Tagih Janji Prabowo, Jikalahari Ungkap 5 Konsesi Berada di Area Karhutla

Membumi.com

Pekanbaru (24/08/26) – Jikalahari sesalkan kedatangan Presiden Prabowo hanya sebatas numpang rapat dan menelan mentah-mentah laporan bawahannya. Mirisnya, dalam rapat penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, 24 Agustus 2026 tersebut Prabowo justru tampak senang serta memuji laporan dari Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai.

“ Saya benar-benar gembira, melihat penanganan saudara-saudara. Saya pikir ini bisa jadi catatan untuk daerah lain. Langkah-angkah preventif kalian juga cukup bagus. Pangdam sudah berapa lama ? Kapolda berapa lama ? coba carikan kenaikan jabatan supaya mereka bisa naik, tapi ya 900 hektar nya selesaikan dulu, ” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

“ Presiden Prabowo harus berempati kepada rakyatnya atas polusi asap akibat karhutla yang semakin buruk dan sampai pada level sangat tidak sehat. Mestinya mengecek kinerja bawahannya dan tak buru-buru mempercayai laporannya begitu saja. Faktanya seminggu terakhir justru Hotspot meningkat,” kata Okto Yugo Setiyo, Koordinator Jikalahari.

Mengacu pada situs IQAir selama dua minggu terakhir, 10 -24 Agustus 2026 ISPU di Riau berada pada level tidak sehat hingga sangat tidak sehat akibat polusi asap. Pada 24 Agustus 2026 ISPU berada pada angka 256 dalam kategori sangat tidak sehat.  Ironinya, hingga saat ini belum ada kebijakan dan Tindakan untuk menyelamatkan warga dari polusi asap.

“ Plt. Gubernur belum melakukan apa-apa untuk menjamin keselamatan korban, padahal warga yang terdampak polusi asap dan menderita ISPA terus bertambah mencapai 376 kasus di Agustus 2026 saja, ” kata Okto.

Buruknya kualitas udara sejalan dengan tingginya hotspot dan temuan Jikalahari di lapangan. Analisis Jikalahari menggunakan citra satelit Suomi NPP–VIIRS periode Januari–Agustus 2026 mendeteksi terdapat 4.492 hotspot di Riau dan pada periode Agustus saja, hotspot mencapai 1.083. Dari total tersebut, sebanyak 3.330 titik atau 74 persen berada di lahan gambut. Sebanyak 875 hotspot atau 19,4 persen berada dalam kawasan konsesi perusahaan, terdiri dari 214 hotspot di konsesi HTI dan 661 hotspot di perkebunan kelapa sawit.

Temuan lapangan Jikalahari pada 15–24 Agustus 2026 menunjukkan lahan bekas terbakar diduga berada di lima konsesi, yaitu PT Arara Abadi, PT RAPP Blok Mandau, PT Tani Subur Makmur, PT Sari Lembah Subur, dan PT Teguh Karsa Wana Lestari dengan total luas sekitar 583 hekatare.

“ Mestinya Presiden mengunjungi area konsesi korporasi yang terbakar sebagai wujud penindakan tegas Pemerintah dan memberi warning bagi semua pemegang izin. Sayang sekali jika Presiden hanya datang sebatas rapat mendengarkan laporan. Tinjauan langsung ke lapangan seharusnya menjadi langkah penting yang dilakukan Presiden untuk melihat kondisi kebakaran sekaligus memastikan penanganannya. Presiden harus memimpin langsung penegakan hukum terhadap korporasi yang arealnya terbakar, ” kata Okto.

Prabowo harus mewujudkan visi-misinya saat mencalonkan diri sebagai Capres, sebagai kontrak politik yang tak bisa ditawar. Dalam visi, misi, dan program Prabowo-Gibran secara eksplisit menyatakan akan mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan.

Selain karhutla yang terjadi pada 2026, pada 4 Agustus 2025, Jikalahari melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran udara dan terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat karhutla kepada Polda Riau. Laporan tersebut berkaitan dengan areal PT Arara Abadi Distrik Rohil, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Estate Pelalawan, PT Ruas Utama Jaya, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, dan PT Selaras Abadi Utama.

Berdasarkan investigasi Jikalahari, luas areal terbakar di lima korporasi tersebut mencapai sekitar 179 hektare. Namun, hingga kini belum ada satu pun korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kunjungan perdana Presiden ke Riau harus jadi momentum untuk menguji janji tersebut dan tidak boleh berhenti sebatas rapat dan laporan bawahan ke atasan semata. Presiden harus memastikan warga yang terdampak polusi asap mendapat perlindungan dan layanan kesehatan, sekaligus memimpin langsung penegakan hukum terhadap korporasi pelaku karhutla. Terlebih, Presiden kembali menegaskan sikap tegas terhadap korporasi dalam rapat penanganan karhutla hari ini.

“ Presiden harus menjalankan janjinya menindak tegas pelaku kebakaran hutan dengan memimpin langsung dan tak hanya berhenti pada laporan di atas kertas. Presiden juga harus memastikan keselamatan dan kesehatan warga Riau yang terdampak asap, ” kata Okto.

Jikalahari mendesak Presiden Prabowo untuk :
1. Memerintahkan Mendagri untuk mengevaluasi kinerja Plt. Gubernur Riau atas kelambanan dalam memastikan keselamatan warga korban asap.
2. Memerintahkan Menteri Kehutanan dan Kepala BPN untuk mengevaluasi izin konsesi yang terjadi karhutla serta perizinan yang ada di lahan gambut.
3. Memerintahkan Kapolri  segera menindak korporasi yang terjadi karhutla pada areal kerjannya baik pada 2026 maupun laporan Jikalahari pada 2025.

.

.

.