saat ini warga rempang yang mengalami kriminalisasi dalam proses persidangan dan putusan akan keluar dalam waktu dekat, “ sebut Jaringan Masyarakat Sipil

Setelah melakukan audiensi mengenai Indonesia pada Pertemuan ICESCR ke-75 pada tanggal 20 Februari 2024, Komite ecosoc (ICESCR) telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Rekomendasi ini didasarkan pada beberapa isu utama yang menjadi perhatian komite.

Terkait isu perlindungan pembela HAM, Komite ICESCR merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengapresiasi segala bentuk dan upaya pembela HAM dalam melakukan advokasi dan revisi pasal karet UU ITE.

Pada isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Komite ICESCR memberikan rekomendasi mengenai strategi bisnis nasional yang harus mengutamakan etnis, masyarakat adat, dan komunitas yang terkena dampak langsung pembangunan.

Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan perusahaan telah memenuhi uji Hak Asasi Manusia secara menyeluruh, lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup yang mungkin timbul akibat pembangunan atau usaha yang sedang berlangsung, dan membuat rencana aksi untuk masyarakat dan komunitas yang terkena dampak.

Baca : Simak 6 Rekomendasi KontraS Untuk Pemilu 2024

Soal Hak Masyarakat Adat, Komite ICESCR merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi RUU Masyarakat Adat yang tertunda sepuluh tahun. Selain itu, pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat menjamin hak kepemilikan wilayah bagi masyarakat adat.

Terkait isu penggusuran paksa, Komite ICESCR merekomendasikan pemberian jaminan dan transparansi kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak pembangunan serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggusuran paksa, khususnya dalam pembangunan PSN.

Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia sangat prihatin dengan sikap defensif yang dilakukan pemerintah Indonesia.

“ Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan karena pemerintah gagal memperlihatkan situasi sesungguhnya di negara ini. Pemerintah Indonesia gagal memberikan keterwakilan yang nyata dan menimbulkan kerugian bagi komunitas, korban, dan masyarakat sipil yang mencari keadilan di tingkat internasional. “

Atas dasar tersebut Jaringan Masyarakat Sipil menyatakan Sikapnya sebagai berikut :

1. Kami menentang semua pendekatan defensif, pragmatis, dan politis yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada pertemuan internasional tingkat tinggi.

2. Kami dengan tegas mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengakui permasalahan mendasar pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

3. Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengkaji rekomendasi yang diberikan oleh komite dan mendesak pemerintah untuk memenuhi komitmennya terhadap non-diskriminatif dan kedaulatan rakyat.

Jakarta, 14 Maret 2024.

Organisasi yang menyatakan sikap:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Trend Asia, Agrarian Reform Movement Alliance (AGRA), Sajogyo Institute (SAINS), Forum Asia, Bentala Rakyat Heritage Foundation (PUSAKA)

Source : YLBHI

.

.

Figur

Pemangku Adat Kuansing Sampaikan Surat Terbuka untuk Prabowo

Limbago Adat Nogori (LAN) Kuansing merupakan wadah para datuk, ninik mamak dan suluh bendang yang berjumlah 1.640 orang.

Published

on

By

Dok. Limbago Adat Nogori (LAN) Kuansing / Dt. Panglimo Dalam Suhardiman Amby

Membumi.com

Taluk Kuantan – Soal kisruh pergantian Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuantan Singingi, hari ini (20/11/24) dihalaman komplek Rumah Godang Kenegerian Taluk Kuantan Pemangku adat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menyampaikan surat terbuka untuk Prabowo Subianto. 

Ada tiga poin yang menjadi penekanan para pemangku adat Kuansing tersebut.

Pertama, mereka mempertanyakan persoalan yang terjadi di Partai Gerindra Kuansing. Sebab, mereka mengaku ikut membesarkan Partai Gerindra di Kuansing.

“Kami merasa ikut membesarkan partai Gerindra, dari empat kursi menjadi sembilan kursi di DPRD Kuansing,” kata Datuk Sirajo yang mewakili Limbago Adat Nogori (LAN) Kuansing.

Baca : Dicopot sebagai Ketua Gerindra Kuansing karena Tidak Patuh? Ini Kata Muhammad Rahul

Kedua, LAN Kuansing mempertanyakan proses pergantian Ketua DPRD Kuansing yang baru seumur jagung.

“Tidak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba Gerindra melakukan pergantian Ketua DPRD,” kata Datuk Sirajo.

Poin ketiga yakni, mempertanyakan penyebab pergantian Ketua DPC Gerindra Kuansing Suhardiman Amby yang merupakan Bupati Kuansing dan juga Ketua Umum LAN Kuansing. 

“Kami mohon perhatian yang sesungguhnya dari Bapak Prabowo Subianto terhadap kondisi Gerindra Kuansing saat ini,” kata datuk Sirajo.

Baca : Suhardiman Amby Ikhlas Dipecat Gerindra, Daripada Berbuat Zalim

Surat terbuka untuk Ketua Gerindra Prabowo Subianto dilakukan para pemangku adat Kuansing yang tergabung dalam LAN. LAN merupakan wadah para datuk, ninik mamak dan suluh bendang yang berjumlah 1.640 orang.

“Mudah-mudahan, Pak Prabowo mendengar dan menjadi perhatian beliau terhadap persoalan Kuansing saat ini,” kata Datuk Sirajo.***

Source : Dt. Wery 

.

.

Continue Reading

Headlines

Pneumonia Ancaman Serius Bagi Anak-anak

Data WHO 2021 menunjukkan pneumonia menyebabkan 740.000 kematian pada anak di bawah usia 5 tahun

Published

on

By

Dok. Kemenkes RI / Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono

Membumi.com

Jakarta (18/11/24) – Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pneumonia seringkali dicap sebagai pembunuh senyap karena menyerang paru-paru, melelahkan napas, dan bahkan menyebabkan kematian terutama pada anak.

“Pneumonia ini terus menjadi ancaman serius bagi anak-anak di dunia. Kematian akibat pneumonia itu terjadi setiap 43 detik. Ini berarti 700 ribu anak meninggal setiap tahunnya karena pneumonia, sebuah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah,” ucap Prof. Dante pada Puncak Hari Pneumonia Sedunia di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (18/11).

Pneumonia merupakan peradangan paru-paru akibat infeksi akut pada saluran pernapasan, yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Pada balita, gejala yang paling dominan atau sering muncul adalah batuk, kesulitan bernapas, dan tanda pneumonia berat seperti tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam saat bernapas.

Penyebab yang paling berpengaruh lainnya adalah paparan asap rokok. Kepada orang tua yang masih merokok di rumahnya, Prof. Dante mengingatkan, rokoknya tidak hanya berbahaya untuk kesehatan diri sendiri, tetapi juga bisa melemahkan kondisi paru-paru anaknya.

“Data statistik menunjukkan anak-anak yang ada di lingkungan orang tuanya perokok lebih gampang terkena pneumonia dibandingkan dengan anak-anak yang orang tuanya tidak merokok,” ungkap Prof. Dante.

Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dr. Yudhi Pramono, MARS mengatakan pneumonia merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian terbesar pada balita di Indonesia.

Data WHO tahun 2021 menunjukkan pneumonia menyebabkan 740.000 kematian pada anak di bawah usia 5 tahun, atau setara dengan 14% dari total kematian balita di seluruh dunia.

“Ini menunjukkan bahwa pneumonia ancaman nyata bagi kesehatan anak-anak,” tutur dr. Yudhi.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2023, pneumonia menempati peringkat pertama sebagai penyakit dengan biaya pengobatan tertinggi, yaitu Rp 8,7 triliun, diikuti oleh tuberculosis (TB), penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), asma, dan kanker paru.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung tujuan SDGs, yaitu memastikan kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua usia. Untuk itu, pemerintah menargetkan penurunan angka kematian balita akibat pneumonia serta pengurangan insiden pneumonia pada balita hingga 70% secara nasional.

Prof. Dante menambahkan, Hari Pneumonia Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 12 November, menjadi momentum penting untuk melindungi anak-anak dari pneumonia dan melawan pneumonia pada anak. Sebagai bagian dari transformasi kesehatan, khususnya pada layanan kesehatan primer, pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya pneumonia pada anak-anak melalui berbagai langkah.

Hal itu dilakukan dengan upaya pencegahan dengan vaksinasi dan menjaga lingkungan tetap sehat.

“Namun imunisasi hanyalah salah satu bagian kecil dari upaya mengatasi pneumonia. Upaya lainnya adalah memenuhi kualitas gizi pada anak-anak supaya kekebalan tubuhnya meningkat, di antaranya dengan memberikan ASI eksklusif serta penyediaan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak-anak,” ujar Prof. Dante.

Source : pressrelease.id

.

.

Continue Reading

Business

Sebaran Abu Vulkanik Erupsi Gunung Lewotobi Mereda, Layanan Penerbangan Kembali Normal

Evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024

Published

on

By

Dok. Antara Foto / Aditya PP

Membumi.com

Flores (18/11/24) – Sejumlah bandara dan penerbangan di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi normal menyusul berkurangnya penyebaran abu vulkanik.

Hingga Senin (18/11), beberapa bandara yang sebelumnya sempat ditutup telah kembali beroperasi, antara lain Bandara Frans Sales Lega Ruteng dan Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Wunopito Lembata, Bandara Gewayantana Larantuka, Bandara Waingapu, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan Bandar Udara Lede Kalumbang Tambolaka. Sedangkan bandara yang masih belum beroperasi yakni Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere.

“Aktivitas sejumlah penerbangan di bandara yang telah dibuka juga sudah kembali normal. Di Bandara Komodo Labuan Bajo, misalnya, maskapai penerbangan melayani penumpang dengan normal,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo, di Jakarta, Senin (18/11).

Di samping itu, kondisi pelayaran di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga terpantau aman. Hal ini terlihat dari kondisi gelombang, angin dan arus serta jarak pandang yang aman untuk pelayaran.

Terkait dampak erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, evakuasi wisatawan telah berlangsung sejak tanggal 10 hingga 18 November 2024, dengan jumlah penumpang 5.282 orang dan dilayani 132 kapal. “Saat ini KNP. Chundamani sandar Labuan Bajo untuk standby keadaan kedaruratan,” imbuh Budi.

Adapun untuk angkutan penyeberangan rute Larantuka – Kupang pada kurun 1 – 11 November 2024 telah memberangkatkan 1.538 orang, 74 unit kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda empat dan 33 unit kendaraan roda enam yang dilayani 5 kapal. Lalu rute Kupang-Larantuka pada periode 3-14 November 2024 memberangkatkan 1.798 orang, 96 unit kendaraan roda dua, 30 unit kendaraan roda empat dan 54 unit kendaraan roda enam, yang dilayani oleh 5 kapal.

Source : pressrelease.id

.

.

Continue Reading

Trending