Connect with us

Business

Kemenkeu Gelar AIFC Ketujuh untuk Gali Peluang Percepat Ekonomi Halal

” Di tahun 2021, terdapat 1,9 miliar penduduk Muslim di seluruh dunia dengan belanja sebesar USD2 triliun untuk produk halal. Belanja ini tumbuh tinggi, hampir 9 persen “

Published

on

Image : 7 th AIFC Logo

Membumi.com

Jakarta, (29/08/23) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelar Konferensi Internasional Keuangan Islam Tahunan Ke-7 (7th Annual Islamic Finance Conference/AIFC) secara daring pada 29 dan 30 Agustus 2023 yang membahas tema “Peran Keuangan Islam untuk Mengatasi Ketidakpastian Global Melalui Ekonomi Halal yang Berkelanjutan dan Inklusif”. AIFC yang telah diselenggarakan secara kontinu selama 7 tahun terakhir menunjukkan komitmen Pemerintah yang besar untuk merealisasikan potensi keuangan Islam Indonesia.

Dalam pidato kunci, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Industri halal tumbuh positif di tengah berbagai tantangan global. Di tahun 2021, terdapat 1,9 miliar penduduk Muslim di seluruh dunia dengan belanja sebesar USD2 triliun untuk produk halal. Belanja ini tumbuh tinggi, hampir 9 persen (yoy) dan diperkirakan meningkat hingga mencapai USD4,96 triliun pada tahun 2030. “Pengembangan ekonomi halal penting mengingat besarnya populasi muslim Indonesia sebagai pasar produk dan layanan halal”, kata Menkeu.

Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia atau lebih dari 230 juta jiwa (sekitar 87 persen dari total populasi), Indonesia merupakan pasar produk halal yang besar. Hal ini juga berarti Indonesia memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perkembangan dan pertumbuhan ekonomi halal.

Berdasarkan Indonesia Halal Markets Report 2021/2022, ekonomi halal dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar USD5,1 miliar (atau sekitar Rp72,9 triliun) per tahun melalui peluang ekspor dan investasi. Potensi produk halal juga datang dari nilai-nilai produk halal (aman, sehat, bersih, ramah lingkungan dan berkualitas) dikarenakan semakin banyak konsumen yang mencari produk yang sesuai dengan gaya hidup halal.

” Di tahun 2021, terdapat 1,9 miliar penduduk Muslim di seluruh dunia dengan belanja sebesar USD2 triliun untuk produk halal. Belanja ini tumbuh tinggi, hampir 9 persen “

Sri Mulyani Indrawati

Pada kesempatan tersebut Menkeu juga menyampaikan potensi daya saing Indonesia dalam pasar halal global yang cukup tinggi. Misal, dalam hal sektor makanan dan minuman halal, Indonesia menduduki peringkat ke-2 secara global.  Namun demikian, Indonesia masih memiliki ruang yang besar untuk berkembang di sektor halal lainnya seperti sektor pariwisata halal, farmasi, dan kosmetik halal.

Selain potensi, industri halal juga menghadapi tantangan yang di antaranya mencakup masih terfragmentasinya tata kelola industri halal nasional termasuk aspek kelembagaan dan aspek standardisasi sertifikasi halal yang relatif belum kuat. Selain itu juga terdapat faktor keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan praktik produksi (manufaktur) produk halal serta terbatasnya faktor pendanaan/pembiayaan halal. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk mengembangkan ekosistem halal nasional.

Sejalan dengan pernyataan Menkeu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, pada pidato pembuka juga menekankan potensi ekonomi halal di Indonesia dapat dicapai melalui berbagai langkah. Langkah tersebut seperti memperkuat rantai nilai halal nasional, dengan fokus pada sektor kompetitif ; memperkuat sektor keuangan syariah dan hubungannya dengan industri halal; mengintegrasikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke dalam ekosistem halal sebagai penggeraknya; dan memperkuat ekonomi digital syariah.

Lebih lanjut, Menkeu juga menyampaikan tiga strategi utama dalam mengembangkan industri halal nasional. Pertama adalah pilar konsumsi produk halal. Untuk mendorong konsumsi, diperlukan standar sertifikasi yang terpercaya dan handal, memastikan dan mengintegrasikan pendanaan dan pembiayaan halal ke ekosistem halal termasuk dengan mengintegrasikan pendanaan sosial Islam seperti zakat juga sangat penting untuk mendukung keberlanjutan ekosistem halal.

“Sertifikasi juga diharapkan terjangkau secara beban biaya. Keterjangkauan produk halal bagi produsen dan konsumen produk halal harus dipastikan, selain kepatuhan terhadap standar halal”, tambah Menkeu.

Pilar kedua yang tidak kalah pentingnya adalah perdagangan. Penting untuk dicatat bahwa perdagangan (internasional) merupakan bagian integral dari ekonomi halal. Sebagai net-exporter untuk sebagian besar kategori ekonomi halal, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kapasitas ekspor dan kinerja neraca perdagangannya.

Selain itu, Indonesia juga dapat meningkatkan kinerja neraca perdagangan melalui substitusi impor. Dalam konteks mendorong perdagangan, Indonesia dapat memanfaatkan potensi perdagangan produk halal, baik di negara-negara muslim dan non-muslim. Hal ini dapat dilakukan melalui perdagangan, promosi, dan memperkuat paparan internasional terhadap produk halal Indonesia.

Tiga strategi utama dalam mengembangkan Industri Halal Nasional. Pertama adalah pilar konsumsi produk halal. Kedua Perdagangan, Ketiga Investasi pada Ekonomi Halal

Sri Mulyani Indrawati

Pilar ketiga adalah investasi pada ekonomi halal. Pada pilar ini terdapat lima sektor potensial yang perlu dipertimbangkan yaitu makanan dan minuman, pariwisata, fesyen, kosmetik, dan farmasi.

Untuk mewujudkan investasi yang memadai di sektor-sektor potensial ini, Pemerintah harus membantu sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif antara lain melalui penyederhanaan proses perizinan usaha serta membantu usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mempromosikan produk halal dengan menyediakan akses ke acara atau pameran perdagangan nasional dan internasional.

Sebagai tambahan, Pemerintah telah juga menerbitkan Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk yang diharapkan dapat diintegrasikan dengan upaya pengembangan industri halal di Indonesia dan dikembangkan skemanya.

Pemerintah juga telah mendukung kinerja industri halal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk konsumen, investor, dan pemilik usaha. Dukungan Pemerintah terhadap kinerja industri halal mencakup pembangunan nilai-nilai halal, institusi, dan kebijakan. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa industri ini telah mengadopsi standar halal yang terpercaya dan dapat diandalkan.

Pada penghujung pidato, Menkeu menyampaikan bahwa AIFC sebagai platform diskursus bagi para pembuat kebijakan, akademisi, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan semakin membantu upaya Pemerintah dan memberikan rekomendasi konkret untuk memberdayakan industri halal secara baik dan efisien. Topik AIFC juga sejalan dengan prioritas kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk memberdayakan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

.

Sumber : Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Business

Lahirkan Ratusan Ahli K3 Umum, PTPN IV PalmCo Wujudkan Zero Fatality

” Komitmen dan konsistensi adalah tekad kami dalam menjalankan program program yang melindungi karyawan kami, ”

Published

on

By

Dok. Ilustrasi PTPN IV Logos Images

Membumi.com

Jakarta – PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo mendorong setiap karyawan yang memiliki kompetensi untuk menjadi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) Umum dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia dan berbagai lembaga sertifikasi lainnya sebagai langkah membudayakan K3 dan mewujudkan zero fatality.

Hingga saat ini, Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang mengelola perkebunan kelapa sawit itu telah memiliki 268 Ahli K3 Umum di masing-masing unit operasional yang terbentang di berbagai penjuru nusantara untuk memperkuat budaya kerja yang selamat dan sehat.

“Sejak awal, PTPN IV PalmCo menempatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkesinambungan secara mutlak. Kami menempatkan K3 para karyawan sebagai first priority karena teman-teman karyawan merupakan aset terpenting di perusahaan ini,” tegas Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa di Jakarta, rabu (15/01/2024).

Ia menuturkan saat ini ratusan karyawan PTPN IV PalmCo telah mengantongi sertifikasi AK3 Umum maupun sertifikasi serupa lainnya. Langkah itu diperkuat dengan kebijakan konkret perusahaan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

Implementasi ini telah berjalan dengan baik dan menjadi landasan bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan standar K3 di seluruh unit operasionalnya pada masa mendatang. Alhasil, perusahaan mampu meraih 148 bendera emas sistem manajamen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). “Komitmen dan konsistensi adalah tekad kami dalam menjalankan program program yang melindungi karyawan kami,” paparnya.

Jatmiko menekankan pentingnya kesadaran akan K3 sebagai faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Selaras dengan pelaksanaan Bulan K3 Nasional 2025, PTPN IV PalmCo menjalankan program kerja K3 di seluruh wilayah operasinya dengan fokus pada pencapaian target zero fatality.

Ia juga menyatakan bahwa pencapaian target zero fatality bukanlah tujuan yang dapat diraih secara instan, melainkan melalui proses berkelanjutan. Untuk itu, secara rutin perusahaan melakukan audit keselamatan kerja, evaluasi risiko, serta penyempurnaan prosedur operasional

Langkah ini, lanjut dia, untuk memastikan setiap potensi bahaya dapat diidentifikasi dan diminimalisir sejak dini. “Keselamatan kerja itu bukan hanya kewajiban, atau aturan yang harus diikuti. Namun harus jadi kesadaran masing-masing, kesadaran yang membudaya. Kita akan terus lakukan segala cara untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Salah satunya dengan cara memberikan pelatihan keamanan dasar (basic safety) kepada seluruh pekerja, terutama bagi mereka yang berada di bidang operasional,” paparnya.

Direktur Strategy dan Sustainability PTPN IV PalmCo Ugun Untaryo menambahkan bahwa K3 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi keberlanjutan Perusahaan.

“Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya melindungi karyawan, tetapi juga mendukung keberlanjutan operasional dan reputasi Perusahaan, karena dengan komitmen yang kuat terhadap K3, PTPN IV PalmCo dapat menjadi contoh bagi industri perkebunan lainnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan,” tuturnya.

Mengenai PT Perkebunan Nusantara III (Persero):

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha agro bisnis, terutama komoditas kelapa sawit dan karet. Perseroan didirikan pada 11 Maret 1996 berdasarkan hukum pendirian merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996.

Pemerintah kemudian mengubah pengelolaan bisnis BUMN Perkebunan dengan menunjuk Perseroan sebagai induk dari seluruh BUMN Perkebunan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014.

Sebagai perusahaan induk (holding company) BUMN di sektor perkebunan, Perseroan saat ini menjadi pemegang saham mayoritas dari 3 sub holding yaitu Supporting Co (PTPN I), Palm Co (PTPN IV) dan Sugar Co (PT Sinergi Gula Nusantara).

Selain itu terdapat anak perusahaan di bidang pemasaran produk perkebunan yaitu PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN), anak perusahaan di bidang riset dan pengembangan komoditas perkebunan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) serta anak perusahaan lainnya yaitu PT LPP Agro Nusantara (LPPAN), PT Industri Nabati Lestari (INL), PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT Industri Karet Nusantara (IKN), PT Bio Industri Nusantara (BIONUSA), dan PT Sri Pamela Medika Nusantara (SPMN).

Saat ini Perseroan secara konsolidasian merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar di dunia berdasarkan total lahan konsesi perkebunan. Produk komoditas Perseroan mencakup komoditas anak perusahaan cukup terdiversifikasi antara lain kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.

Perseroan saat ini tengah melakukan upaya-upaya transformasi bisnis baik di sektor budidaya tanaman perkebunan (on-farm), pengolahan tanaman perkebunan (off-farm) serta unit-unit pendukungnya guna meningkatkan kinerja maupun produktivitas dan efisiensi bisnis.

Source : pressrelease.id

.

.

.

Continue Reading

Business

Flip Hematkan 5 Triliun Rupiah untuk 15 Juta Orang Indonesia

Tercermin dari pertumbuhan transaksi hampir 30 kali lipat dalam 5 tahun terakhir

Published

on

By

Dok. Flip logo Ilustrations

Membumi.com

Jakarta – Flip, platform layanan keuangan digital terkemuka di Indonesia, baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-9. Sejak didirikan pada tahun 2015, Flip telah menunjukkan pertumbuhan pesat, terutama setelah meluncurkan aplikasi mobile dan berbagai fitur inovatif seperti layanan remitansi internasional Flip Globe dan solusi pembayaran untuk bisnis Flip for Business.

Dalam 4 tahun terakhir, Flip telah membantu masyarakat Indonesia berhemat lebih dari 5 triliun rupiah dari layanan transfer, mulai dari transfer antar rekening bank hingga biaya remitansi paling rendah.

Keberhasilan ini juga tercermin dari pertumbuhan transaksi hampir 30 kali lipat dalam 5 tahun terakhir, diiringi peningkatan pendapatan 15 kali lipat pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan tingginya adopsi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Flip.

Rafi Putra Arriyan, Co-Founder Flip mengatakan, “Sembilan tahun lalu, Flip lahir dari tekad untuk menghadirkan layanan keuangan yang fair untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kini, kami bangga telah membantu lebih dari 15 juta pengguna, termasuk ratusan ribu UMKM, untuk berhemat dan meraih tujuan finansial mereka.

Kedepannya, Flip berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan dan membangun bisnis berkelanjutan yang mendukung masyarakat dalam bertransaksi dan mengelola keuangan.”

Untuk merayakan ulang tahun ke-9, para pendiri Flip pun mengunjungi beberapa pengguna Flip yang telah setia menggunakan Flip sejak awal berdiri. Kunjungan yang diunggah dalam video dilaman akun media sosial Flip ini mengungkapkan perannya dalam membantu pengguna nya berhemat.

Salah satunya Ibu Anda, seorang ibu Rumah Tangga yang telah menghemat hampir 10 juta rupiah lewat aplikasi Flip berkat transfer gratis ke banyak rekening bank.

Di berbagai media sosial, para pengguna setia Flip pun berbondong-bondong berbagi cerita pengalaman berhemat lewat flip. Salah satunya adalah Andi, yang berhasil hemat lebih dari Rp 40 juta setelah 5 tahun menggunakan Flip.

Selain itu, @vinda.mr, seorang pengguna Flip yang juga memiliki usaha kebutuhan rumah tangga mengungkapkan bahwa Flip memudahkan transaksi bisnisnya, meningkatkan efisiensi, dan membantu meningkatkan keuntungan.

“Di era cashless seperti sekarang, Flip sangat membantu karena bebas biaya admin, proses transfer cepat, dan keuntungan jualan pun tidak banyak terpotong,” komentarnya di unggahan media sosial Flip.

“Flip akan terus berinovasi dan berkontribusi pada literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan keuangan yang adil, mudah, dan terjangkau.

Melalui Flip, siapa pun dapat menikmati kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, mulai dari transfer gratis, bayar tagihan, beli pulsa, hingga kirim uang ke luar negeri, semua dengan mudah, aman, dan terjangkau,” tutup Rafi.

Source : pressrelease.id

.

.

Continue Reading

Business

Penerapan AI untuk Medis Harus Prioritaskan Keselamatan Pasien

AI mustinya sebagai alat bantu yang mendukung dokter dalam membuat keputusan medis lebih cepat dan akurat

Published

on

By

Dok Ilustration / Pxabay

Membumi.com

Jakarta – Teknologi Artificial Intelligence (AI) menawarkan tingkat akurasi yang tinggi dalam melakukan diagnostik medis dan memberikan perspektif baru tentang bagaimana teknologi ini dapat diintegrasikan ke dalam praktik kesehatan di masa depan. Hal ini didukung oleh berbagai temuan penelitian yang sudah dipublikasikan.

Pemanfaatan teknologi AI diketahui mampu mengidentifikasi penyakit secara cepat berdasarkan gejala yang ada. Hal ini menjadi potensi besar, khususnya dalam situasi di mana efisiensi dan perluasan layanan kesehatan sangat diperlukan.

Meskipun teknologi AI meningkatkan efisiensi diagnostik, Chief of Technology Transformation Office (TTO) Kementerian Kesehatan RI, Setiaji, S.T, M.Si, menegaskan bahwa penerapan kecerdasan buatan ini harus mengutamakan keselamatan pasien.

“Dokter tetap memposisikan diri menjadi penentu keputusan, terutama dalam hal pertimbangan kemanusiaan serta etika medis, dan memposisikan AI sebagai pemberi rekomendasi diagnosis,” terang Setiaji

“AI selayaknya dijadikan sebagai alat bantu yang mendukung dokter dalam membuat keputusan medis yang lebih cepat dan berdasarkan informasi yang ada. Integrasi AI ke dalam praktik klinis harus dilakukan dengan memprioritaskan etika dan keselamatan pasien.”

Dalam praktik medis, integrasi AI juga harus memastikan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tanpa mengabaikan pentingnya keahlian medis manusia.

Menurut Setiaji, penting untuk melakukan penilaian kritis dalam memahami dan mengimplementasikan hasil penelitian terkait keakuratan AI untuk praktik medis sehari-hari di Indonesia.

“Penting untuk mempertimbangkan metodologi penelitian yang dipakai oleh AI, termasuk jenis data yang diolah, program yang dijalankan, dan apakah sampel penelitian tersebut telah merepresentasikan populasi secara umum,” imbuhnya.

“Penelitian yang dilakukan di lingkungan yang terkontrol mungkin tidak dapat menggambarkan kompleksitas kasus yang dihadapi dalam praktik klinis, khususnya di Indonesia.”

Selain itu, interpretasi hasil penelitian AI harus memperhitungkan keragaman gejala yang dapat dimiliki oleh penyakit yang berbeda. AI mungkin tidak dapat menggantikan evaluasi medis individual yang komprehensif karena memerlukan interaksi langsung antara dokter dan pasien.

Dokter memiliki kemampuan unik untuk menilai berbagai faktor yang mungkin memengaruhi kesehatan seseorang, seperti riwayat kesehatan, kondisi lingkungan, dan gaya hidup yang dijalani,” sambung Setiaji.

Tidak Dapat Menggantikan Peran Dokter

Chief of TTO, Setiaji, menambahkan bahwa pemanfaatan AI dalam menyajikan informasi kesehatan bagi masyarakat juga perlu dipahami secara bijak. Sebab, kecerdasan buatan seperti AI pada dasarnya bekerja dengan mengolah informasi yang telah diprogram dan mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber.

Hal tersebut mungkin tidak selalu mencakup analisis spesifik terhadap kondisi medis setiap individu.

“Walaupun teknologi AI seperti Chat GPT dapat memberikan panduan atau informasi awal terkait kesehatan, teknologi ini tidak dapat menggantikan peran dan keahlian dokter sebagai tenaga medis yang tidak hanya memeriksa gejala yang dialami individu sebagai pasien, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain,” kata Setiaji.

“Misalnya, riwayat kesehatan, alergi, gaya hidup, lingkungan, hingga hal-hal krusial lainnya yang dianggap penting untuk diketahui dan dianalisis.”

Diagnosis dan pengobatan yang akurat terkadang membutuhkan pemeriksaan fisik, tes laboratorium, hingga prosedur diagnostik lanjutan yang hanya dapat dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk hanya menggunakan AI sebagai sumber informasi awal saja dan melanjutkannya dengan konsultasi medis dari dokter atau tenaga kesehatan untuk memperoleh penilaian kesehatan yang lebih komprehensif, serta perawatan dan pengobatan yang sesuai,” pesan Setiaji.

Source : pressrelease.id

.

.

.

Continue Reading

Trending